Beranda blog Halaman 10

Kehadiran Perusahaan EMP di Desa Bubun Berdampak baik untuk Ekonomi Warga

Siti Amel
-
0
Kehadiran Perusahaan EMP di Desa Bubun Berdampak baik untuk Ekonomi Warga

mimbarumum.co.id-Kehadiran perusahaan EMP (Energi Mega Persada) di desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura membawa dampak ekonomi yang baik bagi warga khususnya Desa Bubun dan Kecamatan Tanjung pura Kabupaten Langkat, Hal tersebut di ungkapkan Mirwan PA selaku kepala Desa Bubun kepada wartawan, Selasa (27/5/2025).

“Dengan hadirnya perusahaan EMP di desa kami berdampak baik bagi ekonomi warga di sini, tak hanya ekonomi saja bisa kita lihat bersama akses jalan dari Desa Bubun menuju Pekan Tanjung Pura kini telah bagus, yang dulunya kalau mau ke Pekan Tanjung Pura membutuhkan waktu hingga 1 jam kini bisa di tempuh dengan waktu 25 menit saja.

“Salah satu kontribusi paling terasa adalah perbaikan infrastruktur desa. Jalan yang sebelumnya rusak parah hingga dulunya sempat di juluki jalan lapangan Irak dengan kondisi yang memprihatinkan kini telah diperbaiki melalui program pengerasan jalan.

“Selain itu, EMP juga berkontribusi dalam pencegahan stunting dan pemberdayaan masyarakat nelayan dalam pengolahan hasil laut yang telah di kemas dengan baik hingga dapat di pasarkan oleh warga kita dalam bentuk kemasan siap saji, salah satunya krupuk ikan dan masih banyak Program-program seperti ini sangat kami rasakan manfaatnya secara langsung.

“Kita bersyukur beberapa warga, anak dari desa Bubun juga di bawa kerja untuk di luar daerah, sebab telah memenuhi kretaria kerja dengan keterampilan skill yang di butuhkan mereka (EMP), saya mengucap kan terima kasi atas kehadiran perusahaan EMP di desa kami, “Tandas Mirwan PA.

 

Reporter: Muhammad Heri Syahputra

100 Hari Kerja Rico-Zaki Diapresiasi Akademisi dan Budayawan

Jafar Sidik
-
0
100 Hari Kerja Rico-Zaki Diapresiasi Akademisi dan Budayawan

mimbarumum.co.id – Kepemimpinan Rico-Zaki selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan telah menginjak 100 hari. Selama 3 bulan 10 hari tersebut, Rico dinilai sebagai sosok pemimpin yang cerdas dan lihai menjaga keberagaman.

“Pemerintahan Rico-Zaki ini masih baru ya. Tapi dari apa yang kita lihat sudah bagus sekali,” ujar Ketua KAHMI Kota Medan Dr dr Delyuzar Mked (PA) SpPA(K) saat ditemui di ruangannya pada Senin (26/5/2025), di Fakultas Kedokteran USU, Medan.

Ia menilai, kecerdasan Rico Waas terlihat dalam agenda-agenda pertemuan dengan berbagai lembaga dan organisasi.

“Pak Wali Kota ini cukup cerdas untuk menanggapi berbagai persoalan tentang Kota Medan. Apakah dari aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek pembinaan generasi muda,” terangnya.

Meskipun baru 100 hari kerja Rico-Zaki, Delyuzar juga mendorong Rico untuk mengambil prioritas menjadikan Kota Medan sebagai Kota Sehat. Ia melihat persoalan sanitasi untuk buang air masih menjadi penghambat dalam mewujudkan masyarakat sehat. Sebab, menurutnya, masih banyak warga Medan yang masih BAB sembarangan.

“Minimal tidak buang air besar sembarangan lagi. Ini satu hal yang harus didukung masyarakat dan perlu memang adanya pembangunan infrastruktur. Karena Medan ini kan luasnya mulai dari perkotaan sampai sub urban,” sarannya.

Menurutnya, Wali Kota Medan bisa berkoordinasi dengan berbagai jajaran di bawahnya, seperti Dinas Kesehatan, Bappeda (untuk pembinaan masyarakat). Koordinasi ini diharapkan berdampak kepada pembentukan kebijakan, seperti pembangunan infrastruktur kesehatan, penambahan taman kota, pembinaan pasar, serta pembinaan masyarakat.

“Tentu saya berharap Pak Rico terus melakukan koordinasi, terus melakukan berbagai dialog dengan kelompok masyarakat, ormas, profesional, sehingga banyak hal yang bisa dikerjakan secara bersama, juga dari berbagai sudut pandang,” tutupnya.

Penjaga Keberagaman Masyarakat yang Plural

Terpisah, Sultan Deli 14 Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah pun menyikapi 100 hari kerja Rico sebagai Wali Kota Medan dengan nada positif.

“Karena saya konsen di bidang agama, budaya, dan adat, saya melihat kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota kita ini sangat memperhatikan kebudayaan Melayu, adat istiadat setempat, dan menjaga kerukunan keberagaman di Kota Medan serta kebhinekaan,” aku Sultan Mahmud kepada wartawan saat ditemui di kediamannya, Istana Maimoon, Medan, pada Senin (26/5/2025).

Sultan Mahmud juga salut melihat perhatian Rico terhadap budaya dan keberagaman tidak membuatnya lupa akan tugas-tugas lain selaku Wali Kota, contohnya melakukan perbaikan dan pembangunan infrastrukur.

“Bapak Rico pelan-pelan memperbaiki jalan yang rusak, juga mencoba membenahi banjir,” pujinya sambil merangkum, “Saya kira untuk 100 hari sudah sangat baik untuk Bapak Rico dan Bapak Zakiyuddin Harahap.”

Sultan Mahmud berharap Pemko Medan mampu menjadikan Kota Medan menjadi kota yang berdikari. Menurutnya, salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah membuat beberapa program bersama para Konsulat Jenderal (Konjen) negara sahabat terkait pembangunan Kota Medan. Hal ini ia sampaikan karena selama mengisi beberapa diskusi dengan mereka, ia melihat kemauan pihak beberapa Konjen untuk membangun Kota Medan bersama-sama.

“Kota Medan ini punya banyak kantor Konsulat Jenderal, saya kira kalau pemerintah mau melakukan diplomasi ataupun negosiasi, mereka pasti banyak ingin membantu,” ucapnya, yakin.

Apresiasi juga dilontarkan Tokoh Masyarakat Sumut Sumatera Utara, Fitri Octavia P Noya SE. Ia mengaku bangga dengan respon cepat dari Wali Kota Medan Rico Waas saat ada laporan warga yang tak diterima pihak rumah sakit.

“Alhamdulillah, kinerja bapak Rico terlihat dalam bidang kesehatan. Beliau langsung tanggap terkait keluhan warga yang melaporkan pihak rumah sakit, yang tidak menerima pasien,” ungkap Fitri.

Reporter: Jafar Sidik

Cermin Buram Kepemimpinan di Deliserdang

Masrin
-
0
Cermin Buram Kepemimpinan di Deliserdang

Pernyataan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, yang menyebut daerahnya sebagai “kabupaten nahdliyin” di tengah memanasnya konflik dengan Al Jam’iyatul Washliyah, sungguh disayangkan dan layak dikecam.

Sebuah pernyataan yang tidak hanya tidak bijaksana, tapi juga sembrono, tidak memahami sensitivitas sosial, serta berpotensi memecah belah masyarakat yang selama ini hidup dalam keseimbangan harmoni ormas keagamaan.

Sebagai pejabat publik, pantaskah seorang wakil kepala daerah mengucapkan kalimat yang mengandung provokasi sektarian dalam konteks konflik aset pendidikan?

Terlebih, konflik tersebut melibatkan hak siswa dan institusi pendidikan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung. Lebih miris lagi, Lom Lom Suwondo disebut-sebut dulunya datang ke Al Washliyah saat kampanye, memohon restu dan sokongan. Kini, setelah berkuasa, ia justru seolah melecehkan rumah yang dulu ia ketuk dengan penuh harap.

Inilah potret buram kepemimpinan pasca-pemilu. Ketika seorang pemimpin, setelah duduk di kursi jabatan, berubah haluan dari negarawan menjadi politisi sempit yang mengedepankan loyalitas kelompok, bukan kepentingan umum.

Kita harus bertanya secara serius, jika pemilu kita terus-menerus melahirkan pemimpin dengan kualitas seperti ini, bagaimana mungkin kita bisa berharap pada kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat?

***

Sesungguhnya ada masalah mendasar dalam sistem pemilihan pemimpin di negeri ini. Sistem ini telah menjebak kita dalam ketaatan prosedur, yakni sekadar pemungutan suara, tanpa proses pendewasaan politik masyarakat. Rakyat memilih karena pencitraan, bukan karena rekam jejak. Figur-figur lemah dengan modal besar bisa naik, sementara tokoh-tokoh berintegritas tenggelam di antara spanduk dan uang politik.

Ironinya, ketika rakyat tidak memiliki akses luas dan mendalam untuk mengenal calon pemimpinnya, sistem ini justru juga tidak memiliki filter atau saringan yang kuat agar bisa memunculkan calon pemimpin yang benar-benar memiliki kelayakan.

Orang yang plonga plongo dan orang yang memiliki catatan etika buruk, bisa muncul sebagai calon pemimpin untuk dipilih oleh rakyat, asalkan memiliki uang dan koneksi. Lalu mereka memoles diri dengan make-up tebal sehingga mengesankan diri sebagai seorang malaikat penolong. Akhirnya rakyat pun terjebak.

Kondisi itu seakan juga mengonfirmasi bahwa sebenarnya banyak partai politik gagal dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan. Ironisnya, media sering ikut-ikutan pula membangun mitos figur, bukan menguji kualitasnya.

Masyarakat sendiri kadang terjebak pada loyalitas emosional, bukan rasionalitas pilihan. Dalam situasi inilah, pemimpin oportunis mudah masuk, menjual janji dan akhirnya menghancurkan harapan. Maka, para pemilih akan tertipu janji, bukan terbimbing visi.

***

Dalam etika kepemimpinan, seorang pemimpin sejati adalah penjaga harmoni, bukan pengobar api. Ia wajib berpikir jernih, berbicara bijak, dan bertindak adil, terlebih dalam situasi sensitif yang melibatkan ormas keagamaan dan nasib generasi muda.

Pemimpin seharusnya berdiri di atas semua golongan, bukan menjadi juru bicara satu kelompok dan meminggirkan yang lain. Ia adalah simbol persatuan, bukan agen segregasi (pemisahan). Jika pemilu melahirkan pemimpin yang abai pada prinsip-prinsip dasar ini, lalu di mana letak harapan kita pada kemajuan dan kesejahteraan?

 

DPRD Medan Apresiasi Layanan MPP Roadshow, Diharapkan Berkelanjutan

Jafar Sidik
-
0
DPRD Medan Apresiasi Layanan MPP Roadshow, Diharapkan Berkelanjutan

mimbarumum.co.id – Anggota Komisi I DPRD Medan Romauli Silalahi sangat mengapresiasi program Walikota Medan Rico Waas yang membuka pelayanan publik Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Kecamatan Medan Belawan. Pelayanan dengan meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Roadshow sangat dinanti nanti masyarakat Balawan.

“Selama ini pelayanan Adminduk selalu dikeluhkan masyarakat Medan Utara. Dimana pengurusan Adminduk jauh dari Belawan ke kantor Disdukcapil (Red-Dinas Kependudukan Catatan Sipil) dan kantor MPP di Jl Iskandar Muda Medan Baru,” ujar Roma Uli.

Disampaikan Roma Uli, MPP Roadshow di Kecamatan Medan Belawan merupakan terobosan yang bagus. Di mana masyarakat Medan Utara telah dapat mengurus berbagai kelengkapan Adminduk tanpa harus ke MPP di jalan Iskandar Muda.

Disampaikan Roma Uli lagi, pelayanan MPP Roadshow tersebut kiranya berkelanjutan setiap bulannya.

“Kiranya pelayanan bukan hanya di Medan Belawan tetapi juga di Kecamatan lain yang jangkauan jauh dari MPP di Jalan Iskandar Muda,” harap Roma Uli asal politisi PKB ini.

Diketahui, untuk memperluas jangkauan layanan publik kepada masyarakat Pemko Medan meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Roadshow di Kecamatan Medan Belawan. MPP Roadshow yang diinisiasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PNMPTSP) Kota Medan ini digelar selama dua hari mulai tanggal 27 – 28 Mei 2025.

Pada kesempatan itu, Rico Waas juga mengingatkan kepada Dinas terkait agar benar-benar melayani seluruh masyarakat yang hadir. Dikhawatirkan melihat antusias masyarakat yang datang ini nantinya tidak terlayani dengan baik.

“Layani masyarakat dengan baik. Meskipun ramai harus tetap memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat,” pinta Rico Waas.

Sementara itu, Kepala Dinas PMPTSP Kota Medan Nurbaiti Harahap mengatakan, MPP Roadshow ini merupakan bagian dari pelaksanaan salah satu misi Wali Kota Medan bapak Rico Waas yaitu Medan Ramah yang menekankan pentingnya kehadiran pemerintah secara langsung di tengah masyarakat.

“MPP Roadshow ini mengusung konsep MPP hadir ditengah masyarakat dengan tagline pelayanan dekat, mudah dan cepat. Terdapat 8 pelayanan dapat diakses masyarakat seperti perizinan dan non-perizinan, Layanan Kependudukan, layanan Pajak, layanan BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, layanan Dinas Kesehatan, Layanan Ketenagakerjaan, layanan Dinas Sosial dan layanan dari Samsat Provinsi Sumut,” jelasnya.

Nurbaiti menambahkan, yang istimewa dari peluncuran MPP Roadshow ini, ada pelayanan kesehatan gratis, layanan KB gratis dan job fair walk in interview.

Nantinya, MPP Roadshow ini akan dilaksanakan setiap satu bulan sekali yang lokasinya diutamakan pada kecamatan yang jaraknya dari gedung MPP Medan.

“Kedepan nantinya pada MPP Roadshow juga akan ditambah untuk pelayanannya. Kami akan koordinasikan kepada instansi yang ada di gedung MPP Medan untuk ikut dalam MPP Roadshow,” jelas Nurbaiti Harahap.

Reporter: Jafar Sidik

Ketua Forwakum Sumut Aris Rinaldi Nasution Terima Piagam Penghargaan Mahkamah Agung

Jafar Sidik
-
0
Ketua Forwakum Sumut Aris Rinaldi Nasution Terima Piagam Penghargaan Mahkamah Agung

mimbarumum.co.id – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia memberikan piagam penghargaan kepada Ketua Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut) Aris Rinaldi Nasution, SH atas kontribusinya sebagai narasumber dalam kegiatan pelatihan hakim juru bicara.

Penghargaan tersebut tertuang dalam Piagam Nomor: 1 BSDK.4/PELATIHAN HAKIM JURU BICARA/XI/2024, yang diterbitkan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hakim dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

“Saya menerima piagam penghargaan sebagai narasumber dalam Sosialisasi dan Uji Publik Kurikulum serta Modul Pelatihan Hakim Juru Bicara yang diselenggarakan di Pengadilan Tinggi Medan pada 20 November 2024,” kata Aris Rinaldi Nasution kepada wartawan di Medan, Selasa (27/5/2025).

Piagam penghargaan tersebut ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan MA RI Darmoko Yuti Witanto, SH.

Aris menyampaikan terima kasih kepada Mahkamah Agung atas apresiasi tersebut dan berharap sinergitas antara wartawan hukum dan institusi peradilan semakin kuat dalam mendukung penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

“Terima kasih kepada Mahkamah Agung atas sinergitas penegakan hukum melalui pelatihan hakim juru bicara. Ini merupakan wujud nyata dari pengaplikasian ilmu hukum di Indonesia, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Rutan dan Lapas,” tutur Aris.

Ia menekankan pentingnya peran hakim juru bicara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebagai garda terdepan dalam menjaga marwah Mahkamah Agung.

“Hakim yang diamanahkan sebagai juru bicara wajib memiliki kecakapan komunikasi, sehingga mampu memberikan penerangan hukum yang jelas bagi masyarakat dan pencari keadilan. Tentunya, penyampaian itu harus tetap berlandaskan pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum,” jelasnya.

Aris juga berharap, kolaborasi yang baik antara hakim juru bicara dan wartawan hukum dapat mencegah penyimpangan hukum serta memastikan terpenuhinya hak-hak pencari keadilan.

“Kita ingin agar tidak ada lagi praktik jual beli hukum. Forwakum Sumut, sebagai bagian dari pers yang diamanatkan sebagai pilar keempat demokrasi, siap menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aris menyampaikan bahwa wartawan memiliki peran penting dalam memberikan kritik konstruktif serta saran yang membangun dalam penegakan hukum melalui pemberitaan yang akurat dan berimbang.

“Semua itu akan tercapai apabila terjalin komunikasi yang baik antara wartawan dan juru bicara (Jubir) pengadilan, serta ditopang oleh kecakapan jubir dalam menyampaikan pernyataan kepada media,” pungkasnya.

Reporter : Jepri Zebua

HAM di Indonesia: Janji Kosong dan Realita Pahit di Hari Amnesti Internasional

Masrin
-
0
HAM di Indonesia: Janji Kosong dan Realita Pahit di Hari Amnesti Internasional

Oleh: Muhibbullah Azfa Manik

Hari Amnesti Internasional yang diperingati setiap 28 Mei bukan sekadar seremoni global. Ia adalah peringatan bahwa hak asasi manusia (HAM) di banyak negara, termasuk Indonesia, masih berada di persimpangan antara komitmen konstitusional dan praktik yang jauh dari kata ideal.

Indonesia memang telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional. Namun, di lapangan, pelanggaran terus terjadi—seolah janji perlindungan HAM hanyalah dokumen yang dilupakan.

Organisasi Amnesty International, yang berdiri pada 1961 pasca-terbitnya artikel The Forgotten Prisoners oleh Peter Benenson, kini menjelma menjadi penjaga nurani global. Di Indonesia, kantor perwakilannya aktif sejak 2017. Namun sejak saat itu pula, laporan demi laporan menunjukkan bahwa kebebasan sipil, perlindungan korban, dan pengadilan pelanggaran HAM berat belum menjadi prioritas.

Demokrasi Elektoral Tak Menjamin Kebebasan Sipil

Dalam laporan tahunannya untuk 2024, Amnesty International Indonesia mencatat tren kemunduran dalam kebebasan berekspresi dan berkumpul.

Selama masa kampanye dan unjuk rasa menolak perubahan UU Pemilu, 344 demonstran ditangkap, 152 mengalami kekerasan fisik, dan 17 terluka akibat gas air mata. Angka-angka ini menunjukkan bahwa aparat keamanan masih menggunakan pendekatan koersif dalam menghadapi suara berbeda.

Tidak hanya demonstran yang tertekan. Jurnalis dan aktivis digital juga turut menjadi sasaran. Amnesty mencatat 123 kasus kekerasan fisik terhadap jurnalis, serta 288 insiden ancaman digital, termasuk doxing dan serangan siber. Fenomena ini memunculkan pertanyaan serius: benarkah ruang publik kita masih demokratis?

Inkonsistensi yang Mengaburkan Keadilan

Meski Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, sempat mengakui 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, langkah konkret tak kunjung terlihat.

Pengadilan HAM tidak dijalankan, pelaku tidak diadili, dan korban tak memperoleh keadilan. Pengakuan tanpa pertanggungjawaban hukum hanya memperpanjang trauma korban dan memperkuat impunitas.

Pernyataan terbaru dari Menkopolhukam Yusril Ihza Mahendra yang menyebut tragedi Mei 1998 bukan pelanggaran HAM berat memicu reaksi keras dari Amnesty.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan bahwa pernyataan tersebut bertolak belakang dengan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta dan hasil penyelidikan Komnas HAM yang menyatakan adanya unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.

Papua dan Sisi Gelap Penanganan Keamanan
Di wilayah Papua, pendekatan keamanan masih mendominasi. Laporan Amnesty dan LSM lokal mencatat pembatasan terhadap media, intimidasi terhadap warga sipil, serta operasi militer yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa dari masyarakat adat. Ketertutupan informasi menjadi penghalang utama bagi pengawasan publik dan penegakan akuntabilitas.

Ironisnya, kasus-kasus ini tidak dibuka ke publik melalui mekanisme transparan. Investigasi independen nyaris tak ada. Ini memperlihatkan bagaimana negara belum sepenuhnya mengakui warga Papua sebagai bagian setara dalam perlindungan konstitusi.

Tugas Pemerintah Baru: Koreksi Jalur HAM
Pergantian pemerintahan di 2024 seharusnya membuka jalan koreksi kebijakan HAM. Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, dalam kunjungannya ke Indonesia pada Maret 2025 menekankan pentingnya menghentikan impunitas, memperkuat independensi peradilan, dan mereformasi UU represif, seperti UU ITE dan pasal-pasal bermasalah dalam KUHP baru.

Tanggung jawab negara tidak cukup dengan pembentukan Satgas atau forum rekonsiliasi. Pengadilan HAM harus dijalankan, korban harus diberi akses pemulihan, dan pelaku harus diadili.

Selain itu, kebijakan pengawasan digital terhadap aktivis dan jurnalis harus segera dievaluasi. Demokrasi digital tanpa jaminan HAM hanya akan menghasilkan represi gaya baru.

Momentum Revisi: Dari Simbol ke Aksi
Peringatan Hari Amnesti Internasional tahun ini seharusnya menjadi wake-up call bagi pemerintah. Indonesia perlu membuktikan bahwa komitmen pada HAM bukan hanya strategi diplomatik atau alat legitimasi politik internasional. Tanpa reformasi sistemik, HAM akan terus jadi komoditas kampanye yang tidak pernah benar-benar diwujudkan.

Penulis adalah dosen Universitas Bung Hatta

Pasca Labura Cabut Dukungan ke Ijeck , Doli Sinomba Siregar Dukung Hendri Yanto Sitorus Jadi Ketua Golkar Sumut

Jepri Zebua
-
0
Pasca Labura Cabut Dukungan ke Ijeck , Doli Sinomba Siregar Dukung Hendri Yanto Sitorus Jadi Ketua Golkar Sumut

mimbarumum.co.id – Perhelatan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sumatera Utara menjadi topik hangat.

Hal itu diketahui setelah Golkar Labuhan Batu Utara (Labura) mencabut dukungan terhadap Musa Rajekshah kemudian balik mendukung Bupati Labura Hendri Yanto Sitorus sebagai Ketua Golkar Sumut.

Menyikapi hal itu, tokoh senior Partai Golkar Doli Sinomba Siregar turut mengamini dukungan terhadap Hendri Yanto Sitorus tersebut. Doli Sinomba Siregar yang sebelumnya menyatakan akan maju menjadi calon Ketua Golkar Sumut, kini memastikan diri mendukung nama Hendri Yanto Sitorus menahkodai Partai Golkar Sumut.

Diwawancarai, Selasa (27/5/2025), Doli Sinomba Siregar menegaskan mendukung penuh Hendri Yanto menjadi Ketua Golkar Sumut periode 2025-2030 pada Musda yang direncanakan digelar pada pertengahan 2025 ini.

“Saya mendukung penuh saudara Hendri Yanto Sitorus, kader muda berpengalaman untuk menjadi Ketua Partai Golkar Sumut,” tegas Doli Sinomba Siregar.

Doli yang juga mantan Wasekjend DPP Partai Golkar itu menjelaskan sejumlah hal terkait dukungan tersebut. Di antaranya, Doli membaca dinamika yang terjadi di Partai Golkar.

“Saya membaca arah matahari yang mengarah pada nama yang Hendri Yanto Sitorus yang saya yakini mendapat restu dari DPP Partai Golkar,” ujar Doli.

Untuk itu, Doli mengimbau kepada DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara untuk melihat secara jeli dinamika yang terjadi.

“Saya mengimbau kepada DPD II Partai Golkar di Sumut untuk melihat secara jeli, tidak terprovokasi serta rasional dalam Musda Golkar Sumut nanti,” terang Doli.

Di sisi lain, Doli menekankan Partai Golkar Sumatera Utara akan dipimpin oleh kader muda, seirama dengan DPP Partai Golkar yang dinahkodai Ketum Bahlil Lahadalia seorang kader muda berpengalaman di kancah perpolitikan nasional.

“Dan yang tak kalah penting, Hendri Yanto Sitorus bisa merangkul semua kalangan,” tutup Doli.

Nama Hendri Yanto Sitorus belakangan muncul menjadi kandidat kuat Ketua Golkar Sumut. Bupati Labura itu disebut-sebut sudah mengantongi restu DPP Partai Golkar untuk menahkodai Partai berlambang beringin di Sumatera Utara.

Reporter : Jamaluddin

Cabut Dukungan ke Ijeck, Golkar Labura Mulai Galang Daerah Dukung Herdi Yanto Sitorus

Jepri Zebua
-
0
Cabut Dukungan ke Ijeck, Golkar Labura Mulai Galang Daerah Dukung Herdi Yanto Sitorus

mimbarumum.co.id – Pencalonan Musa Rajeckshah akrab disapa Ijeck untuk kembali menjadi Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara pada Musyawarah Daerah (Musda) XII tahun 2025, sepertinya bakal tidak berjalan mulus.

Ijeck yang sebelumnya digadang-gadang telah mengantongi hampir seluruh dukungan dari daerah (DPD II-red) se Sumut, kini mulai mendapat pencabutan dan penolakan.

Penolakan dan pencabutan dukungan datang disampaikan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Golkar Labura secara resmi mencabut dukungan terhadap Dr. Musa Rajekshah yang sebelumnya menyatakan mendukung Ijeck sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara.

Keputusan itu disampaikan langsung oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Labuhanbatu Utara Indra Surya Bakti Simatupang, dalam konferensi pers yang digelar di salah satu rumah makan di Medan, Senin (26/5/2025).

Dalam penyampaiannya, Bakti Simatupang didampingi oleh para pengurus diantaranya yakni Rimba Bertuah Sitorus SE MM, Wakil Ketua Bidang Kepemudaan DPD Golkar Labura, Suryaman Munthe, Wakil Ketua Bidang OKK DPD Golkar Labura, Syafri Azwar Sagala, Anggota Fraksi Golkar DPRD Labura, S. Marbun Anggota Fraksi Golkar DPRD Labura, dan Leo Pinem, Anggota Fraksi Golkar DPRD Labura dan lainnya.

Bakti Simatupang terlebih dahulu menitipkan salam dari Ketua DPD Golkar Labura Dr. Hendri Yanto Sitorus, SE, MM yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji.

Ia menyampaikan bahwa keputusan strategis ini merupakan hasil dari rapat pleno yang melibatkan seluruh pengurus, kader, dan anggota Partai Golkar di wilayah tersebut.

“Ada tiga poin penting yang kami putuskan. Pertama, kami resmi mencabut dukungan kepada Bapak Dr. Musa Rajekshah untuk kembali menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut. Kedua, kami menarik surat pernyataan dukungan yang sebelumnya telah kami keluarkan. Dan ketiga, kami menyatakan dukungan penuh kepada Bapak Dr. Hendri Yanto Sitorus untuk maju sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumut periode 2025–2030,” tegas Bakti Simatupang.

Menurutnya, keputusan ini lahir dari aspirasi murni kader di semua tingkatan yang menilai bahwa Hendri Yanto Sitorus memiliki kapasitas, pengalaman, dan kepemimpinan yang mumpuni untuk membawa Partai Golkar Sumut ke arah yang lebih baik.

“Kami ingin perubahan yang konstruktif dan soliditas partai yang lebih kuat. Oleh karena itu, kami mendorong Dr. Hendri Yanto Sitorus untuk maju,” tambahnya.

DPD Golkar Labura juga telah membangun komunikasi intensif dengan DPD-DPD kabupaten/kota lainnya se-Sumatera Utara. Respons yang diterima disebut sangat positif, bahkan menunjukkan sinyal kuat dukungan terhadap pencalonan Hendri Yanto Sitorus.

“Kami sudah sampaikan hasil rapat ini ke DPD Partai Golkar Sumut dan terus berkoordinasi untuk menunggu penjadwalan Musda (Musyawarah Daerah) dari DPP. Karena sebagaimana mekanisme partai, penentuan jadwal Musda berada di tangan DPP Partai Golkar,” jelas Bakti Simatupang.

Sebagai langkah lanjutan, DPD Golkar Labura akan melakukan silaturahmi dan sosialisasi ke seluruh DPD Golkar kabupaten/kota di Sumut guna memperkuat konsolidasi dan dukungan terhadap Hendri Yanto Sitorus. “Kami percaya, dinamika ini adalah bagian dari proses demokratis yang sehat dalam tubuh Partai Golkar. Kami siap menyongsong Musda dengan semangat kebersamaan dan pembaruan,” tutupnya.

Informasi diperoleh wartawan, pencabutan dukungan secara terbuka terhadap Ijeck akan terus berlanjut disampaikan Golkar di daerah lainnya. Bahkan disebut-sebut sejumlah DPD Golkar di daerah juga akan secara resmi menyatakan dukungannya kepada Hendri Yanto Sitorus untuk menjadi Ketua DPD Partai Golkar Sumut periode 2025-2030.

Reporter : Jamaluddin

Peduli Nasib Ojol, Wali Kota Beri Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

Jafar Sidik
-
0
Peduli Nasib Ojol, Wali Kota Beri Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

mimbarumum.co.id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 17. 851 pekerja rentan termasuk di dalamnya pengemudi Ojek Online (Ojol). Langkah ini sebagai bentuk perhatian Pemko Medan yang peduli terhadap nasib pekerja rentan yang ada di Kota Medan.

Penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan tersebut dilakukan Rico Waas secara simbolis dalam apel bersama bertajuk Medan Peduli Pekerja Rentan 2025 di Kantor Wali Kota Medan, Senin (26/5/2025).

Turut hadir dalam apel tersebut Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Hendra Nopriansyah, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut I Nyoman Suarjaya, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Jeffri Iswanto, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, pimpinan Perangkat Daerah, serta Para Camat dan Lurah Sekota Medan.

Rico Waas dalam sambutanya mengatakan apel bersama ini merupakan komitmen nyata dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh pekerja khususnya pekerja rentan guna terwujudnya kota Medan yang peduli dan berkeadilan melalui perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan terhadap pekerja rentan.

“Apel ini bukan sekedar seremonial, tetapi rasa hormat kita kepada para pekerja yang berlalu lalang mencari nafkah di kota ini, maka dari itu mudah-mudahan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan ini bisa melindungi diri pekerja dan juga keluarganya,” kata Rico Waas.

Dikatakannya, pekerja rentan sering kali dalam kondisi yang tidak memiliki kepastian penghasilan dan belum mendapatkan akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, padahal jaminan sosial adalah hak dasar setiap warga negara dan menjadi kewajiban negara termasuk Pemerintah Daerah untuk memenuhinya.

Oleh sebab itu, Pemko Medan telah memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada sebanyak 30.785 orang meliputi pekerja rentan, pelayan masyarakat, guru mengaji, guru sekolah minggu, pengurus rumah ibadah, penggali kubur, nelayan dan juga non ASN.

“Kami bersama BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama untuk melindungan para pekerja rentan ini dari resiko dalam bekerja seperti kematian dan kecelakaan. Selain itu langkah ini juga sebagai upaya kita dalam mewujudkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kota Medan,” terangnya.

Dalam apel tersebut Rico Waas juga secara khusus berpesan kepada pengemudi ojek online meski telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan berarti malah ugal-ugalan membawa kendaraan yang justru membahayakan diri sendiri dan orang lain.

“Pemberian BPJS ini menjadi pelindung dan juga warning, artinya apabila terjadi sesuatu hal memang diberikan santunan kepada keluarga tetapi bukan itu yang diperlukan, yang diperlukan adalah bagaimana bapak ojol bisa pulang kerumah dengan selamat,” imbuhnya.

Beberapa waktu yang lalu, Rico Waas juga telah menginstrusikan kepada seluruh Kepala Lingkungan untuk mendaftarkan masyarakat yang ada di lingkunganya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya minta segera sampaikan hasil laporanya setiap minggu sudah sejuah mana program ini berjalan,” pungkas Rico Waas.

Sementara itu, Deputi Kepesertaan Korporasi & Institusi BPJS Ketenagakerjaan Hendra Nopriansyah mengatakan pekerja rentan yang hari ini di daftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 17.851 orang dengan dua program manfaat yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

“Jika pekerja rentan itu meninggal dunia biasa mendapatkan santunan sebesar Rp 42 juta, sedangkan apabila mengalami kecelakaan kerja maka akan ditanggung biaya perawatanya sampai sembuh, namun apabila kecelakaan kerja menyebabkan kematian maka mendapatkan santunan sebesar Rp 70 juta ditambah beasiswa pendidikan kepada ahli waris sampai jenjang pendidikan S1,”jelas Hendra Nopriansyah.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut I Nyoman Suarjaya sendiri berharap program perlindungan terhadap pekerja rentan yang dicanangkan Wali Kota Medan Rico Waas ini dapat menjadi contoh bagi kepala daerah lainya untuk menerapkan program yang sama.

Reporter : Jepri Zebua

Tokoh Pemuda Tapteng Erik Pasaribu Soroti Jalan Rusak di Kecamatan Tukka

Jafar Sidik
-
0
Tokoh Pemuda Tapteng Erik Pasaribu Soroti Jalan Rusak di Kecamatan Tukka

mimbarumum.co.id – Pemamdangan miris terlihat di Kecamatan Tukka, Tapanuli Tengah, khususnya jalan menujuk SMA Negeri Tukka. Telah bertahun-tahun jalan tersebut tak tersentuh pembangunan.

Warga kecewa. Jalan menuju SMA Negeri 2 Tukka masih rusak parah, becek, berlumpur. Warga menilai, pemda setempat abai dan tak peduli terhadap akses jalan di sana.

“Ironis, bang, meski telah 13 tahun lebih akses jalan ini menjadi kebutuhan vital warga dan pelajar. Tapi, tak satu pun langkah nyata diambil oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemkab Tapanuli Tengah,” ungkap Erik Firmansyah Pasaribu, tokoh pemuda Kecamatan Tukka.

Menurutnya, akses jalan ke sekolah masih memanfaatkan jalur lama menuju SMP Tukka yang kondisinya menyedihkan. Saat hujan turun, jalan berubah menjadi kubangan lumpur yang memaksa siswa berjalan kaki menembus medan berat, bahkan ada yang harus menempuh jarak jauh setiap harinya.

“Sudah sejak sekolah ini berdiri kita ajukan perbaikan akses jalan, tapi sampai sekarang belum juga ada tindakan. Sudah tujuh anggota DPRD Sumut datang, sudah diajukan proposal, tapi mana realisasinya,” sesal Erik Firmansyah Pasaribu.

Dijelaskan Erik, Anggota DPRD yang telah datang memantau daerah tersebut sudah ada 7 orang, termasuk Delmeria Sikumbang dan Juliski Simorangkir.

“Mereka meminta proposal, dan proposal itu sudah diserahkan. Tapi apakah anak-anak sekolah butuh janji atau butuh jalan? Sampai kini, tidak ada hasil nyata. Jalan masih tetap sama: becek, berlubang, dan penuh tanah merah,” kata Erik, kecewa.

Lebih lanjut disampaikannya, bukan hanya SMAN 2 Tukka yang mengalami nasib buruk, akses jalan menuju SMA Negeri 1 Tukka tak kalah memprihatinkan. Jembatan Sigotom yang menjadi penghubung utama, mengalami rusak parah dan rawan menyebabkan kecelakaan, terutama saat kendaraan menumpuk karena macet.

“Inilah wajah pembangunan di Tapanuli Tengah. Visi-misi Bupati Tapteng ‘Naik Kelas’ seharusnya dimulai dari hal paling dasar, yakni akses jalan ke sekolah,” sebut Erik.

Untuk itu, ia pun mendesak agar Bupati Tapanuli Tengah dan Dinas terkait, untuk segera mengambil langkah konkret, bukan hanya sekadar kunjungan seremonial, tapi realisasi nyata di lapangan.

Reporter: Jafar Sidik

1...91011...2,636Halaman 10 dari 2,636