mimbarumum.co.id – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengirim sinyal tegas ke dalam tubuh birokrasi. Dalam satu momentum, ratusan pejabat dilantik sekaligus. Bukan sekadar rotasi, melainkan upaya memutus stagnasi dan membuka babak baru regenerasi aparatur.
Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, melantik 65 pejabat administrator, 86 pejabat pengawas, serta 56 Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Satuan Pendidikan Formal atau kepala sekolah, Jumat (30/1/2026), di Grha Bhinneka Perkasa Jaya. Ini menjadi pelantikan terbesar sepanjang kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS.
Jumlahnya mencolok. Pesannya pun jelas. Bupati menegaskan, pelantikan ini bukan agenda rutin birokrasi, melainkan langkah strategis untuk menyegarkan struktur pemerintahan yang selama ini dinilai tidak bergerak cukup cepat.
“Ini bukan sekadar formalitas. Ini regenerasi. Banyak yang sebelumnya belum mendapat jabatan karena kompetensinya belum cukup. Tahun ini, kami beri kesempatan,” ujar Bupati dalam sambutannya.
Langkah ini sekaligus menandai perubahan pendekatan dalam pengisian jabatan. Bupati menekankan, jabatan tidak lagi sekadar soal masa kerja, melainkan kesiapan, keahlian, dan orientasi pada pelayanan publik.
Perombakan signifikan juga menyentuh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Bupati secara terbuka menyebut adanya pembenahan besar-besaran hingga level kepala seksi. Ia berharap perubahan tersebut menjadi titik balik bagi kinerja pendapatan daerah.
“Kami ingin kinerja yang bersih, profesional, dan berintegritas. Pembenahan ini harus menjadi awal perubahan besar,” tegasnya.
Bagi pejabat yang bergeser atau belum mendapat posisi strategis, Bupati mengingatkan agar tidak berkecil hati. Ia memastikan, peluang promosi tetap terbuka bagi siapa pun yang mampu menunjukkan kinerja dan etos kerja yang kuat.
“Yang menentukan bukan siapa Anda hari ini, tapi bagaimana kinerja Anda ke depan,” katanya.
Sorotan khusus diarahkan kepada sektor pendidikan. Dari total kebutuhan sekitar 440 kepala sekolah, 56 di antaranya resmi dilantik. Kepada para kepala sekolah tersebut, Bupati memberi pesan keras: mereka harus menjadi simbol perubahan di lingkungan pendidikan.
“Kita tidak ragu menghentikan kontrak PPPK jika penilaiannya tidak baik,” tegas Bupati, menandaskan bahwa kinerja akan menjadi tolok ukur utama.
Menutup arahannya, Bupati menegaskan bahwa para pejabat yang dilantik bukan sekadar pelaksana administrasi, melainkan ujung tombak transformasi pelayanan publik di Deli Serdang.
“Kalau pelayanan tidak berubah, maka jabatan ini kehilangan maknanya,” pungkasnya.
Reporter: Ngatirin/rel
