mimbarunum.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang meraih penghargaan terbaik kedua dalam kategori Pemerintah Daerah Terinisiatif pada Penilaian Barang Milik Daerah dan Penguatan Peran Penilai Pemerintah wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara, Nofiansyah, kepada Bupati Deli Serdang dr. H. Asri Ludin Tambunan yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Hendra Wijaya, dalam Forum Manajemen Aset Sumatera Utara dan Evaluasi Kinerja serta Kekayaan Negara Award 2025 di Aula Sri Deli, Gedung Keuangan Negara, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Kamis (22/1/2026).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja satuan kerja dan pemerintah daerah dalam pengelolaan barang milik negara dan daerah, penilaian aset, pengelolaan piutang negara dan daerah, serta pelaksanaan lelang sepanjang tahun 2025.
Kakanwil DJKN Sumatera Utara menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan negara dan daerah merupakan amanah yang harus dijalankan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab demi mendorong kemakmuran masyarakat.
“Kekayaan negara adalah instrumen penting untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Forum ini menjadi sarana refleksi untuk mengevaluasi sejauh mana aset negara dikelola, digunakan, dan dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sepanjang 2025 realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan aset mencapai sekitar Rp115 miliar, PNBP dari piutang negara sebesar Rp176 juta, serta PNBP dari hasil lelang sebesar Rp56 miliar.
Menurutnya, pengelolaan aset tidak hanya berorientasi pada penerimaan, tetapi juga harus mengedepankan prinsip highest and best use of assets atau pemanfaatan tertinggi dan terbaik, disertai pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan.
DJKN juga berperan aktif mendampingi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam pengelolaan piutang negara dan daerah, termasuk penanganan piutang macet melalui Panitia Urusan Piutang Negara.
Di sektor lelang, DJKN terus mendorong digitalisasi melalui platform lelang.go.id dan aplikasi mobile guna memastikan proses lelang berlangsung lebih transparan, efisien, dan dapat diakses masyarakat luas.
Selain itu, seluruh instansi didorong untuk melaporkan aset yang tidak digunakan atau idle asset agar dapat dimanfaatkan, dialihkan, atau dilelang sehingga tidak menimbulkan beban biaya pemeliharaan.
“Kami berharap tidak ada lagi aset tanpa rencana pemanfaatan. Jumlah aset negara sangat besar dan harus dikelola secara produktif,” pungkasnya.
Reporter: Ngatirin
