Jumat, Maret 29, 2024

Jalan Layang Medan-Berastagi Gagal, Pejabat Sumut tak Kompak

Baca Juga

mimbarumum.co.id – Pejabat di Sumatera Utara dinilai tidak kompak dalam memperjuangkan program pembangunan untuk daerahnya. Hal itu disebabkan para pejabat daerah lebih mengedepankan ego sektoral dan parsialnya masing-masing.

“Saya terkadang sedih jika melihat begitu cepatnya program pembangunan di Sulawesi, Nusa Tenggara dan Jawa, yang begitu cepa diberikan pemerintah. Kita lihat saja jalan yang ada disana. Kondisinya sangat bagus, lebar dan mulus, sementara kita lihat saja kondisi jalan kita sendiri (Sumut) sangat jauh berbeda dengan mereka,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Anton Sihombing saat menerima kunjungan konsultasi Komisi D DPRD Sumut di gedung DPR RI di Jakarta, kemarin.

Kunjungan Komisi D DPRD Sumut dipimpin Ketua dan Sekretaris, Sutrisno Pangaribuan dan Burhanuddin Siregar didampingi anggota M.Hidayat, Darwin Lubis, Leonard S.Samosir, Novita Sari, Syamsuddin Saragih, Herman Sembiring dan Yantoni Purba.
Sedangkan Anton Sihombing pada kesempatan itu didampingi Anggota Komisi V DPR RÄ° Fraksi Partai NasDem, Sahat Silaban.

Anton mengaku, tidak kompaknya para pejabat di Sumut dalam memperjuangkan program pembangunan bisa dilihat minimnya para pejabat di daerah yang mau berkonsultasi dengan pihak DPR RI.

“Bayangkan saat kita undang seperti gubernurnya untuk membahas pembangunan di Sumut, tapi gubernurnya tidak datang begitu juga kepala daerah lainnya. Sementara jika kita lihat provinsi lain, baik di Sulawesi, Nusa Tenggara hingga Jawa Timur mereka selalu aktif dan kompak membahas apa yang akan mereka perjuangkan untuk pembangunan daerahnya,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Untuk itu, lanjut Anton, dia sangat sangat berharap kedepannya agar kompak dalam memperjuangkan pembangunan di daerah kita. “Apa yang saya sampaikan ini merupakan dari lubuk hati saya yang terdalam. Apa gunanya kita sebagai anggota DPR maupun pejabat, jika kita tidak bisa memperjuangkan daerah kita sendiri,” katanya.

Kunjungan Komisi D DPRD Sumut ke DPR RÄ° mendesak pemerintah pusat agar mengucurkan anggaran pembangunan jalan layang Medan – Berastagi. Sebab, jalur transportasi Medan-Berastagi tersebut saat ini kondisi sangat tidak memungkinkan sebagai jalur transportasi.

Sutrisno mengaku selain ke Komisi V DPR RÄ°, Komisi D sebelumnya telah menemui pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Namun Komisi D DPRD Sumut pada pertemuan itu kecewa terhadap keputusan Kementerian PUPR yang terkesan menggagalkan rencana pembangunan 2 jembatan layang di dua titik jalur Medan – Berastagi yang sudah dijanjikan instansi tersebut direalisasikan pada 2020, untuk mengatasi kemacetan di jalur yang sangat padat arus lalu-lintas itu.

“Setelah kita bertemu dengan Kementerian PUPR, diperoleh informasi, bahwa rencana pembanguban 2 jembatan layang tersebut gagal direalisasikan di tahun 2020. Padahal sebelumnya sudah dijanjikan pihak Kementerian PUPR akan dibangun. Kita sangat kecewa terhadap keputusan tersebut,” ujar Sutrisno.

Sementara itu, Yantoni Purba melihat masih kentalnya permainan politik anggaran pembangunan terhadap daerah, sehingga kerap terjadi kegagalan yang ujungnya sangat mengecewakan masyarakat, karena problem kemacetan tetap tidak ada soluasinya.

“Kami sudah puluhan kali ke Jakarta untuk menuntut pembangunan jalan tol atau jembatan layang ini. Dari kriteria juga sudah terpenuhi, karena jalan tol maupun jembatan layang digunakan untuk mengatasi kemacetan, jalur angkutan bahan pokok, sayur-mayur, jalur evakuasi pengungsi erupsi Sinabung maupun jalur mendukung Kawasan Strategis Nasional (KSN),” ujar Yantoni. (mal)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img
Berita Terbaru

Berkah Ramadhan, Bakopam Salurkan Bantuan dari Yayasan Metta Jaya Bodhicitta untuk Anak Yatim dan Kaum Dhuafa 

mimbarumum.co.id - Badan Koordinasi Pemuda Muslim (BAKOPAM) Sumut kembali melaksanakan kegiatan sosial yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya di bulan...

Baca Artikel lainya