Waketum PBB Ali Amran Tanjung Sebut Kebijakan Zalim dan Serakah Jadi Biang Banjir Sumatera

Berita Terkait

mimbarumum.co.id – Wakil Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Dr. Ali Amran Tanjung, S.H., M.Hum, melontarkan kritik keras terhadap pemerintah menyusul bencana banjir dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ia menilai tragedi yang menewaskan 908 orang dan membuat 410 lainnya hilang itu bukan sekadar musibah alam, melainkan buah dari kebijakan yang zalim dan serakah.

“Tragedi ini bukanlah takdir. Ini hasil kebijakan yang serakah dan zalim,” tegas Ali Amran dalam keterangannya.

Ia menuding ada pembiaran dan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perusakan hutan, eksploitasi kawasan lindung, serta tata kelola ruang yang berantakan sehingga daerah-daerah di sepanjang Bukit Barisan semakin rawan bencana.

Menurutnya lagi, pemerintah tidak bisa lagi bersembunyi di balik narasi cuaca ekstrem.

“Rakyat meninggal bukan karena hujan, tetapi karena rusaknya tatanan alam akibat kebijakan yang mengutamakan kepentingan kelompok tertentu, bukan keselamatan rakyat.

Audit Kebijakan dan Penegakan Hukum

Lebih jauh, Ali Imran menuntut pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap izin-izin perusahaan yang beroperasi di sekitar hulu sungai.

Dia juga meminta agar kebijakan pembukaan lahan skala besar dievaluasi dan menindak tegas pelaku perambahan kawasan hutan serta meninjau ulang proyek-proyek yang terbukti mengabaikan daya dukung lingkungan.

Menurutnya, tanpa pembenahan kebijakan, Sumatera akan terus berada dalam siklus bencana.

“Kami menuntut keadilan dan kebenaran bagi para korban. Penegakan hukum harus menyasar siapa pun yang merusak hutan dan memberi izin tanpa kajian lingkungan yang benar,” katanya.

Pemulihan Tak Cukup Sekadar Bantuan Darurat

Ali Amran juga mendesak pemerintah menjalankan pemulihan yang menyeluruh, tidak berhenti pada bantuan sembako dan evakuasi.

“Pemulihan lahan pertanian harus dipercepat. Rakyat kehilangan sawah, ladang, dan ternak. Ini sumber hidup mereka. Pemerintah wajib memulihkan itu semua sebelum menyebut keadaan sudah normal,” kata Ali.

Ia mengingatkan bahwa penderitaan masyarakat akan berlanjut bila kerusakan ekologis tidak diatasi secara struktural.
Sebagai penutup, Ali Amran menekankan bahwa bencana besar ini seharusnya menjadi alarm nasional.

“Negara tidak boleh kalah dari keserakahan. Pemerintah harus berdiri bersama rakyat, bukan bersama yang merusak alam,” katanya.

Reporter: Ngatirin

Tinggalkan Balasan

spot_img

Berita Pilihan

Sengketa Gudang Intan Bukan Lagi Sekadar Tarif Maintenance, Dasar Kewenangan Pengelola Dipertanyakan

mimbarumum.co.id — Sengketa biaya maintenance di Komplek Pergudangan Gudang Intan, Medan Estate, belum menemukan titik temu setelah dua kali...