Binjai, (Mimbar)- Jangan coba-coba ada oknum di Kota Binjai yang berani melakukan pengutipan biaya atas sertifikasi guru, jika tidak ingin “kena sikat habis”.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadis) Kota Binjai, Drs Janu Asmadi yang baru sepekan dilantik itu memberikan peringatan kepada seluruh jajarannya.

“Ya saya sudah dengar itu (pengutipan biaya sertifikasi oleh oknum PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Binjai) dan sangat memalukan,” kata pejabat itu, Selasa (17/1) kepada Mimbar di ruang kerjanya.

Janu mengaku sudah mengetahui adanya pengutipan uang tunjangan sertifikasi guru mulai dari guru SD hingga guru SMA yang jumlahnya ribuan guru. Dana yang dikutip disebut- sebut mencapai Rp 150 ribu setiap guru dan dibayarkan setelah dana tunjangan profesi itu
sudah cair di bank yang ditunjuk.

“Jangan ada lagi praktk kotor pungli dana sertifikasi guru. Pasalnya, Binjai ini kan kota kecil bisa saja ada guru yang suaminya wartawan atau LSM, guru tersebut karena takut mungkin dia memberikan saja kepada oknum yang meminta, tapi beritanya akan terus menyebar kemana-mana,” katanya.

Janu memastikan dirinya tidak akan mentolerir jika ada pejabat di lingkungannya yang ketahuan melakukan praktik pengutipan liar di lingkaran guru maupun sekolah. “Akan saya sikat habis jika ada bukti yang jelas,” tegasnya.

Mantan pejabat pada Badan Kesbang Linmas Pemko Binjai itu juga berkomitmen akan mengikis habis istilah “Kadis Cepek”. Pameo itu tidak diasing di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Binjai untuk menyebutkan bahwa pada setiap ada surat-surat yang akan diteken/ditandatangani Kadis harus melampirkan uang senilai Rp100 ribu.

“Ini sudah luar biasa dan sangat memalukan,” ujarnya tanpa menyebut siapa oknum Kadis yang menerapkan istilah “Kadis Cepek” itu. (B-31)

Batubara, (Mimbar) – Penyakit demam berdarah dengue (DBD) kembali mengancam warga Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Sedikitnya enam orang dirawat di rumah sakit milik pemerintah daerah setempat.

Informasi yang berhasil dihimpun, enam orang penderita DBD tersebut yang kini sedang dirawat di RSUD itu, masing-masing Nanda Sari (22) warga Dusun III, Desa Lubuk Besar, Herman (30) warga Dusun VII Desa Empat Negeri. Keduanya dirawat di ruang rawat inap.

Sementara Rizka Annisyah (11) warga Desa Ujung Kubu, Kecamatan Tanjung Tiram dan Kiki (9), Simpang Dolok dirawat diruang anak, dan Butet (61) warga Desa Simpang Dolok dan Nurhawani (30) warga yang sama mendapat perawatan dirawat di ruang Intensive Care Unit (ICU).

Mukhtar (50), salah satu orang tua penderita DBD menyebutkan, putrinya dirawat di rumah sakit tersebut sejak hari Jum’at (13/1) lalu.

“Kemarin kondisi Rizka sudah mulai membaik namun hari ini trombositnya menurun lagi dan kemungkinan perawatannya akan dirujuk ke Medan”, katanya.

Sementara Herman yang menginap sejak Sabtu malam (14/1) mengaku kondisi sudah mulai membaik. “Menurut petugas medis trombosit sudah naik dan panasnya sudah menurun. Kemungkinan besok aku sudah bisa pulang”, ujarnya kepada Mimbar, Senin (16/1) malam.

Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Batubara, dr Dewi Chaylati melalui Kabid Penanggulangan Masalah Kesehatan (PMK) menyebutkan ada puluhan penderita DBD yang kini mulai terdata di seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit di kabupaten tersebut.

“Kita sudah perintahkan petugas untuk melakukan fogging didua desa yaitu Desa Lubuk Besar dan Desa Petatal. 10 orang yang sudah terdata dan positive penderita DBD khususnya di sekitar Kecamatan Lima Puluh dan Kecamatan Talawi”, katanya.

Mazlan, seorang pengamat kesehatan di Kabupaten Batu Bara berharap pihak terkait khususnya Dinas Kesehatan bertindak serius menyikapi kembali mewabahnya penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes Aegypti ini.

“Jangan sampai kasus tersebut merenggut korban jiwa,” ucapnya. (kn)

Bakkara (Mimbar) – Diperkirakan ratusan ton ikan yang berada dalam Kerambah Jaring Apung (KJA) di Desa Bakkara, Tipang dan Janji Raja Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbahas Provinsi Sumatera Utara, sejak hari Minggu (8/1) lalu mati mendadak.

Kematian yang snagat cepat itu masih berlangsung hingga saat ini. Pantauan wartawan di lokasi, Rabu (11/1) siang, kondisi ikan yang masih hidup di dlaam kerambah itu perlahan-lahan terus bermatian. Pekerja dan pemilik kerambah terlihat sangat sibuk melakukan pembersihan bangkai-bangkai ikan tersebut.

Sementara terhadap ikan yang masih dalam keadaan hidup, segera dievakuasi ke lokasi yang dianggap lebih baik. Warga memanfaatkan bantuan perahu speadboat yang disiapkan pemerintah setempat untuk menyelamatkan ikan-ikan tersebut ke penampungan yang lain.

Purba, seorang petani KJA menyebutkan, sedikitnya sebanyak 90 ton ikan yang ia budidayakan mati di dalam kerambah-kerambah tersebut. Dia memperkirakan sudah ada sebanyak 500 ton ikan yang mati di sekitar lokasi budidaya tersebut.

Amatan Mimbar, di lokasi danau tempat KJA itu terlihat muncul sejenis tanaman yang disebut Ganggang (rumput). Jenis tanaman ini sejatinya tumbuh di dasar danau. Warga menduga tumbuhan tersebut menjadi penyebab kematian ikan-ikan milik warga.

“Tumbuhan ganggang yang biasanya hidup di dasar danau itu kemungkinan mati dan akhirnya mengambang ke permukaan danau. Ini belum pernah muncul di permukaan sejak kami mendirikan KJA di lokasi ini. Keberadaan itulah yang diduga menyebabkan ikan mati ,” kata petani itu.

Kepala Dinas (Kadis) Pertanian dan Perikanan Humbahas melalui Kabid Perikanan, Rudi Simamora menyebutkan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata penyebab kematian ikan-ikan tersebut karena kekurangan oksigen.

“Akibat kekurangan oksigen. Sebab, air danau di lokasi KJA ini hanya mengandung oksigen sebanyak 2,6 Do”, terangnya.

Petani kerambah terlihat mengevakuasi bangkai ikan dengan alat seadanya, sementara bantuan pemerintah daerah belum terlihat signifikan. Para petani menguburkan ratusan ton ikan yang mati itu hanya menggunakan cangkul, padahal seharusnya pemerintah memberikan bantuan alat berat untuk menguburkan bangkai ikan itu.

“Kalau pakai cara manual kita nggak sanggup mengubur bangkai-bangkai ikan ini. Kita sangat berharap pemerintah memberikan alat berat untuk mengubur bangkai-bangkai ikan ini. Sampai sekarang, pemerintah masih hanya memberikan bantuan spead boat untuk mengevakuasi ikan yang masih hidup,” kata sejumlah petani. (Jm)

Binjai, (Mimbar) – Seorang notaris di Kota Binjai diadukan ke Menteri Hukum dan HAM RI karena dinilai telah melakukan dugaan penempatan keterangan palsu pada akta otentik.

Ketua Yayasan PABA Binjai Ir. H. Suprie Hamdani mengadukan Notaris Emmy Wiliis SH karena menerbitkan berita acara rapat Yaspend PABA Binjai. Pengaduan bernomor 013/YP-PB/BJ/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tersebut itembuskan ke Presiden RI, Jaksa Agung, Kapolri, Ombusman, Kementerian Pendidikan, DPR RI, Kapoldasu, Kejatisu, DPRD Sumut, Dinas Pendidikan Sumut, Walikota Binjai, DPRD Binjai, Kejari Binjai dan Kapolres Binjai.

Menurut Hamdani, perihal kepengurusan yayasan pendidikan tersebut sesungguhnya sudah tertuang dalam akta notaris yang dikeluarkan Hj.Khairunisa,SH No.1 tanggal 01 Juli 2010 dengan Ketua Umumnya, Ir.H. Suprie Hamdani.

Hal itu juga dikuatkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Adminstrasi Hukum Umum No. AHU/ 5226.AH.01..04 tahun 2010. Selanjutnya, keabsahannya sebagai ketua umum Yaspend PABA Binjai, dikukuhkan kembali oleh SK Pembina Yaspend PABA Binjai, Nomor : 02/ P / YP-PB/VI/2016.

Atas munculnya akta baru perihal Yaspend PABA, Ketua Umum Yaspend PABA, Ir.H.Suprie Hamdani juga telah membuat laporan ke kepolisian daerah Sumatera Utara (Poldasu) dengan nomor : STPLP /1459/XI/2016/SPKT III tertanggal 19 Nopember 2016 yang telah dilimpahan ke Polres Binjai.

Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Ismawansa ketika dikonfirmasi, melalui selulernya, Rabu (4/1), lalu terkait penyidikan kasus dugaan penempatan keterangan akta autentik Yaspend PABA Binjai yang merupakan kasus pelimpahan dari Poldasu itu seakan terkejut dan mengaku belum mengetahui perihal laporan tersebut.

Sementara itu, terlapor Notaris Emmy Willis SH saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon selulernya baru-baru ini, sempat berkelit. Dia beralasan tidak bisa menjawab persoalan tersebut karena harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). (B-31)