Mungkin sebaiknya bubarkan saja Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) ini. Untuk apa kita memelihara lembaga yang rajin memberi peringatan, tetapi pemerintah malah rajin mengabaikan? Rasanya seperti menyimpan alarm kebakaran harga mahal, tapi ketika alarm berbunyi, semua pejabat memperlakukan seperti ringtone. Berbunyi keras, tapi tetap diabaikan sambil ngopi.
BMKG sudah memberi tahu bahwa tanggal 22–29 November ada hujan ekstrem berpotensi membawa banjir besar yang siap mengancam. Tapi para pemangku kekuasaan bersikap seperti ayat-ayat peringatan yang lewat begitu saja di telinga kaum yang keras hati. Bukankah dalam Al-Qur’an sudah diingatkan berulang kali: “Ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang berakal!” Tapi entah akalnya yang pergi, atau mungkin kepekaan nuraninya yang menguap.
Para pejabat itu tidak menghiraukan apa pun. Tidak ada kesiapsiagaan. Tidak ada logistik. Tidak ada langkah antisipatif. Bahkan sekadar rapat darurat pun tidak terdengar. Sikapnya sama persis seperti kaum terdahulu yang menertawakan peringatan, baru sadar setelah bencana menimpa.
Pertamina? Sama saja. Mereka berjalan seakan cuaca ditentukan oleh SOP internal, bukan oleh kehendak Allah. Seolah hujan bukan takdir yang wajib diantisipasi, tapi hanya “gangguan kecil pada operasional”. Ketika suplai BBM terganggu dan antrean melilit seperti ular, barulah muncul ucapan berbingkai klise.
Sungguh memalukan.
Kalau begini, ada baiknya kita akui saja bahwa BMKG itu bekerja mengikuti ilmu dan amanah, sementara pemerintah bekerja mengikuti kebiasaan dan rasa malas. Dan rakyatlah yang harus pasrah menerima akibatnya.
Padahal, dalam Islam, peringatan bukan sekadar informasi. Itu adalah amanah, tanda, bahkan rahmat. Peringatan dini dari BMKG seharusnya ditanggapi seperti peringatan Nabi Nuh kepada kaumnya untuk dipatuhi, bukan diabaikan. Sebab manusia boleh menolak, tapi bencana tidak pernah menunggu izin.
Data BMKG sudah jelas. Curah hujan berpotensi 150–250 mm per hari, kategori ekstrem. Namun para pemangku tetap sibuk dengan agenda seremonial. Seakan-akan ayat tentang amanah untuk menjaga rakyat (hifzun nafs) bukan bagian dari tugas mereka. Apakah mereka lupa bahwa kelalaian seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia, tapi juga kelak di hadapan Allah?
Lihatlah sekarang akibatnya.
Rumah tenggelam. Harta hanyut. Ekonomi terhenti. Orang-orang kehilangan penghidupan. Anak-anak digendong tengah malam menyelamatkan diri. Bahkan ada yang kehilangan nyawa. Dan setelah itu, pejabat datang meninjau sambil menaiki perahu karet, dipotret dari sisi yang paling gagah, kemudian pulang dan tidur nyenyak.
Barangkali mereka lupa pada satu hadits: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” Sayangnya, sebagian dari mereka lebih takut pada kamera wartawan daripada hisab Allah.
Maka kalau peringatan BMKG tetap dianggap angin lalu, kalau data ilmiah tak pernah memengaruhi kebijakan, kalau peringatan bencana hanya menjadi bahan bacaan sambil makan gorengan, ya sudah bubarkan saja lembaga itu. Alihkan anggarannya untuk bantuan korban banjir, perahu karet, dapur umum, dan kebutuhan darurat. Setidaknya rakyat mendapat manfaat langsung, bukan sekadar menonton pejabat yang pura-pura peduli.
Sebab bencana sejati negeri ini bukan hujan deras. Bukan sungai meluap. Bukan curah hujan ekstrem. Bencana terbesar adalah hati yang keras menerima peringatan.
Dan itu dalam pandangan agama mana pun adalah bentuk kelalaian yang paling berbahaya.
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform e-paper https://www.myedisi.com/mimbarumum dengan judul: Kalau Tak Didengar, Bubarkan Saja BMKG
