mimbarumum.co.id – Pemprov Sumut menegaskan isu pemusnahan babi sama sekali tidak benar dan perlu diluruskan. Penegasan Pemprov itu disampaikan Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut Azhar Harahap.
Ia memastikan Pemprov Sumut tidak memiliki rencana untuk melakukan pemusnahan babi se-Sumatera Utara. Dan menurutnya, berita ini harus diluruskan, karena isunya telah sampai kepada masyarakat.
Penegasan ini sekaligus menjawab para pendemo aksi damai yang menolak pemusnahan ternak babi, usai menggelar RDP dengan Komisi B DPRD Sumut , Senin (10/2/2020).
Baca Juga : Massa #SaveBabi Tetapkan ‘102 Hari Kedaulatan Babi’
“Pak Gubernur tidak pernah punya statemen akan memusnahkan ternak babi di Sumut. Kenapa? Karena saya sudah menjelaskan kepada Bapak Gubernur, bahwa UU Kesrawan (kesejahteraan hewan) di Indonesia tidak membenarkan itu,” kata Azhar dalam pertemuan dengan Komisi B DPRD Sumut dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan se-Sumut.
Menurut Azhar, pemusnahan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Bab III Kesehatan Hewan Pasal 83-Pasal 99.
“Oleh karena itu, kami sampaikan agar masyarakat peternak babi jangan resah. Gubernur ataupun Pemprov Sumut tidak akan memusnahkan ternak babi di Sumut. Karena itu merugikan masyarakat, baik secara ekonomi dan budaya,” ujarnya.
Azhar juga menjelaskan mengenai penanganan yang mereka lakukan seiring wabah kolera babi maupun Virus Afrika Swine Fever (ASF) yang membuat puluhan ribuan ekor ternak babi mati ada 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
“Pertama, tidak dibenarkan membuang babi yang mati ke sungai, hutan, ataupun ke tempat-tempat lainnya. Agar segera ditanam, sehingga tidak mencemari lingkungan dan untuk tidak mempercepat penyebaran virus tersebut,” katanya. (zulfikar)