mimbarumum.co.id – Pemerintah akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemilihan umum serentak, mengingat sudah banyaknya korban meninggal dari kalangan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) maupun anggota Polri dan TNI.
“Saya sebagai Mendagri dan atas nama pemerintah sangat prihatin banyaknya musibah, wafatnya, sakitnya anggota KPPS dan anggota Polri serta TNI wafat, karena tanggung jawab yang berat di lapangan,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahyo Kumolo seperti yang dilansir Antara pada Sabtu (27/4/19) di Jakarta.
Musibah itu, katanya menjadi catatan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi. Hal itu rencananya akan dilakukannya setelah selesainya pelaksanaan pileg dan pilpres serentak tahun 2019 ini.
Pelaksanaan pemilu serentak, kata Tjahyo mulai dari persiapan, kampanye hingga hari pemungutan suara, dapat berjalan lancar karena berkat peran dan partisipasi seluruh pihak.
Sedikitnya 285 petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya. Sebanyak 230 di antaranya merupakan petugas KPPS dan 55 lainnya adalah pengawas.
Ratusan orang petugas pemilu tersebut diduga mengalami kelelahan ketika bertugas di hari pemungutan suara, hingga proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) dan kecamatan.
Sementara itu, terkait rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Tjahjo meminta semua pihak untuk menaruh kepercayaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga yang dipercaya independen dalam menyelenggarakan pemilu.
“Kita harus percaya kepada KPU, tugasnya berat, diawasi semua pihak sehingga KPU sebagai lembaga independen bisa mandiri sebagaimana ketentuan undang-undang,” ujar Tjahjo.
Pemilu serentak 2019 disebut sebagai pemilu paling rumit yang pernah
diselenggarakan di Indonesia. Sebab dalam satu hari dilakukan pemungutan suara untuk lima pemilihan, yakni presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota. (ant)