Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)  Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Ginting, bersama empat orang lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tiba-tiba membetot perhatian publik secara luar biasa. Padahal, OTT bukanlah peristiwa langka dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun ada yang berbeda kali ini. Bukan karena skala kerugian negara yang luar biasa, bukan pula karena pelaku adalah pejabat setingkat menteri atau kepala daerah. Justru karena siapa yang “berdekatan” dengan pelaku.

Nama Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara sekaligus menantu Presiden Joko Widodo, langsung mengemuka dalam berbagai ruang diskusi, media sosial, dan pemberitaan. Meskipun tidak disebut secara langsung dalam OTT, publik seolah secara intuitif merasa bahwa tidak mungkin seorang kepala SKPD dapat bermain proyek sendiri tanpa restu atau minimal pengetahuan dari pimpinannya.

OTT ini seakan lonceng yang membangunkan KPK dari tidur panjangnya. Lembaga yang dulu sangat ditakuti para pejabat ini, dalam beberapa tahun terakhir justru tampil tumpul dan kehilangan marwah. Pelemahan demi pelemahan dilakukan secara sistematis sejak revisi UU KPK pada 2019 hingga pemilihan pimpinan yang dinilai “aman dan terkendali”.

Tak heran bila publik menyambut OTT ini dengan euforia, bukan hanya sebagai penindakan, tapi sebagai kode awal bahwa KPK bisa saja kembali bangkit. Tapi harapan ini dibarengi kecurigaan, benarkah ini langkah awal pembersihan, atau justru pengalihan?

Spekulasi

OTT Topan Ginting  ini menjadi menarik karena dilakukan di Sumatera Utara,  provinsi yang kini dipimpin langsung oleh menantu Jokowi. Muncul asumsi bahwa OTT ini tak mungkin terjadi di masa Jokowi masih aktif sebagai presiden.Lalu muncullah  spekulasi bahwa KPK melakukan OTT ini lebih dulu untuk “mengamankan” kasus tersebut agar tidak jatuh ke tangan Kejagung. Ada asumsi bahwa ketika KPK yang memegang kendali, maka penanganannya bisa berhenti hanya pada Topan Ginting dan kawan-kawan. Apalagi jajaran pimpinan KPK saat ini adalah produk seleksi era Jokowi yang dinilai memiliki kedekatan kuat dengan kekuasaan sebelumnya.

Sesungguhnya harapan publik sederhana. Tegakkan hukum secara adil, tak peduli siapa yang terlibat. Namun realitasnya, terlalu banyak kasus yang membuat publik kecewa. Penangkapan hanya berhenti di kelas bawah, sementara para aktor utama tetap melenggang bebas.

Kini, sorotan itu tajam tertuju ke Sumatera Utara. OTT ini bisa menjadi batu loncatan untuk membongkar skandal yang lebih besar, atau sebaliknya menjadi pemutih dosa dan penghenti penyelidikan lebih dalam. Semua tergantung pada keberanian dan integritas KPK saat ini.

Jika KPK benar-benar ingin kembali dipercaya publik, maka tidak ada jalan lain selain menindaklanjuti OTT ini secara transparan, menyeluruh, dan tak pandang bulu. Periksa keterlibatan seluruh pihak, termasuk jika harus memeriksa Bobby Nasution sebagai pemimpin wilayah yang bertanggung jawab terhadap kerja anak buahnya.

Ujian Moral Penegakan Hukum

OTT Topan Ginting bukanlah semata soal korupsi di Sumut. Ini adalah ujian moral bagi KPK, Kejagung, dan seluruh institusi hukum negeri ini. Apakah hukum akan kembali menjadi panglima, atau tetap tunduk pada kuasa dan dinasti politik.

Jika OTT ini hanya berakhir pada level kepala dinas, maka kepercayaan publik akan KPK akan makin terjun bebas. Namun jika ini benar-benar menjadi gerbang untuk membongkar praktik kotor kekuasaan di Sumatera Utara dan bahkan lebih luas maka sejarah akan mencatatnya sebagai momentum kebangkitan kembali KPK dan supremasi hukum di Indonesia.