Jalan Pasar 5 Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan pernah menjadi urat nadi ekonomi kecil. Di sana, ada rumah-rumah penduduk. Ada kios makanan. Ada toko kelontong. Lalu lintas hidup di antara mereka. Tapi semua itu perlahan mati oleh bau. Oleh air hitam. Oleh lumpur yang tidak pernah mengering.
Parit-parit di sisi jalan itu tak lagi menjadi saluran air. Ia berubah jadi comberan permanen. Genangannya tak pernah surut, bahkan di musim kemarau. Bau busuk menyergap siapa saja yang lewat. Pengendara motor terpercik air hitam. Pejalan kaki harus mengatur napas agar tidak muntah.
Ini bukan sekadar gangguan estetika. Ini penderitaan harian. Mereka yang tinggal di sekitar harus pasrah hidup di tengah kubangan. Halaman rumah tak pernah kering. Anak-anak tidak bisa bermain. Jualan makanan pun lesu. Siapa yang mau jajan di tengah aroma comberan?
Ironinya, banjir tetap datang. Meski hujan cuma sebentar. Padahal, sungai hanya beberapa ratus meter dari situ. Tapi air tak pernah sampai ke sungai. Ia mengendap di jalan. Ia merayap masuk ke rumah. Ia menciptakan kolam kumuh di depan sekolah, masjid, dan warung kopi.
Penyebabnya jelas. Drainase rusak. Saluran tertimbun tanah dan sampah. Bahkan ada yang ditimbun permanen demi proyek pengembang. Truk boleh lewat, tapi air tak punya jalur keluar. Di Jalan Beringin persis Simpang Jodoh Pasar 7 tepatnya di depan sebuah sekoilah SD Negeri, kondisinya sama. Comberan menganga. Air hitam menggenang.
Bukan hanya di sana. Di Pasar 3, Jalan Datuk Kabu, drainase penuh sampah rumah tangga. Padahal, parit di sana cukup besar seperti anak sungai. Namun kondisinya penuh sampah dan sedimen lumpur dan pasir. Di Lau Dendang, Jalan Pertahanan, warga mengeluh karena parit tak mampu menampung hujan. Di Sei Rotan, saluran dikorek asal-asalan. Tidak ada pemetaan. Tidak ada pemeliharaan. Tak ada keterpaduan antarsistem.
Yang terjadi adalah pembiaran. Tahun demi tahun. Aduan demi aduan. Tapi semua tenggelam bersama lumpur. Tidak ada langkah korektif. Tidak ada audit anggaran. Tidak ada evaluasi teknis. Yang ada hanya janji, papan proyek, dan pelaksana lapangan yang seperti anak ayam kehilangan induk.
Padahal ini persoalan dasar. Drainase adalah fondasi peradaban. Jika air tak bisa mengalir, maka kota pun lumpuh. Jika air bau berseliweran di depan rumah, maka kehidupan berhenti. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan tidak sehat. Ibu-ibu masak dalam bau. Bapak-bapak berangkat kerja dengan motor berlumur lumpur.
Dan yang lebih menyakitkan, ini terjadi di tanah Melayu yang kaya sungai. Tapi kita seperti hidup di kota mati. Kota tanpa parit. Kota tanpa sistem. Kota yang membiarkan rakyatnya dikepung lumpur.
Solusinya tidak cukup dengan excavator musiman. Kita butuh normalisasi menyeluruh. Kita butuh perencanaan ulang sistem drainase Deliserdang, dimulai dari desa-desa padat seperti Tembung dan sekitarnya. Kita butuh audit terhadap proyek-proyek mangkrak. Kita butuh keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan. Dan yang paling penting, kita butuh pemimpin yang tahu bahwa drainase bukan urusan sepele.
Islam telah lama mengajarkan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Bahwa pemerintah adalah pelayan rakyat. Bahwa kepemimpinan itu amanah, bukan pencitraan. Jika air kotor saja tidak bisa ditangani, lalu untuk apa kita punya pemerintah?
Jangan tunggu rakyat sakit baru turun tangan. Jangan tunggu sungai meluap baru cari alasan. Jangan tunggu anak-anak jatuh karena selokan terbuka baru buat berita. Negeri ini tidak boleh terus berdiri di atas comberan. Ia harus dibersihkan. Sekarang.
Tulisan ini telah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform digital https://www.myedisi.com/mimbarumum
