Oleh: Paimal Andri, S.Sos
(Aktivis Sosial dan Alumni Ilmu Politik UM Sumbar)
Setiap kali jalanan dipenuhi mahasiswa, pertanyaan lama kembali muncul: apakah gerakan mahasiswa masih menjadi kekuatan perubahan, atau sekadar mengulang demonstrasi yang berakhir ketika massa membubarkan diri? Pertanyaan ini bukan untuk meragukan keberanian mahasiswa turun ke jalan. Justru sebaliknya, kita perlu memikirkan bagaimana keberanian itu dapat menghasilkan perubahan yang lebih nyata.
Demonstrasi tetap penting dalam demokrasi. Ketika aspirasi tidak menemukan jalan melalui lembaga formal, jalanan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan. Namun, persoalannya bukan semata-mata seberapa ramai demonstrasi berlangsung atau seberapa keras tuntutan diteriakkan. Yang lebih mendasar ialah apakah kritik tersebut mampu memengaruhi keputusan dan mengubah arah kebijakan.
Revolusi mahasiswa hari ini perlu bergerak melampaui demonstrasi menuju pengawasan kekuasaan yang permanen, terorganisasi, dan berbasis pengetahuan. Tanpa itu, gerakan mahasiswa berisiko menjadi kekuatan yang sesekali mengguncang kekuasaan, tetapi tidak cukup kuat untuk mengawal perubahan setelah sorotan publik mereda.
Revolusi
Sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam perubahan politik, terutama pada 1998 ketika gerakan mahasiswa turut mendorong berakhirnya Orde Baru. Peristiwa itu membuktikan bahwa mahasiswa dapat menjadi kekuatan moral sekaligus politik ketika ketidakpuasan masyarakat bertemu dengan keberanian untuk bertindak.
Namun, perubahan rezim tidak otomatis menyelesaikan persoalan demokrasi. Pemilu dapat berlangsung, pergantian kekuasaan dapat terjadi, dan kebebasan berpendapat dapat terbuka lebih luas, tetapi kebijakan belum tentu selalu berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dalam “Pergolakan Melawan Kekuasaan: Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik” (1999), ilmuwan politik Arbi Sanit membahas hubungan antara gerakan mahasiswa, kekuasaan, dan politik. Perspektif ini relevan untuk melihat bahwa gerakan mahasiswa tidak cukup hanya menjaga kemurnian moral, tetapi juga perlu memahami bagaimana perubahan politik berlangsung.
Mahasiswa tidak harus terus-menerus berada di jalanan untuk membuktikan bahwa dirinya masih hidup. Akan tetapi, gerakan mereka juga tidak boleh menghilang setelah demonstrasi selesai. Revolusi dalam konteks sekarang perlu dimaknai sebagai perjuangan berkelanjutan untuk memastikan kekuasaan tetap terbuka terhadap kritik, dapat dimintai pertanggungjawaban, dan tidak menjauh dari kepentingan publik.
Ketika Kritik Hanya Didengar
Salah satu tantangan gerakan mahasiswa ialah menghadapi kekuasaan yang dapat menerima demonstrasi secara formal tanpa sungguh-sungguh mengubah kebijakan. Tuntutan diterima, perwakilan mahasiswa dipertemukan dengan pejabat, dan janji evaluasi disampaikan. Namun, setelah itu, masyarakat kembali menunggu tanpa kepastian mengenai tindak lanjutnya.
Setiap tuntutan yang disampaikan melalui demonstrasi perlu ditempatkan dalam ruang dialog yang terbuka dan konstruktif. Kebijakan publik memang membutuhkan pertimbangan yang matang, dengan memperhatikan data, hukum, kemampuan anggaran, serta kepentingan masyarakat yang beragam. Di sisi lain, aspirasi mahasiswa merupakan bagian penting dari upaya untuk mengingatkan kekuasaan agar tetap berpijak pada kepentingan bersama. Karena itu, keberhasilan gerakan tidak semata-mata diukur dari terpenuhinya seluruh tuntutan, tetapi juga dari sejauh mana aspirasi tersebut didengar, dipertimbangkan secara sungguh-sungguh, dan ditindaklanjuti melalui proses pengambilan keputusan yang transparan, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masalah muncul ketika dialog hanya menjadi prosedur untuk meredakan tekanan, bukan ruang untuk menguji kebijakan. Kritik seolah-olah didengar, tetapi tidak diberi tempat dalam proses pengambilan keputusan.
Dalam keadaan demikian, mahasiswa perlu mengembangkan cara mengawal tuntutan setelah demonstrasi berakhir. Mereka dapat memantau janji pemerintah, memeriksa perubahan kebijakan, membuka hasil evaluasi kepada publik, dan kembali menyampaikan kritik apabila tidak ada tindak lanjut. Dengan begitu, tekanan politik tidak bergantung pada ramainya massa, tetapi pada konsistensi pengawasan.
Partai Politik
Pengawasan mahasiswa juga tidak boleh berhenti pada pemerintah. Partai politik dan lembaga legislatif perlu menjadi bagian dari perhatian gerakan mahasiswa karena keduanya memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan dan menjalankan fungsi representasi.
Miriam Budiardjo, dalam ‘Partisipasi dan Partai Politik”, menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik, termasuk dalam memengaruhi kebijakan pemerintah. Partai politik menjadi salah satu saluran partisipasi tersebut.
Karena itu, ketika saluran politik formal tidak cukup menyerap aspirasi masyarakat, mahasiswa perlu mengingatkan partai dan wakil rakyat tentang tanggung jawab representasi mereka. Terlebih ketika hubungan koalisi politik membuat pengawasan legislatif terhadap eksekutif tidak berjalan kuat.
Dalam situasi semacam itu, masyarakat sipil dapat berperan sebagai kekuatan korektif dari luar lembaga negara. Otho H. Hadi, dalam kajiannya tentang peran masyarakat sipil dalam proses demokratisasi, menekankan potensi organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Namun, mahasiswa bukan pengganti parlemen, apalagi pemerintah. Perannya adalah menjaga agar lembaga-lembaga tersebut tidak kehilangan orientasi pada kepentingan publik. Kritik harus disampaikan berdasarkan persoalan dan bukti, bukan semata-mata berdasarkan siapa yang sedang berkuasa atau beroposisi.
Gerakan Mahasiswa
Tantangan berikutnya adalah membangun gerakan yang tidak hanya muncul ketika sebuah isu menjadi viral atau ketika kemarahan publik mencapai puncaknya. Organisasi mahasiswa perlu memiliki agenda pemantauan berkelanjutan terhadap persoalan publik, mulai dari pendidikan, lingkungan, korupsi, ketenagakerjaan, hingga kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat kecil.
Setiap organisasi dapat menjalankan pemantauan sesuai kapasitas dan fokusnya. Hasil kajian, temuan lapangan, serta evaluasi kebijakan kemudian dipublikasikan agar masyarakat dapat menguji dan memanfaatkannya. Gerakan pun tidak semata-mata bertumpu pada pernyataan sikap, tetapi memiliki pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Idil Akbar, dalam artikel ilmiahnya “Demokrasi dan Gerakan Sosial” (2016), menempatkan gerakan mahasiswa sebagai salah satu unsur penting dalam perubahan sosial dan keberlangsungan demokrasi. Ia juga mengingatkan pentingnya idealisme agar gerakan tidak terseret oleh kepentingan politik yang menyimpang dari tujuan perubahan.
Antarorganisasi mahasiswa tidak harus melebur menjadi satu. Mereka memiliki sejarah, ideologi, dan cara pandang yang berbeda. Perbedaan tersebut justru dapat memperkaya demokrasi. Yang dibutuhkan ialah jaringan koordinasi yang memungkinkan mereka bekerja bersama ketika menghadapi persoalan besar yang menyangkut kepentingan publik.
Koordinasi itu perlu dibangun melalui kajian bersama, pertukaran data, dan kesepakatan mengenai persoalan yang diperjuangkan. Ketika dialog dengan pemegang kekuasaan tidak menghasilkan penyelesaian yang memadai, organisasi-organisasi mahasiswa dapat mengonsolidasikan tekanan secara lebih terarah. Bukan karena dikendalikan oleh satu komando, melainkan karena memiliki dasar persoalan dan tujuan yang sama.
Independensi harus tetap dijaga. Gerakan yang dekat dengan partai atau kepentingan tertentu berisiko kehilangan konsistensi kritiknya. Mahasiswa perlu berani mengoreksi kekuasaan siapa pun, termasuk pihak yang memiliki kedekatan dengan organisasi atau pandangan politiknya sendiri. Tanpa prinsip tersebut, pengawasan mudah berubah menjadi alat persaingan elit.
Menjaga Api Perubahan
Revolusi yang diteriakan mahasiswa dalam demonstrasi tidak cukup diukur dari kemampuan mengguncang kekuasaan. Ia juga harus dinilai dari kesanggupan menjaga agar kekuasaan tidak kembali berjalan tanpa pengawasan. Untuk itu, gerakan mahasiswa membutuhkan kajian yang kuat, koordinasi yang terawat, dan keberanian mempertahankan independensi.
Gerakan tersebut juga harus tetap dekat dengan kehidupan masyarakat. Persoalan warga tidak selalu hadir dalam bentuk isu nasional yang ramai dibicarakan. Ada kesulitan petani, biaya pendidikan keluarga, persoalan buruh, dan layanan publik yang buruk. Di sana, mahasiswa perlu hadir, mendengar, memeriksa persoalan, lalu membawa temuan itu ke ruang publik.
Jalanan mungkin kembali lengang setelah demonstrasi. Namun, perjuangan mahasiswa semestinya tidak ikut bubar bersama massa. Revolusi hari ini bukan hanya keberanian menentang kekuasaan, melainkan kesanggupan mengawasinya terus-menerus. Sebab, demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan kekuasaan yang dipilih rakyat, tetapi juga warga yang tidak berhenti memastikan bahwa kekuasaan bekerja untuk rakyat.
