Beranda blog Halaman 709

Polri Akan Gelar Ops Mantap Brata Amankan Pemilu 2024, Cooling System Jadi Salah Satu Strategi

Jafar Sidik
-
0
Polri Akan Gelar Ops Mantap Brata Amankan Pemilu 2024, Cooling System Jadi Salah Satu Strategi

mimbarumum.co.id – Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata guna mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2024. Operasi ini akan digelar secara serentak mulai dari tingkat Polres hingga Mabes Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, pelaksanaan Operasi Mantap Brata dilakukan pada tahun 2023 hingga 2024. Adapun rencananya dilaksanakan selama 211 hari sesuai dengan tahapan inti Pemilu 2024.

“Operasi tersebut bertujuan untuk melakukan rangkaian pengamanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024,” kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/9/2023).

Sandi menuturkan, ribuan personel kepolisian akan ditempatkan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dalam rangka pengamanan Operasi Mantap Brata. Para personel akan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan selama proses kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan tahapan-tahapan lainnya yang terkait dengan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

“Dalam pelaksanaannya, Operasi Mantap Brata 2023-2024 Polri juga akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan kelancaran dan keamanan Pemilu dan Pilkada serentak 2024,” katanya.

Lebih lanjut, Sandi mengatakan, Operasi Mantap Brata akan terbagi beberapa Satgas yang tergabung dalam operasi, yakni Mabes Polri sebanyak 9 satgas, Satgas Polda sebanyak 7 Satgas dan Satgas Polres sebanyak 6 Satgas. Selain itu, dalam pelaksanaannya, Operasi Mantap Brata 2023-2024 akan melibatkan beberapa satuan kerja (satker) Polri.

“Sebanyak sebelas satuan kerja Polri akan mendukung pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024. Diantarannya, Bareskrim Polri, Baintelkam Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Slog Polri, Divisi humas Polri, Divisi TIK Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Hubinter Polri, Srena Polri dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri,” katanya.

Satgas Mabes Polri terdiri atas Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Capres/Cawapres, Satgas Anti Teror, Satgas TPSLN, Satgas Humas dan Satgas Banops.

Tujuh satgas di tingkat Polda, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Humas, dan Satgas Banops.

Kemudian tingkat Polres ada enam satgas, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Gakkum, Satgas Humas dan Satgas Banops.

“Dalam operasi Mantap Brata seluruh Polda jajaran mempersiapkan dan mengantisipasi segala potensi spektrum ancaman yang terjadi pada setiap tahapan pemilu. Setiap penahapan sudah dianalisis memiliki spektrum ancaman gangguan kamtibmas yang berbeda. Untuk itu, pelibatan kekuatan Polri akan berbeda-beda, demikian pula sarana dan prasaran yang digunakan, jumlahnya juga berbeda,” katanya.

Dari laporan sementara KPU menyebut ada beberapa potensi permasalahan dalam setiap tahapan. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih misalnya, ada pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP, data pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) terdapat di DPT pemilih, pemilih yang (MS) tidak terdapat di DPT, dan kesalahan elemen data dalam DPT.

“Ada potensi permasalahan pada tahapan kampanye, tahapan pencetakan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, potensi permasalahan dalam tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara,” katanya.

Sandi menuturkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu Serentak 2024 dan Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024 pada tiga aspek, yakni dari penyelenggara, peserta pemilu (pemilihan), dan pemilih.

Potensi permasalahan pertama ada pada aspek penyelenggara pemilu. Beberapa masalah meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara, atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi.

“Dengan optimalnya sinergisitas antara Penyelenggara Pemilu yaitu antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) akan menambah kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu yang akan dilaksanakan,” katanya.

Atas hal tersebut, Sandi mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dan segala bentuk potensi konflik harus segera diredam.

TNI dan Polri, kata Sandi, bakal menggandeng berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari penyelenggara pemilu hingga tokoh masyarakat. Bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah dan seluruh elemen masyarakat.

Polri, lanjut Sandi, bahkan sudah mulai memetakan secara rinci dan detail 11 variabel potensi konflik berikut strategi penanganannya antara lain profesionalitas penyelenggaraan pemilu, konflik kepengurusan internal parpol, calon incumbent/petahana, kondisi geografis, potensi konflik paslon, sejarah konflik, karakteristik masyarakat, gangguan kamtibmas, profesional pengamanan, dan isu SARA pasangan calon (paslon).

“Polri juga melakukan cooling system dengan melibatkan seluruh tokoh nasional, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mendukung pemilu yang lancar dan damai. Hal ini demi menjalankan operasi dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas tetap kondusif,” katanya.

Reporter : R/ Jafar Sidik

Fraksi PAN Menyoal Masih Tingginya Pemukiman Kumuh di Medan

Jafar Sidik
-
0
Fraksi PAN Menyoal Masih Tingginya Pemukiman Kumuh di Medan

mimbarumum.co.id – Berkenaan dengan materi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, Fraksi PAN DPRD Kota Medan mencatat beberapa hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Medan.

Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Kota Medan menyoal masih tingginya kawasan kumuh dan pemukiman di ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini. Sebab, sudah beberapa kali kesempatan pergantian atau periodesasi kepemimpinan walikota Medan, namun kawasan kumuh atau pemukiman masih juga belum bisa diatasi secara signifikan.

“Di beberapa kali kesempatan, FPAN DPRD kota Medan menyampaikan bahwa sudah belasan tahun dan beberapa periode kepemimpinan walikota Medan sebelumnya, kawasan atau pemukiman kumuh yang terdapat di 17 kecamatan dan 48 kelurahan di kota Medan tidak kunjung berkurang,” ujar Edi Saputra ST saat membacakan pandangan umum fraksinya atas Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Selasa (12/9/2023) di gedung DPRD kota Medan.

Namun perkembangan terakhir, berdasarkan SK Wali kota Medan Nomor 050 tahun 2022, lokasi kawasan kumuh atau pemukiman kumuh di Kota Medan terdapat di 33 kelurahan yang tersebar di 14 kecamatan. Jumlah ini masih tergolong tinggi.

Fraksi PAN DPRD Medan memandang proses penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman harus dimulai dengan proses yang baik dan penyusunan perencanaan yang matang, yang berbasis rencana tata ruang, termasuk memperhatikan kelayakan lahan yang akan dimanfaatkan sebagai lokasi perumahan dan kawasan permukiman, khususnya untuk lokasi yang berada didaerah rawan bencana.

Dengan demikian, penyelenggaraan perumahan permukiman harus mengutamakan humanisme, dan memperhatikan lingkungan dalam konsep pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, keteraturan dan keindahan tata kota.

“Bagi Fraksi PAN DPRD Medan, kompleksitas persoalan pembangunan perumahan dan permukiman semakin beragam, ditandai antara lain dengan adanya kawasan permukiman kumuh di perkotaan, laju permintaan terhadap lahan perumahan dan permukiman yang semakin meningkat,” ungkap Edi.

Lebih lanjut dikatakannya, faktor lainnya adalah, rendahnya kompetensi sumber daya manusia tentang penyelenggaraan perumahan dan permukiman, lemahnya kapasitas komunitas dalam pengelolaan lingkungan, kurangnya pemahaman stakeholders tentang perumahan dan kawasan permukiman secara komprehensif, serta lemahnya aksi bersama dan/atau integrasi lintas sektor di bidang penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

Reporter : Jafar Sidik

Fraksi PDIP DPRD Medan Pertanyakan Skema Pemko Atasi Kemiskinan Ekstrim

Jafar Sidik
-
0
Fraksi PDIP DPRD Medan Pertanyakan Skema Pemko Atasi Kemiskinan Ekstrim

mimbarumum.co.id – Seiring adanya Ranperda yang akan ditetapkan menjadi Perda tentang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, diharapkan mampu mengatasi kemiskinan ekstrim di Kota Medan. Terkait hal ini, Fraksi PDI P DPRD Medan berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berorientasi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Demikian disampaikan Drs Daniel Pinem yang mewakili Fraksi PDIP dalam pemandangan umumnya terhadap Ranperda Kota Medan tentang penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman dalam rapat paripurna dewan, Selasa (12/9/2023).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua, Rajudin Sagala dan dihadiri para anggota DPRD Medan. Ikut dalam rapat, Sekwan DPRD Medan M Ali Sipahutar betsama Andres Willy Simanjuntak. Sementara dari Pemko Medan dihadiri Wakil Walikota Medan Aulia Alrahman, sekda Kota Medan Wiria Alrahman dan sejumlah pimpinan/perwakilan OPD Pemko Medan.

Disampaikan Daniel Pinem, pihaknya sangat mendukung dan apresiasi atas pengajuan Ranperda. Nantinya, dalam pembahasan dapat melibatkan berbagai pihak guna kesempurnaan Perda nantinya.

Untuk pendalaman isi dan materi dari Ranperda penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, Fraksi PDI P memberikan saran agar nantinya tidak sampai melanggar ketentuan Perda RTRW serta Perda RDTR Kota Medan.

Sedangkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pemanasan global akibat pesatnya pembangunan perumahan, perkantoran, hotel dan super mall dikawasan perkotaan. Daniel Pinem mempertanyakan langkah dan strategi apa yang akan dilakukan Psmko Medan untuk mencegah hal tersebut.

Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan skema apa yang telah dipersiapkan Pemko Medan untuk mengatasi permasalahan terkait masih banyaknya warga Medan yang belum memiliki rumah tinggal layak huni khususnya dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan.

“Apakah Pemko Medan telah memiliki data base jumlah penduduk yang tidak memiliki rumah layak huni hingga saat ini,” tanya Daniel.

Kemudian Daniel Pinem mempertanyakan berapa anggaran yang dialokasikan Pemko untuk biaya penyediaan lahan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi keluarga MBR. Begitu juga soal ketersediaan dan ketercukupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang harus tetap menjadi perhatian serius.

Diketahui, Ranperda Kota Medan tentang penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman terdiri XV BAB dan 62 Pasal.

Reporter : Jafar Sidik

Juara Umum Festival Anak Sholeh Ingatkan Janji Gubernur Sumsel Beri Hadiah Mobil Belum Dipenuhi

Jafar Sidik
-
0
Juara Umum Festival Anak Sholeh Ingatkan Janji Gubernur Sumsel Beri Hadiah Mobil Belum Dipenuhi

mimbarumum.co.id – Juara Umum Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) tahun 2022 DPW BKPRMI Kalimantan Selatan sangat kecewa atas janji Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru.

Janji tersebut yakni akan memberikan mobil operasional kepada Juara Umum FASI tingkat Nasional di Palembang tahun 2022, namun setelah lebih 1 tahun ditunggu oleh guru mengaji dan santri binaan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kalimantan Selatan janji tersebut belum juga ditepati.

Hal ini disampaikan DPW BKPRMI Kalsel usai menghadiri acara milad BKPRMI di jakarta Senin 12 Setember 2023.

“BKPRMI Kalsel berharap bantuan ini mampu mengajak generasi muda Islam untuk terus semangat memakmurkan masjid dan menjadikan masjid tempat diskusi keagamaan serta memberikan bantuan kepada umat dalam pembinaan generasi Qurani,” ungkap H Ahmad Rizqon mewakili DPW Kalsel.

Mereka berharap DPP BKPRMI dan DPW BKPRMI Sumatera Selatan agar segera menagih janji Gubernur Herman Deru yang menjajikan mobil tersebut di hadapan 30 DPW BKPRMI se Indonesia pada acara Rakernas di Palembang dan pada acara FASI juga dihadapan Menteri BUMN sudah diberikan secara simbolis kunci mobilnya.

“Kami berharap sekali kepada bapak Herman Deru untuk menepati janjinya,” ungkap H.Ahmad Rizqon.

Pada kesempatan tersebut Ketum DPP BKPRMI H Said Aldi Al Idrus akan mengingatkan kembali Gubernur Sumsel H Herman deru. “Semoga Pak Herman Deru segera menepati janjinya karena mungkin saja selama ini beliau lupa dengan banyaknya tugas-tugasnya sebagai Gubernur dan kami yakin beliau ini orang baik takkan ingkar akan janjinya,” ungkap Said.

Pada acara Puncak Milad BKPRMI ke-46 tersebut Ketum DPP BKPRMI H Said Aldi Al Idrus beserta pengurus mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader BKPRMI yang telah menyukseskan kegiatan BKPRMI selama ini,

“Saya bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh DPW dan DPD BKPRMI se Indonesia yang telah mendukung dan mengajak pemuda Islam untuk bersinergi bersama membangun generasi yang kuat, Saya harap ke depannya seluruh kader BKPRMI di seluruh Indonesia bisa menjalankan kegiatan dengan lancar dan sukses,” harap Said

Gubernur Sumsel atau pihak berkompeten sedang diusahakan wartawan untuk diminta konfirmasinya

Reporter : Zulfikar Tanjung

Gratis Biaya Pembangunan dan Diskon 50 % Kuliah di UTND

Jafar Sidik
-
0
Gratis Biaya Pembangunan dan Diskon 50 % Kuliah di UTND

mimbarumum.co.id – Universitas Tjut Nyak Dhien (UTND) Medan didirikan 1956 oleh Yayasan APIPSU merupakan perguruan tinggi yang sudah berpengalaman menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi. Perkembangan pesat terlihat dengan bertambahnya program studi dan peningkatan peringkat akreditasi. 

Hal ini dapat dilihat dari diperolehnya  Akreditasi B (Baik Sekali) yang tertuang dalam sertikat akreditasi yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan Keputusan BAN–PT No. 85/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2022.

Rektor UTND Medan DR. Irwan Putra, S.P., MP, Selasa (12/9/2023) menyatakan, percaya bahwa pendidikan berkualitas harus dapat diakses oleh semua kalangan, tanpa memandang latar belakang finansial. “Dengan program ini, kami berkomitmen untuk memberikan kesempatan pendidikan yang adil dan terjangkau kepada generasi masa depan,” ujarnya.

Dalam perkembangannya UTND mempunyai visi dan misi menjadi lembaga yang ungul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan masyarakat Madani. Adapun misi,

  1. Melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran yang mengintegrasikan antara kecerdavsan inteletual, moral, dan spiritual.
  2.  Menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta meningkatkan penelitian ilmiah dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI).
  3.  Melakukan transfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni kepada msyarakat.
  4.  Menjalin kerjasama berkelanjutan dengan lembaga pedidikan, penelitian, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional, dan internasional.
  5.  Mengembangkan organisasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (good university governance), sehingga mampu mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.
  6.  Mengembangkan usaha-usaha baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta usaha lainnya yang berkaitan dengan visi UTND.

Dengan menjalankan dan mewujudkan visi dan misi tersebut, UTND menyelenggarakan 13 Program Studi yaitu Profesi Apoteker, S1 Farmasi, S1 Manajemen, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 hukum, S1 Sistem Informasi Komputer, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Elektro, S1 Agroteknologi, S1 Perkebunan, S1 Peternakan, S1 Psikologi, S1 Penyiaran Agama Islam.

Menyambut Ulang Tahun ke-67 yang jatuh pada tanggal 10 Oktober 2023, UTND mengadakan berbagai kegiatan dan even melibatkan pelajar SMA dan SMK di Medan dan Deli Serdang yang diadakan di kampus UTND Jalan Rasmi No 28-30/Jalan Gatot Subroto KM 5,5 Kelurahan Sikambing Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan.

UTND Medan juga memberikan kemudahan pembiayaan bagi calon mahasiswa se Indonesia, khususnya Sumatera Utara dengan memberikan diskon biaya kuliah 50% sampai 8 semester dan penghapusan biaya pembangunan kepada calon mahasiswa baru yang mendaftar pada 1 September sampai 10 Oktober 2023 bagi tamatan SMA, SMK, MAN tanpa batas usia.

“Silahkan hubungi atau WA ke nomor 082150286060 Senin sampai Sabtu pukul 09.00 s.d 17.00 WIB. Diskon berlaku hampir ke semua program studi di UTND Medan, kecuali S1 Farmasi dan profesi Apoteker,” katanya.

Ditambahkan rektor, program diskon 0% dan bebas biaya pembangunan ini ditujukan terutama bagi calon mahasiswa yang kesulitan dalam pembiayaan kuliah, sehingga semakin banyak masyarakat luas yang dapat menikmati pendidikan pada perguruan tinggi agar masyarakat Indonesia maju dalam bidang pendidikan sehingga mampu bersaing dalam tingkat global.

UTND Medan sebagai salah satu Perguruan tinggi Swasta tertua di Sumatera berkomitmen untuk memberikan kesempatan pendidikan yang adil dan terjangkau bagi generasi bangsa, salah satu kemudahan yang diberikan adalah Biaya Kuliah Semester/SPP yang dapat dicicil perbulan.

Sementara Ketua Yayasan APIPSU, DR. Awaludin, SE., M.Si, menyatakan,  setiap individu berpotensi untuk mencapai kesuksesan melalui pendidikan. “Program ini adalah upaya nyata kami untuk menciptakan kesetaraan akses pendidikan yang merupakan perwujudan dari visi yaitu ”Mewujudkan Masyarakat Madani”.

Hanya di UTND Medan, pendidikan berkualitas lebih mendekat dari yang anda bayangkan! Mari Bergabung di UTND Medan,” katanya.

 

Reporter : M Nasir

Bangunan Mewah Ruko Bebas Berdiri Tanpa PBG di Jalan Gandhi Medan

Jafar Sidik
-
0
Bangunan Mewah Ruko Bebas Berdiri Tanpa PBG di Jalan Gandhi Medan

mimbarumum.co.id – Diduga bangunan mewah bebas berdiri tanpa plang IMB/PBG di Jalan Gandhi, Simpang Jalan Bakaran Batu, Kecamatan Medan Area, Kota Medan.

Bangunan mewah yang berdiri tersebut terlihat seperti bangunan rumah toko (ruko) itu berjumlah sebanyak empat pintu. Tepatnya didepan Kantor Notaris.

Dugaan tersebut mencuat usai seorang warga menyampaikan hal diketahuinya tentang bangunan tersebut kepada wartawan pada Selasa (12/9/2023).

Seorang warga Tionghoa, sebut saja Acek saat ditemui menjelaskan bangunan mewah yang berdiri itu diketahuinya baru sebulan yang lalu.

“Aku baru tau sebulan ini. Bang, lihatlah bangunan mewah yang terbangun itu. Aku pun heran juga Bang kenapa bisa berdiri bangunan tanpa PBG,” ungkap warga.

Lebih lanjut, warga menyebutkan di lokasi bangunan itu sering dilewatinya saat pergi dan mengantar anaknya sekolah.

“Bang tanya langsung aja ke pihak pemilik, Kelurahan dan Kecamatan terkait izinnya. Setahu aku setiap bangunan berdiri biasanya ada plang IMB/PBG,” ujarnya.

Jika dugaan tersebut benar adanya tentu sangat bertolak belakang dengan instruksi Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution.

Bobby menekankan kepada jajaran agar masyarakat patuh akan Persetujuan Bangun Gedung (PBG) sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Untuk diketahui, Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kini namanya diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Reporter :  Rasyid Hasibuan

PN Sei Rampah Eksekusi Putusan Pengadilan Kembalikan Lahan PTPN III Kebun Sarang Ginting

Jafar Sidik
-
0
PN Sei Rampah Eksekusi Putusan Pengadilan Kembalikan Lahan PTPN III Kebun Sarang Ginting

mimbarumum.co.id – Setelah melalui proses hukum yang cukup panjang, Selasa, 12 September 2023, dilaksanakan Eksekusi Lahan HGU berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2023/PN.Srh juncto Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Srh juncto Nomor 644/Pdt/2022/PT.Mdn oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah, bertempat di Afdeling V Kebun Sarang Ginting, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

Eksekusi Lahan HGU tersebut dimohonkan oleh Kuasa Hukum PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) melalui Kantor Hukum Hasrul Benny Harahap & Rekan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah berdasarkan Surat Nomor: 559/HBHP/VI/2023 tertanggal 20 Juni 2023.

Penetapan eksekusi tersebut dibacakan Juru Sita Pengadilan Negeri Sei Rampah Ramad Diansyah S, SH dengan dihadiri kedua belah pihak yang bersengketa. Dan dibawah pengamanan dari Polres Serdang Bedagai serta jajaran Muspika Kecamatan Dolok Masihul.

Eksekusi ini berdasarkan perkara sengketa lahan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) pada tingkat kasasi. Dalam perkara tersebut PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku penggugat adalah sebagai pemilik tanah objek perkara seluas 3.078 m2 di Kebun Sarang Ginting melawan Juniar Pane Cs yang merupakan ahli waris Abidan Lintang Sitorus Pane selaku tergugat didampingi kuasa hukum Budi Tamba, SH.

Pembacaan Surat Penetapan eksekusi pengosongan diwarnai protes keras dari tergugat dan kuasa hukum. Juniar Pane Cs juga mencoba menghalang-halangi proses pengosongan lahan dengan menghadang alat berat, mereka menyatakan bahwa putusan tersebut cacat hukum. Namun, pihak Kepolisian Polres Serdang Bedagai berhasil mendampingi proses eksekusi dan mengamankan aksi protes yang dilancarkan oleh Juniar Cs dengan humanis di bantu personil keamanan dan Serikat Pekerja sewilayah Distrik Serdang II.

“Kegiatan ini sudah melalui tahapan-tahapan proses hukum, putusan Kasasi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri bahwa yang berhak untuk menguasai dan memiliki objek eksekusi adalah PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Kebun Sarang Ginting,” kata Muhammad Yusni Afrianto, Panitera Pengadilan negeri Serdang Bedagai.

Di tempat terpisah Kepala Biro Sekretariat PTPN III (Persero), H. Dhani Diansurya Hasibuan menyampaikan, “Seluruh proses ini sudah melalui proses hukum yang cukup Panjang sampai dengan proses eksekusi ini. Kami berharap para pihak dapat menghormati putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Sampai berita ini diturunkan proses eksekusi objek perkara telah selesai dikosongkan. Dan Penitera Pengadilan Negeri Sei Rampah menyerahkan objek perkara kepada penggugat PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Kebun sarang Ginting.

Reporter : R/ Jalaluddin

Wakil Bupati Labura Hadiri Acara Pisah Sambut Danrem 022/PT

Siti Amel
-
0
Wakil Bupati Labura Hadiri Acara Pisah Sambut Danrem 022/PT

 

mimbarumum.co.id – Wakil Bupati Labuhanbatu Utara H. Samsul Tanjung, ST,MH, didampingi Kasat Pol PP Labura Singgih Purwoto, S.Sos.MM, menghadiri acara pisah sambut Danrem 022/Pantai Timur dari Brigjen TNI Luqman Arief, S.I.P kepada Kolonel Inf Agustatius Sitepu, S.Sos., M.Si di Hotel Sapadia Pematang Siantar, (11/9/2023). 

Berdasarkan surat perintah Pangdam 1/BB nomor : Sprin/1862/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 ,tentang, pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Angkatan Darat.

Sementara itu Brigjen TNI Luqman Arief, S.I.P berpindah tugas ke Korem 121/Abw Sintang.

Di acara pisah sambut itu Brigjen TNI Luqman Arief, S.I.P menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Labura atas kerjasama yang selama ini terjalin saat saya bertugas di Danrem 022/PT,” bebernya.

Sebelumnya pada tanggal 7/9/2023 tepatnya dihari Kamis, Brigjen TNI Luqman Arief, S.I.P juga melakukan kunjungan silaturahmi ke Pemkab Labura disambut oleh wakil bupati Labura H. Samsul Tanjung mewakil bupati Labura Hendriyanto Sitorus.

Kolonel Inf Agustatius Sitepu, S.Sos., M.Si Danrem 022/PT turut menyampaikan ucapan selamat kepada Brigjen TNI Luqman Arief, S.I.P yang berpindah tugas ke Korem 121/Abw Sintang

Lanjut Kolenel Inf Agustatius Sitepu menyampaikan, bahwa, Brigjen TNI Luqman Arief merupakan seniornya di TNI AD, banyak ilmu yang saya dapat dari beliau dan pengalaman tugas,” terangnya.

Turut hadir pada acara pisah sambut itu Walikota Pematang Siantar ,Susanti Dewayani, bupati Simalungun, Radiapoh Hasiolan Sinaga, wali kota Tanjung Balai H. Waris Tholib, bupati Labusel H. Edimin, bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya, Dandim O209/LB Letkol Inf M. Faizal Rangkuti.

 

Reporter : AO.Sihombing 

Pemuda Merga Silima Jaga Kondusifitas Kamtibmas Jelang Pemilu 2024

Jafar Sidik
-
0
Pemuda Merga Silima Jaga Kondusifitas Kamtibmas Jelang Pemilu 2024

mimbarumum.co.id – Organisasi Kepemudaan Karo Sumatera Utara, Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Merga Silima (DPP PMS) menggelar workshop bertema “Pemuda Merga Silima Memelihara dan Melestarikan Nilai Luhur Kebhinekaan dalam Memperkuat Kesatuan dan Persatuan Guna Kondusifitas Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Sumatera Utara”.

Kegiatan itu digelar di Kantin Tamora Golf Club, Jalan SM Raja Simpang Kayu Besar, Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada Senin (11/9/2023).

Dalam kesempatan itu, Jimbo Tarigan, Humas DPP PMS, menghimbau kepada seluruh kader-kader PMS di Indonesia baik di DPP, DPC, maupun ranting-ranting agar sama-sama menyukseskan dan menjaga Kamtibmas untuk menyambut Pemilu 2024.

“Dari PMS kita dukung dan kita bergandengan tangan dengan semua suku-suku yang ada di Indonesia,” serunya.

Ia pun berharap kader-kader PMS dapat menjaga kredibilitas dan kondusifitas untuk menyukseskan Pemilu 2024.

Kegiatan workshop tersebut pun diisi oleh seorang pemateri yang mumpuni, yakni Ketua Litbang dan Budaya DPP PMS, Antonius Kaban, S.Sos, M.AP, MM.

Antonius Kaban menyampaikan upaya yang harus dilakukan dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur kebhinekaan dan kesatuan bangsa negara Indonesia. PMS ini dengan spirit kultur masyarakat Karo, Merga Silima, Tutur Siwaluh, Rakut Sitelu.
“Perkaden-kaden sepuluh dua tambah sada” artinya siapapun yang akan dan yang menang dalam Pemilu, maka mereka adalah keluarga dan bahagian dari masyarakat suku Karo serta bahagian dari Pemuda Merga Silima dan menjadi pemimpin bagi masyarakat suku Karo dan masyarakat luas/umum.

“Di antaranya yaitu dengan menumbuhkan sikap toleransi, mencintai budaya Indonesia, mencintai produk bangsa Indonesia, serta menghindari hoaks atau informasi yang salah,” ujarnya.

Antonius Kaban juga menyampaikan pesan yang disampaikan Ketua Umum DPP PMS Indonesia, Mbelin Brahmana.

“Seluruh kader-kader Pemuda Merga Silima selalu patuh dan menjunjung nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, Persatuan dan Kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati,” katanya.

“Dan jangan pernah melupakan adat dan budaya titipan leluhur untuk tetap dijalankan dan dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan lancar. Dan diakhiri dengan pembagian sembako serta makan bersama anggota, pengurus PD, PC PMS yang hadir.

Reporter : Rasyid Hasibuan

Kapolres Labuhanbatu Ajak Jemaat HKBP Perangi Narkoba

Siti Amel
-
0
Kapolres Labuhanbatu Ajak Jemaat HKBP Perangi Narkoba

mimbarumum.co.id – Kapolres Labuhanbatu, AKBP James H. Hutajulu, SIK., SH., MH., MIK, menghadiri kegiatan Pesta Puncak Profesionalisme dan Penatalayanan Gereja HKBP tahun 2023, Minggu (10/9/2023).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Labuhanbatu didampingi oleh Kabag Log Kompol Ariasda Ginting bersama Personel Polwan yang ber Agama Kristen.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Halaman Gereja HKBP Rantauprapat Jl. Gereja No: 01 Kabupaten Labuhanbatu. Kapolres pada kesempatan itu menyampaikan ucapan selamat Pesta Tahun Profesionalisme HKBP Tahun 2023 kepada seluruh jemaat Gereja HKBP Rantauprapat.

“Saya beserta seluruh keluarga besar Polres Labuhanbatu mengucapkan selamat Pesta Tahun Profesionalisme HKBP Rantauprapat, dan kepada seluruh jemaat, bahwa, Gereja HKBP termasuk Gereja yang besar dengan jumlah jemaat terbanyak,” ujarnya.

Dia juga berharap Gereja HKBP semakin lebih profesionalisme kedepannya,” ungkap AKBP James Hutajulu.

Di kesempatan itu, Kapolres Labuhanbatu mengajak seluruh jemaat untuk mendukung Polres Labuhanbatu dalam rangka memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Labuhanbatu.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Labuhanbatu, kami juga menghimbau seluruh jemaat Gereja untuk menyampaikan informasi kepada kami apabila ada mengetahui terkait penyalahgunaan narkoba,” ucap Kapolres.

Dikatakan James Hutajulu, menjelaskan, terkait 12 Posko KBN Polres Labuhanbatu, telah membentuk 12 Posko KBN (Kampun Bebas dari Narkoba) yang berada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

“Adapun lokasi 12 Posko ini kami bentuk berdasarkan data kerawanan serta informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan itu,” jelasnya.

“Diharapkan dengan adanya program Posko KBN serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, bersama-sama kita bisa menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif serta lingkungan yang bersih dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika,” pungkas Kapolres Labuhanbatu.

Reporter : AO Sihombing

1...708709710...2,654Halaman 709 dari 2,654