Bakda magrib kemarin, aku menghadiri undangan tahlilan 40 hari wafatnya seorang tetangga. Hajatan itu sederhana, khidmat, tapi membuatku berpikir jauh malam itu. Rumah duka berada di bawah perlintasan kereta api – betul-betul di bawahnya. Untuk ke sana, aku harus melintasi lorong sempit yang gelap gulita, tanpa penerangan, dan tentu saja harus ekstra hati-hati agar tidak terperosok. Kontras betul dengan pusat kota Medan yang gemerlap lampu warna-warni menyala di pelataran taman kota, gedung pencakar langit, dan ikon modern lainnya.
Di sepanjang lorong menuju rumah itu, aku melihat barisan rumah-rumah sempit yang seperti berdiri dalam nafas tertahan. Sebagian dari mereka bahkan sudah pernah kehilangan sebagian tembok rumahnya sehingga tiangan rumahnya semakin menyempit. Dinding rumah mereka harus dirubuhkan sebagaian karena terkena proyek penambahan jalur rel kereta api.
Tak ada perlawanan, tak ada protes berarti. Hanya pasrah. Ganti rugi yang diterima mereka memang ads tapi hanya sekira Rp500 ribu. Ya, lima ratus ribu rupiah untuk tembok rumah yang dirobohkan dengan alasan “menumpang di lahan negara”. Murah sekali harga pasrah itu. Tapi memang apa daya? Mereka tahu, mereka hidup di tanah milik PT. Kereta Api.
Di lorong itu, kami duduk bersila di atas tikar dan terpal, menutupi badan jalan yang hanya cukup untuk satu dua sepeda motor yang lewat dan ketika berselusih harus ada dalah satu yang mengalah untuk berhenti. Di sebelah kami, pagar rel kereta berdiri dingin. Sebagian dari kami bahkan menyandarkan punggung ke dinding rel itu.
Baru saja lantunan ayat-ayat Al-Quran menggema, kereta api melintas. Suara keras seperti raungan monster baja menelan bacaan imam. Setidaknya tiga kali dalam sejaman lebih kami harus berhenti sejenak. Telinga kami nyeri, pembacaan tersendat, dan konsentrasi pecah. Speaker tak bisa melawan deru si ular besi.
Di tengah hiruk dan bising itu, pikiranku melayang ke proyek revitalisasi Lapangan Merdeka Medan. Proyek mewah yang menghabiskan hampir setengah triliun rupiah. Pusat kota kita kini tampil menawan, instagenik, dipoles seperti ruang tamu menjelang Lebaran. Tapi bagaimana dengan dapur masyarakat yang tinggal di pinggiran rel itu? Mereka yang hidup di bawah ancaman penggusuran, suara bising, dan ketidakpastian hukum tanah?
Seandainya dana proyek Lapangan Merdeka itu dialihkan atau setidaknya dibagi untuk merelokasi warga pinggiran rel dan membangunkan rumah layak gratis bagi mereka, Medan akan punya wajah lain. Wajah yang tak sekadar indah di foto, tapi juga hangat bagi warganya yang termarjinalkan.
Bahkan jika rumah gratis terasa terlalu muluk, memberikan lahan legal murah atau gratis untuk mereka bangun sendiri pun sudah cukup menyelamatkan masa depan.
Faktanya, dengan segala keterbatasan mereka bisa membangun di atas tanah PT. KA meski dengan triplek, seng bekas, atau batako sumbangan. Bayangkan jika diberi kejelasan status dan dukungan sedikit saja dari negara.
Sebaliknya, gedung Lapangan Merdeka yang sudah diresmikan itu hingga kini belum benar-benar rampung. Tidak jelas siapa yang menikmati manfaatnya. Jika pun ada di antara warga lorong itu yang pedagang asongan, bisa dipastikan mereka tak akan diizinkan berjualan di sana. Satpol PP akan datang, satpam akan menghardik. Mereka tak punya tempat di kawasan kota yang katanya untuk semua.
Menyewa booth? Mimpi. Biaya sewanya bisa lebih besar dari penghasilan bulanan mereka. Alih-alih menjadi ruang bersama, Lapangan Merdeka kini justru seperti taman eksklusif. Dibangun dengan uang rakyat, tapi tak bisa disentuh oleh rakyat kelas bawah.
Pembangunan kita hari ini seperti monolog elite, ramai, mewah, dan megah di permukaan, tapi bisu terhadap suara mereka yang tinggal di sela rel kereta. Mereka yang setiap hari menyulap bising menjadi tidur, menyulap lorong menjadi rumah, menyulap penggusuran jadi pasrah.
Dan kita menyebut ini kota modern?
Dalam Islam, rumah adalah hak dasar, tempat berlindung dan menenangkan jiwa. Rasulullah saw bersabda, “Di antara kebahagiaan seseorang adalah rumah yang luas.”
Tapi bagaimana bisa ada kebahagiaan jika rumah berdiri di atas ketakutan digusur, di bawah bising rel, dan di luar perhatian negara? (HR. Annasa’i dan Ahmad).
Maka mungkin sudah waktunya kita menimbang ulang arah pembangunan ini, apakah sekadar megah di mata dunia, atau juga rahmah bagi manusia? Sebab kota yang baik bukan hanya yang tampak terang, tapi yang adil bagi seluruh warganya.
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform e-paper : https://www.myedisi.com/mimbarumum
