Kamis, Maret 28, 2024

Ditolak 2 Fraksi, DPRD Samosir Akhirnya Terima Pertanggungjawaban APBD 2019

Baca Juga

mimbarumum.co.id – Akhirnya DPRD Samosir menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 menjadi Perda, walaupun dua dari lima fraksi melalui Tanggapan Akhir Fraksinya menyatakan belum dapat menerima.

Pada rapat paripurna yang berlangsung hingga tengah malam, Selasa (30/6/2020) itu, setelah Bupati Rapidin Simbolon membacakan nota jawabannya, atas tanggapan perorangan legislatif, sidang beberapa kali diskors untuk agenda tanggapan akhir fraksi.

Selanjutnya Fraksi Nasdem dan Fraksi Golkar menegaskan, belum dapat menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 menjadi Perda, sementara 3 lainnya yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB dan Fraksi Nurani Demokrat Indonesia Raya menyatakan dapat menerima.

Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya, Jonner Simbolon yang disambut tepuk tangan peserta rapat menyampaikan segudang saran, pendapat maupun rekomendasi yang pada umumnya bertujuan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.

Baca Juga : Dapat “Rapor Merah”, Gubsu Copot Dirut Tirtanadi

Politisi Nasdem yang kritis itu, menyebutkan beberapa poin yang harus dibenahi yakni peningkatan PAD, perbaikan Pamsimas, penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata. “Bahkan biaya promosi wisata tak seimbang dengan input yang dihasilkan,” tegasnya.

Sedangkan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Parluhutan Sinaga, menyoroti pemberian izin lingkungan untuk usaha galian C harus dikaji secara matang. “Pemberian bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 ini, harus transparan juga,” ungkapnya.

Di sisi lain, Fraksi Kebangkitan Bangsa, walaupun menerima Ranperda, melalui juru bicaranya, Noni Sulvia Situmotang, meminta Bupati Samosir mengoptimalkan penggunaan dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM UPK Pangururan.

Diminta Bupati Samosir dapat mensiasati tentang penyaluran dana bergulir SPP di Kecamatan Pangururan. “Jangan karena kepentingan seseorang, kebutuhan orang banyak menjadi terganggu,” tegasnya.

Karena menurut Fraksi PKB, tujuan pemanfaatan dana SPP untuk membangun dan mengembangkan usaha-usaha produktif, terlebih di masa sulit sekarang ini.

Ketua DPRD Samosir, Saut Martua Tamba menegaskan, agar seluruh saran dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi pada rapat paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019, ditindaklanjuti eksekutif menuju Samosir yang semakin baik.

Reporter : Robin Nainggolan
Editor : Redaksi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img
Berita Terbaru

42 Siswa-siswi SMAN 1 Lubuk Pakam Lulus SNBP Tahun 2024

mimbarumum.co.id - Sebanyak 42 siswa dan siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Lubuk Pakam Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Provinsi...

Baca Artikel lainya