Laman 1927 – Mimbar Umum Online

Rocky Gerung Ajak Milenial di Medan Halangi Tumbuhnya Oligarki

Pilkada

-

Rabu,25/11-23:31

Rocky Gerung Ajak Milenial di Medan Halangi Tumbuhnya Oligarki

mimbarumum.co.id – Ratusan orang muda-mudi dari kalangan milenial di Medan antusias menghadiri acara “Ngopi Santuy Bersama Rocky Gerung” yang digelar Komunitas Peci Biru di Rooster Koffie Jalan Laksana, Medan Sunggal, Rabu (25/11/2020) malam.

Dalam acara itu, Rocky Gerung mengajak milenial di Medan untuk berpikir kritis terhadap nasib republik bangsa ini dan menjadikan cafe sebagai tempat perjuangan politik.

“Saya ada di Medan untuk menghalangi oligarki menghalangi tumbuhnya nepotisme menghalangi tumbuhnya dinasti karena kekuasaan harus terbuka tidak boleh kekuasaan diintervensi terus oleh Istana,” kata Rocky.

Ia mengatakan Kota Medan, begitu juga dengan Solo saat ini menjadi “ibu kota politik”, karena Pilkada Medan menjadi pertaruhan politik nasional.

“Keadilan harus tumbuh lebih cepat dari korupsi, itu sebetulnya kenapa kita ingin agar Medan menghasilkan 5.0 peka dengan keadilan. setiap hari di Jakarta yang ada berita tentang penangkapan koruptor, tadi pagi tengok menterinya dari Gerindra ditangkap oleh KPK, padahal dulu kita berharap Gerindra mempromosikan keadilan sekarang jadi persoalan disitu,” ujarnya.

Oleh karenanya, Rocky yang dikenal sebagai ‘Presiden Akal Sehat’ ini mengatakan politik bersih kini hanya dapat dipercayakan oleh kalangan milenial yang berpikir kritis.

“Jadi politik hanya bisa bersih kalau dipercayakan pada gagasan generasi muda, kekuasaan menganggap kalau pemuda berpikir kritis itu artinya gangguan terhadap kekuasaan,” kata Rocky.

“Akibatnya apa semua WA (WhatsApp) grup yang kritis diawasi oleh kekuasaan bahkan rektor jadi perpanjangan istana untuk mengawasi diskusi mahasiswa,” sambungnya.

Cafe Jadi Tempat Mengulas Nasib Bangsa

Lebih lanjut Rocky juga menerangkan politik cafe harus membicarakan kebijakan publik. Ia pun menceritakan sejarah terbentuknya cafe di Eropa yang menjadi basis perlawanan otoriter.

“Saya cerita sedikit tentang cafe society, sejarah cafe abad 18 di Eropa itu adalah tempat berkumpul oposisi. Semua cafe di Eropa di abad itu adalah tempat pertemuan intelektual, wartawan, seniman yang beroposisi terhadap sistem otoriter,” katanya.

Ia mengatakan sejarah cafe adalah sejarah perjuangan politik. “Kalau netizen, pemuda, mahasiswa kumpul di cafe harusnya juga membicarakan isu publik. Kita hidupkan kafe-kafe di Medan ini mengulas republik, jadi kafe adalah tempat kita membahas nasib republik,” ujar Rocky.

Oleh karenanya, Rocky mengatakan masa depan Kota Medan ditentukan dengan momentum pesta demokrasi pada 9 Desember nanti.

“Saya ingin lihat Medan dengan langit biru, mulailah jadi rakyat yang cerdas, menghalangi politik dinasti,” tandasnya. (Rel)

Editor : Dody Ferdy

Bobby : Masalah Banjir Kewenangan Pemda

Pilkada

Jepri Zebua

-

Rabu,25/11-20:17

0

mimbarumum.co.id – Bobby Nasution mengungkapkan visi misi yang dikemukakannya merupakan gambaran apa yang akan dilakukan dalam pemerintahannya ke depan.

“Apa yang saya sampaikan bukan menjadikan ibu-ibu puas. Ini hanya gambaran ke depan apa yang kami lakukan,” ucap calon Wali Kota Medan nomor urut 2 Bobby Nasution bersilaturahmi dengan ibu-ibu pengajian di Gang Bahagia, Kwala Bekala, Medan Johor, Rabu (25/11/2020).

“Kami menyampaikan janji-janji bukan untuk menyenangkan, yang penting apa yang dilakukan saat memimpin nanti. Makanya, doakan kami bisa menjalankan amanah dan janji ketika duduk di pemerintahan. Tapi saya harus duduk dulu baru bisa menjalankan amanah,” ucap Bobby.

Bobby pun menyampaikan visi misinya dalam bidang pendidikan, ekonomi, serta kesehatan. Dipaparkan juga langkah penanganan banjir, serta jalan rusak.

“Banjir memang tidak pernah usai di Kota Medan. Sungai meluap, Pemko Medan selalu bilang kewenangan pusat. Padahal kewenangan pimpinan daerah untuk mensejahterakan warganya,” ungkapnya.

Inisiator kegiatan, Fitriani Manurung meminta para ibu pengajian untuk memberikan kesempatan kepada Bobby-Aulia untuk membangun Kota Medan. Karena program yang ditawarkan cukup bagus.

“Perempuan punya peran bagaimana ke depannya. kalau mau perubahan, pilih pemimpin yang benar-benar berkomitmen. Insha Allah apa yang menjadi program akan dijalankan,” tukasnya. (Rel)

Editor : Dody Ferdy

Terdakwa Joni Dituntut 2 Tahun PenjaraTak Miliki Izin Softgun

Mimbar Hukum & Kriminal

Jepri Zebua

-

Rabu,25/11-20:06

0

Terdakwa Joni Dituntut 2 Tahun PenjaraTak Miliki Izin Softgun

mimbarumum.co.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut dua tahun penjara terdakwa Joni terjerat kasus kepemilikan Air Softgun pada persidangan yang berlangsung di Ruang Cakra III, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (25/11/2020).

Jaksa Anwar Ketaren dari Kejati Sumut menilai terdakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951.

Adapun pertimbangan JPU dalam tuntutan tersebut terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan Air Sofgun dan dari fakta yang terungkap dipersidangan termasuk keterangan saksi.

Sebelumnya, saksi Edy Tuah Saragih dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Air Softgun tergolong senjata api yang dipergunakan untuk olah raga dan sejenisnya. Namun walaupun demikian pemilik Air Softgun harus memiliki izin.

Apabila tidak memiliki izin menggunakan senjata Air Softgun ini bisa dipidana sesuai PU 20/1960 Jo KEP Kapolri Nomor : SKEP/82/II/2014 JO R/13/I/2005, pengertian senjata api berarti alat apa saja yang sudah terpasang atau pun yang dapat mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dan penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, termasuk senjata buatan sendiri seperti senjata rakitan, serta tambahan yang dirancang atau dipasang pada alat demikian. Senjata api tiruan berarti benda apa saja yang serupa dengan senjata api yang layak disangka senjata api termasuk softgun.

Masih dalam kesaksiannya bahwa merujuk keputusan Kapolri Nomor Polisi : SKEP/82/II/2004, tanggal 16 Februari 2004 tentang petunjuk pelaksaan pengawasan dan pengendalian senjata api Non Organik TNI/Polri bahwa senjata yang menyerupai senjata api (air softgun) senapan angin (air rifle) tersebut termasuk peralatan keamanan yang digolongkan senjata api.

Sementara itu terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan segera menyampaikan pembelaan.

Usai pembacaan tuntutan, Ketua Majelis Hakim Jarihat Simarmata menunda persidangan hingga pekan depan.

Sebagaimana diketahui terungkapnya perkara ini dalam dakwaan JPU Anwar Ketaren disebutkan bahwa kasus itu bermula pada 7 Februari 2020 sekitar pukul 07.30 WIB, terdakwa digerebek petugas kepolisian di rumahnya.

Saat itu petugas mencurigai terdakwa masuk ke dalam jaringan judi online. Ketika petugas menggeledah rumah terdakwa, petugas menemukan sebuah tas jinjing yang disimpan di dalam lemari.

“Ternyata, tas itu berisi sepucuk senjata Air Soft Gun lengkap dengan tabung gas dan gotri/mimis,” ucap jaksa.

Jaksa menjelaskan, di hadapan petugas terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan menyimpan senjata Air Soft Gun tersebut.

Terdakwa mengakui bahwa senjata tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Indra Gunawan alias Asiong yang bekerja sebagai pengurus satpam Komplek Brayan City seharga Rp1.500.000, pada tahun 2017.

Reporter : Jepri Zebua

Editor : Dody Ferdy

Datang ke Ladang Bambu Medan, Bobby Siapkan Bantuan Usaha

Pilkada

Jepri Zebua

-

Rabu,25/11-20:03

0

Datang ke Ladang Bambu Medan, Bobby Siapkan Bantuan Usaha

mimbarumum.co.id – Bobby Nasution blusukan di Gang Tarigan Lingkungan IV Kelurahan Baru Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan, Rabu (25/11/2020).

Kunjungan ke daerah Ladang Bambu ini merupakan kali kedua dilakoni Bobby Nasution. Calon wakil Bobby, Aulia Rachman juga sudah dua kali blusukan ke daerah ini.

Blusukan Bobby Nasution kali itu tampak ditemani Habib Sinuraya anggota DPRD Medan dari NasDem.

Kata Habib, mayoritas penduduk Ladang Bambu merupakan pelaku UMKM makanan berupa tape ubi dan pulut serta aneka kripik. Namun banyak pelaku UMKM di sana yang tak terima bantuan.

“Dan masyarakat keluhkan banjir besar dari sungai wali kota. Padahal kalau dikelola itu bisa jadi potensi wisata,” kata Habib.

Pada kesempatan itu, Bobby Nasution menemui masyarakat di rumah yang sering digunakan untuk tempat mengaji anak-anak sekitar.

Bobby lalu meminta kepada warga untuk sampaikan keluhannya. Dan rata-rata warga keluhkan soal tidak meratanya bantuan sosial. Mulai bantuan UMKM hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

Maka Bobby jelaskan, bahwa bantuan yang disalurkan adalah bantuan pusat. Jika ada penyaluran yang tidak sesuai harapan, maka itulah tugas Pemko Medan untuk melakukan pendataan yang akurat.

Dan, bila terpilih jadi wali kota Medan Bobby Nasution menjanjikan bantuan khusus yang akan disalurkan dari Pemko Medan. Jadi masyarakat tak hanya berharap bantuan dari pemerintah pusat.

Soal bantuan usaha, Bobby Nasution mengajak agar warga membentuk kelompok usaha. Dengan demikian, makan bantuan yang akan disalurkan lebih tepat guna.

“Di sini kan banyak pelaku usaha tape sama kripik, tinggal buat kelompoknya. Kalau bisa satu kelurahan ini ada tiga kelompok usaha. Nanti kita bantu usahanya, alat usaha, modal usaha, pelatihan hingga tempat usaha akan kita siapkan,” kata Bobby.

Yang terpenting adalah dukungan masyarakat agar menggunakan hak suaranya pada 9 Desember 2020 mendatang dan mencoblos nomor 2.

“Saya ingin sekali mewujudkan apa yang kami programkan. Semua itu butuh bantuan dari masyarakat. Datang ke TPS nanti coblos nomor 2,” kata Bobby. (Rel)

Editor : Dody Ferdy

Medan Bersinar, Bukti Komitmen Bobby-Aulia Perangi Narkoba

Pilkada

Jepri Zebua

-

Rabu,25/11-19:52

0

Medan Bersinar, Bukti Komitmen Bobby-Aulia Perangi Narkoba

mimbarumum.co.id – Program Medan Bersinar (Bersih Narkoba) yang dirancang Bobby-Aulia untuk membangun Kota Medan menarik perhatian aktivis narkoba.

Menurut mereka, dengan masuknya program penanggulangan narkoba berarti calon Wali Kota Medan ini benar-benar berniat membangun perubahan di kota terbesar ketiga Indonesia ini.

Seperti diungkapkan Pimpinan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Mari Indonesia Bersinar, Johanes Siregar. Kata dia, dukungan diberikan kepada Bobby-Aulia yang berkomitmen memerangi masalah narkoba.

“Karena sekarang ini, Medan peringkat pertama kasus narkoba. Setiap bulan, puluhan hingga ratusan kilogram narkoba masuk ke sini. Terbaru, sebanyak 141 ganja kering siap edar masuk ke Kota Medan,” jelasnya bersama Bobby Nasution di Jalan Petunia 7, Kelurahan Namo Gajah, Medan Tuntungan, Rabu (25/11/2020).

Menjawab para aktivis, Bobby Nasution menuturkan, untuk penanggulangan narkoba, dirinya ingin mengaktifkan peran kelurahan untuk memantau pergerakan masyarakat. Mereka berkeinginan agar di 151 kelurahan dibuat sudut literasi.

“Tapi dengan kepemimpian kurang dari 4 tahun tidak mungkin bisa dibuat hingga sampai kelurahan. Katena kita tidak mau target muluk-muluk, target kita paling tidak, tersedia sudut literasi di 21 kecamatan,” terangnya.

Ramai atau tidaknya sudut literasi ini, ungkap Bobby, bisa menjadi penilaian. Harusnya waktu kosong remaja banyak digunakan beraktifitas.

“Jika sudut literasi sepi, harus diketahui kemana para remajanya. Pantau, jangan sampai akhirnya menjadi kegiatan negatif, karena minimnya ruang-ruang kreasi akan banyak memunculkan kegiatan negatif seperti narkoba,” terangnya.

Program ini, jelas Bobby, sejalan dengan program creative hub, menciptakan ruang kreasi, ekspresi dan inovasi anak Medan dengan kolaborasi bersama komunitas. (Rel)

Editor : Dody Ferdy

Temui Pangdam Jaya, FPI Jaga Keutuhan Bangsa

Mimbar Politik

Jepri Zebua

-

Rabu,25/11-16:13

0

Temui Pangdam Jaya, FPI Jaga Keutuhan Bangsa

mimbarumum.co.id – Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrachman mengatakan Dewan Pengurus Wilayah FPI DKI Jakarta datang bersilaturahmi ke Kodam Jaya.

Pertemuan itu, kata Dudung, terjadi pada Rabu, 18 November 2020 atau dua hari sebelum apel TNI persiapan Pilkada di Monas, Jakarta.

“Iya kita sudah bersilaturahmi dengan Ketua FPI Jakarta Muhsin Alatas di Kodam Jaya, tanggal 18 kemarin, jadi dengan FPI tidak ada masalah,” kata Dudung.

Ia menjelaskan ihwal pertemuan tersebut semata-mata hanya untuk bersilaturahmi. Pihak FPI juga berkenalan dengan ketua Pangdam Jaya. Selain itu, dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sama-sama berkomitmen untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

“Silaturahmi saja, sebagai warga negara yang baik, kemudian saya sampaikan mari sama-sama jaga keutuhan NKRI, dan persatuan bangsa,” ucapnya.

Sebelumnya, Dudung sempat mengancam pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) FPI yang dipimpin Rizieq Shihab. Dudung menilai FPI saat ini merasa dirinya paling benar.

Selain itu, Dudung juga menilai revolusi akhlak yang digaungkan Rizieq Shihab dapat memecah belah persatuan bangsa sehingga harus diwaspadai.

Namun pihaknya menegaskan, tidak menganggap FPI maupun Rizieq Shihab sebagai musuh.

“Saya tidak pernah mengajak bahwa FPI atau yang lain itu sebagai musuh, atau menganggap Habib Rizieq juga sebagai musuh juga tidak ada, itu saudara-saudara kita, yang justru kita musuhi adalah ucapan-ucapan yang mengajak dan yang nantinya akan memperkeruh persatuan dan kesatuan bangsa,” ucapnya.

Sementara itu, suasana di Petamburan III, Jakarta Pusat yang merupakan kediaman Rizieq Shihab terpantau sepi, Rabu (25/11) pagi.

Pantauan CNNIndonesia.com, meski suasana sepi, kediaman Rizieq Shihab masih dijaga beberapa orang Laskar Pembela Islam (LPI). Mereka berjaga dari gang masuk menuju rumah Rizieq hingga tepat di depan rumah.

Rizieq diketahui jeda istirahat dari segala aktivitas. FPI menyatakan sang Imam Besar butuh istirahat sejak agenda padat setiba di Tanah Air beberapa waktu lalu. (cnn)

Editor : Dody Ferdy

Edhy Prabowo Ditangkap Terakit Izin Benih Babby Lobster

Mimbar Hukum & Kriminal

Jepri Zebua

-

Rabu,25/11-10:31

0

Edhy Prabowo Ditangkap Terakit Izin Benih Babby Lobster

mimbarumum.co.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengonfirmasi soal penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten pada Rabu (25/11/2020) dini hari oleh pihaknya.

Dia menjelaskan penangkapan ini dilakukan terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor baby atau benih lobster.

“Tadi malam Menteri KKP diamankan KPK di Bandara Soetta saat kembali dari Honolulu [Amerika Serikat], yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin export baby lobster,” kata Firli lewat pesan singkat, Rabu (25/11/2020).

Namun, Firli tak menjelaskan lebih rinci terkait jumlah orang yang ditangkap dalam operasi penangkapan Edhy di Bandara Soetta tersebut.

Padahal, sumber CNNIndonesia.com di lembaga antirasuah menyebut bahwa istri Edhy yang merupakan anggota Komisi V DPR RI, Iis Edhy Prabowo. Selain itu, ajudan Edhy dan ajudan istrinya ikut ditangkap dalam operasi tersebut.

Firli hanya menerangkan bahwa Edhy sedang diperiksa di KPK saat ini. Ia berjanji, KPK segera menyampaikan penjelasan secara resmi seputar penangkapan menteri yang juga politikus Gerindra tersebut.

“Mohon kita beri waktu tim kedeputian penindakan bekerja dulu,” tutur jenderal polisi bintang tiga itu.

Sebagai informasi, kegiatan ekspor benih lobster sendiri dibuka kembali oleh Edhy Prabowo yang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan dalam kabinet Indonesia Maju.

Pembukaan kembali ekspor benih lobster itu dilakukan setelah Edhy mencabut laranganya, yang mana kontras dengan kebijakan Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti. Kebijakan ekspor itu sendiri ditetapkan dengan Peraturan Menteri KKP Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Terkait keputusan menteri mengizinkan ekspor benih itu sendiri membuat polemik di tingkat nelayan, terutama nelayan tradisional yang berkecimpung dalam budidaya lobster. Desakan Edhy menghentikan ekspor benih lobster juga datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dalam surat Hasil Bahtsul Masail PBNU Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster yang ditandangani oleh Ketua Bahtsul Masail, Nadjib Hassan, PBNU menilai ekspor benih lobster tidak sesuai ajaran Islam.

“Pemerintah harus memprioritaskan pembudidayaan lobster di dalam negeri. Ekspor hanya diberlakukan pada lobster dewasa, bukan benih,” mengutip surat yang diterima CNNIndonesia.com, 5 Agustus 2020.

PBNU tak menyangkal pemanfaatan kekayaan alam memang tak pernah dilarang dalam hukum Islam. Tetapi hal itu berlaku selama pemanfaatan tersebut bisa memberi kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya, kebijakan pembukaan keran ekspor benih lobster justru akan menimbulkan mafsadah besar bagi keberlanjutan sumber daya lobster, pendapatan negara dan generasi nelayan selanjutnya. Oleh karena itu, menurut PBNU kebijakan tersebut tak sesuai dengan syariat Islam.

Sementara itu, KKP sendiri memiliki alasan tersendiri untuk mengizinkan ekspor benih udang tersebut. (cnn)

Editor : Dody Ferdy

Deretan Menteri Jokowi Diseret KPK

Mimbar Hukum & Kriminal

Jepri Zebua

-

Rabu,25/11-10:19

0

mimbarumum.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu (25/11/2020). Selain Edhy, sedikitnya ada empat menteri era Presiden Joko Widodo yang pernah ditangkap KPK maupun terseret kasus korupsi.

Edhy ditangkap setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, setelah melakukan perjalanan dari Honolulu, Hawaii.

“Tadi malam Menteri KKP diamankan KPK di Bandara Soetta saat kembali dari Honolulu [Amerika Serikat], yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin export baby lobster,” kata Ketua KPK Firli Bahuri lewat pesan singkat.

Tak hanya Edhy, ada sejumlah menteri era Presiden Joko Widodo yang pernah diciduk KPK. Pertama, mantan Menteri Sosial Idrus Marham yang kini menjadi terpidana kasus pembangunan PLTU MT Riau 1.

Oleh Pengadilan Tipkor, Idrus dijatuhi hukuman tiga tahun penjara lantaran terbukti berperan dalam memuluskan Blackgold Natural Resource (BNR) sebagai pemegang proyek PLTU. Ia juga menerima dana dari salah satu pemegang saham BNR Johannes Kontjo.

Kemudian mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dalam kasus penyaluran hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara. Imam disebut sebagai salah satu penerima suap dengan nilai Rp11,5 miliar.

Suap itu dimaksudkan agar Imam mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora RI untuk tahun kegiatan 2018.

Selain itu ada sejumlah menteri yang namanya turut terseret dalam kasus korupsi. Salah satunya ialah mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Ia disebut menerima uang Rp70 juta dalam kasus jual beli jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim).

Nama Lukman dibawa pada kasus jual beli jabatan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) yang saat itu menerima uang Rp 255 juta.

Terakhir ialah mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terkait kasus dugaan suap bidang pelayaran yang menjerat Anggota DPR RI Komisi VI Bowo Sidik Pangarso.

KPK sempat menggeledah ruang kerja Enggar. Pengacara Bowo Sidik Saut Edward Rajagukguk mengatakan salah satu menteri menjadi sumber dari 400 ribu amplop yang akan digunakan untuk serangan fajar.

Dalam ke-400 ribu amplop tersebut setidaknya berisi uang berjumlah Rp8 miliar dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu dalam 400 ribu amplop tersebut. (Cnn)

Editor : Dody Ferdy

Novel Baswedan Pimpin Penangkapan Edhy Prabowo

Mimbar Hukum & Kriminal

Jepri Zebua

-

Rabu,25/11-10:10

0

Novel Baswedan Pimpin Penangkapan Edhy Prabowo

mimbarumum.co.id – Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan disebut memimpin penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo, Rabu (25/11/20202).

Edhy ditangkap beserta istri dan beberapa rombongan lain saat mereka baru tiba di Indonesia dari Amerika Serikat sekitar pukul 01.23 WIB dini hari tadi. Tim KPK langsung membawa Edhy ke kantor lembaga anti-rasuah itu.

“Sesampainya di KPK (Edhy) langsung diperiksa. Di dalam Gedung KPK sendiri terlihat ada Novel Baswedan penyidik senior KPK, salah satu yang memimpin kegiatan itu,” kata seorang sumber internal KPK menjelaskan penangkapan itu.

CNNIndonesia.com telah berusaha menghubungi Novel Baswedan terkait penangkapan tersebut. Namun yang bersangkutan belum menjawab panggilan telepon dan pesan hingga berita ini diterbitkan.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango telah membenarkan penangkapan terhadap Edhy Prabowo.

“Benar kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dinihari tadi,” kata Nawawi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/11).

Sebelum ditangkap, Edhy melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Dia sempat menyapa 201 nelayan Indonesia di Honolulu, Hawaii.

Politikus Gerindra itu menyoroti aspirasi nelayan Indonesia, yang bekerja di berbagai kapal penangkap ikan berbendera Amerika Serikat dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke negara adidaya tersebut.

Sementara itu, DPP Gerindra masih mencari tahu dan menunggu kabar resmi atas penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK.

“Saya akan cek dulu,” ujar Wakil Ketua Umum Gerindra Bidang Hukum dan Advokasi, Habiburokhman saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu pagi.

“Pagi ini kami baru mendengar kabar tersebut, oleh karena itu kita tunggu KPK,” ujar Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, secara terpisah.

Penangkapan Edhy diduga terkait dengan kasus suap benih lobster alias benur. Ihwal benur ini pernah menjadi polemik antara Edhy dengan menteri pendahulunya, Susi Pudjiastuti.

Larangan benur pernah diterbitkan pada era Susi. Saat itu Susi kerap menangkap pengekspor benur ilegal. (cnn)

Editor : Dody Ferdy

Menteri KKP Edhy Prabowo Diciduk KPK

Mimbar Hukum & Kriminal

Jepri Zebua

-

Rabu,25/11-09:57

0

mimbarumum.co.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/11/2020) dini hari WIB.

Informasi awal Edhy ditangkap lembaga antirasuah di kantornya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, usai kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS).

Namun Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklarifikasi bahwa Menteri Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta.

Edhy ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango membenarkan penangkapan terhadap Edhy Prabowo.

“Benar kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dinihari tadi,” kata Nawawi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/11).

Konfirmasi penangkapan Edhy juga dibenarkan sumber CNNIndonesia.com di KPK. “OTT di KKP,” ujar sumber CNNIndonesia.com saat dikonfirmasi.

Belum diketahui kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Edhy. Namun diduga terkait dengan tugas-tugasnya sebagai Menteri KKP. (cnn)

Editor : Dody Ferdy