mimbarumum.co.id – Wakil Ketua DPRD Tapanuli Utara (Taput) Fatimah Hutabarat, SE mengingatkan Penjabat (Pj) Bupati Taput Dimposma Sihombing agar selektif mengikuti sebuah kegiatan, mengingat saat ini Kabupaten Tapanuli Utara akan melaksanakan Pilkada 2024 pada November mendatang. Apalagi jika sebuah kegiatan tersebut sarat dengan muatan politis.

Peringatan itu disampaikan saat diwawancarai media ini, Selasa (18/6/2024?), terkait kegiatan anggota DPRD Sumut JTP Hutabarat yang juga Bakal Calon Bupati Taput yang dihadiri Pj. Bupati Taput Dimposma Sihombing di Tarutung, Minggu (17/6/2024).

“Saya sarankan sama Penjabat Bupati Taput Dimposma Sihombing agar kedepannya lebih berhati -hati dalam mengikuti sebuah kegiatan. Apalagi kegiatan itu menjurus ke Politik. Jangan nanti dianggap berpihak,” kata Fatimah.

Setelah Fatimah mengetahui adanya kegiatan olahraga jalan santai dan senam anggota DPRD Sumut melalui undangan yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Taput, dirinya sempat berkomunikasi melalui telepon dengan Pj. Bupati Taput. Namun ucap Fatimah, Pj. Bupati Taput mengatakan hanya menghargai undangan anggota DPRD Sumut tersebut.

“Namun setelah kita mendengar dan melihat di beberapa media sosial, ada beberapa hal-hal yang menjurus ke politik dalam pelaksanaan kegiatan itu. Maka itu kita ingatkan Pj. Bupati Taput agar lebih berhati -hati kedepannya. Demikian juga anggota DPRD Sumut JTP juga jangan menunggangi kegiatan olahraga bersama Pj. Bupati Taput untuk kepentingan politiknya,” bilang Fatimah yang juga Ketua DPC Partai Nasdem Taput itu .

Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa Taput Dompak Hutasoit yang diwawancarai wartawan terkait kegiatan jalan santai dan senam yang dilaksanakan anggota DPRD Sumut JTP Hutabarat juga mengatakan nada yang sama dengan Fatimah.

“Diminta supaya Pj. Bupati Taput Dimposma Sihombing agar tidak terlibat atau diseret dalam kegiatan politik,” bilang Dompak.

Ditambahkannya, meskipun kegiatan anggota DPRD Sumut yang dilaksanakan di taman kota Tarutung, Minggu 16 Juni 2024 adalah kegiatan jalan santai dan senam, namun fakta di lokasi kegiatan ditemukan ada nyanyian lagu dari massa yang hadir yang menyebut nama JTP.

“Sengaja maupun tidak sengaja adalah bentuk seruan untuk berkampanye kepada salah bakal calon Bupati. Selain itu, dalam rangkaian acara kegiatan anggota DPRD Sumut tersebut ditemukan juga adanya atribut – atribut Bakal Calon Bupati – Bakal Calon Wakil Bupati Taput JTP – Dens,” sebutnya.

Dompak menuturkan, sebaiknya Penjabat Bupati Taput fokus untuk mensukseskan Pilkada, dan jangan mau terlibat dan diseret untuk kepentingan bakal calon Bupati tertentu.Karena itu bisa menganggu stabilitas sosial di tengah masyarakat.

“Padahal salah satu tugas Penjabat Bupati adalah menjabat stabilitas sosial di masyarakat,” tegas Dompak.

Seperti diketahui, Penjabat Bupati Taput Dimposma Sihombing mengikuti kegiatan jalan santai dan senam yang dilaksanakan anggota DPRD Sumut JTP Hutabarat. JTP Hutabarat merupakan bakal calon Bupati Tapanuli Utara yang telah mendaftar ke beberapa partai politik. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Minggu 16 Juni 2024 yang dimulai dari depan Gedung Serbaguna Tarutung menuju taman Kota Tarutung.

Reporter : Bindu Hutagalung

mimbarumum.co.id – Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Jonius TP Hutabarat atau yang akrab disapa JTP mengklaim dirinya seolah-olah sebagai Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut dan mengeluarkan surat mengatasnamakan fraksi. Sedangkan JTP mengatakan tidak benar dirinya melanggar etika dan Tatib DPRD Sumut.

Surat tersebut ditujukan kepada Penjabat (Pj) Bupati Tapanuli Utara (Taput), perihal undangan pelaksanaan Jalan Santai dan Senam Massal yang berlangsung di Stadion Mini Serbaguna Tarutung pada Minggu 16 Juni 2024.

Merespon hal tersebut, Ketua Fraksi Nusantara (FN) DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga menyebutkan secara etika Fraksi seharusnya tidak bisa mengeluarkan surat keluar. Karena Fraksi adalah perpanjangan partai di DPRD.

“Kalau lembaga luar mengatasnamakan DPRD, harus melalui pimpiman dewan. Lalu pimpinan dewanlah membuat surat keluar,” kata Zeira saat dikonfirmasi perihal surat itu, melalui telepon seluler, Senin (17/6/2024) malam.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengakui, bahwa soal kepemimpinan di Fraksi Nusantara memang sudah menjadi kesepakatan di antara tiga partai, yakni Perindo, PKB dan PPP bergantian setiap tahunnya.

“Mau saya ataupun dia (JTP), kan kami sama-sama pimpinan, kan kami ketua sekretaris gantian setiap tahun. Persoalannya, mana bisa ketua tanda tangan tanpa ada sekretaris. Dari suratnya saja, redaksinya sudah salah itu, masak ketua aja yang teken, sekretarisnya mana,” tanya Zeira.

Ia menambahkan, katakan bisalah begitu, biarkan katakan dia ketuanya, kita sekretarisnya. Seharusnya saya ketuanya, tapi gak apa apalah, biar saja.

“Persoalannya, surat itu mana boleh keluar, mana ada stempel fraksi, yang ada itu stempel lembaga dewan,” imbuh Zeira sembari mempertegas bahwa dirinyalah Ketua Fraksi Nusantara saat ini.

Lebih lanjut, Zeira menilai, secara prosedural surat yang dikeluarkan JTP sudah salah. Menurutnya, dalam aturan yang ada bila Fraksi ada aspirasi, suratnya harus dari pimpinan DPRD.

“Apalagi fraksi gabungan itukan terdiri dari beberapa anggota Partai, mana bisa fraksi nusantara mengatasnamakan senam sehat di sana tanpa di musyawarahkan dengan anggota fraksi,” ungkapnya.

Selain itu, mengenai tindak lanjut atas surat itu, menurut Zeira, yang memiliki kewengan mengevaluasi JTP adalah Partai Perindo dan Ketua DPRD Sumut.

“Kalau saya, terus terang, dalam konteks ini tidak bisa langsung melapor ke pimpinan dewan. Kalau misalnya adanya surat ini, tapi yang seharusnya melapor itu Pj Bupati Taput,” imbuhnya.

Ditegaskannya, j Bupati harusnya kan bisa membaca, stempel fraksi itu tidak ada untuk dibuat keluar, yang ada itu stempel DPRD Sumut sebagai kelembagaan.

“Harusnya protokoler memverifikasi surat itu, tidak boleh melakukan tindakan diluar aturan main,” tambah Zeira.

Disinggung soal JTP yang akan maju di Pilkada Taput 2024, sehingga mengeluarkan surat yang di luar ketentuan, Zeira mengaku enggan mengomentari sekaitan dengan itu. Akan tetapi ia menilai langkah yang dilakukan JTP ini sudah melanggar etika dan tata tertib DPRD Sumut.

“Kalau saya tak mau masuk dalam perspektif itu, tapi yang saya pelajari dalam tata tertib anggota dewan, fraksi itu tidak bisa menyampaikan surat secara langsung kelembaga lain, harus atas nama DPRD dan bukan atas nama Fraksi,” pungkasnya.

Tidak Ada Melanggar

JTP saat dihubungi mimbarumum.co.id Selasa (18/6/2024) siang membantah jika dirinya disebut melanggar etika dan tata tertib (Tatib) DPRD Sumut.

Tidak ada yang dilanggar. Fraksi itu bukan alat kelengkapan dewan (AKD). Saya jadi anggota dewan di DPRD Sumut bukan atas nama saya melainkan perpanjangan tangan Partai Perindo.

Jadi Perindo ada bergabung dalam Fraksi Nusantara dan kami bergantian menjabat Ketua.
Jika ada yang bilang itu melanggar, justru dia tidak memahami peraturan serta etika dan Tatib DPRD Sumut.

“Zeira tadi sudah hubungi saya. Kami juga lazim membuat surat ke pihak eksternal begitu. Jadi surat itu resmi dan setahu staf DPRD Sumut,” tandas JTP yang menghubungi media ini lewat hand phone nya saat berada di Kecamatan Pahae.

Reporter : Bindu Hutagalung