Setelah menulis begitu banyak tentang Koperasi Merah Putih, saya akhirnya sampai pada satu kesimpulan sederhana. Persoalan terbesar kita mungkin bukan terletak pada koperasinya. Persoalan terbesar kita mungkin terletak pada kebiasaan yang terus berulang.
Kita pernah memiliki berbagai program ekonomi rakyat. Kita pernah mengenal Koperasi Unit Desa (KUD). Kita pernah menyaksikan berbagai koperasi program yang lahir karena dorongan pemerintah. Kemudian hadir Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kini hadir lagi Koperasi Merah Putih.
Sebagian berhasil. Sebagian gagal. Sebagian masih bertahan. Sebagian lagi tinggal menjadi papan nama dan kenangan. Tetapi setiap kali program baru lahir, harapan selalu kembali muncul. Itu tentu tidak salah. Harapan memang harus ada. Bangsa yang kehilangan harapan akan kehilangan masa depannya. Namun harapan saja tidak cukup. Harapan harus disertai keberanian untuk belajar. Karena pelajaran yang tidak pernah dipelajari biasanya akan kembali datang dalam bentuk yang berbeda.
Selama beberapa seri tulisan ini, saya mencoba melihat Koperasi Merah Putih dari berbagai sudut. Mulai dari prinsip koperasi itu sendiri. Dari pertanyaan tentang siapa anggotanya. Dari pembangunan gedung yang begitu masif. Dari keberadaan BUMDes yang lebih dulu hadir. Dari penggunaan Dana Desa. Dari risiko usaha yang pada akhirnya bisa ditanggung oleh dana publik. Hingga pertanyaan tentang apakah yang sedang dibangun benar-benar ekonomi rakyat atau sekadar infrastruktur ekonomi rakyat.
Saya tidak menulis semua itu untuk membuktikan bahwa Koperasi Merah Putih pasti gagal. Saya juga tidak menulisnya untuk menolak setiap upaya pemerintah membantu masyarakat. Justru sebaliknya.
Karena program sebesar ini menyangkut masa depan rakyat, maka ia layak dikritisi. Karena menggunakan uang rakyat, maka ia layak diawasi. Karena mengatasnamakan kesejahteraan rakyat, maka rakyat berhak bertanya. Dan di titik inilah saya sampai pada pertanyaan yang lebih besar. Mengapa persoalan ekonomi rakyat di negeri ini seolah tidak pernah benar-benar selesai?
Pemerintah datang dan pergi. Program berganti. Lembaga dibentuk. Target ditetapkan. Anggaran digelontorkan. Tetapi rakyat kecil tetap saja bergulat dengan persoalan yang hampir sama dari tahun ke tahun. Harga kebutuhan pokok. Lapangan pekerjaan. Modal usaha.Akses pasar. Dan berbagai kesulitan hidup lainnya.
Barangkali sudah saatnya kita tidak hanya bertanya tentang program apa yang dibangun, tetapi juga bertanya tentang sistem ekonomi seperti apa yang sedang kita jalankan. Sebab dalam pandangan Islam, ekonomi bukan sekadar soal pertumbuhan dan pembangunan fisik.Ekonomi juga berbicara tentang keadilan, keberkahan, dan bagaimana kekayaan beredar secara sehat di tengah masyarakat.
Al-Qur’an menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bagi umat Islam, larangan itu tentu bukan sekadar persoalan ibadah, melainkan juga petunjuk tentang bagaimana kehidupan ekonomi seharusnya dijalankan.
Selama ini banyak kebijakan ekonomi dibangun di atas skema utang dan pembiayaan yang pada akhirnya membebani masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara pada saat yang sama, kita masih menyaksikan kesenjangan ekonomi yang lebar, daya beli yang melemah, dan biaya hidup yang terus meningkat.
Karena itu muncul pertanyaan yang layak direnungkan bersama. Jika tujuan akhirnya adalah memperkuat ekonomi rakyat, mengapa kita tidak lebih serius menggali prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menempatkan keadilan, kemitraan usaha, pembagian risiko, dan keberpihakan kepada sektor riil sebagai fondasi utamanya?
Mengapa perhatian kita lebih sering tertuju pada membangun lembaga baru, sementara perdebatan tentang sistem ekonomi yang lebih adil justru jarang terdengar?
Tentu saya tidak sedang mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah obat ajaib yang akan menyelesaikan seluruh persoalan bangsa dalam semalam. Tetapi setidaknya, setelah sekian banyak program datang dan pergi, sudah sewajarnya kita membuka ruang untuk mengevaluasi pendekatan yang selama ini digunakan.
Sebab bisa jadi yang perlu diperbaiki bukan hanya programnya. Bisa jadi yang perlu diperbaiki adalah cara pandang kita terhadap ekonomi itu sendiri.
Saya tidak tahu apakah Koperasi Merah Putih akan berhasil atau gagal. Mungkin ada yang berhasil. Mungkin ada yang tidak. Waktu yang akan menjawabnya.
Tetapi ada satu hal yang menurut saya lebih penting dari semua itu. Jangan sampai kita kembali mengulangi kesalahan yang sama. Sebab uang yang dipakai adalah uang rakyat. Energi yang dikeluarkan adalah energi rakyat. Harapan yang digantungkan juga harapan rakyat.
Dan rakyat berhak mendapatkan lebih dari sekadar bangunan, papan nama, atau seremoni peresmian. Rakyat berhak mendapatkan kebijakan yang benar-benar belajar dari pengalaman.
Karena pada akhirnya sebuah bangsa tidak menjadi besar karena banyaknya program yang dibuat. Sebuah bangsa menjadi besar karena kemampuannya belajar dari apa yang pernah dikerjakannya.
Dan mungkin, di situlah pelajaran yang sampai hari ini masih belum selesai.
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform digital e-paper https://www.myedisi.com/mimbarumum
