mimbarumum.co.id – Penyelenggaraan program pemerintah yang berkualitas dan pelayanan publik bersih, jujur dan transparan harus terhindar dari pungutan liar.
Hal ini disampaikan, Wakil Bupati Samosir Juang Sinaga, Rakerda Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Sumut di Hotel Samosir Cottage Tuktuk, Kecamatan Simanindo, Kamis (5/3/2020).
Rapat kerja dibuka secara resmi oleh Sekretaris Satgas Saber Pungli RI Irjen Pol Widiyanto Poesoko serta dihadiri Ketua UPP Saber Pungli Sumut Kombes Pol Eko Kristianto, SIk, M.Si, Wakil Ketua Pelaksana I UPP Saber Pungli Provinsi Sumut Lasro Marbun, SH, M.Hum, Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi Provsu sekaligus Wakil Ketua Pelaksana II UPP Saber Pungli Provinsi Sumut Didi Suhardi, SH, MH dan pihak terkait lainnya.
Baca Juga : Isu Pungli Lapak, Plt Dirut PD Pasar Segera Panggil Pedagang Kampung Lalang
Dikatakan Juang, bahwa pemerintah telah bergerak cepat dalam memberantas praktek pungutan liar pada pelayanan publik. “Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar,” sebutnya.
Ditegaskannya, pemberantasan pungli merupakan salah satu upaya yang sangat penting dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Ia mengajak seluruh aparatur untuk melakukan langkah konkrit dalam memberantas pungli. “Perlu juga peningkatkan pelayanan publik dengan memangkas memangkas jalur birokrasi yang bertele-tele.
Wabup Juang juga menekankan, agar tidak memandang pungutan liar dengan besar kecilnya nilai. “Tapi pungutan liar ini telah membuat masyarakat kesulitan dalam memperoleh pelayanan,” ujarnya.
Menurutnya, pungli telah melemahkan masyarakat. kita dengan daerah lain yang telah tertib. “Paradigma pelayanan umum yang selama ini memiliki konotasi negatif yaitu ” Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah” harus diubah,” tegas Juang.
Rakerda Unit Pemberantasan Pungutan Liar tingkat Sumatera Utara mengambil tema “Wisata Danau Toba Nyaman tanpa Pungutan Liar”.
Reporter : Robin Nainggolan
Editor : Dody Ferdy
