mimbarumum.co.id – Ketua Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara menegaskan dunia usaha komit dan berperan aktif menanggulangi stunting yang menjadi program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sumatera Utara.
Dari sisi dunia usaha, kata dia, tentu akan terlibat mengatasinya. “Tapi sejauh ini konsepnya baru pada memaksimalkan dana CSR (corporate social responsibility) perusahaan. Tentu kekuatan ini juga jangan dipatok kepada pengusaha. Saya kira kita harus realistis ya, kita tentu dukung upaya ini tapi pengusaha juga kewajiban dalam bisnisnya. Sejauh ini yang bisa disupport baru dari CSR,” jelasnya.
Kewajiban pengusaha, menurut Firsal, termasuk membayar gaji. “Ini kalau gaji tidak cukup, nanti anak-anak karyawan juga bisa stunting. Andai ini terjadi mungkin ada yang salah di regulasi. Outputnya mata rantai yang salah. Kenapa anaknya stunting? Karena penghasilan orang tuanya tak cukup membeli bahan pangan.”
Ketidakmampuan membeli bahan pangan itu bisa karena biaya-biaya lain yang sangat tinggi atau memang standar penghasilannya tidak mencukupi, kata dia. “Jika itu yang terjadi tentu pemerintah harus mengambil peran di dalamnya. Tidak mungkin lalu tuntutannya menaikkan gaji setinggi-tingginya. Karena ukuran gaji itu juga menghitung komponen produktivitas buruh dalam bekerja,” jelasnya.
Hal itu disampaikannya saat berbicara kepada media di kantornya, kemarin, menanggapi berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menurut dia, beberapa waktu lalu Kadin Sumut juga sudah meneken komitmen keikutsertaan dalam pengentasan stunting di Sumatera Utara saat Musryawah Rencana Pembangunan (Musrenbang Provsu).
Firsal Dida Mutyara mengatakan hal itu sebagai bentuk penguatan dan kontribusi membangun Sumatera Utara. “Karena kalau lihat data berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting nasional pada tahun 2022 sebesar 21,6 persen. Untuk mencapai target 14 persen, maka pemerintah menargetkan untuk dapat menurunkan prevalensi stunting 3,8 persen per tahunnya sampai tahun 2024.”
Ini perlu peran semua pihak termasuk pengusaha, kata Firsal. Dari data itu pula kelihatan jumlah yang paling banyak penurunan angka stunting adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. Sedangkan yang tinggi kasus stuntingnya Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat (Sulbar), Sulawesi Tengah (Sulteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Barat (Kalbar), dan Provinsi Aceh.
Untuk mengatasi stunting juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan. Perpres ini merupakan pengganti Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan perbaikan Gizi.
“Semua perangkat aturan dan langkah sudah disiapkan tinggal action nya saja. Nah tentu untuk berkontribusi mengatasi persoalan tersebut dunia usaha pun akan terlibat,” jelasnya. Firsal Dida Mutyara mengatakan kondisi kekurangan gizi ini sebenarnya merupakan lingkaran yang sulit diputus. “Yang pasti itu dimulai dengan pola konsumsi di rumah tangga. Gizi itu sebenarnya harus cukup terutama kebutuhan pokok. Saya kira pemerintah ke depan pun sudah memikirkan itu termasuk kita lihat adanya food estate dan program makan siang dan susu gratis dari presiden terpilih. Sudah ada pemikiran sampai ke sana,” kata dia.
Menurut Firsal, tingginya angka stunting bisa karena pola makan dan asupan yang tak maksimal. “Paling tidak setelah kita melihat program yang akan dijalankan pemeirntah, setengah dari kebutuhan anak-anak ini gizinya disediakan oleh negara. Sarapan, makan siang, susu dan lain-lain.”
“Di negara maju program ini pun sudah jalan, ada makan pagi, makan siang serta dikasi snack sore. Mungkin bagi kita sekarang itu adalah pemborosan, tapi ingat 20 tahun lagi merekan harus jadi generasi yang produktif,” kata Firsal Dida.
Dia membandingkan dengan China yang sekarang kondisi fisik warganya sudah tinggi besar. “Warga di China sekarang kondisi fisiknya tidak lagi kecil-kecil. Sudah tinggi besar karena gijinya tercukupi. Bagi saya itu realita,” jelasnya.
“Sekarang pemerintah sudah melihat itu sehingga dasar kebutuhannya harus dihandle. Mudah-mudahan tim pemerintah juga kuat. Kepedulian pemerintah itu harus difokuskan. Karena jarang kita melihat pemerintah meninggal legacy yang melekat di masyarakat. Program mengatasi stunting ini saya kira akan sangat penting,” tuturnya.
Reporter: Ngatirin /rel
