Edisi Jum’at 28 November lalu menjadi catatan pahit bagi kami di Mimbar Umum. Kami terpaksa tidak terbit. Bukan karena mesin cetak mogok, bukan karena para kru malas bekerja, melainkan karena kota tempat kami berdiri -Kota Medan- tiba-tiba lumpuh oleh banjir yang melanda sebagian besar wilayahnya.
Kantor kami sebenarnya relatif aman dari genangan. Namun akses menuju kantor terputus total. Jalan yang sehari-hari dilalui dengan mudah tiba-tiba berubah menjadi selat kecil. Air setinggi lutut orang dewasa menutup badan jalan, menenggelamkan harapan untuk bisa sampai di kantor. Roda dua menyerah, roda empat apalagi. Kota benar-benar patah pada persendiannya.
Sebagian kru kami justru berjuang menyelamatkan perabot rumah masing-masing. Ada staf yang mengirimkan video air meluap masuk ke ruang tamu, merayap ke ruang tengah, lalu naik ke kamar tidurnya setinggi lutut. Apa yang bisa dilakukan pekerja media ketika rumah sendiri berubah menjadi kolam? Di hari itu, kantor bahkan tidak sempat mendapat satu pun kunjungan dari tim kami.
Secara teknis, sebenarnya kami bisa saja memaksakan terbit. Setter kami siap bekerja jarak jauh. Namun bagian sirkulasi menginterupsi bahwa para loper tak bisa bergerak. Rumah mereka terendam, atau bila pun tidak, lingkungan mereka terkepung air. Menerbitkan koran berarti mencetak kertas yang takkan pernah tiba ke tangan pembaca. Maka pada titik itu, keputusan diambil meskipun pahit tetapi realistis, yakni Mimbar Umum tidak terbit pada hari itu.
Telepon tak henti berdering. Ada yang bertanya “Mengapa koran tidak muncul?”, ada pula pelanggan iklan yang mempertanyakan apakah materi mereka sudah naik cetak. Kami memahami kekhawatiran mereka. Tapi banjir kali ini benar-benar memutus banyak urat nadi kota. Transportasi, distribusi, pekerjaan, bahkan ritme hidup harian.
Di titik ini, kami merenung. Dalam tradisi Islam, musibah bukan sekadar bencana, tetapi juga seruan untuk melihat ke dalam diri. Al-Qur’an mengingatkan bahwa kerusakan di darat dan laut kerap muncul akibat ulah tangan manusia. Setiap genangan yang merendam rumah-rumah kita bisa menjadi cermin agar kita kembali menata hubungan dengan alam dan dengan Sang Pencipta.
Namun marilah kita jujur. Banjir di Medan sesungguhnya bukan cerita baru. Ia datang berulang seperti musim, bahkan ketika anggaran penanganan digelontorkan semakin besar dari tahun ke tahun. Setiap kali hujan turun dengan intensitas sedikit di atas normal, warga kota bertanya bukan “apakah akan banjir?”, tetapi “berapa tinggi banjirnya nanti?”
Yang lebih memilukan, pekan ini bukan hanya Medan yang terpuruk. Tapanuli Tengah, Sibolga, Karo, Deliserdang, Langkat, dan beberapa wilayah lain di Sumatera Utara turut tersapu banjir. Ini bukan lagi sekadar persoalan drainase kota yang dangkal atau tersumbat. Ada persoalan lebih besar yang terjadi jauh di hulu.
Bukti itu terbentang telanjang: gelondongan kayu terbawa arus banjir bandang. Seolah mengirim pesan yang tak bisa dibantah, bahwa aktivitas ilegal logging masih berlangsung di perbukitan yang seharusnya menjadi benteng alami penahan air. Gunung-gunung itu, yang dulu hijau dan kokoh, perlahan gundul. Dan ketika akar-akar tak lagi memegang tanah, hujan hanyalah pemicu dari bencana yang dirajut manusia sendiri.
Yang lebih menyayat, aktivitas itu terjadi sementara aparat hanya berdiri sebagai penonton, atau entah sibuk dengan urusan lain. Penegakan hukum terhadap perusak lingkungan berjalan lambat, bahkan sering tak terdengar. Pada akhirnya, yang membayar harga adalah masyarakat di dataran rendah. Rumah terendam, akses terputus, penghidupan terganggu bakan nyawa ikut tersapu longsor dan derasnya air.
Banjir ini harus menjadi pengingat keras bahwa kota tidak akan pernah benar-benar aman bila hulu tetap rusak. Tak ada kanal, tanggul, atau drainase yang cukup kuat menahan air dari gunung yang telah kehilangan pepohonannya.
Dan bagi kami di redaksi Mimbar Umum, kejadian ini juga menjadi cermin bahwa kerja jurnalistik pun sangat rentan ketika sistem kota runtuh. Namun kami tetap berdiri, tetap bekerja, dan tetap berkomitmen menyajikan suara publik.
Kami berharap pemerintah berhenti sekadar bereaksi, dan mulai bertindak secara strategis dari hulu hingga hilir. Banjir bukan hanya masalah air yang meluap. Ini adalah soal tata kelola lingkungan, konsistensi pengawasan, dan keberanian menindak.
Semoga banjir ini menjadi terakhir yang seburuk ini. Tapi, sebagaimana pengalaman bertahun-tahun, harapan itu hanya akan menjadi kenyataan bila ada keberpihakan nyata pada alam dan masyarakat.
Dan untuk para pembaca yang tetap setia menantikan kehadiran kami, izinkan kami menundukkan kepala dan berkata, kami kembali, dengan tekad lebih kuat untuk mengawal suara Anda.
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform e-paper https:/www.myedisi.com/mimbarumum dengan judul: Ketika Banjir Memutus Urat Nadi Kota
