Oleh: Ifa Mufida ( Praktisi Kesehatan dan Pemerhati Kebijakan Publik)
“New Normal Life” nampaknya benar-benar akan diterapkan di Indonesia. “New normal Life” yakni kehidupan normal yang akan diberlakukan dengan menyesuaikan protokol baru di lingkungan untuk pencegahan penularan virus. Skenario tersebut pun sudah dirilis untuk pekerja (PNS, BUMN, dan perusahaan).
Hal tersebut telah tertuang dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19) di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan (area publik) dalam mendukung keberlangsungan usaha. (Detik.com)
Begitu juga bagi perusahaan ritel, pemerintah mewajibkan penggunaan pembatas di kasir untuk memberikan jarak dengan konsumen. Pembeli juga diharapkan menggunakan pembayaran nontunai. Adapun tentang sekolah yang akan dibuka kembali, diwacanakan akan menghilangkan jam istirahat dan mengurangi jam belajar hanya menjadi empat jam saja. Berdasarkan rekomendasi yang diusulkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam perumusan protokol new normal di sekolah. (Kompas.com, 28/5)
Upaya “new normal life” di Indonesia patut dipertanyakan. Karena jika merujuk pada data saintifik, kondisi di Indonesia belum menunjukkan landaian kurva Covid-19. Setidaknya begitu yang dinyatakan oleh IAKMI. Bahkan di sejumlah negara, kurva melandai justru kembali naik menunjukkan adanya gelombang pandemi kedua.
Haruskah Mengikuti Tren Global?
PBB memang telah mencanangkan konsep “new normal” sebagai formula dan peta jalan bagi solusi persoalan dunia hari ini. Dimuat dalam lamannya melalui artikel tertanggal 27 April 2020 bertajuk “A New Normal: UN lays out roadmap to lift economies and save jobs after Covid-19” (New Normal: Peta jalan yang diletakkan PBB bagi peningkatan ekonomi dan penyelamatan lapangan pekerjaan setelah Covid-19), dinyatakan, “Kondisi ‘normal yang dulu’ tidak akan pernah kembali, sehingga pemerintah harus bertindak menciptakan ekonomi baru dan lapangan pekerjaan yang lebih banyak.”
Baca Juga : Samosir Zona Hijau, Implementasi New Normal Tunggu Keputusan Gubsu
Sejalan dengan fungsi PBB, World Health Organization (WHO), underbow PBB di bidang kesehatan, telah memberikan dukungan resmi melalui News Release 15 Mei 2020 bertajuk “Local epidemiology should guide focused action in ‘new normal’ Covid-19 world”.
Disebutkan, “Di tengah peningkatan kasus Covid-19 sementara negara-negara di wilayah WHO Asia Tenggara secara bertahap melonggarkan penguncian (lockdown), maka WHO hari ini mengatakan bahwa penilaian yang cermat terhadap epidemiologi lokal harus menjadi panduan tindakan dalam memerangi virus di masa yang akan datang.
Dari arahan organisasi dunia tersebut, nampaklah bahwa konsep “new normal” yang ditawarkan hanya menjadikan faktor keselamatan ekonomi dunia sebagai fokus utama, bukan soal keselamatan nyawa manusia. Lalu, haruskah Indonesia mengikuti tren global tersebut?
Padahal para ahli kesehatan sudah menyatakan bahwa jika melihat kurva epidemologi belum menunjukkan titik puncak (peak), apalagi dalam kondisi melandai. Maka kondisi Indonesia saat ini sejatinya masih “abnormal”. Syarat-syarat untuk “new normal” juga hampir semua belum terpenuhi.
Sebagaimana Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan, “Saat ini terlalu cepat untuk mengambil langkah new normal. Untuk masuk new normal, pemerintah harus memiliki indikator dan kriteria berbasis data penanganan corona secara medis dan epidemiologis.” (Kompas.tv)
Baca Juga : Update Covid-19, Total Sembuh Jadi 145 Orang
Jika melihat pelaksanaan PSBB selama ini saja, nampaknya PSBB bisa dikatakan tidak berhasil menurunkan kurva epidomologi. Saat PSBB masih banyak titik kerumunan, bahkan di Surabaya dan Jawa Timur secara umum justru insiden rate (IR) covid-19 justru meningkat tajam setelah pemberlakuan PSBB. Dari sini seharusnya dievaluasi, entah karena kurangnya kontrol dari pemerintah atau kurang fahamnya masyarakat.
Maka, sangat ironi jika Pemerintah justru menerapkan “new normal” di tengah kondisi seperti ini. Tersebab hal tersebut akan justru menimbulkan permasalahan baru. Alih-alih membangkitkan ekonomi, justru nyawa manusia semakin tak berarti. Alih-alih ekonomi bangkit justru wabah gelombang ke dua mengintai.
Indonesia harus Mandiri Menghadapi Pandemi
Kedaulatan suatu negara sangat menentukan arah dan kemandirian kebijakan politik. Kedaulatan ini sangat sulit diwujudkan ketika negara masih tersandera oleh kepentingan negara asing lewat ekonomi dan politik. Inilah nasib Indonesia. Kebijakan-kebijakannya terpaksa harus mengikuti tren global meski harus menerima segala risikonya. Miris!
Ide “new normal life” bisa dikatakan sebagai ‘instruksi’ negara adidaya pemimpin peradaban kapitalisme kepada negara-negara lain yang selama ini dikuasai secara politik ekonomi. Padahal, intruksi ini jelas sangat berisiko menjadikan pandemi semakin meluas. Namun seolah tidak ada pilihan lain, skenario ini diambil demi menyelamatkan ekonomi dunia dari tekanan resesi. Padahal, sebelum adanya covid-19 saja, memang ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja.
Sangat sulit bagi indonesia untuk melepaskan diri dari ‘intruksi’ ini. Kecuali Indonesia memiliki keberanian untuk berdiri di atas kedaulatan dan konsep ideologi. Kemudian bertahta dengan peradaban yang baru dan mandiri.
Potret Islam Mandiri Menghadapi Pandemi
Sepanjang sejarah penerapan Islam dalam institusi negara, menunjukan bahwa peradaban Islam adalah satu-satunya peradaban berkarakter mulia, pemberi rasa tenteram bagi kehidupan umat manusia. Sepanjang sejarah, sebenarnya peradaban ini juga beberapa kali mendapat ujian wabah, namun peradaban ini juga mampu mengatasinya.
Potret keberhasilan peradaban Islam dalam menyelesaikan wabah salah satunya teruji pada khilafah Utsmaniyah saat menghadapi wabah penyakit pes atau The Black Death yang memuncak antara 1346 dan 1353. Jumlah korban jiwa mencapai 200 juta orang di Eropa dan kawasan Laut Tengah. Wabah ini masuk Istanbul pada tahun 1466. Persebaran penyakit di kota itu terjadi dengan sangat cepat.
Untuk menyelamatkan diri, sebagian warga Istanbul yang masih sehat keluar dari kota. Namun, banyak pula yang memilih bertahan di rumah masing-masing. Mereka menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan. Mereka tidak pernah keluar kecuali untuk urusan yang sangat penting misalnya membeli makanan, minuman, atau obat-obatan. Kondisi ini sempat membuat Istanbul dikatakan seperti kota hantu. Hal itu displin tinggi dalam upaya memutus rantai penularan penyakit. Upaya khilafah Utsmaniyah membawa hasil. Wabah perlahan-lahan hilang dari Istanbul.
Sementara pada saat yang sama, di Eropa, kondisinya sungguh mengerikan. Wabah ini membunuh sepertiga hingga dua pertiga populasi Eropa. Sanitasi yang buruk menjadi sarang tikus menyebabkan penyebaran penyakit ini. Juga kebiasaan buruk warga yang mengambil barang berharga dari jasad korban sehingga menjadi media penularan.
Di kota London, 100 ribu warganya tewas akibat wabah ini. Wabah pes baru hilang dari kota London saat terjadi kebakaran besar pada 2 September 1666. Api menjalar ke seluruh kota. Menurut Museum of London, api turut melahap rumah-rumah kumuh beserta kawanan tikus yang menjadi pengantar kuman pes. Jikalau khilafah Utsmaniyah saat itu mengikutin tren Eropa dalam menghadapi wabah pes, pastilah kaum muslim akan terancam kehilangan sebagian besar umatnya. Namun, saat itu peradaban Islam telah memberikan contoh kemandirian dalam menghadapi wabah.
Maka, sudah sepantasnya jika negari mayoritas muslim ini mengambil Islam sebagai solusi. Mengambil sikap mendiri dalam mengatasi pandemi. Hanya saja, sikap mandiri dalam menghadapi wabah hanya dimiliki oleh negara bervisi ideologi yang benar yakni Islam. Wallahu a’lam bishawab.
