Beranda blog Halaman 2479

Quick Count Meleset di Bengkulu, Prabowo Unggul

Masrin
-
0
Quick Count Meleset di Bengkulu, Prabowo Unggul

mimbarumum.co.id – Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandi unggul tipis atas paslon nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf di Provinsi Bengkulu. Situng real count KPU itu menyelisihi hasil quick count oleh sejumlah lembaga survei.

Situs resmi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU pemilu2019.kpu.go.id per Sabtu (27/4) pukul 09.00 WIB, menunjukkan bahwa input data suara yang masuk dari Provinsi Bengkulu telah mencapai 100 persen atau sebanyak 6.165 TPS.

Pasangan Prabowo-Sandiaga meraih 585.521 suara atau 50,12 persen. Raihan ini sedikit berada di atas pasangan Jokowi-Ma’ruf dengan perolehan 582.587 suara atau 49,88 persen.

Situng merupakan penghitungan resmi KPU. Penghitungan menggunakan hasil pindai form C1 yang mencatat hasil pemungutan suara di setiap TPS. Meski hasil ini resmi, tetapi hasil akhir yang ditetapkan KPU berdasarkan rekapitulasi fisik berjenjang hingga 22 Mei 2019.

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan meminta masyarakat tetap mencermati hasil Situng KPU meski data yang masuk di Provinsi Bengkulu sudah mencapai 100 persen.

Wahyu menegaskan, kemungkinan perbaikan data yang keliru masih terbuka meski 100 persen suara dalam satu daerah telah masuk.

“Ya, tetap dimungkinkan ada koreksi. Dipersilakan masyarakat mencermati dan melaporkan jika ada kekeliruan entry data, ” ujar Wahyu saat dihubungi wartawan, Sabtu (27/4/19).

Selain itu, KPU juga disebut Wahyu belum bisa memulai proses rekapitulasi manual tingkat nasional meski ada wilayah yang mencapai 100 persen dalam input data di Situng. Pasalnya, rekapitulasi nasional akan dimulai melalui mekanisme penghitungan manual berjenjang.

Ini Kata Pimpinan Lembaga Survei

Sejumlah pendiri dan pemimpin lembaga survei mulai angkat bicara mengenai perbedaan hasil hitung cepat lembaganya masing-masing dengan real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bukan tanpa alasan, beberapa lembaga survei menyebutkan jika di Bengkulu, pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin lebih unggul dari paslon 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Hal itu berbanding terbalik dengan hasil hitung KPU lewat Situng yang memenangkan Prabowo-Sandi.

Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi memiliki pandangan sendiri. Bahkan ia sempat menyalahkan pemberitaan media yang dinilai kurang lengkap dalam menyajikan hasil hitungan Indikator Politik.

“Media seharusnya memberitakan secara lengkap. Indikator melaporkan margin of error per provinsi,” kata Burhanuddin dalam unggahan Twitternya, Jumat (26/4/19).

Dengan demikian, margin of error atau batas kesalahan tiap wilayah pun berbeda-beda. Di Bengkulu, margin of error Indikator cukup besar.

Di Bengkulu misalnya, karena sampel sedikit, MoE +- 7,32%. Dengan prediksi 01 sekitar 52% vs 47% buat 02, jelas kami sebut di situ bahwa selisih antara keduanya tidak signifikan,” jelasnya.

Di sisi lain, pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Saiful Mujani menjelaskan jika hitung cepat yang dilakukan lembaganya hanya sekadar prediksi secara nasional.

“Kalau dilihat nasional itu per provinsi, maka tergantung jumlah pemilih di provinsi itu,” kata Saiful Mujani, Sabtu (27/4/19).

Bengkulu. katanya adalah provinsi dengan jumlah pemilih relatif kecil sehingga kuota sampelnya juga kecil. Tidak bisa dibaca siapa menang bila selisihnya tipis. (cnni/rmol)

Masa Depan Bale Ditentukan Akhir Musim Ini

Masrin
-
0
Masa Depan Bale Ditentukan Akhir Musim Ini

mimbarumum.co.id – Masa depan Gareth Bale di Real Madrid terus dispekulasikan. Pelatih El Real, Zinedine Zidane menegaskan hal itu akan terungkap di akhir musim.

Bale merupakan salah satu pemain Madrid yang performanya mendapatkan sorotan. Dia baru membukukan 14 gol dan 6 asist di semua ajang musim ini.

Seperti musim-musim sebelumnya, Bale lebih banyak menghuni ruang perawatan Madrid. Akibat kondisi itu, pemain timnas Wales itu disebut akan dilego.

Madrid membuka peluang untuk melepas Bale dengan harga Rp2 triliun. Klub ibukota Spanyol itu menegaskan bahwa nilai transfer 130 juta euro itu bisa tukar tambah pemain.

“Dia tampak bahagia. Dia merupakan pemain yang sudah mendapatkan menit bermain bersama saya. Kita tunggu saja pada akhir musim yang akan terjadi padanya,” ujar Zidane seperti dilansir oleh Marca, kemarin.

Kontrak Bale dengan Los Blancos masih menyisakan durasi yang cukup lama, hingga 2022. Gaji Bale juga sangat tinggi, 15 juta euro per tahun atau Rp239,4 miliar, yang bisa membengkak menjadi 30 juta euro atau sekitar Rp 478,8 miliar per tahun jika ditotal dengan pajak.

Dengan pengeluaran yang banyak untuk Bale itu, wajar kalau Madrid menginginkan kontribusi yang lebih banyak. (detik/dd)

PAN Intruksikan Kader Kawal Suara Prabowo

Masrin
-
0
PAN Intruksikan Kader Kawal Suara Prabowo

mimbarumum.co.id – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan mengintruksikan kadernya tetap fokus mengawal perolehan suara pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).

Arahan elite partai berlambang matahari terbit itu sekaligus menjawab isu liar yang menyebut partai tersebut merapat ke kubu pasangan calon (paslon) Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Pengurus, kader dan simpatisan diminta untuk mengawal secara bersama-sama (suara pilpres dan pileg). Sementara, hanya itu instruksi yang diberikan ke seluruh jaringan partai,” kata Wakil Sekjen DPP PAN, Saleh P Daulay kepada VIVA, Sabtu (27/4/19).

Saleh menegaskan partainya saat ini masih terus mengikuti pergerakan suara dari perhitungan pilpres. Fokus utama mengawal dan mengikuti perhitungan suara PAN di seluruh Indonesia.

Isu hendak “melompatnya” PAN ke koalisi pendukung 01 muncul paska pertemuan Zulkifli Hasan yang juga Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) itu dengan Presiden Jokowi di istana negara baru-baru ini.

Sejumlah elit partai tersebut sebenarnya sudah membantah isu hoak tersebut. Sekretaris Jenderal DPP PAN, Eddy Soeparno juga sudah membantah perihal pihaknya akan loncat ke kubu Jokowi.

Saleh menegaskan partainya saat ini masih terus mengikuti pergerakan suara dari perhitungan pilpres. Fokus utama mengawal dan mengikuti perhitungan suara PAN di seluruh Indonesia.

Terkait pertemuan usai pelantikan Gubernur Maluku Murad Ismail di Istana, antara Zulkifli dengan Jokowi menurutnya tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Ia mengingatkan kembali kapasitas Zulkifli saat hadir di Istana beberapa hari lalu dalam acara pelantikan Murad Ismail adalah sebagai Ketua MPR.

Kemudian, ia menekankan bila PAN saat ini belum membahas apapun soal koalisi. Kata dia, PAN masih berada di koalisi Prabowo-Sandi. Sehingga posisi politik, hingga pemilu berakhir ini masih tetap sama seperti sebelumnya.

“Saya sendiri ditelepon langsung oleh Pak Zul agar tetap di daerah menjaga suara PAN. Katanya, untuk sementara saya ditugaskan di daerah saja dulu. Tidak perlu memikirkan hal hal lain di Jakarta,” jelas Wakil Ketua Komisi IX DPR itu. (vva)

Pelaksanaan Pemilu Akan Dievaluasi

Masrin
-
0
Pelaksanaan Pemilu Akan Dievaluasi

mimbarumum.co.id – Pemerintah akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemilihan umum serentak, mengingat sudah banyaknya korban meninggal dari kalangan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) maupun anggota Polri dan TNI.

“Saya sebagai Mendagri dan atas nama pemerintah sangat prihatin banyaknya musibah, wafatnya, sakitnya anggota KPPS dan anggota Polri serta TNI wafat, karena tanggung jawab yang berat di lapangan,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahyo Kumolo seperti yang dilansir Antara pada Sabtu (27/4/19) di Jakarta.

Musibah itu, katanya menjadi catatan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi. Hal itu rencananya akan dilakukannya setelah selesainya pelaksanaan pileg dan pilpres serentak tahun 2019 ini.

Pelaksanaan pemilu serentak, kata Tjahyo mulai dari persiapan, kampanye hingga hari pemungutan suara, dapat berjalan lancar karena berkat peran dan partisipasi seluruh pihak.

Sedikitnya 285 petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya. Sebanyak 230 di antaranya merupakan petugas KPPS dan 55 lainnya adalah pengawas.

Ratusan orang petugas pemilu tersebut diduga mengalami kelelahan ketika bertugas di hari pemungutan suara, hingga proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) dan kecamatan.

Sementara itu, terkait rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Tjahjo meminta semua pihak untuk menaruh kepercayaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga yang dipercaya independen dalam menyelenggarakan pemilu.

“Kita harus percaya kepada KPU, tugasnya berat, diawasi semua pihak sehingga KPU sebagai lembaga independen bisa mandiri sebagaimana ketentuan undang-undang,” ujar Tjahjo.

Pemilu serentak 2019 disebut sebagai pemilu paling rumit yang pernah

diselenggarakan di Indonesia. Sebab dalam satu hari dilakukan pemungutan suara untuk lima pemilihan, yakni presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota. (ant)

Pep Ingin Kembali Melatih di Italia?

Masrin
-
0
Pep Ingin Kembali Melatih di Italia?

mimbarumum.co.id – Pep Guardiola pernah merumput di Italia sebagai pemain. Ya disana ia pernah sukses.

Namun pelatih asal Spanyol ini ingin kembali ke Italia tentunya sebagai pelatih. Guardiola pernah bermain di Italia setelah memutuskan hijrah dari Barcelona. Tercatat, manajer berusia 48 tahun itu pernah berseragam Brescia pada 2001-2002 dan AS Roma pada 2002-2003.

Kini, Guardiola menjadi salah satu pelatih terbaik dunia. Ia menyumbang dua gelar Liga Champions untuk Barcelona, membawa Bayern Munich tiga kali menjuarai Bundesliga, dan kini sedang membesut Manchester City di Inggris.

Belakangan, sempat muncul rumor Guardiola bakal pindah ke Italia. Juventus dikabarkan tertarik merekrut pelatih yang juga jebolan La Masia itu.

Di tengah rumor tersebut, Luca Toni, mantan rekan Guardiola di Brescia, membuat sebuah pengakuan. Guardiola disebutnya pernah bilang ingin kembali ke Italia sebagai pelatih.

“Untuk beberapa hal, dia akan ke Italia. Dia menyukai tantangan dan ketika diketahui dia ingin ke Manchester City pada musim berikutnya, dia bilang ke saya ingin kembali ke Italia sebagai pelatih,” kata Toni kepada Tuttosport.

“Kemana saya akan melihatnya? Roma, sebab dia pernah bermain untuknya dan terikat di sana, atau Juventus, yang sekarang menjadi tim nomor satu di Italia?

“Saya pikir sulit bagi Guardiola pindah ke Juventus pada musim panas ini, kendati di sepakbola konfirmasi hanya berlaku saat ini dan apapun bisa terjadi hingga saat-saat terakhir,” kata Luca.

Sejak 2016, Guardiola melatih The Citizen. Tiga gelar sudah dipersembahkannya yakni satu gelar Liga Inggris, satu Piala Liga, dan satu Community Shield. Saat ini, ia berpeluang memberi gelar Premier League kedua untuk City. (detik/dd)

Surat Pengunduran Diri Itu Bentuk Kebodohan

Masrin
-
0
Surat Pengunduran Diri Itu Bentuk Kebodohan

mimbarumum.co.id – Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menilai surat pengunduran diri Bupati Mandailing Natal (Madina), Dahlan Hasan Nasution sebagai bentuk kebodohan.

“Surat pengunduran diri yang dibuat Bupati Madina itu menunjukkan kebodohannya sebagai kepala daerah,” kata Rafdinal S.Sos., MAP., kepada mimbarumum.co.id Jum’at (26/4/19) di Gedung SMP Muhammadiyah 01 Jalan Demak, Medan.

Dosen UMSU itu juga mengatakan surat pengunduran diri itu merupakan sebuah kesalahan yang dilakukan bupati tersebut.

Seharusnya, kata Rafdinal seorang pejabat kepala daerah mengerti dan memahami tugas dan fungsinya dalam sistem pemerintahan.

“Kepala daerah tidak boleh memihak kepada salah satu calon dan dapat bersikap netral,” tegasnya.

Pengamat politik itu menagatakan tidak ada kewajiban bagi seorang kepala daerah untuk memenangkan calon presiden tertentu, meskipun calon tersebut kebetulan seorang petahana.

Rafdinal juga berpesan kepada kepala daerah lainnya agar tidak mengikuti tindakan yang dilakukan Bupati Madina, Dahlan hasan Nasution.

“Yang dilakukan bupati Madina itu sebuah kekeliruan,” ucapnya.

Dia menyarankan, jika memang Dahlan Hasan Nasuiton berniat mengundurkan diri sebagai bupati seharusnya ia juga melakukannya secara prosedural, yakni melayangkan surat pengunduran itu ke DPRD Kabupaten Madina dan disampaikan juga kepada Gubernur Sumatera Utara. (yf)

Akan Ada Ijtimak Ulama III Sebelum Ramadhan

Masrin
-
0
Akan Ada Ijtimak Ulama III Sebelum Ramadhan

mimbarumum.co.id – Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mengatakan Ijtimak Ulama III akan dihelat dalam waktu dekat. Ijtimak Ulama nanti akan menentukan sikap yang akan diambil menanggapi kecurangan dalam Pemilu 2019.

“Insyaallah sebelum Ramadan,” tutur Slamet melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/4/19).

Slamet tidak merinci tanggal pasti Ijtimak Ulamak digelar. Begitu pula mengenai tempat pelaksanaan. Dia mengatakan itu semua masih dibicarakan.

“Masih dicari waktu dan tempatnya,” tutur Slamet.

Sementara itu, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak belum merespons saat dihubungi hingga berita ini dipublikasi.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis menyebut akan ada Ijtimak Ulama ketiga. Sobri mengutarakan hal tersebut saat memberi sambutan dalam acara peringatan Isra Mi’raj di suatu tempat.

Video saat Sobri membeberkan hal itu sudah tersebar di media sosial. Termasuk juga di laman Youtube yang diunggah akun Pecinta Habib Rizieq Shihab pada Rabu (24/4/19).

“Sekarang ini, mau tdak mau, ini harga diri rakyat, harga diri Bangsa Indonesia. Apa kita mau jadi bangsa yang curang? Yuk mari bersama-sama semua, umat Islam, Insyaallah sebentar lagi kita akan menggelar Ijtimak Ulama ketiga,” ucap Sobri.

Ijtimak Ulama sudah pernah digelar dua kali oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama pada 2018 lalu. Dua ijtimak ulama yang digelar itu semuanya membahas terkait dukungan dalam Pilpres 2019.

Picu Gerakan Massa

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut penyelenggaraan Ijtimak Ulama III terindikasi untuk menciptakan gerakan massa usai pemungutan suara Pemilu 2019.

Indikasi itu, kata Moeldoko dapat dilihat dari isu kecurangan Pemilu yang akan dibawa dalam Ijtimak Ulama tersebut.

“Iya bisa ke arah situ (menciptakan gerakan). Karena apa? Persoalan kecurangan itu selalu dihembuskan. TSM itu ya, terstruktur, sistematis, masih, ada satu lagi luar biasa. Ini menurut saya sebuah upaya yang harus kita hentikan,” kata Moeldoko di kantornya, Jakarta, Jumat (26/4/19).

Moeldoko meminta semua pihak tak langsung menjustifikasi sebuah persoalan yang belum tuntas. Menurutnya, dugaan kecurangan maupun kelalaian dalam pesta demokrasi lima tahunan bisa diselesaikan melalui jalur konstitusional.

“Bukan dengan Ijtimak, itu apa urusannya itu. Urusan politik kok dicampur adukan enggak karu-karuan, sehingga membingungkan masyarakat,” ujarnya.

Saat ditanya apakah sebaiknya rencana menggelar Ijtimak Ulama III itu dibatalkan, Moeldoko tak menjawab tegas. Mantan Panglima TNI itu hanya menyebut masyarakat saat ini membutuhkan situasi yang aman dan nyaman.

“Menurut saya dalam suasana yang seperti sekarang ini masyarakat membutuhkan suasana yang nyaman. Jangan menciptakan suasana yang menakuti masyarakat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah juga telah siap jika ada kelompok masyarakat yang ingin membuat gerakan usai Pemilu. Ia mewanti-wanti agar kelompok masyarakat tak menunggangi masalah Pemilu untuk merancang sebuah gerakan.

“Kalau ada cara-cara bagaimana menciptakan sebuah trigger dengan upaya-upaya bisa dengan cara disiapkan dengan baik dan seterusnya. Untuk itu kami juga siap menghadapi situasi seperti itu,” ujarnya.

Pensiunan jenderal bintang empat itu mengatakan bahwa pemerintah terus memantau dari indikasi membuat gerakan massa karena tidak puas dengan hasil Pemilu. Moeldoko meminta agar tak mencoba-coba menciptakan sebuah gerakan karena nantinya merugikan masyarakat

“Kita harus menyelesaikan dengan cara-cara kesatria, bukan dengan cara cara yang tidak baik. Itu perlu saya sampaikan agar apa? Agar kita semuanya kembali kepada terciptanya sebuah kondisi yang semua dari kita bisa menikmati dengan baik,” kata Moeldoko. (cnni)

Terus Didemo, KPU Kegerahan

Masrin
-
0
Terus Didemo, KPU Kegerahan

mimbarumum.co.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengaku terganggu karena aksi demonstrasi di depan Kantor KPU, Jakarta yang dilakukan hampir setiap hari sejak rekapitulasi suara dimulai.

Sejak pemungutan suara pada 17 April 2019, Kantor KPU selalu didatangi pengunjuk rasa. Rata-rata ada dua unjuk rasa dalam sehari.

“Tentu mengganggu ya, misalnya kita harus melakukan pekerjaan di luar kantor, itu kan agak terganggu alur keluar masuknya,” kata Arief di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (26/4).

Arief menyampaikan biasanya jika ada satu unjuk rasa, ia dan komisioner lain harus menggunakan pintu samping untuk keluar masuk.

Namun jika ada dua unjuk rasa sekaligus seperti hari ini, para komisioner kesulitan untuk bergerak. Sebab dua pintu yang ada di Kantor KPU terhalang massa aksi.

Arief berujar menghargai unjuk rasa sebagai kebebasan berpendapat. Namun ada baiknya menyelesaikam masalah sesuai jalur yang disediakan konstitusi.

“Saya berharap jangan menyelesaikan persoalan pemilu di jalanan, tapi diselesaikan melalui ruang-ruang yang sudah disediakan menurut ketentuan undang-undang,” ucap dia.

Demo di KPU dilakukan dari berbagai elemen masyarakat. Hari ini demo di KPU dilakukan oleh Forum Umat Islam Bersatu, Seknas Prabowo Sandi, dan Jaga Indonesia.

Ketiga elemen itu menggelar demo di waktu berbeda dengan tuntutan berbeda. Ada yang mengusung isu soal kecurangan pemilu hingga dukungan kepada KPU.

Soal kecurangan pemilu ini diembuskan terutama oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menyusul terjadi sejumlah kesalahan dalam proses penghitungan suara.

BPN Prabowo-Sandi bahkan mendukung pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Kecurangan Pemilu 2019 yang digagas oleh Direktur Lokataru, Haris Azhar.

Di sisi lain TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin menolak pembentukan TPF Kecurangan Pemilu 2019. Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding, menilai pembentukan komisi atau tim independen pencari fakta kecurangan Pemilu 2019 tak diperlukan karena telah ada Bawaslu yang diamanatkan untuk memantau pelaksanaan Pemilu 2019.

“Kalau saya melihatnya tidak perlu dilakukan itu, toh ada pelanggaran pemilu itu sudah ada salirannya berdasarkan konstitusi kita, yaitu kalau ada kecurangan kita bisa ke Bawaslu ataupun pihak terkait lainnya misalnya kepolisian,” kata Karding saat dihubungi wartawan, Rabu (24/4).

KPU juga menyatakan belum diperlukan TPF Kecurangan Pemilu. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan sejauh ini isu soal kecurangan pemilu masih bersifat tuduhan saja. (cnni)

Mereka Dorong Pembentukan TPF dan Pansus Kecurangan Pemilu

Masrin
-
0
Mereka Dorong Pembentukan TPF dan Pansus Kecurangan Pemilu

mimbarumum.co.id – Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendorong dibentuknya tim pencari fakta (TPF) kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu). Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said, mengatakan kubunya ingin pelbagai temuan dugaan kecurangan Pemilu 2019 diungkap dengan jelas.

“Ketika ada civil society, pihak independen yang usulkan bentuk TPF, kami menyambut baik,” kata Sudirman di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, (26/4/2019).

Sudirman mengatakan koalisi Prabowo-Sandiaga amat prihatin dengan maraknya kecurangan yang terjadi di banyak daerah. Dia menyebutkan banyak terjadi kasus pemungutan suara ulang (PSU) di berbagai daerah, pencoblosan surat suara di Malaysia, pembakaran surat suara di Papua, dan sebagainya.

Sudirman juga mengungkit data daftar pemilih tetap (DPT) yang menurut BPN bermasalah. Sejak sebelum pemilu, BPN berkali-kali menyebut ada 17,5 DPT janggal lantaran bertanggal lahir sama di 31 Desember, 1 Juli, dan 1 Januari.

Kendati begitu, Sudirman menuturkan sikap kubunya mendukung TPF ini tak berkaitan dengan menang atau kalahnya Prabowo-Sandiaga. Dia mengatakan persoalan kecurangan harus diungkap demi pemilu yang bersih dan demokrasi yang sehat.

“Apa pun hasilnya (menang atau kalah), soal-soal ini harus diangkat ke permukaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai pelaku demokrasi kepada rakyat,” kata mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini.

Sudirman mengusulkan tim itu nantinya diisi oleh orang-orang nonpartisan. Meski demikian, dia mengatakan BPN siap terlibat jika dibutuhkan. Ia juga menyarankan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin juga ikut terlibat agar seimbang.

“Jadi tim yang bersahabat, bukan investigator dari luar, tetapi kemudian semua pihak membuka diri,” kata dia.

Sudirman pun berujar kubunya akan terus meyakinkan publik bahwa TPF ini diperlukan.

Usul membentuk TPF ini sebelumnya dilontarkan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar. Haris menilai Pemilu 2019 menyisakan sejumlah persoalan penting yang tak cukup hanya ditangani oleh Bawaslu atau KPU.

“Melihat banyak masalah yang muncul harus di-back up oleh tim yang ajeg,” katanya saat dihubungi Tempo, Selaa, 23 April 2019.

Menurut Haris, usulan tersebut sudah dia sampaikan jauh hari sebelum pemungutan suara 17 April 2019. Sebelum pencoblosan, ia katakan, permasalahan seperti netralitas aparat negara pun belum terselesaikan.

Menurut dia, TPF bisa dibentuk dari sejumlah komisi yang relevan dengan permasalahan yang ada. Di antaranya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Aparatur Sipil Negara, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi.

TPF ini pun diharapkan bisa membuktikan dan menunjukkan akar permasalahan kepada masyarakat. Tujuannya, pemimpin terpilih bisa mendapat legitimasi dari publik.

“Mereka nantinya bisa jelaskan apa fakta-fakta itu? Ini penting agar tidak terjadi kegaduhan di mana-mana,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mendukung usul Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk membentuk pansus kecurangan pemilu. Menurut dia, ini adalah salah satu cara untuk menghadirkan pemilu yang sah.

“Legitimasi yang tinggi memerlukan hadirnya pembuktian beragam kontroversi dan atau kekhawatiran termasuk tuduhan, termasuk fakta di lapangan tentang begitu banyak carut marut, menurut saya ini perlu diselesaikan,” ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Hidayat melihat berbagai indikasi kecurangan yang ada di lapangan. Dia mencontohkan kejadian salah input data dalam situs Situng Komisi Pemilihan Umum (KPU). Belum lagi mengenai polemik 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) tak wajar yang pernah dilaporkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga sebelumnya.

“Banyak masalah yang kemudian menurut saya sesungguhnya membutuhkan penyelesaian,” kata dia.

Menurut dia, pansus ini nantinya juga harus diperkuat dengan orang-orang di luar DPR untuk menjamin kenetralan. Dengan begitu, pansus bisa membahas dugaan kecurangan ini dengan objektif.

“Sehingga bisa dihadirkan hasil yang betul-betul memberikan kata akhir bahwa pemilu ini legitimate (sah),” ujar Hidayat.

Setuju TGPF

Hidayat Nur Wahid mengaku juga setuju dengan usul pembentukan tim independen pencari fakta kecurangan pemilu. Namun, dia menilai tim yang lebih memiliki kekuatan hukum adalah pansus.

“Silahkan nanti pilihannya apa, kami pasti akan melalui mekanisme di DPR. Tapi kalau DPR pasti akan lebih mungkin pada pansus. Kalaupun nanti ada tim pencari fakta, yang penting ujungnya ini harus ada solusi,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kecurangan Pemilu 2019. Sebab, menurut Fadli, banyak temuan kecurangan pemilu yang cukup masif, terstruktur, dan brutal.

“Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode, kalau misalnya teman-teman itu menyetujui akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur dan brutal. Mulai pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan,” kata Fadli.

Fadli mengatakan, akan mengusulkan pembentukan pansus tersebut ke fraksi-fraksi yang ada di DPR. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, adanya pansus akan menjadi alat penelusuran kelemahan dari sistem dan prosedur Pemilu. (Tempo/Kompas)

Jokowi Dianggap Tak Mampu, Amerika Turun Tangan

Masrin
-
0
Jokowi Dianggap Tak Mampu, Amerika Turun Tangan

mimbarumum.co.id – Kasus teror air keras yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, turut disoroti lembaga internasional.

“Pada hari ini Wadah Pegawai KPK kedatangan tamu dari Amerika Serikat, yakni Manager Tim Advokasi Amnesty International untuk wilayah Asia Pasifik yang datang untuk membantu KPK dalam rangka melakukan internasionalisasi atas kasus Novel Bawedan yang sampai saat ini belum juga terungkap siapa pelakunya,” kata Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, (26/4/2019).

Menurut Yudi, sangat penting bantuan internasional ini dalam mengusut kasus penyerangan terhadap pegawai KPK. Apalagi sejauh ini tim gabungan yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian belum juga berhasil membuka tabir kasus tersebut.

“Oleh karena itu kami berterima kasih atas kedatangan tim Amnesty International dari Amerika yang bersedia untuk membantu kami menyuarakan kasus Novel Baswedan ke dunia internasional, dalam hal ini melalui Kongres Amerika dan juga ke Kedutaan Besar Amerika di Jakarta,” ujar Yudi.

Pada kesempatan tersebut, Manager Advokasi Amnesty International wilayah Asia Pasifik, Fransisco Bencosme, mengatakan sangat prihatin atas kasus yang menimpa penyidik Novel, yang hingga saat ini belum juga terang kasusnya. Karena itu pihaknya merasa terpanggil untuk memberikan bantuan menguak kasus teror tersebut.

“Bahwa kedatangan Amnesty International dari Amerika Serikat di sini adalah untuk membantu proses upaya penyelidikan independen terhadap kasus yang terjadi dan dialami oleh penyidik senior Novel Baswedan. Juga menjadi satu langkah politik yang sangat mengkhawatirkan ketika Jokowi berkuasa (hampir) selama lima tahun bahwa ada komitmen-komitmen untuk melaukan pengawasan di sektor antikorupsi yang tidak berhasil dilakukan,” ujar Fransisco.

Fransisco menambahkan, Amnesty International sebagai organisasi HAM Internasional sangat berkomitmen untuk mendorong upaya penegakan hukum yang terkait HAM, terutama yang selaras dengan pemberantasan korupsi. Untuk itu, kata Fransico, sangat perlu apabila pihaknya ikut terlibat dengan kasus ini sehingga para pelaku teror bisa segera ditangkap.

“Dalam hal ini kami punya akses terhadap pengambil kebijakan di Amerika Serikat melalui jalur kongres, jalur parlemen untuk mengarusutamakan apa yang terjadi dalam situasi yang dihadapi oleh KPK dan Novel Baswedan di Indonesia,” ujarnya.

Novel Baswedan yang turut hadir dalam pertemuan, juga sangat berterima kasih atas bantuan internasional yang peduli dengan kasus yang menimpanya. Novel berharap dengan bantuan ini membuat pemerintah Indonesia sadar betapa pentingnya penuntasan kasus-kasus teror yang menimpa para penegak hukum.

“Tentunya saya berharap ke depan dari parlemen Amerika dan negara-negara lain yang terkait bisa membantu untuk mendesak pemerintah Indonesia menjadikan prioritas pengungkapan serangan kepada orang-orang KPK yang selama ini betul-betul dilakukan. Karena membiarkan teror-teror yang terjadi itu sama saja kita setujui ke depan masih akan ada teror lagi yang akan dilakukan,” ujar Novel.

Novel menambahkan, sangat ironi apabila suatu negara ingin terbebas dari korupsi namun membiarkan perkara-perkara teror terhadap para pemberantas rasuah.

“Dengan desakan dari dunia internasional kami berharap ke depan pemerintah menjadikan ini menjadi hal-hal yang penting untuk jadikan prioritas dalam pengungkapannya. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Amnesty Internasional dalam hal ini Fransisco yang telah hadir dan memberikan dukungan pada KPK lewat wadah pegawai,” ucapnya.

Percuma Bentuk Tim

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan menagih komitmen Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam mengusut kasus teror air keras yang menderanya. Novel menyebut percuma Tito bentuk tim gabungan.

Menurutnya, percuma bila hanya melakukan investigasi, tetapi tidak mengungkap pelaku ataupun dalang penyerangan.

“Kalau cuma lakukan investigasi yang sifatnya sekadarnya saja, saya kira percuma. Kami ingin komitmen yang jelas. Kalaupun ada tim gabungan, ya harus tim gabungan yang mandatnya kuat. Kalau tim gabungan dari Pak Kapolri saya tidak yakin itu mandatnya kuat,” kata Novel di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, (26/4/2019).

Novel mengaku sempat bertemu dengan tim gabungan bentukan Kapolri beberapa waktu lalu. Novel menyebut tim gabungan sempat mempertanyakan apakah dirinya akan memberi keterangan seputar teror yang dialaminya pada 11 April 2017 dini hari dan teror-teror lainnya yang diterima petugas KPK.

“Kalau komitmen tim gabungan ini mau mengungkap serangan kepada KPK dan yang lainnya, maka saya pikir itu serius. Dan, tentunya saya akan memberi keterangan kepada orang atau tim yang serius untuk mengungkap,” kata Novel.

Diketahui, tim gabungan yang digagas Kapolri ini dibentuk sejak 8 Januari 2019. Tim tersebut berjumlah 65 anggota yang terdiri dari berbagai unsur. Dari Polri sampai para ahli dan pegiat HAM.

Tim gabungan itu sempat bertemu dengan pimpinan KPK pada Rabu 24 April 2019. Tim gabungan berjanji memberi hasil temuan-temuannya pada bulan Mei 2019. Kendati demikian, Novel pesimis dan tak berharap lebih dari janji manis tersebut.

“Saya belum mendapatkan apakah tim ini sudah bekerja bagus atau tidak. Tapi kok rasanya saya enggak mendapat informasi apa-apa. Yang kedua, sejak awal pembentukan tim ini juga bagi saya kurang meyakinkan, jadi saya tidak ingin menanggapi sesuatu yang belum ada,” ujarnya.

Senada dengan Novel, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo tak yakin tim gabungan tersebut mampu mengungkap kasus Novel. Malah, Yudi menyarankan kepada para ahli yang tergabung dalam tim gabungan itu untuk mundur saja.

“Jika ternyata kasus itu sangat berat untuk diungkap, maka kami sarankan agar beliau-beliau mundur saja, sehingga harapan kami tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang sudah kami suarakan dari awal kasusnya Bang Novel itu dibentuk oleh Presiden,” kata Yudi. (viva)

1...2,4782,4792,480...2,625Halaman 2,479 dari 2,625