mimbarumum.co.id – Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, menginstruksikan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyusun target kinerja yang spesifik, terukur, dan selaras dengan target kinerja makro daerah. Instruksi ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas OPD yang digelar di Aula Cendana, Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (26/1/2026).
Bupati menegaskan, target kinerja tahun 2026 harus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya serta disusun berdasarkan data dan kebutuhan riil masyarakat. Target tersebut juga harus diturunkan secara berjenjang hingga ke level pelaksana agar berdampak langsung pada kinerja perangkat daerah.
“Khusus kepala perangkat daerah yang baru dilantik, agar segera menyusun target kinerja yang lebih spesifik dan nyata guna mendukung program Bupati dan Wakil Bupati,” tegas dr H Asri Ludin Tambunan.
Untuk memastikan keseriusan pelaksanaan kebijakan tersebut, Bupati meminta seluruh kepala OPD terkait memaparkan target kinerja masing-masing secara langsung kepadanya dalam waktu tiga hari ke depan.
Menurut Bupati, ukuran keberhasilan pemerintah daerah tidak boleh lagi sebatas pada serapan anggaran, melainkan pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Menghabiskan anggaran bukanlah sebuah prestasi. Yang terpenting adalah bagaimana anggaran itu memberi manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Deli Serdang,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Deli Serdang, Dedi Maswardy SSos MAP, dalam arahannya menyampaikan harapan agar 15 kepala OPD yang baru dilantik mampu membawa semangat baru dalam meningkatkan kinerja Pemkab Deli Serdang.
Ia menjelaskan, fokus utama rakor lintas OPD kali ini adalah penerapan E-Kinerja dan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK). Seluruh kepala perangkat daerah diminta menyusun eviden PK secara lengkap dan akuntabel.
Selain itu, seluruh OPD juga diminta mulai menerapkan format nota dinas baru yang telah disusun Bagian Organisasi serta memperhatikan klasifikasi sifat surat sesuai maksud dan isinya.
Sekda menekankan pentingnya penyusunan sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, serta indikator kinerja yang dirumuskan secara tepat dan terukur.
“Jika ada indikator yang belum bisa diakomodasi dalam APBD, agar disesuaikan dengan program pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” jelasnya.
Rakor tersebut diikuti staf ahli, para asisten, pimpinan OPD, camat, Direktur RSUD, pimpinan BUMD, serta unsur terkait lainnya.
Reporter: Ngatirin/rel
