PBB Diminta Menyelidiki Kasus Tewasnya 6 Orang Pengawal HRS

mimbarumum.co.id – Direktur Pusat Studi Pembaharuan Hukum dan Peradilan (Pushpa) Muslim Muis, SH meminta Badan Anti Penyiksaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan penyelidikan di Indonesia terkait kasus tewasnya 6 orang pengawal Habib Rizieq Shihab (HRS).

Hal tersebut diungkapkan Muslim Muis kepada mimbarumum.co.id, Selasa, (15/12/202) mengingat peristiwa pembunuhan di Tol Cikampek pada, Senin (7/12/2020) hingga menewaskan 6 orang laskar From Pembela Islam (FPI) yang melibatkan oknum polisi.

Dikatakan Muslim, yang berhak melakukan penyelidikan adalah Komnas HAM bukan polisi. Anggapnya, tidak mungkin jeruk makan jeruk.

Baca Juga : Terungkap, Dua Pembesuk Diupah Rp50 Ribu oleh Bandar di RTP

“Jika polisi yang menembak, polisi juga yang menyidik tidak mungkin jeruk makan jeruk kan susah, penyelidikannya tidak objektif. Jika perlu Badan Anti Penyiksaan PBB turun ke Indonesia untuk melakukan penyelidikan. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Internasional Anti Penyiksaan sudah menjadi hukum di Indonesia,” kata Muis yang sebelumnya menjabat Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (Wadir LBH) Medan.

Ia berpendapat, polisi tidak boleh tegas-tegas sembarangan, peraturan Kapolri polisi tidak boleh menembak kepala yang boleh menembak kaki.

“Karena tugas polisi itu kan melumpuhkan orang untuk dibawa ke pegadilan bukan dibawa untuk ke kuburan. Ini pelanggaran SOP, pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM berat yang menyebabkan nyawa orang melayang disitu,” imbuhnya.

Muslim praktisi hukum kondang di Kota Medan mengimbau, penegak hukum tidak berpihak kepada penguasa dan jika terjadi kesalahan penangkapan polisi dapat di praperadilan (Prapid), tidak asal melakukan penangkapan dan penahanan.

“Jangan berpihak kepada penguasa yang zolim, penegak hukum harus berpihak kepada hukum. Jika tidak berpihak kepada hukum silakan ganti pakaian menjadi seragam pramuka,” pesannya.

Reporter : Jepri Zebua

Editor      : Dody Ferdy