Beranda blog Halaman 374

LPj Pelaksanaan APBD 2023, Fraksi PKS Soroti SiLPA

0

mimbarumum.co.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan memberikan sejumlah perhatian terhadap beberapa hal terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023, diantaranya SiLPA (Sisa Lebih Penghitungan Anggaran.

Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Syaiful Ramadhan, menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, Selasa (4/6/2024)

“Pertama, Fraksi PKS mengapresiasi Pemerintah Kota Medan terkait dana SiLPA yang sangat jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya, ” kata Syaiful.

Disampaikannya, Menurut laporan keuangan Anggaran Tahun 2023, Dana SiLPA APBD Kota Medan sebesar Rp68,680 miliar.

“Fraksi PKS mempertanyakan kepada Pemerintah Kota Medan, apa yang menjadi langkah dan konsentrasi Pemerintah Kota Medan dalam menurunkan Dana SiLPA dari tahun-tahun sebelumnya,” ucap Syaiful, menyoal.

Reporter : Jafar Sidik

Polres Padangsidimpuan Imbau Masyarakat

mimbarumum.co.id – Polres Padangsidimpuan kembali mengingatkan dan berpesan kepada masyarakat yang mempunyai kendaraan sepeda motor dan mobil agar waspada.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dudung Setyawan melalui Kasi Humas AKP Sinaga mengatakan, masyarakat Padangsidimpuan tetap ber hati – hati dalam mengendarai roda dua dan roda empat untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, kami ingatkan kembali jangan bermain hand phone sembarang saat di jalan, ini bisa mengundang aksi kejahatan penjambretan yang kita tidak inginkan.

“Ikuti aturan berlalu lintas agar selamat sampai tujuan, dan bagi yang punya kendaraan usahakan septy untuk terhindar dari aksi pencurian sepeda motor, dan jangan sembarangan parkir lihat kondisi sekitar saatnya memarkirkan kendaraan dan jangan lupa kunci stang sepeda motor dan kunci tambahan,” kata AKP Sinaga, kepada wartawan, Rabu (5/6/2024).

Bagi orang tua, yang mempunyai anak tetap waspada terus perhatian kepada anak. Baik itu dalam berkendara sepeda motor dan pergaulan kita tidak mau anak anak terjerumus hal yang negatif.

Reporter : Rizal Oloan Nasution

Kalahkan Atlet PON, Pecatur Asal Tanjungbalai Dedi Arafi Juara Catur Jafaruddin Harahap Cup IX

0

mimbarumum.co.id – Pecatur asal Kota Tanjung Balai, Dedi Arafi berhasil menjadi Juara 1 Turnamen Catur Open Master Jafaruddin Harahap Cup IX Tahun 2024. Peserta diikuti 188 orang dari 12 Propinsi digelar di Hotel Madani Medan, Selasa (4/6/2024).

Kemenangan Dedi Arafi setelah melalui pertandingan 8 babak dengan perolehan 7,5 mv sehingga berhak mendapat hadiah sebesar Rp 6 juta rupiah dari total hadiah Rp 20 juta rupiah,

Sementara Itu FM Daniel Lumbantobing yang merupakan salah seorang pemain PON, hanya mampu meraih posisi kedua dengan meraih 7 mv. Sehingga FM Daniel hanya mendapat hadiah sebesar Rp 3 juta rupiah,

Anggota DPRD Sumut dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jafaruddin Harahap selaku pihak yang menggelar kegiatan tersebut mengatakan, Turnamen JH Cup ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Yakni dalam upaya untuk meningkatkan kemapuan para pecatur untuk meraih prestasi dalam setiap pertandingan Catur.

“Selain itu dengan prestasi yang diraih dapat meningkatkan kesejahteraan para pecatur yang mampu meraih juara,”kata Jafaruddin yang juga Ketua DPW PPP Sumatera Utara.

Untuk itu, dia mengharapkan kepada seluruh peserta terus berlatih dan meningkatkan kemahiran bermain catur, dengan mengikuti berbagai turnamen baik dalam maupun luar negeri. Dia juga menjelaskan adapun sepuluh besar hasil pertandingan JH Cup IX ini sebagai berikut, Juara 1, Dedi Arafi 7,5mv, 2. FM Daniel Lumban Tobing, 7mv, 3, Lilit Nainggolan 7mv, 4. NM Hudallah, 6,5mv, 5, FM Arif Rahman Saragih, 6,5mv, 6.Harun Marbun, 6,5mv, 7, Firanda Girsang, 6,5mv, 8, NM Petrus M Doli, 6,5mv, 9. NM M.Johan, 6mv 10. Lempang Arifin Srg 6mv.

Reporter: Djamaluddin

RS Adam Malik Berhasil Lakukan Operasi Megaprosthesis pada Kasus Tumor Tulang

0

mimbarumum.co.id – Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RS Adam Malik) kembali membuat terobosan baru dalam pelayanan kesehatan. Kali ini, KSM Orthopaedi dan Traumatologi RS Adam Malik berhasil melakukan operasi tumor tulang pada tungkai bawah kaki dengan rekonstruksi megaprosthesis.

Operasi ini sekaligus menjadi operasi megaprosthesis pada proximal tibia (tulang kering) yang pertama kali dilakukan di Medan, Sumatera Utara.

Operasi proximal tibia megaprosthesis ini dilakukan oleh dr Andriandi MKed(Surg) SpOT(K) bersama tim dokter ahli orthopedi onkologi dan didampingi dokter ahli anestesi Dr dr Wulan Fadine MKed(An) SpAn-Ti SubspAnO(K) pada 27 April 2024.
Pasiennya seorang laki-laki berusia 24 tahun yang menderita tumor tulang agresif pada daerah lutut kiri sampai pertengahan tulang kering kiri bagian atas, yang dalam istilah kedokteran disebut giant cell tumor.

“RS Adam Malik kali pertama menangani kasus giant cell tumor di bagian teratas tulang kering (proximal tibia) sampai lutut kiri, dengan tindakan penyelamatan ekstremitas dengan megaprosthesis untuk mengganti tulang kering dan sendi lutut yang rusak parah akibat infiltrasi tumor yang begitu agresif,” ungkap dr Andriandi memberikan keterangan terkait operasi proximal tibia megaprosthesis tersebut di Medan, belum lama ini.

Lebih lanjut dijelaskan dr Andriandi, pasien menjalani sejumlah pemeriksaan hingga biopsi dan evaluasi tindakan operatif, sesuai dengan pedoman penatalaksanaan tumor pada tulang.

“Akhirnya diputuskan untuk dilakukan tindakan limb salvage surgery (operasi menyelamatkan tungkai) dan rekonstruksi proximal tibia menggunakan megaprosthesis, karena tumor telah menyebabkan kerusakan berat dari lutut hingga pertengahan tulang kering kiri,” terangnya.

Disampaikan dr Andriandi, operasi berhasil dilakukan dengan lancar selama tujuh jam. Menurutnya, kesulitan utama operasi ini adalah membuang tumor yang sudah menghancurkan tulang, sehingga tak perlu dilakukan amputasi. Ini dilakukan untuk menyelamatkan pembuluh darah, saraf, dan otot-otot yang masih vital atau sehat, agar fungsi pergerakan tungkai kaki bisa tetap maksimal, dan nantinya pasien akan bisa bergerak kembali seperti biasa.

“Setelah tumor dapat dibebaskan dari jaringan yang sehat, tindakan dilanjutkan dengan pemasangan protesa (implan) untuk mengganti defek tulang terkena tumor. Tindakan ini disebut dengan megaprosthesis. Setelah itu, pasien masih harus melalui serangkaian tahap pemulihan, dan kita harapkan hasil akhirnya yaitu pasien akan dapat berjalan seperti semula dan mampu melakukan aktivitas seperti biasa kembali,” kata dr Andriandi, melanjutkan.

Dokter yang juga menjabat sebagai Kepala Instalasi Pelayanan Eksekutif RS Adam Malik itu berharap keberhasilan operasi ini bisa memberikan manfaat bagi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Operasi tumor tulang dengan teknik limb salvage surgery dengan megaprosthesis ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang ortopedi dan traumatologi di RS Adam Malik,” pungkas dr Andriandi.

Reporter: Rizanul Arifin

Bangunan Gudang Mewah Bebas Berdiri Tanpa PBG di Gang Kolam Pancing Bistro Marindal 

0

mimbarumum.co.id – Berdirinya bangunan gudang mewah di Jalan Kebun Kopi, Gang Kolam Pancing Bistro, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang menimbulkan asumsi miring di kalangan masyarakat.

 

Pasalnya, bangunan gudang mewah tersebut bebas berdiri tanpa ada plang izin IMB/PBG (Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung)

 

Ironisnya, bangunan gudang itu diduga berdiri di atas tanah eks PTPN II.

 

Seorang warga sebut saja Ucok (50) menjelaskan berdirinya bangunan gudang mewah itu diketahuinya sudah sebulan yang lalu.

 

“Sepertinya bangunan gudang, Bang lihatlah sendiri luas kali gudangnya. Mulai dari berdiri gak ada plang IMB/PBG nya. Bang tanyak aja ke Kepala Desa dan Camat setempat,” kata Ucok singkat, Selasa (4/6/2024).

 

Selanjutnya, awak media mengonfirmasi langsung ke pihak bangunan gudang mewah itu terkait Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung (IMB/PBG), dan bertemu langsung dengan penjaga bangunan yang enggan menyebutkan namanya.

 

“Kalau izin, aku kurang tahu, Bang. Aku hanya menjaga gudang ini aja. Besok siang aja Bang datang tanya langsung pemiliknya,” kata penjaga gudang itu.

 

Terpisah, Kepala Satpol PP Deli Serdang, Marzuki dikonfirmasi awak media via WhatsApp pada Selasa (4/6/2024) terkait diduga bangunan gudang mewah tanpa IMB/PBG tersebut belum berkomentar hingga berita diterbitkan.

Reporter : Rasyid Hasibuan 

Ketua Kadin Sumut: Dunia Usaha Bantu Tanggulangi Sunting Melalui CSR

0

mimbarumum.co.idKetua Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara menegaskan dunia usaha komit dan berperan aktif menanggulangi stunting yang menjadi program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sumatera Utara.

Dari sisi dunia usaha, kata dia, tentu akan terlibat mengatasinya. “Tapi sejauh ini konsepnya baru pada memaksimalkan dana CSR (corporate social responsibility) perusahaan. Tentu kekuatan ini juga jangan dipatok kepada pengusaha. Saya kira kita harus realistis ya, kita tentu dukung upaya ini tapi pengusaha juga kewajiban dalam bisnisnya. Sejauh ini yang bisa disupport baru dari CSR,” jelasnya.

Kewajiban pengusaha, menurut Firsal, termasuk membayar gaji. “Ini kalau gaji tidak cukup, nanti anak-anak karyawan juga bisa stunting. Andai ini terjadi mungkin ada yang salah di regulasi. Outputnya mata rantai yang salah. Kenapa anaknya stunting? Karena penghasilan orang tuanya tak cukup membeli bahan pangan.”

Ketidakmampuan membeli bahan pangan itu bisa karena biaya-biaya lain yang sangat tinggi atau memang standar penghasilannya tidak mencukupi, kata dia. “Jika itu yang terjadi tentu pemerintah harus mengambil peran di dalamnya. Tidak mungkin lalu tuntutannya menaikkan gaji setinggi-tingginya. Karena ukuran gaji itu juga menghitung komponen produktivitas buruh dalam bekerja,” jelasnya.

Hal itu disampaikannya saat berbicara kepada media di kantornya, kemarin, menanggapi berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menurut dia, beberapa waktu lalu Kadin Sumut juga sudah meneken komitmen keikutsertaan dalam pengentasan stunting di Sumatera Utara saat Musryawah Rencana Pembangunan (Musrenbang Provsu).

Firsal Dida Mutyara mengatakan hal itu sebagai bentuk penguatan dan kontribusi membangun Sumatera Utara. “Karena kalau lihat data berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting nasional pada tahun 2022 sebesar 21,6 persen. Untuk mencapai target 14 persen, maka pemerintah menargetkan untuk dapat menurunkan prevalensi stunting 3,8 persen per tahunnya sampai tahun 2024.”

Ini perlu peran semua pihak termasuk pengusaha, kata Firsal. Dari data itu pula kelihatan jumlah yang paling banyak penurunan angka stunting adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. Sedangkan yang tinggi kasus stuntingnya Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat (Sulbar), Sulawesi Tengah (Sulteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Barat (Kalbar), dan Provinsi Aceh.

Untuk mengatasi stunting juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan. Perpres ini merupakan pengganti Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan perbaikan Gizi.

“Semua perangkat aturan dan langkah sudah disiapkan tinggal action nya saja. Nah tentu untuk berkontribusi mengatasi persoalan tersebut dunia usaha pun akan terlibat,” jelasnya. Firsal Dida Mutyara mengatakan kondisi kekurangan gizi ini sebenarnya merupakan lingkaran yang sulit diputus. “Yang pasti itu dimulai dengan pola konsumsi di rumah tangga. Gizi itu sebenarnya harus cukup terutama kebutuhan pokok. Saya kira pemerintah ke depan pun sudah memikirkan itu termasuk kita lihat adanya food estate dan program makan siang dan susu gratis dari presiden terpilih. Sudah ada pemikiran sampai ke sana,” kata dia.

Menurut Firsal, tingginya angka stunting bisa karena pola makan dan asupan yang tak maksimal. “Paling tidak setelah kita melihat program yang akan dijalankan pemeirntah, setengah dari kebutuhan anak-anak ini gizinya disediakan oleh negara. Sarapan, makan siang, susu dan lain-lain.”

“Di negara maju program ini pun sudah jalan, ada makan pagi, makan siang serta dikasi snack sore. Mungkin bagi kita sekarang itu adalah pemborosan, tapi ingat 20 tahun lagi merekan harus jadi generasi yang produktif,” kata Firsal Dida.

Dia membandingkan dengan China yang sekarang kondisi fisik warganya sudah tinggi besar. “Warga di China sekarang kondisi fisiknya tidak lagi kecil-kecil. Sudah tinggi besar karena gijinya tercukupi. Bagi saya itu realita,” jelasnya.

“Sekarang pemerintah sudah melihat itu sehingga dasar kebutuhannya harus dihandle. Mudah-mudahan tim pemerintah juga kuat. Kepedulian pemerintah itu harus difokuskan. Karena jarang kita melihat pemerintah meninggal legacy yang melekat di masyarakat. Program mengatasi stunting ini saya kira akan sangat penting,” tuturnya.

Reporter: Ngatirin /rel

Polda Sumut dan Kodam Gagalkan Penyelundupan Moge Hingga Ayam Siam Senilai Rp20 Miliar

mimbarumum.co.id – Polda Sumatera Utara (Sumut) bersama Kodam I/Bukit Barisan (BB) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal senilai Rp20 miliar dari Thailand masuk ke Indonesia.

Barang-barang tersebut terdiri dari sejumlah sepeda motor gede (moge), antara lain, Honda Afrika Win 1.100 CC, Honda SP Pro 150 CC, BMW F 850 CC, Harley Davidson SPI 1.200 CC Triumph Bonneville 1.200 CC, Kawasaki Ninja Honda Trail 250 CC, Kawasaki (nomor rangka rusak dan hancur).

Kemudian tiga unit Vespa, dua unit Harley Davidson, empat motor Triumph, 31 kotak sparepart asal Thailand, lima kotak obat-obatan ayam asal Thailand, dua ekor anjing Pitbull warna belang (kuning pudar), 10 kotak sparepart, dan 63 ekor ayam siam.

Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi menyampaikan, dalam kasus ini pihaknya mengamankan lima orang tersangka. Kelimanya masing-masing berinisial WRD, PND, PTP, SHDN dan AS.

Sementara dua orang lain, yakni SB dan HN masih dalam proses pencarian (DPO) untuk diproses hukum.

“Barang-barang selundupan ini masuk dari Aceh, kemudian dibawa ke Medan untuk selanjutnya akan dibawa ke Jawa,” katanya didampingi Pangdam I/BB Mayjen TNI Mochammad Hasan di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Selasa (4/6).

Agung menjelaskan, pengungkapan ini berawal pada Senin (20/5). Saat itu, sekitar pukul 10.30 WIB, personel Intel Kodam I/BB bersama personel Ditreskrimsus Polda Sumut mengamankan dua unit mobil truk muatan di Jalan Besilam, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

Dari hasil pengembangan, petugas Ditreskrimsus Polda Sumut ditemukan di pergudangan milik AS di kawasan Kualanamu, Deliserdang empat unit Moge dan 10 sparepart sepeda motor.

“Hasil penyidikan, sepeda motor dan suku cadang itu adalah barang bekas yang diimpor/dibeli dari luar negeri dengan melanggar aturan sesuai Permendagri Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Perdagangan Nomo 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor,” paparnya.

Agung menuturkan, dalam kasus ini, pihaknya menjerat para pelaku dengan Pasal 112 ayat 2 dan/atau Pasal 106 UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 dan/atau Pasal 56 KUHPidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp5 miliar.

Sementara itu, Pangdam I/BB Mayjen TNI Mochammad Hasan menambahkan, saat pengungkapan, awalnya pihaknya sempat mengira barang-barang selundupan ini adalah narkoba. Namun setelah diperiksa, ternyata merupakan sepeda motor dan hewan-hewan selundupan.

Reporter: Jafar Sidik

Belawan Sicanang Wakili Medan di Lomba Kelurahan Terbaik Provinsi Sumut 2024

0

mimbarumum.co.id – Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan mewakili Kota Medan dalam penilaian Kelurahan terbaik tingkat Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2024. Acara penilaian tersebut dipusatkan di lapangan samping Kantor Lurah Belawan Sicanang, Senin (3/6/2024).

Pada penilaian Kelurahan terbaik ini, Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu langsung menyambut kedatangan Tim Penilaian yang dipimpin Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, Parlindungan Pane.

Dalam sambutannya Bobby Nasution mengatakan, kehadiran Tim Penilai Kelurahan Terbaik dari Provinsi Sumut menambahkan semangat bagi kami Pemko Medan khususnya Kelurahan Belawan Sicanang untuk bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat dan terlibat dalam pelayanan tersebut.

“Kelurahan merupakan organisasi pemerintahan tingkat yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat. Persoalan yang kita hadapi baik itu di tingkat Kelurahan, Kecamatan Kota, Provinsi bahkan Nasional pastinya penyelesaiannya dimulai dari tingkat yang paling bawah yakni Kelurahan. Seperti permasalahan Covid-19 yang lalu,” jelasnya.

Bobby pun mengapresiasi Tim Penilai Provinsi Sumut yang melakukan penilaian lomba kelurahan terbaik tingkat sumut, sebab penilaian ini guna memotivasi organisasi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakatnya untuk bisa memberikan inovasi dan solusi di tingkat kelurahan.

“Kita dapat lihat inovasi dan pelayanan yang dilakukan Kelurahan Belawan Sicanang sangat baik dan luar biasa. Artinya bukan hanya inovasi yang diberikan kepada masyarakat tetapi juga langsung mengajak masyarakatnya terlibat dalam menjalankan Inovasi dan mencari inovasi tersebut,” terangnya.

Selain itu, Bobby Nasution menambahkan banyak persoalan yang begitu solutif dilakukan Kelurahan Belawan Sicanang, seperti persoalan stunting yang ada penanganannya begitu solutifnya bahkan berdampak langsung pada penurunan stunting di wilayahnya.

“Salah satu penurunan stunting di kota Medan penyumbangnya adalah Kelurahan Belawan Sicanang. Alhamdulillah sudah berhasil menurunkan prevelensi stunting dari 19,4 persen menjadi 5 persen di 2024,” tuturnya.

Terkait perekonomian, Kelurahan Belawan Sicanang juga sangat baik terutama dalam percepatan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 yang lalu, dimana pihak Kelurahan bersama PKK Kelurahan berkolaborasi dalam meningkatkan perekonomian melalui program UP2KPKK dengan menghadirkan berbagai hasil produk UMKM.

“Pengemasannya dan pemasaran produk juga sudah baik dengan kolaborasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan,” imbuh Nasution.

Reporter : Jepri Zebua

Fraksi PDIP: Penanaman Modal Hanya Dapat Tercapai Bila Faktor Penunjang Diperbaiki

0

mimbarumum.co.id – Fraksi PDIP DPRD Medan berpendapat tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai bila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi.

Pendapat Fraksi PDIP DPRD Medan tersebut dibacakan Hendri Duin pada Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus, Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan dan Penandatanganan/Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan Sekaligus Persetujuan Bersama DPRD Kota Medan Dengan Kepala Daerah Atas Ranperda Kota Medan Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Senin (3/6/2024).

Perbaikan faktor penunjang tersebut antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah. “Penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di hidang ketenagakerjaan dan keamanan
berusaha,” kata Hendri.

Dengan perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan mengalami perbaikan secara signifikan.

Selain itu, Fraksi PDIP juga memberi saran kepada Pemko Medan antara lain:

1. Pemberian insentif san kemudahan penanaman modal harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan, tidak berorientasi kepada kepentingan umum.

2. Selain indikator nilai investasi yang dapat direalisasikan dalam jangka waktu tertentu, faktor pembentukan modal tetap bruto( (PMTB) juga harus tetap menjadi perhatian pemerintah kota Medan kedepan.

3. Pemko Medan diminta supaya memprioritaskan pemberina insentif dan kemudahan penanaman modal kepada bidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), koperasi, usaha adat karya dengan memperhatikan secara seksama produk lokal supaya mampu bersaing di pasar nasional maupun pasar regional.

4. Fraksi PDI Perjuangan meminta supaya segera diterbitkan peraturan kepala daerah (Perkada) sebagai turunan dari peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal ini, sehingga koordinasi antar OPD di lingkungan Pemko Medan dapat lebih cepat fan mudah dalam menindaklanjuti setiap program-program yang akan dan sedang dilaksanakan.

5. Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada seluruh panitia khusus yang telah bekerja secara maksimal dengan waktu yang sangat terbatas dapat melakukan pembahasan Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan tepat waktu.

“Setelah membaca, menganalisa dan mempelajari tanggapan, koreksi dan masukan panitia khusus serta saran-saran yang kami jelaskan di atas. Akhirnya fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan memutuskan, menerima dan menyetujui Ranperda Kota Medan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) Kota Medan Tahun 2024.(bdh/mc)

Danamon Andalkan Jaringan dan Keunggulan Layanan Demi Permudah Peserta BPJS Ketenagakerjaan

0

mimbarumum.co.id – PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) berkomitmen memberikan layanan terbaik dalam memperlancar penerimaan iuran dan pembayaran klaim kepada segenap nasabah dan masyarakat yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

Komitmen tersebut diresmikan dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang ditandatangani Danamon bersama BPJS Ketenagakerjaan di Menara Bank Danamon, pada Senin (3/6/2024).

Hadir dalam seremoni penandatanganan MoU tersebut Daisuke Ejima, Direktur Utama, PT Bank Danamon Indonesia Tbk; Thomas Sudarma, Direktur Enterprise Banking & Financial Institutions, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dan Herry Hykmanto, Direktur Syariah dan Sustainability Finance PT Bank Danamon Indonesia Tbk beserta jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan, di antaranya Anggoro Eko Cahyo, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Asep Rahmat Suwandha, Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kerja sama Danamon dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu wujud komitmen kami dalam memberikan solusi keuangan holistik sebagai bagian dari grup finansial yang didukung oleh MUFG untuk membantu nasabah dan mitra strategis kami untuk bertumbuh dan memenuhi kebutuhan finansialnya. Kerja sama ini akan menjadi inisiatif bisnis baru bagi Danamon dan kami optimis dapat meningkatkan jumlah nasabah dan transaksi ke depannya. Sebagai salah satu bank persepsi, Danamon juga mendukung program BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah untuk meningkatkan jangkauan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk setiap lapisan masyarakat,” ujar Ejima, Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Seperti diketahui, sebagai bank yang customer centric, Danamon menawarkan solusi keuangan holistik (one stop financial solution provider) yang sesuai dengan tahapan kehidupan masyarakat. Hal ini didukung oleh posisi Danamon sebagai bagian dari grup MUFG, dengan ekosistem layanan yang luas bersama dengan anggota grup MUFG lainnya Adira Finance dan Zurich Asuransi Indonesia, terutama setelah selesainya akuisisi Home Credit Indonesia oleh MUFG; Mandala Finance oleh Adira Finance; serta dukungan mitra strategis Danamon seperti Akulaku, Grab, dan Dana Ventura Garuda Fund oleh MUFG Innovation Partners Co., Ltd (MUIP).

Berkomitmen untuk tumbuh bersama nasabah, Danamon terus meningkatkan kemampuan ekosistem digitalnya dan berupaya menawarkan solusi keuangan terbaik melalui serangkaian inisiatif yang salah satunya adalah kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Ejima menambahkan, dalam mendukung kerja sama tersebut, Danamon menyediakan berbagai kanal penerimaan iuran dari peserta BPJS Ketenagakerjaan dan pembayaran klaim dari BPJS Ketenagakerjaan. Bagi pemberi kerja atau perusahaan yang membutuhkan kemudahan dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan seluruh pekerjanya, perusahaan dapat memanfaatkan Danamon Cash Connect (Corporat Internet Banking) dan Open API.

Pekerja pada perusahaan tersebut juga berkesempatan mendapatkan penawaran menarik dari Grup Danamon seperti (1) biaya atau bunga khusus untuk kebutuhan Pinjaman Rumah, Pinjaman Mobil atau Motor dari Adira Finance, dan Pinjaman Tanpa Agunan (KTA), (2) Kartu Kredit Danamon untuk karyawan dengan fitur dan benefit yang menarik, (3) karyawan dapat memiih Rekening Payroll Syariah atau Konvensional, dan beragam manfaat lainnya.

Di samping itu, bagi pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) dapat melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui D-Bank PRO (aplikasi mobile banking) dan Danamon Cash Connect (web banking). Danamon juga meningkatkan jangkauan BPJS Ketenagakerjaan melalui kerjasama dengan kantor cabang Adira Finance sebagai payment points. Danamon juga bekerja sama dengan digital partner yang saat ini mencapai lebih dari 100.000 payment points di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya memudahkan proses pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja informal.

Ke depannya Danamon terus berkomitmen untuk memperluas jangkauan dan dukungan kepada BPJS Ketenagakerjaan sehingga memberikan kemudahan transaksi bagi setiap nasabah dan masyarakat peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pengembangan ke depannya meliputi penerimaan iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui lebih dari 1,000 ATM dan 373 Kantor Cabang Danamon, dan pembayaran klaim bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui partner remitansi yang memungkinkan penerimaan iuran dan pembayaran klaim melalui minimarket dan e-commerce di luar negeri.

“Kami berterima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah mempercayai Danamon sebagai salah satu bank persepsi dan mitra untuk bertumbuh bersama. Dengan jaringan dan keunggulan layanan yang kami miliki, Danamon siap untuk mendukung masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Ejima.

Pada seremoni penandatanganan MoU hari ini, Anggoro Eko Cahyo, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan rasa apresiasinya kepada Danamon. ‘’Menurut saya kolaborasi hari ini bisa menjadi pintu masuk yang baik. Kita mulai dulu dengan kanal pembayaran iuran dan klaim. Namun rasanya ke depan banyak hal yang bisa dikolaborasikan. Semakin banyak stakeholder yang terlibat, akan semakin banyak pekerja di luar sana yang terlindungi.”

“Saat ini kami melayani 40 juta pekerja, dan masih ada 60 juta lagi yang belum terlindungi, di mana mayoritas adalah pekerja informal. Tantangan buat mereka adalah kemudahan dalam membayar iuran. Sehingga kita harus mendorong dengan mempermudah mereka dengan memberikan kanal yang mudah diakses” tambah Anggoro.

Reporter : Rizanul Arifin