mimbarumum.co.id – Di sela-sela kesibukan bandara, tanpa skenario dan tanpa undangan resmi, Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan keluhan yang selama ini mengendap di dada warganya. Bertemu secara kebetulan dengan Tim KOPK (Kajian Objek Pemajuan Kebudayaan) yang tengah bertugas di Kabupaten Natuna di Bandara Natuna, Sabtu (18/4/26), sang Bupati tak kuasa menahan diri.
Dengan ekspresi serius namun penuh harap, ia menyuarakan satu persoalan klasik yang tak kunjung usai: harga tiket pesawat rute Batam–Natuna yang tetap tinggi meski jarak dan waktu tempuh tidak sebanding dengan ongkos yang harus ditanggung masyarakat.
“Ini bukan sekadar soal mahal. Ini soal keadilan. Rakyat Natuna merasa seperti dibelenggu di tanahnya sendiri. Mau keluar daerah, ongkosnya bisa sebulan gaji. Mau masuk investasi, harga tiket jadi penghalang pertama,” ujar Bupati Natuna didampingi wakilnya, Jarmin Sidik.
Kabupaten Natuna, yang masuk dalam kawasan 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) , sejatinya memiliki potensi besar: perikanan, pariwisata bahari, gas alam, hingga kekayaan budaya dan sastra lokal yang tengah didokumentasikan oleh Tim KOPK. Namun satu hambatan besar yang terus dikeluhkan dari tahun ke tahun adalah biaya transportasi udara yang tidak kompetitif.
Pantauan di lapangan, harga tiket sekali jalan Batam–Natuna bisa mencapai Rp 1,5 juta hingga Rp 3 juta atau lebih pada musim tertentu. Padahal jarak tempuh hanya sekitar 1,5 jam penerbangan. Dengan harga segitu, masyarakat Natuna—yang rata-rata menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perdagangan skala kecil—harus merogoh kocek jauh lebih dalam dibanding warga di daerah lain dengan jarak serupa.
“Kami tidak minta gratis. Kami minta wajar. Jangan sampai rakyat kecil yang paling menderita karena tiket pesawat lebih mahal dari tiket ke luar negeri,” tegas Bupati.
Dalam pertemuan tidak resmi itu, Bupati Natuna secara eksplisit meminta Pemerintah Pusat untuk turun tangan. Menurutnya, mekanisme pasar tidak akan pernah bisa menekan harga tiket ke daerah terpencil seperti Natuna jika tanpa intervensi kebijakan yang berpihak pada masyarakat 3T.
Menurut catatan, ada beberapa cara guna menyahuti aspirasi Bupati dan warga Natuna tersebut, di antaranya
1. Pemberian subsidi tiket bagi warga Natuna dan luar Natuna yang bepergian untuk keperluan pendidikan, kesehatan, dan kunjungan keluarga maupun urusan pekerjaan.
2. Regulasi tarif batas atas untuk rute-rute tertentu yang masuk kategori daerah terluar.
3. Insentif bagi maskapai yang bersedia membuka rute dengan harga terjangkau secara berkelanjutan, tanpa dibebani biaya operasional yang memberatkan.
Selain itu, optimalisasi pelabuhan laut sebagai alternatif. Namun, menurut pengamatan, transportasi laut memakan waktu berhari-hari sehingga tidak efisien untuk keadaan darurat.
Apa yang disampaikan Bupati bukanlah suara tunggal. Tim KOPK yang tengah melakukan riset kebudayaan dan sastra lokal di Natuna juga sempat mendengar langsung keluhan sejumlah tokoh masyarakat di Ranai dan sekitarnya. Hampir semua menyampaikan keprihatinan yang sama.
Suharyadi, warga Bunguran Timur yang sehari-hari berdagang, mengaku sudah dua tahun tidak bisa menjenguk anaknya yang kuliah di Batam karena harga tiket terlalu mahal.
“Anak saya minta uang kuliah saja sudah berat. Apalagi ongkos pulang-pergi Natuna–Batam. Kadang kami hanya bisa teleponan. Ini seperti dipisahkan oleh harga, bukan oleh laut,” ujarnya.
Fisabilillah, tokoh seni Mendu, menceritakan bahwa tingginya tiket pesawat juga berdampak pada harga sembako dan bahan bangunan yang didatangkan dari luar Natuna.
“Semua barang naik karena biaya kirim lewat pesawat mahal. Yang dirugikan ya rakyat kecil lagi. Pemerintah pusat harus turun tangan. Jangan biarkan Natuna makin tertinggal karena mahal ongkos,” keluhnya.
Bahkan H. Mursidi, tokoh adat tertua di Bunguran Timur, dengan nada getir mengatakan, “Dulu kami hanya takut ombak besar kalau naik perahu. Sekarang, kami takut sama harga tiket. Saya sudah tua, tapi saya masih ingin rasanya anak cucu saya bisa keluar Natuna tanpa harus menguras harta.”
Di ujung percakapan di bandara, Bupati Natuna menitipkan pesan. “Tolong sampaikan ke Jakarta: Natuna tidak minta mewah. Kami minta dijangkau dengan layak,” sebut Bupati sembari mengajak Tim KOPK berkunjung ke ruang kerjanya. Tim ini terdiri atas Suyadi San dan Jusmianti Garing (BRIN) serta Fabio Testy Ariance Loren (UMRAH). Sayangnya, Tim ini segera bertolak kembali ke tempat masing-masing setelah sepekan mengumpulkan data pemertahanan sastra lokal sebagai strategi diplomasi kebahasaan untuk merekatkan kebinekaan di kawasan 3T perbatasan negara didanai Program Dana Indonesiana Kemenbud-LPDP.
Dengan harga tiket yang masuk akal, tentunya anak-anak Natuna bisa sekolah, ibu-ibu bisa berobat, seniman bisa pentas ke luar daerah, dan investor bisa masuk. “Itu semua adalah bagian dari membangun Indonesia dari pinggiran,” tukas Bupati.
Satu hal yang pasti: keluhan Bupati Natuna bukanlah gimmick politik. Ia adalah suara ribuan warganya yang selama ini terbungkam oleh mahalnya ongkos pulang-pergi ke tanahnya sendiri. Bupati dan warganya tentu paham, maskapai juga butuh untung. Tapi negara harus hadir. Ini bukan hanya bisnis, ini urusan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat di perbatasan.
• Suyadi San
