Banyak pihak menuding banjir besar kali ini bukan semata-mata karena hujan. Mereka menuding ada keserakahan yang sudah beranak-pinak di tempat yang paling tinggi dan paling sunyi, yakni di meja para pengambil kebijakan.
Masyarakat percaya ada konspirasi halus antara pemegang izin dan para pemodal yang diam-diam menguras perut bumi dan mempreteli punggung hutan, hingga akhirnya alam tak lagi punya kulit untuk menahan air ketika hujan turun.
Bukan tanpa alasan.
Jika vegetasi di atas sana masih rimbun, akar-akar masih mencengkeram tanah, dan pepohonan masih berdiri seperti benteng ciptaan Tuhan, curah hujan setinggi apa pun tak akan membawa bala sedahsyat ini. Tapi apa yang terjadi hari ini? Air bah datang bersama gelondongan kayu sebesar tiang rumah, jumlahnya bukan satu dua, tetapi puluhan, bahkan ratusan. Bukan tanda bencana alam murni, tetapi rekaman kriminal lingkungan yang selama ini dibungkus rapi oleh izin resmi.
Tambang emas di hulu sungai? Sudah menjadi rahasia umum. Gunung-gunung itu digali, dirusak, dicukur hingga botak. Lubang-lubang tambang bagai luka yang menganga, menunggu waktu untuk berubah menjadi sumber petaka. Entah berapa hektare hutan yang telah dikikis. Entah berapa alat berat keluar masuk tanpa pernah dihalangi. Tidak ada yang tahu angka pastinya. Atau mungkin ada yang tahu tapi memilih membisu karena mereka yang mengambil kebijakan dan mereka yang mengambil keuntungan sedang duduk makan siang bersama.
Yang paling memilukan, masyarakat tidak pernah merasakan kilau emasnya. Mereka hanya mendapat serpihan kecil berupa dana CSR yang datang setahun sekali, itupun lebih sering berupa karpet tipis masjid atau plang kecil berlogo perusahaan. Tapi ketika banjir datang, mereka kehilangan segalanya, mulai dari rumah, lahan pertanian, hewan ternak, hingga harapan.
Ada yang menangis mencari anak, ada yang duduk pasrah melihat ladangnya berubah menjadi kolam lumpur, ada pula yang berdiri memandang papan nama perusahaan tambang dari kejauhan sambil mengumpat dalam hati.
Sementara itu, izin pembalakan tetap mengalir lancar, seperti air di parit. Pemerintah seolah kehilangan akal sehatnya untuk melindungi warganya. Tak peduli berapa banyak lembah yang botak, berapa banyak bukit yang digerogoti, atau berapa sungai yang kehilangan tepian. Selama laporan rapi dan stempel basah tersedia, izin tampaknya lebih mudah keluar daripada bantuan bencana.
Yang paling ironis adalah pernyataan sebagian pejabat yang diharapkan ketika selesai melakukan investigasi lapangan tentang bencana ini memberikan statement pembelaan warga atas keserakahan Sebagian manusia itu justru mendapati pernyataan: “Bencana ini bukan karena adanya perusakan atau penggundulan hutan, tetapi murni karena curah hujan tinggi..”
Naudzubillah. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa penyebab bencana ini adalah Tuhan karena telah menurunkan hujan dengan curah yang tinggi. Apakah mereka tidak takut lidahnya menjadi saksi di akhirat? Bagaimana mungkin tangan mereka yang menandatangani izin, lalu mulut mereka menyalahkan Tuhan?
Dalam Islam, bencana memang bagian dari takdir. Tapi kerusakan akibat tangan manusia adalah peringatan yang jelas tertulis: “Telah tampak kerusakan di darat dan laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia…” (QS. Ar-Rum: 41)
Dan ayat itu tidak ditujukan kepada hujan, tidak ditujukan kepada sungai, tidak ditujukan kepada cuaca, melainkan kepada mereka yang rakus dan tidak mau berhenti meski alam sudah menjerit.
Kini rakyat yang harus menanggung dosa ekologis yang bukan mereka lakukan. Rakyat yang harus mengubur harta, memeluk anak-anak mereka di pengungsian, dan menatap masa depan dengan mata yang penuh lumpur. Sementara itu, para elite masih sibuk berkelit, mencari kalimat paling indah untuk menutupi fakta paling busuk.
Banjir kali ini bukan semata-mata bencana alam. Ini adalah bencana moral. Bencana akibat keserakahan yang dipelihara, bukan dicegah. Bencana akibat pemerintah yang lupa bahwa tugas utama mereka bukan melayani oligarki, tapi melindungi rakyat.
Sampai kapan kita membiarkan tragedi ini berulang? Sampai semua gunung rata? Sampai semua desa tenggelam? Atau sampai rakyat berhenti percaya bahwa negara ini masih punya nurani?
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platfor e-paper https:/www.myedisi.com/mimbarumum.
