mimbarumum.co.id – Penyaluran dana desa dari Kementerian Keuangan ke desa terkendala peraturan bupati/wali kota (Perbup/Perwal), peraturan desa (Perdes) dan surat kuasa bupati ke kepala desa.
Dari 27 kab/kota di Sumut yang mendapatkan dana desa, baru 8 kabupaten menerbitkan.
“Sesuai Peraturan Menteri Desa dan Keuangan, maka setiap daerah harus menerbitkan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa. Kedua, peraturan desa (Perdes) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ketiga, surat kuasa bahwa dana desa itu langsung disalurkan ke desa. Ini yang terhambat,” kata Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumut Aspan Sofian, Kamis (6/2/2020).
Baca Juga : Dana Desa Dikorup, Kades dan Bendahara Disidang
Dijelaskannya, dari 27 kab/kota yang mendapatkan kucuran dana desa pada tahun 2020 ini, baru 8 kabupaten yang sudah menerbitkan Perbup.
“Sampai kemarin sore yang baru menerbitkan, Tapteng, Tobasa Nias Selatan, Simalungun, Asahan, Padanglawas, Samosir dan Tapanuli Utara. Kabupaten ini baru menerbitkan Perbup/Perwal. Inipun belum semua tuntas. Misalnya, jika di Kabupaten ada 100 desa, yang terbit baru 75 Perdes. Tapi yang sudah benar-benar ada sampai surat kuasanya baru Tapteng,” imbuhnya.
Baca Juga : Dana Desa Untuk Samosir Meningkat
Untuk itu, dia meminta para kepala daerah mempercepat penerbitan Perbup. “Kita sudah menyampaikan imbauan kepada mereka dengan menyurati kepala daerah agar mempecepat penerbitan Perbup/Perwal, seperti harapan pak gubernur dan pemerintah pusat, yang seharusnya Januari ini sudah bisa digunakan dana desa tersebut, tapi hambatannya diadministrasi ini,” ungkapnya.
Dia juga memastikan semua desa sebanyak 5.417 desa yang mendapatkan dana desa memiliki nomor register dari Kemendagri. (jamal)