mimbarumum.co.id – Ribuan massa 13 elemen masyarakat 6 kabupaten di Sumut yakni Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Humbahas dan Samosir yang tergabung dalam Formanas (Forum Masyarakat Nasional) unjuk rasa ke DPRD Sumut, Selasa (27/8/2029).
Mereka menuntut lembaga legislatif dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk bersama-sama berjuang merealisasikan pembangunan jalan tol mupun jembatan layang di jalur Medan-Berastagi ke Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) di Jakarta.
Adapun dari 13 elemen masyarakat tersebut, masing-masing Partuha Maujana Simalungun di Medan, Ikatan Mahasiswa Karo, Himapsi (Himpunan Mahasiswa Pemuda Simalungun), Kelompok Pedagang Sayur dan Buah di 50 Pasar di Medan, Mamre GBKP, Trasportasi Angkutan Umum, Pedagang Pasar Tradisional, Himpunan Pedagang Sayur dan Buah Pasar Induk, Forum Gerakan Pemuda dan Masyarakat Karo, Forsase (Forum Seniman Karo Ermediate), Jambur Pergerakan Sienterem dan Forum Masyarakat Samosir di Medan.
Baca Juga : Tol Medan-Berastagi Menemui Jalan Buntu
Dengan menggunakan pakaian adat masing-masing daerah, ke-13 elemen masyarakat ini menyatakan kebulatan tekadnya untuk terus berjuang habis-habisan. Hingga terealisasinya pembangunan jalan tol atau jembatan layang Medan-Berastagi ini, untuk mengindari terjadinya kemacetan yang semakin parah, sehingga sangat merugikan masyarakat.
Menurut tokoh pemuda dan seniman Karo Joy Harlim Sinuhaji, Raja Edward Sebayang, Moses Pinem, kaum rohaniawan dari Mamre GBKP Juliadi Kaban dalam orasinya mengatakan, meningkatnya volume kendaraan yang tidak dibarengi penambahan kualitas jalan, membuat jalur Medan-Berastagi sering mengalami kemacetan panjang yang sangat parah.
Jarak tempuh normalnya hanya 2 jam, tapi dalam kondisi macet, harus ditempuh dalam waktu 5 sampai 8 jam atau bisa bermalam di jalan.
Menanggpi hal itu, Wagirin Arman, Ruben Tarigan, Layari Sinukaban sepakat agar tuntutan pembangunan jalan tol ini tetap digelorakan dan aspirasi yang disampaikan Formanas sejalan dengan keinginan lembaga legislatif di Sumut.
“Tuntutan kalian akan segera kami kirim ke Setneg (Sekretariat Negara) maupun Presiden Jokowi di Jakarta,” tandas Layari Sinukaban.
Wagirin cs juga sepakat, paling lambat awal bulan September, akan digelar rapat dengar pendapat gabungan Komisi A maupun Komisi D dengan Gubernur Sumut maupun 6 kepala daerah serta Wali Kota Medan, karena 80 persen kebutuhan sayur-mayur di Medan berasal dari Karo. (mal)
