mimbarumum.co.id – Sekira 500-an Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara meminta Plt Kadisdiksu Lasro Marbun agar segera mencairkan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) sejak Januari hingga Mei 2022 (selama 5 bulan).Â
Selain itu, sekira 120 orang tenaga honor juga belum menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dari Plt Kadisdiksu Lasro Marbun.
Sesuai data jumlah ratusan yang belum menerima TTP itu termasuk ASN yang bertugas di 18 Cabang Dinas Pendidikan se Sumut, 726 SMA/SMK Negeri, SLB Negeri dan yang berada di Kantor Disdiksu Jalan T Cikdi Tiro Medan.
“Kami mengeluh Pak Lasro enggan mencairkan TTP ASN Disdiksu tanpa alasan jelas dan terkesan tak peduli karena menunda-nunda hak-hak kami,” ungkap salah seorang ASN Disdiksu yang tak bersedia menyebutkan identitasnya kepada Mimbar Umum, Jumat (27/5/2022).
Wanita berjilbab itu kecewa, karena hanya Dinas Pendidikan Provinsi dan jajarannya yang belum dapat TTP selama 5 bulan ini. Sedangkan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprovsu sudah ada yang dibayarkan 2 sampai 3 bulan.
Ia juga mengkritisi atasannya itu sejak menjabat Plt Kadisdiksu Lasro Marbun hanya ‘pintar marah’ tanpa ada program kerja nyata membangun pendidikan Sumut Bermartabat.
Lasro sering datang ke sekolah hanya untuk menakuti-nakuti Plt Kepala Sekolah SMAN dan SMKN mengancam copot jabatan jika tak mampu bekerja dengan baik.
Dia juga mengancam tenaga honorer yang bertugas di jajaran Disdiksu diberhentikan jika tak disiplin.
Oleh karenanya, para ASN Disdiksu meminta Gubsu Edy Rahmayadi untuk melantik Kadisdiksu definitif, sehingga bisa konsentrasi melakukan pembinaan selaku Kepala Inspektorat Sumut.
Sementara itu Plt Kadisdiksu Lasro Marbun saat dikonfirmasi mengatakan akan secepatnya mencairkan dana TTP Disdiksu itu. “Ya, pasti segera akan kita proses untuk dicairkan uang TTP itu,” tegas Lasro seraya akan berkoordinasi dengan bawahannya untuk menyikapi keterlambatan pencairan TTP ASN Disdiksu.
“Saya juga sudah jenuh selaku Plt Kadisdiksu harusnya cukup 3 bulan saja, mengingat tugas di Inspektorat Sumut amat berat, menyita pikiran dan tenaga. Saya harus mengawasi, memanggil dan melaporkan ke aparat penegak hukum jika terdapat penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan OPD di jajaran Pemprovsu,” jelasnya.
Reporter : M Nasir
