Setiap orang tua tentu ingin anaknya tumbuh menjadi manusia yang jujur, bertanggung jawab, dan taat pada kebenaran. Kita mengajarkan mereka agar tidak berbohong, tidak mengambil hak orang lain, dan berani mengakui kesalahan. Namun, ada pertanyaan yang patut kita ajukan kepada diri sendiri, apakah perilaku kita sebagai orang dewasa sudah sejalan dengan nasihat yang kita berikan?
Sesungguhnya, anak-anak itu tidak hanya belajar dari ucapan kita. Mereka juga belajar dari apa yang disaksikannya setiap hari.
Pertanyaan ini terasa semakin penting ketika kita melihat bagaimana kekuasaan diposisikan. Publik kini mengikuti perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret seorang mantan Kapolri dan sejumlah perwira tinggi Polri. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik juga menyatakan masih mendalami dugaan lain, termasuk kemungkinan adanya unsur makar.
Terlepas dari bagaimana perkara ini kelak berakhir, ada pertanyaan yang jauh lebih besar. Jika benar kewenangan negara pernah digunakan untuk kepentingan politik atau perebutan kekuasaan, nilai apa yang sebenarnya sedang dipertontonkan kepada masyarakat?
Kita pernah menyaksikan kontroversi mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode. Sementara konstitusi sendiri telah membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden tak lebih dari dua periode.
Kita juga menyaksikan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi calon di bawah usia 40 tahun sehingga bisa ikut kontestasi. Yang selanjutnya Anwar Usman selaku Ketua MK saat itu diperiksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan melanggar sejumlah prinsip etik sehingga diberhentikan dari jabatan Ketua MK.
Belakangan, persoalan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik. Dalam putusannya pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA.
Mahkamah Agung kemudian, melalui putusan kasasi pada 30 Oktober 2026, menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan sebagai dokumen persyaratan tersebut tidak sah.
Perkembangan tersebut memunculkan desakan dari sejumlah pihak agar Gibran mengundurkan diri atau diproses melalui mekanisme konstitusional. Ini bukan lagi sekadar soal dokumen pendidikan. Ini menyangkut kepercayaan publik, tanggung jawab moral, dan kepatutan seorang pejabat negara. Jika persyaratan yang menjadi dasar pencalonan telah dipersoalkan melalui putusan lembaga peradilan, bukankah hal itu patut menjadi bahan refleksi serius bagi yang bersangkutan?
Mengundurkan diri tentu berbeda dengan diberhentikan melalui proses politik dan konstitusional. Namun, dalam keadaan ketika legitimasi jabatan dipertanyakan secara serius, kesediaan mengambil tanggung jawab secara sukarela dapat dibaca sebagai sikap yang menghargai etika dan kepercayaan publik. Jabatan memang memiliki dasar formal, tetapi kepercayaan masyarakat tidak cukup dijawab hanya dengan bertahan pada kedudukan.
Peristiwa-peristiwa itu mengingatkan kita bahwa jabatan dan kekuasaan selalu membutuhkan batas. Aturan boleh diuji melalui mekanisme konstitusional, tetapi kepatutan, independensi, dan etika tidak boleh ditinggalkan begitu saja demi kepentingan politik.
Kini, perkara dugaan penyadapan menghadirkan pertanyaan baru. Jika penyidikan kelak membuktikan adanya upaya menggunakan perangkat negara untuk kepentingan perebutan kekuasaan, apakah mereka yang terlibat masih dapat dengan bangga menceritakan cara tersebut kepada anak cucunya?
Apakah sebuah jabatan begitu berharga sehingga hukum, etika, dan kepatutan dapat dikesampingkan? Apakah keberhasilan meraih atau mempertahankan kekuasaan lebih penting daripada cara yang ditempuh?
Anak-anak mungkin belum memahami rumitnya hukum dan politik. Namun, mereka dapat melihat bagaimana orang dewasa memperlakukan kebenaran. Mereka bisa melihat siapa yang berani bertanggung jawab dan siapa yang selalu mencari pembenaran. Mereka juga belajar apakah kekuasaan digunakan untuk melayani atau justru menjadi alat memenuhi ambisi.
Kita tidak bisa menuntut generasi muda menghormati hukum jika mereka menyaksikan aturan hanya diperlakukan sebagai penghalang yang bisa dicari celahnya. Kita tidak bisa mengajarkan kejujuran jika orang dewasa justru mempertontonkan cara menghindarinya.
Warisan kepada anak cucu bukan hanya rumah, harta, atau kedudukan. Ada nilai yang ikut diwariskan melalui kebiasaan dan keteladanan. Kejujuran tumbuh ketika dipraktikkan. Integritas terlihat ketika seseorang bersedia membatasi dirinya, bahkan saat memiliki kesempatan untuk berbuat sebaliknya.
Sebab, pada akhirnya, anak cucu tidak hanya akan mengingat jabatan yang pernah kita duduki. Mereka juga akan mengingat bagaimana kita menggunakan kekuasaan itu.
Jangan sampai kita mewariskan jabatan dan nama besar, tetapi meninggalkan teladan bahwa demi kekuasaan, hukum dan nurani boleh dikorbankan.
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform digital e-paper https://www.myedisi.com/mimbarumum