mimbarumum.co.id – Kuasa hukum Rahmadi, Suhandri Umar Tarigan menyebutkan, oknum Unit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut ‘pengecut’.
Sebab, oknum Unit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut menuding, lalu menangkap dan menjadikan Rahmadi, warga Kota Tanjungbalai sebagai tersangka atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 10 gram tidak menghadiri sidang Prapradilan yang dimohonkan Suhandri Umar Tarigan selaku kuasa hukum.
Penegasan tersebut disampaikan Suhandri Umar Tarigan selaku kuasa hukum Rahmadi, warga Kota Tanjungbalai yang penangkapannya dipimpin oleh Kanit 1, Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut Kompol Dedy Kurniawan.
“Pertama, Saya ingin menjelaskan bahwa pada tanggal 20 Maret 2025, kami dari tim kuasa hukum Rahmadi telah mendaftarkan Prapradilan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan terhadap Penyidik unit 1 subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut atas penangkapan dan penetapan status tersangka klien kami Rahmadi,” tegas Suhandri Umar Tarigan menjawab sejumlah wartawan, Sabtu, (12/4/2025).
Kemudian, Suhandri Umar menjelaskan, pada tanggal 27 Maret 2025, panggilan untuk sidang pertama telah dilayangkan oleh PN Medan ke pihaknya selaku kuasa hukum pemohon Prapid dan kepada penyidik Ditresnarkoba Polda Sumut.
“Namun, Saya menilai oknum Unit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut pengecut karena tidak menghadiri sidang Prapid pada 27 Maret 2025 lalu. Persidangan tersebut hanya dihadiri oleh kami dari tim kuasa hukum pemohon Prapid saja,” jelas Tarigan.
Karena oknum Unit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba maupun perwakilannya dari Bidkum Polda Sumut pengecut karena tidak menghadiri sidang Prapid tanpa alasan yang jelas, maka Hakim menunda persidangan sampai 14 April 2025 mendatang.
Oleh sebab itu, kami dari tim kuasa hukum Rahmadi berharap agar pihak Unit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut/Bidkum datang secara gentle man pada tanggal 14 April 2025 di ruang sidang PN Medan.
“Karena, kalo berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Artinya, harus berani diuji di sidang Prapid terkait proses penangkapan dan penetapan status tersangka dari klien kami Rahmadi. Kalo pihak penyidik/Bidkum sampai tidak hadir juga pada persidangan kedua tanggal 14 April 2025 ini, berarti mereka kami anggap pengecut,” tutur Tarigan.
Kendati demikian, Suhandri Umar Tarigan menyatakan pihaknya memaklumi dan tidak mempermasalahkan hal itu.
Namun, ia menegaskan bahwa pengajuan praperadilan ini didasarkan pada dugaan adanya ketidak sesuaian prosedur dalam penangkapan kliennya.
“Yang penting kita sudah mengajukan Prapid atas ketidaksesuaian prosedur terkait penangkapan terhadap klien kita. Di mana dalam proses penangkapan terjadi pemukulan. Terjadi tindakan-tindakan di luar Standar Operasi Prosedur (SOP). Ketika dilakukan penangkapan, penggeledahan, penunjukan barang bukti, tidak melibatkan aparat-aparat pemerintahan setempat,” imbuhnya.
Selain itu, selaku kuasa hukum Rahmadi, Suhandri Umar Tarigan juga menyoroti kesulitan pihaknya dalam memperoleh salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kliennya dari Ditresnarkoba Polda Sumut.
Meski belakangan, BAP diperolah setelah pihaknya melaporkan ketidakprofesionalan penyidik Ditresnarkoba Poda Sumut ke Divisi Propam dan diterima melalui pos.
“Kuat dugaan adanya indikasi kriminalisasi terhadap klien kami Rahmadi yang dituding dan ditangkap secara tidak manusiawi atas kepemilikan 10 gram narkotika jenis sabu-sabu. Ditambah lagi dengan adanya video viral yang menunjukkan Rahmadi dipukuli serta diinjak saat penangkapan,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Hubungan Masyaraka (Kabid-Humas) Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan yang dikonfirmasi pada hari Jumat, 11 April 2025 menjelaskan, bahwa pengajuan Praperadilan merupakan hak setiap individu untuk meminta pengadilan memeriksa apakah proses penyidikan telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Dan itu sah saja. Kalau untuk ketidak hadiran, itu harus ditanyakan ke yang bersangkutan. Karena untuk institusi Polri diwakili oleh Bid Hukum Polda Sumut,” ujar Kombes Ferry Walintukan.
Sebelumnya, sidang Prapid yang dipimpin oleh hakim tunggal Cipto Hosari Nababan di Ruang Cakra V PN Medan sempat dibuka, namun pihak termohon maupun tim kuasa hukumnya tidak hadir di ruang sidang.
Hakim kemudian mengungkapkan bahwa surat panggilan telah dikirimkan melalui jasa pos pada tanggal 25 Maret 2025 dan menduga keterbatasan waktu pengiriman menjadi penyebab ketidakhadiran tersebut. Sidang akhirnya ditunda hingga Senin, 14 April 2025.
Prapid ini sendiri diajukan oleh Suhandri Umar Tarigan menyusul kriminalisasi dan tudingan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 10 gram terhadap kliennya, Rahmadi, warga Kota Tanjungbalai.
Bahkan, video rekaman kamera pengawas yang menunjukkan Rahmadi disiksa saat ditangkap viral di sejumlah media sosial.
Dalam video yang viral itu, tampak jelas Kanit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut, Kompol Dedy Kurniawan memperlakukan Rahmadi secara tidak manusiawi yakni menginjak-injak dan memukuli.
Namun, seolah membenarkan Tindakan Kompol Dedy Kurniawan dan timnya dari Subdit 3 Ditresnarkoba, Plt Kabid Humas Polda Sumut, sewaktu dijabat Kombes Yudhi Surya Markus Pinem dalam rilisnya menyebutkan bahwa pelaku dalam hal ini Rahmadi melakukan perlawanan dan memprovokasi warga di lokasi penangkapan.
Padahal, berdasarkan pengakuan warga di lokasi kejadian, tidak ada provokasi, apalagi sampai adanya pengerusakan mobil milik polisi.
Oleh karena itu, Rahmadi melalui kuasa hukumnya, Suhandri Umar Tarigan juga melaporkan para penyidik Ditresnarkoba dan Kompol Dedy Kurniawan yang pernah dicopot dari jabatannya karena melakukan pemerasan sewaktu menjadi Wakapolsek Medan Helvetia ini ke Bidang Propam Polda Sumut.
Reporter : Jepri Zebua