mimbarumum.co.id – Kabupaten Deli Serdang kembali menjadi sorotan nasional. Daerah yang nyaris setiap tahun berhadapan dengan banjir dan longsor ini dinilai mampu keluar cepat dari status tanggap darurat bencana, sebuah capaian yang kini mendapat perhatian serius Komisi VIII DPR RI.
Dalam kunjungan kerja spesifik, Jumat (30/1/2026), Komisi VIII DPR RI menyoroti langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang yang hanya membutuhkan waktu 14 hari untuk mengakhiri masa tanggap darurat pascabencana banjir dan longsor akhir November 2024. Padahal, bencana tersebut berdampak luas pada 19 dari 22 kecamatan dengan lebih dari 331 ribu jiwa terdampak.
Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, memaparkan bahwa kecepatan tersebut tidak lepas dari pengerahan lintas sektor sejak hari pertama bencana. Evakuasi, pengungsian, hingga distribusi bantuan dilakukan secara paralel, termasuk pengaktifan layanan darurat 112 untuk menampung laporan warga selama masa krisis.
“Begitu status darurat berakhir, fokus langsung kami alihkan ke fase pemulihan. Infrastruktur vital seperti Jembatan Bailey di Hamparan Perak sudah selesai dan kembali difungsikan,” ujar Bupati di hadapan rombongan DPR RI.
Namun, di balik apresiasi itu, Komisi VIII DPR RI justru menyoroti satu hal krusial: apakah kecepatan respons tersebut sudah diikuti dengan penguatan sistem kebencanaan jangka panjang.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa Deli Serdang menjadi contoh penting dalam evaluasi nasional penanganan bencana. Ia meminta pemerintah daerah menyampaikan secara terbuka berbagai hambatan selama masa tanggap darurat, agar DPR tidak keliru dalam merumuskan perubahan regulasi kebencanaan.
“Respons cepat itu penting, tapi yang lebih penting adalah pelajaran dari lapangan. Kami ingin tahu apa yang masih menjadi kendala,” katanya.
Isu kelembagaan pun mengemuka. Komisi VIII membuka wacana pembentukan kementerian khusus penanggulangan bencana agar penanganan tidak lagi terfragmentasi. Masukan dari daerah rawan seperti Deli Serdang dinilai krusial untuk memastikan kebijakan pusat benar-benar relevan dengan kondisi lapangan.
Sementara itu, Kepala BPBD Deli Serdang, Mukti Ali Harahap, menekankan peran relawan dan masyarakat sebagai faktor kunci percepatan pemulihan. Dukungan lintas elemen dinilai mempercepat distribusi bantuan dan pemulihan sosial pascabencana.
Anggota Komisi VIII DPR RI, M Husni, menambahkan bahwa kerugian akibat bencana di Indonesia yang mencapai Rp20–30 triliun per tahun seharusnya menjadi alarm untuk memperkuat pencegahan, bukan sekadar respons darurat.
Sorotan lebih tajam disampaikan H Ashari Tambunan, mantan Bupati Deli Serdang. Ia mengingatkan bahwa daerah ini menghadapi bencana berulang, mulai dari longsor di jalur Berastagi hingga abrasi di Pantai Labu.
“Penanganan darurat memang penting, tapi akar masalah harus diselesaikan. Kalau tidak, kita hanya akan mengulang siklus yang sama setiap tahun,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah pusat menyalurkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial senilai Rp463 juta serta dukungan logistik dan peralatan penanganan bencana senilai Rp461 juta. Bantuan itu diharapkan memperkuat fase pemulihan sekaligus kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya.
Kunjungan ini menandai satu pesan penting: kecepatan penanganan bencana diapresiasi, tetapi keberlanjutan dan pencegahan kini menjadi ujian berikutnya bagi Deli Serdang.
Reporter: Ngatirin/rel
