Legislator Ini Ragukan Integitas Pemerintah

0
Wakil Ketua DPRD Nias Utara, Ibelala Waruwu, saat meninjau pekerjaan jalan hotmix. (Mimbar/Samadaya)

mimbarumum.co.id – Legislator ini meragukan integritas pemerintah kabupaten Nias Utara karena dituding melakukan pembiaran pekerjaan
beberapa proyek bermasalah.

“Sangat memprihatinkan. Mutu pekerjaannya sangat rendah, Kita juga meragukan material yang digunakan,” kata Ibelala Waruwu, Wakil Ketua DPRD Nias Utara saat meninjau pekerjaan pembangunan jalan hotmix pada ruas jalan Simpang Idano Ndrawa menuju Desa Lawowaga yang ditengarai bernilai Rp.10 Miliar lebih.

Politisi dari Partai PDIP itu, Senin (4/3/19) mengaku pada dua minggu yang lalu pihaknya telah mennjau langsung lokasi jalan tersebut.

Ia menemukan permukaan jalan yang bergelombang, bahkan ada permukaan jalan turun dan bergoyang ketika dilewati pejalan kaki.

Dikatakannya, saat salah seorang dari rombongannya melompat-lompat di atas badan jalan tersebut, maka permukaan jalan yang telah dihotmix itu terlihat naik turun.

Wartawan Mimbar Umum yang turut ikut dalam rombongan menyaksikan Ibelala Waruwu yang juga Wakil Ketua Fraksi DPRD Nias Utara itu mengorek bagian pingir aspal dengan menggunakan jarinya.

“Wah, koq bisa lepas hanya dengan korekan jari. Bagaimana mutu hotmix ini,” katanya saat itu.

Ibelala Waruwu menduga Dinas PUPR melakukan pembiaran dalam pengerjaan dan penggunaan material. “Buktinya, sekalipun tidak layak toh pekerjaan kontraktor ini di-PHO (diterima) oleh pemerintah,” ujarnya.

Melihat kondisi pembangunan jalan hotmix tersebut, Ibelala Waruwu meminta BPK RI mengaudit lebih seksama lagi mengingat kuat dugaan pekerjaan proyek tersebut tidak layak sehingga menimbulkan kerugian negara.

“Bila perlu, bagian yang dianggap tidak layak dibongkar karena kalau dipaksakan dilalui oleh masyarakat cepat rusak. Ini saja belum sebulan dikerjakan sudah rusak,” katanya.

Sementara Yones Laia, Ketua JPKP Nasional Nias Utara mengatakan bahwa BPK RI harus mengaudit proyek itu.

“Namun kita pun meragukan independensi BPK RI dalam mengaudit proyek ini karena melibatkan orang penting di Nias itu,” ujarnya.

Dikatakannya, beredar isu diduga kuat pihak Dinas PUPR tidak berkutik karena orang kuat berada di belakang tiga pekerjaan hotmix di Nias Utara. (sam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here