Oleh : Ngatirin*
Ketika kami mendapat form pemberitahuan dari sekolah anak-anak perihal konfirmasi apakah setuju jika mereka memperoleh menu Makanan Bergizi Gratis (MBG), kami tak langsung buru-buru memberi jawaban. Ada rasa ragu yang muncul. Jujur saja, saat pertama kali program itu diluncurkan, kami sangat menantikannya. Setidaknya program ini bisa meringankan beban kami yang tiap pagi mesti menyiapkan bekal makan siang untuk anak-anak. Dengan adanya MBG, cukup sarapan di rumah sebelum berangkat, selebihnya ditanggung sekolah.
Bagi banyak orang tua, ini bukan perkara sepele. Waktu pagi selalu menjadi jam paling sibuk. Anak-anak harus disiapkan, sarapan mesti dihidangkan, orang tua juga bergegas ke tempat kerja. Tak jarang, karena terburu-buru, bekal siang harus disusulkan ke sekolah. Itu artinya ongkos tambahan: bensin, waktu, tenaga. Di tengah kondisi ekonomi yang serba menekan, program MBG sungguh terdengar seperti jawaban doa.
Namun, justru ketika program itu akhirnya menyentuh sekolah anak-anak kami, rasa dilema menggelayuti hati.
Bayangan Kasus Keracunan
Bukan tanpa alasan kami merasa gamang. Ramai diberitakan sebelumnya, ada kasus anak-anak sekolah yang keracunan setelah mengonsumsi menu MBG. Ada juga yang sampai dilarikan ke rumah sakit karena makanan yang tidak layak. Bahkan lebih tragis, ditemukan ulat di dalam lauk. Bagaimana mungkin orang tua bisa tenang melepas anaknya makan di sekolah jika bayang-bayang buruk itu terus membayangi?
Program yang niatnya menyehatkan bisa berubah menjadi ancaman. Maka, wajar jika banyak orang tua dilanda dilema: antara menerima demi keringanan, atau menolak demi rasa aman.
Pesan Singkat yang Lega
Beberapa hari kemudian, wali kelas anak-anak mengirim pesan lewat WhatsApp:
“Mohon maaf bapak/ibu, untuk menu MBG yang seyogyanya dimulai awal bulan ini belum bisa terealisasi karena sesuatu hal. Kapan kepastian dimulainya, nanti akan kami beritahukan.”
Pesan singkat itu seperti konfirmasi bahwa pihak sekolah memahami kegamangan para orang tua. Rupanya, cukup banyak yang setuju program itu karena memang merasa terbantu. Tapi bagi kami, justru ada rasa lega. Meski awalnya sangat berharap, penundaan itu memberi ruang untuk menata hati. Ada jeda untuk menguji, sudahkah sistemnya diperbaiki? Sudahkah pemerintah belajar dari kegagalan sebelumnya?
Baca Juga : Peluncuran Dapur SPPG Menarhanud 2, Bobby Nasution Optimis Target 1.792 SPPG Bisa Tercapai
Keraguan kami bukan semata soal makanan basi atau ulat di dalam lauk. Lebih dalam dari itu, soal akuntabilitas. Kasus keracunan sudah terjadi, tapi siapa yang bertanggung jawab? Sampai hari ini, tak satu pun pejabat atau vendor yang benar-benar dimintai pertanggungjawaban. Tak ada sanksi pidana, tak ada pemecatan, tak ada kontrak yang dibatalkan secara tegas.
Padahal, jika kita menengok ke negara lain, sikap tegas justru jadi jalan keluar. Di Cina misalnya, ketika ditemukan kasus makanan sekolah yang mencelakai siswa, pejabat terkait langsung dicopot. Vendor diputus kontrak bahkan diganjar ancaman pidana. Hukuman dijatuhkan, bukan sekadar wacana. Itu memberi pesan jelas: keselamatan anak-anak tidak bisa ditukar dengan rupiah.
Lalu bagaimana dengan di sini? Mengapa yang terjadi justru sebaliknya? Kejadian berlalu, heboh sebentar, kemudian senyap. Anak-anak jadi korban, orang tua diliputi cemas, sementara pihak yang seharusnya menjaga kualitas seperti tak tersentuh hukum.
MBG dan Harapan yang Tertunda
Meski demikian, pada akhirnya kami, juga banyak orang tua lain, tetap cenderung menerima program MBG. Logikanya sederhana: kebutuhan harian terasa lebih mendesak ketimbang bayang-bayang buruk. Toh, kami masih percaya bahwa pemerintah tidak akan membiarkan kesalahan berulang. Kami berharap pengawasan lebih ketat, pengadaan lebih transparan, vendor lebih hati-hati.
Kami berharap MBG kembali ke niat awalnya: memberi gizi layak bagi anak-anak sekolah. Jangan sampai program ini jadi ajang bagi segelintir orang mendulang untung dengan mengorbankan masa depan generasi penerus.
Baca Juga : Soal Kehalalan Program MBG, Senator M Nuh Buka Dialog
Yang mesti diingat, anak-anak bukanlah bahan percobaan. Makanan yang mereka konsumsi harus aman, sehat, dan bergizi. Pemerintah, dinas pendidikan, dan penyedia jasa wajib memastikan standar mutu ditegakkan. Karena jika MBG gagal, bukan hanya soal perut yang bermasalah, melainkan soal kepercayaan publik yang runtuh.
Islam pun mengingatkan soal amanah ini. Rasulullah SAW bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari Muslim). Memberi makan anak-anak adalah amanah besar. Menyelewengkannya sama dengan mengkhianati generasi.
Menutup dengan Harapan
Kami ingin percaya bahwa MBG bukan sekadar proyek, melainkan program yang betul-betul berpihak pada rakyat kecil. Kami ingin yakin bahwa setiap piring makanan yang disajikan di sekolah adalah wujud kasih negara kepada anak-anaknya.
Baca Juga : Bupati: Operasional SPPG dihentikan sementara dampak keracunan pelajar
Sebab, anak-anak tak butuh menu mewah, mereka hanya butuh makanan sederhana yang aman, sehat, dan penuh cinta. Dan bagi orang tua, itu jauh lebih berharga daripada sekadar program yang ramai di atas kertas.
*Penulis adalah seorang jurnalis di Medan
