mimbarumum.co.id – Negara mulai mengambil langkah tegas terhadap ketimpangan struktur pasar antara perusahaan media lokal dan platform digital global. KPPU dan Dewan Pers menandatangani kesepakatan untuk mengawasi potensi penyalahgunaan posisi dominan yang kerap merugikan ekosistem pers nasional.
Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, menyoroti adanya masalah dalam transparansi algoritma dan pembagian hasil iklan yang tidak proporsional. Menurutnya, tidak boleh ada pelaku usaha yang menggunakan skala besarnya untuk mematikan pesaing atau menekan mitra kerja.
“Target KPPU sangat jelas: memastikan tidak ada pelaku usaha yang boleh menyalahgunakan posisi dominannya,” tegas Fanshurullah dalam keterangannya.
Sinergi ini menandai dimulainya pengawasan ketat terhadap:
-
Ketimpangan Iklan: Mendorong pembagian pendapatan yang lebih adil bagi perusahaan pers.
-
Transparansi Algoritma: Memastikan platform digital tidak secara sepihak membatasi jangkauan konten jurnalistik.
-
Kedaulatan Informasi: Menghindari ketergantungan ekonomi media pada segelintir platform raksasa.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan level playing field yang adil, sehingga industri kreatif dan pers nasional dapat tumbuh mandiri secara ekonomi sekaligus bermartabat secara profesi di tengah disrupsi digital.
Reporter : Siti Amelia
Berita bagus buat ekosistem pers kita! Memang sudah saatnya ada level playing field yang adil. Semoga bukan cuma sekadar MoU, tapi ada eksekusi lapangan yang tegas. Menurut Mbak Siti, apa tantangan terberat buat KPPU saat berhadapan sama platform raksasa ini nanti?