mimbarumum.co.id – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) berkerja keras mengejar tersangka, pejabat di lingkungan Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara (ATR/BPN Sumut), terkait dugaan korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Medan – Binjai yang merugikan negara sebesar Rp 1,17 Triliun.
Pasalnya, puluhan pejabat di jajaran lingkungan ATR/BPN Sumut telah dilakukan pemeriksaan mulai dari pejabat pada masa proyek berlangsung tahun 2016 hingga pejabat baru tahun 2026, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Rivaldi yang telah mendapatkan promosi jabatan menjadi Kepala Kantor Wilayah Provinsi Maluku.
“Masih tetap penyidikan, masih dilakukan pemeriksaan saksi-saksinya sebanyak 30 orang lebih kurang, masih lanjut mencari keterangan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut Rizaldi, SH, MH, kepada Mimbar Umum, Kamis (8/10/2026).
Rizaldi menuturkan, penyidik Kejati Sumut terus berupaya dalam melengkapi bukti dan keterangan, kendati belum menetapkan tersangka.
“Belum ada penetapan tersangka, lagi bekerja keras, saksinya banyak. Iya, yang berkaitan pada masanya itu menjabat diperiksa semua yang terkait proyek itu. Sebelum pindah sudah diperiksa (Kakan Pertanahan Medan Rivaldi-red),” ungkap Kasi Penkum Kejati Sumut.
Ia menyebut, penyidik masih mencari siapa pejabat di jajaran ATR/BPN Sumut yang paling bertanggungjawab atas perkara korupsi pengadaan tanah Tol Medan – Binjai.
“Kalau tidak ada (korupsi-red) pasti dihentikan. Namun ini penyidikan masih mengumpulkan alat-alat buktinya, siapa yang paling bertanggungjawab yang layak dijadikan tersangka kita penyidik berhati-hati menetapkan orang tersangka. Penyidikan masih terus berlangsung,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya Kejati Sumut pada Kamis (9/4) melakukan penyelidikan dengan mengeledah dan mengambil berkas-berkas yang ada di Kantor BPN Sumut dan BPN Medan, untuk mencukupi alat bukti dugaan korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Medan – Binjai Seksi I, II, dan III. Proyek strategis tersebut memiliki panjang 25,441 kilometer pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp1,17 triliun.
Reporter : Jepri Zebua
