mimbarumum.co.id – Mewakili Pemko Binjai, Asisten I Sekdako Binjai Ernawati mengikuti Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre For Prevention (MCP). Sekaligus Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional (Rakorwardanas) Tahun 2021. Kegiatan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, bertempat di Ruangan Binjai Command Center (BCC), Selasa (31/8/2021).
Soft launching ini dalam rangka pemantapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemda; oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Hal ini sebagai salah satu instrumen dalam pemberantasan korupsi di daerah.
BACA JUGA : Saleh Partaonan Turun, Tinjau Vaksinasi Massal
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, mengatakan acara ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah. Yakni Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
“Pengelolaan Bersama MCP ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah. Sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik,” jelasnya.
Tito Karnavian berharap melalui pelaksanaan kegiatan ini terbangunnya komitmen pemerintah daerah. Terutama dalam melakukan aksi pencegahan korupsi yang dilaporkan melalui Monitoring Centre For Prevention (MCP) ini.
Tito bilang, tujuan akhir kegiatan ini adalah meningkatnya komitmen kepala daerah. Terutama terhadap peran dan fungsi aktif dalam melakukan penyelenggaraan dalam daerah. Dan terbangunnya kesamaan persepsi terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah pada pandemi Covid-19 ini.
Sinergi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri mengatakan pentingnya sinergitas antara KPK, Kemendagri dan BPKP ini. Untuk penguatan tata kelola pemerintah daerah yang baik. Harapannya, dengan pengelolaan MCP bersama-sama akan memastikan perbaikan tata kelola berlangsung secara kontinyu, masif dan terukur.
“KPK mengkoordinasikan dengan menyelaraskan kewenangan Kemendagri dan melibatkan seluruh perwakilan BPKP di daerah. Untuk melakukan monitoring, pendampingan dan pengawasan atas implementasi delapan area. Perbaikan tata kelola pemda yang terangkum dalam MCP,” kata Firli.
Ke delapan area intervensi tersebut adalah Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan; kemudian Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah; dan Tata Kelola Keuangan Desa.
“KPK telah membangun dan secara berkala mengembangkan aplikasi MCP tersebut. Untuk mengukur capaian keberhasilan perbaikan tata kelola pemerintahan,” terang Firli.
Editor : Siti Murni
