mimbarumum.co.id – Kasus dugaan persekongkolan “lelang proyek” di Kabupaten Samosir yang menyita perhatian publik, semakin mengemuka.
Kasus ini semakin menunjukkan titik terang. Yakni pasca Ketua DPD PDI-P Sumut Rapidin Simbolon, menanyakan persoalan yang terjadi di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Samosir tersebut kepada Kapolda Sumut.
“Ada kabar baik kemarin sore. Yaitu di sela-sela pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, di 8 Kabupate/Kota se-Sumut yang dilaksanakan oleh DPD PDI Perjuangan Sumut. Dan DPP Projo oleh Wakil Menteri Desa RI Budi Ari Setiadi yang juga kader PDI Perjuangan,” tulis Ketua DPD PDI-P Sumatera Utara Rapidin Simbolon.
Menurutnya, kabar baik dimaksud ketika ia, sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut; menanyakan kelanjutan penyidikan kasus tender di Pemkab Samosir.
Persoalan itu diduga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Samosir. Sehingga dengan ditariknya sejumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Kementerian Keuangan RI. Karena melewati batas waktu penggunaan dana itu.
“Menanggapi itu, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, sangat merespon baik. Pasti akan kami tindak lanjuti,” beber Rapidin Simbolon pada tulisannya yang beredar luas di media sosial.
Diterangkan, penyidikan yang diduga melibatkan pejabat penyelenggara negara adalah ranah/tupoksi Poldasu menanganinya.
Sumber mimbarumum.co.id, Selasa (19/10/2021) di seputaran Mapolres Samosir menyebutkan; ada indikasi kasus lelang proyek yang diduga sarat persekongkolan akan disampaikan ke Polda Sumatera Utara.
Apresiasi
Pegiat antikorupsi Dian Pangihutan Sinaga, yang mengawal kasus tender proyek ini, mendukung penuh upaya Polres Samosir.
“Kita sangat mengapresiasi Polres Samosir. Apalagi kalau disampaikan ke Poldasu, tentu akan semakin terang benderang,” tuturnya.
Hal itu disampaikan Dian Pangihutan karena ia mengetahui track record Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra yang pernah bertugas di KPK.
“Namun demikian, kita tetap mengawal kasus itu secara serius, biar semua orang yang terlibat terbongkar,” bebernya.
Ia juga menyampaikan, agar pihak Polda Sumatera Utara melakukan klarifikasi kepada Ober Gultom yang merupakan ayahanda Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom.
“Ober Gultom sudah terlalu banyak campur tangan terkait kasus ini, dibuktikan dengan pernyataannya di media,” tegasnya.
Dikatakan Dian, kalau Ober Gultom berani mengatakan “aneh” jika polisi melakukan pemeriksaan proses tender, tentu perlu diklarifikasi.
Menurut dia, beberapa pelaksanaan tender yang diulang dan digagalkan, menjadi sorotan masyarakat Samosir, karena hal itu jarang terjadi sebelumnya.
“Ketika pihak Polri melakukan pemeriksaan staf UKPBJ Samosir. Mengapa Ober Gultom yang kepanasan?” sebut Dian lagi.
Perlu Undang Ober Gultom
Sehingga menurutnya, pihak kepolisian perlu mengundang Ober Gultom. Sehingga tidak terjadi multi tafsir di kalangan masyarakat.
“Jangan jangan dia terlibat dalam pelaksanaan lelang proyek di Kabupaten Samosir,” katanya.
Untuk diketahui, pada bulan September 2021 lalu, staf dan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemkab Samosir, berseliweran di Unit Tipikor Polres Samosir.
Keberadaan para staf ULP itu di Mapolres Samosir, diduga kuat berkaitan dengan pelaksanaan lelang proyek yang dinilai sarat persekongkolan.
Plt Kepala UKPBJ Samosir Gorman Sagala dan stafnya tampak memasuki ruang pemeriksaan unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Samosir. Kemudian, kantor UKPBJ beberapa kali disambangi pihak Tipikor Polres Samosir.
Beberapa paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dilelang oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dibatalkan dan ada yang dilelang ulang.
Bahkan ada 3 paket proyek yang sudah dilelang sebanyak 2 kali, tapi kegiatan proyek dinyatakan gagal.
Reporter : Robin Nainggolan