mimbarumum.co.id – Aparat kepolisian sudah berjaga di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, terkait rencana demo Kivlan Zen dan massa di KPU dan Bawaslu. Polisi akan mengawal massa hingga titik lokasi aksi.
“Kami akan amankan kegiatan masyarakat apa pun bentuknya. Informasinya, mereka berkumpul di Lapangan Banteng,” kata Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan kepada detikcom, Kamis (9/5/2019).
Harry mengatakan sejumlah polisi telah berjaga-jaga di lokasi. Polisi akan mengamankan aksi agar berjalan dengan tertib dan lancar.
Selain di Lapangan Banteng, aparat sudah melakukan pengamanan di KPU dan Bawaslu. Polisi mengimbau massa melakukan aksi dengan tertib dan aman.
Polda Metro Jaya telah menyiapkan 11 ribu personel untuk mengamankan aksi tersebut. Aksi yang diinisiasi oleh Kivlan Zen itu meminta paslon Joko Widodo-Ma’ruf Amin didiskualifikasi.
Kivlan Zen bersama massa yang tergabung dalam Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (Gerak) akan berkumpul di Lapangan Banteng pukul 13.00 WIB. Demo sendiri rencananya dilakukan di depan kantor KPU dan Bawaslu.
Pengacara Kivlan Zen, Eggi Sudjana, mengatakan demo itu dilakukan karena pihaknya menilai ada kecurangan dalam Pilpres 2019. Oleh karena itu, massa akan menuntut KPU mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf dari kontestasi pilpres 2019.
“Misalnya nih, Pasal 463 itu mengharuskan KPU mendiskualifikasi kalau ada capres yang melakukan kecurangan. Sampai hari ini kan nggak, dihitung terus,” kata Eggi, yang juga inisiator dalam aksi ini, saat dihubungi, Rabu (8/5).
Tak siap Kalah
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menyebut pendukung Prabowo tidak siap kalah.
“Mentalitas Kivlan Zen dan para pendukung 02 lainnya memang tidak siap kalah sehingga segala macam cara dilakukan, termasuk demonstrasi ke KPU dan Bawaslu agar Pak Jokowi didiskualifikasi,” ujar jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Rabu (8/5/2019).
Politisi Golkar itu mengatakan demo yang dilakukan ingin melakukan delegitimasi terhadap KPU. Tapi KPU dan Bawaslu diminta agar diskualifikasi Jokowi-Ma’ruf.
“Anehnya, walaupun secara kasatmata mereka melakukan delegitimasi KPU, justru mereka minta KPU-Bawaslu untuk mendiskualifikasi Pak Jokowi. Ini artinya mereka merengek-rengek kepada lembaga yang kredibilitasnya sedang mereka hancurkan,” jelas Ace.
“Ini semakin mengkonfirmasi skenario 02 menjelang 22 Mei, yakni meminta Bawaslu untuk mendiskualifikasi 01 dengan alasan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Namun sayang, alasan TSM yang mereka sampaikan seperti berhalusinasi. Berkoar-koar di media, tapi tak mampu untuk membuktikannya,” lanjut dia.
Menurut dia, pihak pasangan 02 Prabowo-Sandi tidak bisa membuktikan tuduhan kecurangan Pilpres 2019. Dengan adanya permintaan diskualifikasi Jokowi, maka Prabowo-Sandi bisa dilantik. Hal tersebut, menurutnya, merupakan akal bulus yang tidak mempunyai objektivitas. (detc/rin)