mimbarumum.co.id – Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Jonius TP Hutabarat atau yang akrab disapa JTP mengklaim dirinya seolah-olah sebagai Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut dan mengeluarkan surat mengatasnamakan fraksi. Sedangkan JTP mengatakan tidak benar dirinya melanggar etika dan Tatib DPRD Sumut.
Surat tersebut ditujukan kepada Penjabat (Pj) Bupati Tapanuli Utara (Taput), perihal undangan pelaksanaan Jalan Santai dan Senam Massal yang berlangsung di Stadion Mini Serbaguna Tarutung pada Minggu 16 Juni 2024.
Merespon hal tersebut, Ketua Fraksi Nusantara (FN) DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga menyebutkan secara etika Fraksi seharusnya tidak bisa mengeluarkan surat keluar. Karena Fraksi adalah perpanjangan partai di DPRD.
“Kalau lembaga luar mengatasnamakan DPRD, harus melalui pimpiman dewan. Lalu pimpinan dewanlah membuat surat keluar,” kata Zeira saat dikonfirmasi perihal surat itu, melalui telepon seluler, Senin (17/6/2024) malam.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengakui, bahwa soal kepemimpinan di Fraksi Nusantara memang sudah menjadi kesepakatan di antara tiga partai, yakni Perindo, PKB dan PPP bergantian setiap tahunnya.
“Mau saya ataupun dia (JTP), kan kami sama-sama pimpinan, kan kami ketua sekretaris gantian setiap tahun. Persoalannya, mana bisa ketua tanda tangan tanpa ada sekretaris. Dari suratnya saja, redaksinya sudah salah itu, masak ketua aja yang teken, sekretarisnya mana,” tanya Zeira.
Ia menambahkan, katakan bisalah begitu, biarkan katakan dia ketuanya, kita sekretarisnya. Seharusnya saya ketuanya, tapi gak apa apalah, biar saja.
“Persoalannya, surat itu mana boleh keluar, mana ada stempel fraksi, yang ada itu stempel lembaga dewan,” imbuh Zeira sembari mempertegas bahwa dirinyalah Ketua Fraksi Nusantara saat ini.
Lebih lanjut, Zeira menilai, secara prosedural surat yang dikeluarkan JTP sudah salah. Menurutnya, dalam aturan yang ada bila Fraksi ada aspirasi, suratnya harus dari pimpinan DPRD.
“Apalagi fraksi gabungan itukan terdiri dari beberapa anggota Partai, mana bisa fraksi nusantara mengatasnamakan senam sehat di sana tanpa di musyawarahkan dengan anggota fraksi,” ungkapnya.
Selain itu, mengenai tindak lanjut atas surat itu, menurut Zeira, yang memiliki kewengan mengevaluasi JTP adalah Partai Perindo dan Ketua DPRD Sumut.
“Kalau saya, terus terang, dalam konteks ini tidak bisa langsung melapor ke pimpinan dewan. Kalau misalnya adanya surat ini, tapi yang seharusnya melapor itu Pj Bupati Taput,” imbuhnya.
Ditegaskannya, j Bupati harusnya kan bisa membaca, stempel fraksi itu tidak ada untuk dibuat keluar, yang ada itu stempel DPRD Sumut sebagai kelembagaan.
“Harusnya protokoler memverifikasi surat itu, tidak boleh melakukan tindakan diluar aturan main,” tambah Zeira.
Disinggung soal JTP yang akan maju di Pilkada Taput 2024, sehingga mengeluarkan surat yang di luar ketentuan, Zeira mengaku enggan mengomentari sekaitan dengan itu. Akan tetapi ia menilai langkah yang dilakukan JTP ini sudah melanggar etika dan tata tertib DPRD Sumut.
“Kalau saya tak mau masuk dalam perspektif itu, tapi yang saya pelajari dalam tata tertib anggota dewan, fraksi itu tidak bisa menyampaikan surat secara langsung kelembaga lain, harus atas nama DPRD dan bukan atas nama Fraksi,” pungkasnya.
Tidak Ada Melanggar
JTP saat dihubungi mimbarumum.co.id Selasa (18/6/2024) siang membantah jika dirinya disebut melanggar etika dan tata tertib (Tatib) DPRD Sumut.
Tidak ada yang dilanggar. Fraksi itu bukan alat kelengkapan dewan (AKD). Saya jadi anggota dewan di DPRD Sumut bukan atas nama saya melainkan perpanjangan tangan Partai Perindo.
Jadi Perindo ada bergabung dalam Fraksi Nusantara dan kami bergantian menjabat Ketua.
Jika ada yang bilang itu melanggar, justru dia tidak memahami peraturan serta etika dan Tatib DPRD Sumut.
“Zeira tadi sudah hubungi saya. Kami juga lazim membuat surat ke pihak eksternal begitu. Jadi surat itu resmi dan setahu staf DPRD Sumut,” tandas JTP yang menghubungi media ini lewat hand phone nya saat berada di Kecamatan Pahae.
Reporter : Bindu Hutagalung
