Sabtu, Juli 27, 2024

Sekda Provsu : Hilangkan Isu Berurusan di BPKAD Potong Sekian Persen

Baca Juga

Farianda Sinik : Mengapa Pengaspalan Saat Musim Hujan?

mimbarumum.co.idAparatur pada jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara agar tidak melambatkan proses penyerapan anggaran apalagi melakukan pemotongan.

“Jangan lagi ada dibilang berurusan di BPKAD harus potong sekian persen. Itu kampungan. Sekarang zaman sudah berubah, tidak begitu lagi,” kata Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara, H. Afifi Lubis, SH.

Ia menyampaikan itu Selasa (28/12/21) saat memberikan sambutan pada acara Refleksi Akhir Tahun 2021 BPKAD Provinsi Sumatera Utara di Aula Kantor Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan.

Hadir pada acara itu, Ketua BPKAD Dr. Ismael Sinaga, jajaran Direksi Bank Sumut, para Pimpinan BUMD, Ketua PWI Sumut H. Farianda Putra Sinik, Pimpinan BPKAD Kabupaten dan Kota, Akademisi dan sejumlah ASN pada instansi tersebut.

Sebelumnya, Afifi Lubis mengapresiasi kinerja BPKAD Provinsi yang mampu menjalankan fungsinya secara tepat waktu sehingga proses penyerapan anggaran tidak mengalami keterlambatan.

Ubah Pola Kerja

Pada pernyataan berikutnya, pejabat itu mengajak para ASN di lingkungan instansi tersebut agar mengubah pola kerja dengan cara bekerja secara maksimal dan berempati.

“Terutama yang masih muda. Bahwa tingkat persaingan semakin ketat. Tunjukkan bahwa ASN itu mempunyai kemampuan. Berinovasi dan tidak kalah dengan para professional di luar sana,” ucapnya.

Pj. Sekda Provsu juga mendorong agar BPKAD Sumut konsiten mendorong birokrasi yang bersih. Salahsatu cara untuk mencapai itu, katanya, dengan cara membuat sebuah aplikasi pencairan dana sehingga tidak ada kesempatan bertemu langsung dengan pihak tertentu.

Hadirkan Narasumber

Sementara itu, Kepala BPKAD Sumut Dr. Ismael Sinaga dalam penjelasannya menyebutkan sejumlah capaian kinerja pada tahun 2020 ini. Antara lain, keberhasilan instansi yang dipimpinnya mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Acara refleksi itu juga menghadirkan pemateri dari kalangan akademisi, yakni Dr. Fitri Rahmadhana dan Dr. M. Joharis Lubis serta Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik. Sementara dari pihak BPKAD Sumut langsung menghadirkan Dr. Ismael Sinaga.

Farianda

Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik sempat menanyakan perihal kebiasaan yang sering terjadia bahwa pengerjaan-pengerjaan proyek selalu dikerjakan dalam waktu yang tidak tepat.

Ia mencontohkan, pekerjaan pengaspalan jalan justru dilaksanakan pada saat musim penghujan, padahal pengerjaan pengaspalan pada kondisi seperti itu akan mengalami kesulitan.

“Kualitas pekerjaan juga menjadi rendah,” ucap Farianda.

Sementara itu, Dr. Fitri Rahmadhana memaparkan tentang tantangan yang akan dihadapi BPKAD dalam menjalankan fungsinya.

“Tantangan ke depan adalah adaptasi dan teknologi tiu sendiri. Apakah pihak yang terkait mampu menjalankan aplikasi dan teknologi yang ada,” ucapnya.

Akademisi itu menyebutkan faktanya ada sejumlah orang yang menganggap teknologi itu sebuah hambatan atau kesulitan.

Untuk itu, Fitri menyarankan agar BPKAD membuat sebuah aplikasi saja yang mudah dan tidak banyak jenisnya agar orang udah untuk mengaksesnya.

“Buat aplikasi satu gerbang. Aplikasi itu memuat ragam keperluan. Ini supaya pengguna tidak repot mengingat nama aplikasi, username dan password,” sarannya.

Reporter : Ngatirin

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Rutan Kelas I Medan Hadiri Pembukaan Rapat Dilkumjakpol Plus

mimbarumum.co.id - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM Sumatera Utara (Sumut) ikuti...

Baca Artikel lainya