mimbarumum.co.id – Baru saja legislatif dan TAPD melakukan rapat di hotel luar daerah, jargon Pro Perubahan kembali diuji dengan keberangkatan Kepala Desa se Kabupaten Samosir ke Bali.
Sejak kepemimpinan Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom yang menggabungkan Pro Perubahan, berbagai kebijakan pemerintah menuai pro-kontra.
Kali ini, para Kepala Desa plesiran ke Bali dengan dalih Bimtek peningkatan sumber daya pertanian dan kepariwisataan selama 5 hari.
Tak pernahkah para pejabat tertinggi di tingkat desa itu, memikirkan nasib warganya yang diterpa pandemi Covid-19? Bagaimana dengan pejabat daerah di Kabupaten Samosir membiarkan situasi ini terjadi?
Padahal program yang menyentuh masyarakat sekarang ini adalah upaya pemulihan ekonomi rakyat. Bahkan di tingkat nasional sedang digalakkan program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Gunakan Dana Desa
Kepala Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa (PPAMD) Kabupaten Samosir, Amon Sormin, kepada mimbarumum.co.id, Minggu (21/11/2021) mengatakan, bahwa saat ini ada 40 kepala desa berangkat ke Bali.
“Program ini sudah ditampung di APBD Desa masing-masing, jadi secara regulasi tidak ada aturan yang bisa melarang mereka,” sebutnya.
Ia menambahkan, sumber dana keberangkatan Kepala Desa ke Bali, berasal dari Dana Desa. “Mereka memprogramkan untuk diterapkan di desanya sebagai peningkatan sumber daya,” ujar Amon.
Menurutnya, ada 2 sektor yang menjadi program para Kepala Desa ke Bali. “Sektor pariwisata dan pertanian, termasuk pengelolaan BUMDES,” bebernya.
Kesimpulannya, kata dia, para Kepala Desa yang berangkat ke Bali merupakan inisiatif Pemerintahan Desa sesuai APBD Desa.
Asisten Pemerintahan : Benar, Kades ke Bali
Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Samosir, Mangihut Sinaga, ketika dikonfirmasi juga mengaku bahwa para Kepala Desa sedang “jalan jalan” ke Bali.
“Benar para Kepala Desa sedang ke Bali, tapi secara teknis saya tidak tahu, karena yang menandatangani SPT mereka adalah Camat masing masing,” sebut Mangihut.
Ia menambahkan, yang berangkat sekarang ini kemungkinan kloter pertama. “Tapi secara teknis ke Dinas PPAMD saja ditanya,” ujarnya mengelak.
Untuk diketahui, Pemkab Samosir sejak pandemi Covid-19 berjibaku menanggulangi penyebaran virus yang melanda dunia.
Berulang kali melakukan refocusing anggaran, hanya untuk menangkal penyebaran Covid-19 dan menanggulangi dampaknya secara ekonomi.
Apa Urgensinya ke Bali?
Pegiat antikorupsi, Dian Pangihutan Sinaga mengatakan, di saat masyarakat Desa dilanda terpaan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 dan Pemkab Samosir menggaungkan Pro Perubahan, tapi para Kepala Desa ke Bali menggunakan uang rakyat.
“Apakah urgensi program “jalan jalan ke Bali” ini memiliki dampak yang luar biasa dan dianggap signifikan bagi kemakmuran rakyat di desa?” sebutnya serius.
Selanjutnya dia menambahkan, tentu jawabannya ada di benak para kepala desa, yang meninggalkan rakyatnya sedang dalam masa kesulitan ekonomi.
“Masyarakat di desa harus lebih kritis, karena mereka menggunakan uang rakyat,” tegas Dian.
Reporter: Robin Nainggolan
