mimbarumum.co.id – Dalam menyambut kehadiran Ny. Rita Panca Putra Simanjuntak pekan depan, Polrestabes Medan melakukan berbagai persiapan.
Rapat rencana kedatangan Ny Rita Panca Putra Simanjuntak pun digelar di Aula Rupatama, Lantai Dua, Polrestabes Medan, pada Sabtu (28/5/2022).
Rapat dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda didampingi Wakapolrestabes Medan AKBP Yudhi H Setiawan dan diikuti Kabag Ops Polrestabes Medan AKBP Arman Muis, Kabag SDM AKBP Samsidar Tambunan, Kasat Lantas AKBP Sonny Siregar, Kabag Log Kompol Zoni Aroma, Kasium AKP Neneng Armayanti dan lainnya.
Rapat tersebut juga dihadiri Ketua Bhayangkari Cabang Medan Ny Nuke Valentino, Wakil Ketua Bhayangkari Cabang Medan Ny Dian Yudhi, Ketua Bhayangkari Ranting Jajaran Polrestabes Medan, Panitia Penyambutan dan Bhayangkari Polrestabes Medan.
Menurut jadwal kedatangan, Ny Rita Panca Putra Simanjuntak akan hadir ke Polrestabes Medan pada Kamis (2/6/2022).
Kasi Humas Polrestabes Medan Kompol Riama Siahaan mengatakan menurut jadwal Ny Rita Panca Putra Simanjuntak akan berkunjung ke Polrestabes Medan dalam waktu dekat ini.
“Menurut jadwal Ny Rita Panca Putra kunker ke Polrestabes Medan pada Kamis (2/6/2022),” ujar Riama singkat.
mimbarumum.co.id – Polrestabes Medan melakukan patroli taat protokol kesehatan Covid-19 di tempat perbelanjaan di Kota Medan yang ramai dikunjungi masyarakat.
Patroli tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus Covid-19 yang masih harus diwaspadai.
Terlihat pada Sabtu (28/5/2022), Personil Polrestabes melaksanakan patroli di kawasan swalayan Maju Bersama yang terletak di Jalan Kolonel Yos Sudarso, Medan.
Dalam patroli tersebut, terlihat personil menggunakan pengeras suara dan melakukan Operasi Yustisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk pengunjung yang ada di tempat perbelanjaan Maju Bersama, Jalan Kolonel Yos Sudarso, Medan.
Kegiatan tersebut untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan saat melakukan aktivitas di luar rumah.
Kasubbag Bekpal Bag Log Polrestabes Medan, Kompol Johannes Sejahtera
mengatakan bahwa pelaksanaan patroli PPKM untuk mengimbau kepada pengunjung dan warga lainnya yang ada di Maju Bersama untuk menerapkan protokol kesehatan ke pengunjung dengan mewajibkan memakai masker dan mencuci tangan sebelum masuk, serta pengecekan suhu badan.
“Ada bebara titik yang menjadi sasaran pelaksanaan patroli protokol kesehatan mulai dari tempat keramaian seperti Maju Bersama ini,” ujar Kompol Johanes.
Sebelumnya, tim gabungan Polrestabes Medan melakukan apel di Lapangan Merdeka, Medan. Dilakukan oleh personil Sat Binmas Polrestabes Medan, Sat Lantas, Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Narkoba dan Si Propam. Serta, Instansi terkait yakni personil Sat Pol PP Pemko Medan, Dishub, Dispar dan BPBD Pemko Medan.
“Pelaksanaan apel kesiapan, dipimpin Iptu Bazaro Bulolo Padal III Operasi Yustisi. Operasi Yustisi dilaksanakan berjalan aman dan lancar,” tandasnya.
mimbarumum.co.id – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai NasDem, Drs Parsaulian Tambunan, MPd melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumut Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, Sabtu (28/5/2022) sore.
Parsaulian merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) tersebut kali ini menggelar sosialisasinya kepada komunitas Persekutuan Perempuan GKPA Resort Medan Barat.
Sosialisasi digelar di Aula Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) Jalan Cangkir No.8, Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan . Turut hadir di sosialisasi itu Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumut, Tuahman F Purba, Taufik Hidayat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu, sejumlah pendeta diantaranya Rosanna Pasaribu.STh, Pdt. Tuty Z Hutabarat. STh, dan Pdt. TS Simatupang. MTh serta Moderator Dra Tiurma Vera.
“Ada tiga tugas kami sebagai anggota dewan, diantaranya membuat regulasi dan aturan khususnya DPRD Provinsi yakni membuat Perda. Diantaranya Perda Nomor 1 tentang Penyalahgunaan Narkoba, Perda Nomor 3 tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan,”papar Parsaulian membuka secara resmi sosialisasi tersebut.
Parsaulian berharap melalui kegiatan sosialisasi perda ini dijadikan pencerahan bagi kaum ibu atau perempuan agar mengerti dan memahami soal perda ini. “Kami perlu menyampaikan Perda ini ke masyarakat agar kaum perempuan tahu bersikap dan bertindak jika mengalami tidak kekerasan, diantaranya mau melapor kemana dia jika menemukan ada permasalahan,”kata Putera Daerah Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan ini.
Menurut dia, ada sejumlah sikap dan perbuatan bentuk tindak kekerasan diantaranya kekerasan fisik,psikis, kekerasan terhadap rumah tangga hingga kekerasan seksual yang dialami kaum perempuan dan anak.
Padahal disebutkan dalam udang Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap perempuan dan anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Makanya diharapkan melalui Perda nomor 3 ini mampu menghindari dominasi dari kaum laki-laki, sehingga perlu diberikan perlindungan dan payung hukum kepada kaum perempuan agar bisa lebih berdaya dan mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Kehadiran Perda ini, lanjutnya, harus benar-benar dipahami oleh ibu-ibu sebagai kaum perempuan karena berisi hal-hal yang sangat bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari para kaum perempuan. Termasuk juga memberikan perlindungan terhadap anak yang notabene dijaga oleh ibu-ibu.
“Sejauh mana Perda ini memberdayakan perempuan dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap anak maka harus benar-benar dipahami oleh ibu-ibu sebagai kaum perempuan untuk kemudian disampaikan kepada ibu-ibu yang lainnya”, harapnya.
Disambut Antusias
Lebihlanjut disela-sela sosialiasi, Parsaulian juga membeberkan banyak program dan bantuan yang dikucurkannya ke kalangan masyarakat khsusunya di daerah pemilihannya Tabagsel.
“Sudah banyak program dan bantuan sosial yang telah saya sampaikan ke masyarakat, diantaranya pembangunan gereja dan masjid hingga sekolah. Semua itu umumnya saya kucurkan di daerah pemilihan saya,” katanya.
Lebihlanjut jalannya sosialiasi Perda tersebut mendapat respon positif dan baik dari peserta yang umumnya kaum ibu. Sehingga menimbulkan beragam pertanyaan dari peserta diantaranya ,Nauli Br Marpaung yang berharap adanya ketegasan dari aparat dalam penegakan perda khususnya perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
“Sebab tindak kekerasan yang dialami kaum perempuan dan anak tidak hanya bersifat fisik atau seksual, namun bentuk psikis justeru yang lebih sering,” katanya.
mimbarumum.co.id – Lapas Kelas IIB Padang Sidimpuan Kanwil Kemenkumham Sumut Gelar Sosialisasi Bebas Peredaran Uang (BPU).
Kepala Lapas Padang Sidimpuan, Indra Kesuma beserta jajaran memberikan sosialisasi terkait Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapangan Multiguna Lapas Kelas IIB Padang Sidimpuan. pada hari Sabtu (28/5/2022).
Menindaklanjuti Surat Dirjen Pas No.E.PR.06.10-70 tentang Bebas Peredaran Uang (BPU), Kalapas Padang Sidimpuan membuat suatu gebrakan yaitu penggunaan koin sebagai alat transaksi yang sah di dalam lingkungan Lapas Padang Sidimpuan.
Tujuan penggunaan koin ini nantinya dapat menggantikan uang tunai sebagai alat tukar yang dipergunakan oleh warga binaan guna mencegah beredarnya penggunaan hp, pungli, dan narkotika (HALINAR).
Indra mengatakan seperti yang kita ketahui bahwa salah satu faktor maraknya halinar adalah penggunaan uang tunai di lembaga pemasyarakatan, dan oleh karenanya dengan penggunaan koin nantinya diharapkan dapat mencegah terjadinya penggunaan hp, pungli dan narkotika oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
Sejalan dengan hal tersebut, Kalapas Padang Sidimpuan sudah membentuk tim efektif yang nantinya akan bertugas untuk mengelola pengunaan koin sebagai alat transaksi di lapas.
“Masyarakat yang nantinya ingin memberikan sejumlah uang kepada warga binaan, maka uang tersebut akan ditukarkan oleh petugas di loket penukaran. Untuk satu koin itu bernilai Rp.5.000,- dan jumlah uang yang dapat diberikan kepada warga binaan maksimalnya sebesar Rp. 200.000,- atau setara dengan 40 koin (empat puluh),” ungkap Kalapas.
Lanjut Indra ini juga sudah disetujui oleh Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumut, Erwedi Supriyatno.
Kalapas Padang Sidimpuan berharap semua pihak baik dari petugas maupun warga binaan dapat bekerjasama dalam memberantas peredaran pungli, narkotika, dan hp dengan terselenggaranya penggunaan koin ini untuk kedepannya.
Ini merupakan perintah sekaligus mewujudkan masyarakat yang bersih dan bisa membangun kota Padang Sidimpuan agar lebih baik.
Nanti bagi siapa saja yang melanggar peraturan ini atau mencoba melakukan peredaran uang maupun barang terlarang akan ditendak tegas, baik berupa pemindahan narapidana ataupun pemberian hukuman disiplin kepada petugas yang tidak bertanggungjawab.
“Bagi siapa saja yang ketahuan berbuat kriminal maka akan kami tindak tegas. Kami tidak akan segan-segan untuk melakukan pemindahan ataupun hukuman disiplin,” jelasnya.
Jadi tolong diharapkan semua pihak dapat berkontribusi menuju arah yang lebih baik. Mari kita bangun Lapas Padang Sidimpuan agar terbebas dari segala bentuk halinar demi menjaga keamanan dan ketertiban, agar nantinya segala kegiatan pembinaan yang ada dapat berjalan dengan efektif dan efesien.
“Selanjutnya sosialisasi juga akan diberikan kepada masyarakat luar atau keluarga dari warga binaan agar nantinya mereka dapat memahami tujuan dari program penggunaan koin sebagai alat transaksi,” pungkasnya.
mimbarumum.co.id – Sekira 500-an Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara meminta Plt Kadisdiksu Lasro Marbun agar segera mencairkan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) sejak Januari hingga Mei 2022 (selama 5 bulan).
Selain itu, sekira 120 orang tenaga honor juga belum menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dari Plt Kadisdiksu Lasro Marbun.
Sesuai data jumlah ratusan yang belum menerima TTP itu termasuk ASN yang bertugas di 18 Cabang Dinas Pendidikan se Sumut, 726 SMA/SMK Negeri, SLB Negeri dan yang berada di Kantor Disdiksu Jalan T Cikdi Tiro Medan.
“Kami mengeluh Pak Lasro enggan mencairkan TTP ASN Disdiksu tanpa alasan jelas dan terkesan tak peduli karena menunda-nunda hak-hak kami,” ungkap salah seorang ASN Disdiksu yang tak bersedia menyebutkan identitasnya kepada Mimbar Umum, Jumat (27/5/2022).
Wanita berjilbab itu kecewa, karena hanya Dinas Pendidikan Provinsi dan jajarannya yang belum dapat TTP selama 5 bulan ini. Sedangkan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprovsu sudah ada yang dibayarkan 2 sampai 3 bulan.
Ia juga mengkritisi atasannya itu sejak menjabat Plt Kadisdiksu Lasro Marbun hanya ‘pintar marah’ tanpa ada program kerja nyata membangun pendidikan Sumut Bermartabat.
Lasro sering datang ke sekolah hanya untuk menakuti-nakuti Plt Kepala Sekolah SMAN dan SMKN mengancam copot jabatan jika tak mampu bekerja dengan baik.
Dia juga mengancam tenaga honorer yang bertugas di jajaran Disdiksu diberhentikan jika tak disiplin.
Oleh karenanya, para ASN Disdiksu meminta Gubsu Edy Rahmayadi untuk melantik Kadisdiksu definitif, sehingga bisa konsentrasi melakukan pembinaan selaku Kepala Inspektorat Sumut.
Sementara itu Plt Kadisdiksu Lasro Marbun saat dikonfirmasi mengatakan akan secepatnya mencairkan dana TTP Disdiksu itu. “Ya, pasti segera akan kita proses untuk dicairkan uang TTP itu,” tegas Lasro seraya akan berkoordinasi dengan bawahannya untuk menyikapi keterlambatan pencairan TTP ASN Disdiksu.
“Saya juga sudah jenuh selaku Plt Kadisdiksu harusnya cukup 3 bulan saja, mengingat tugas di Inspektorat Sumut amat berat, menyita pikiran dan tenaga. Saya harus mengawasi, memanggil dan melaporkan ke aparat penegak hukum jika terdapat penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan OPD di jajaran Pemprovsu,” jelasnya.
mimbarumum.co.id – PSMS Medan akhirnya takluk dalam laga uji coba saat menghadapi PSAD pada Sabtu pagi (28/5/2022) di Stadion Teladan Medan.
Skor yang berakhir 5 – 0 untuk kemenangan PSAD yang banyak diperkuat eks PSMS itu menjadi pukulan telak dan evaluasi bagi tim ayam kinantan.
I Putu Gede, selaku pelatih PSMS Medan menanggapi pertandingan uji coba tersebut, menurutnya intensitas akhir-akhir ini di tim PSMS Medan sangat tinggi dan padat.
“Saya tahu ternyata ada (kualitas) pemain seperti ini dan kita belum berlatih taktik defending dan attacking belum semua, resikonya memang terkena counter atack dan satu kesalahan (pemain). Ini yang harus kita benah,” ucapnya.
Ia mengatakan, sikap para pemain PSMS seharusnya siap dan percaya diri untuk melawan tim siapapun seperti yang diharapkannya.
“Mereka belum siap terutama yang diturunkan pertama. Mereka gak siap diturunkan diawal. Ini bagus karena saya jadi tahu setiap pemain, kalau hanya pelatihan dan melawan tim Kwarta kita gak ngelihat (kualitas pemain),” katanya.
Untuk calon pemain PSMS Medan yang masih mengikuti trial, I Putu Gede sudah dapat memutuskan bagaimana masa depan mereka kedepannya di tim ayam kinantan.
“Dalam proses mereka gak maksimal dan gak berbenah, gak mengikuti ciri khas kita. Kitakan gak mungkin mengkontrak pemain yang gak produktif,” terangnya.
Menurutnya, hal seperti ini wajar dalam mencari pemain atau perekrutan untuk masuk ke dalam squad utama.
“Namanya proses, bagus dihasil seleksi tapi hasil pelatihannya bagaimana. Hari ini menjadi salah satu catatan penting untuk para pemain,” tuturnya.
mimbarumum.co.id – Pandemi COVID-19 telah membawa dampak sosial kepada masyarakat, termasuk kemerosotan ekonomi hingga ke pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, termasuk di Kota Medan, Sumatera Utara.
Mayoritas pelaku UMKM di Kota Medan banyak yang mengalami penurunan pendapatan secara drastis, bahkan sampai gulung tikar akibat kehilangan daya beli dalam dua tahun belakangan ini.
“Produk kerajinan mengalami penurunan luar biasa, karena semua tutup di awal pandemi. Tapi kini mulai ada permintaan lagi,” terang Nuryanto, pelaku UMKM produk kerajinan kayu di kawasan Medan Polonia.
Pelaku UMKM produk kerajinan kayu tersebut merupakan salah satu dari puluhan ribu pelaku UMKM di Kota Medan terkena imbas pandemi virus Corona.
Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Medan, Benny Nasution, ketika menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Kota Medan pada Selasa (17/5), menyebut jumlah UMKM di daerah ini sebanyak 27.753 unit.
Ke 27.753 unit UMKM itu, lanjut dia, terdiri dari usaha mikro berjumlah 22.213 unit, usaha kecil terdapat 5.447 unit, dan usaha menengah tercatat 103 unit.
“Jumlahnya sebanyak 27.753 UMKM. Namun sampai minggu kemarin kita sudah mendapat data 35.000 UMKM di Medan menjadi binaan kita. Pendaftaran binaan dipermudah, mereka tidak perlu datang ke kantor dinas,” katanya.
Dorong Kebangkitan UMKM
Ketua Komisi III DPRD Kota Medan Afif Abdillah mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong UMKM untuk bangkit di tengah keterpurukan akibat pandemi COVID-19.
“Alhamdulillah, sudah kita mulai transisi dari pandemi ke endemi. Jadi yang harus kita lakukan hari ini pemulihan ekonomi. Artinya, pemulihan ekonomi itu yang sangat tergantung kepada UMKM,” tegasnya.
Salahsatu UMKM Kota Medan yang juga tak luput dari terdampak pandemi Covid 19.(dok)
Makanya, Komisi III DPRD Medan memfokuskan pemulihan ekonomi UMKM kepada kondisi normal atau sebelum pandemi virus Corona yang memporak-porandakan perekonomian Kota Medan. Termasuk di antaranya sektor pariwisata di ibu kota Provinsi Sumatera Utara, yang ikut terpuruk, guna membangkitkan kembali kepada kondisi normal.
“Ini menjadi konsentrasi kita, inovasi-inovasi di 12 dinas yang ada perekonomian kita dorong, baik dari sisi anggaran, dan program harus lebih inovatif lagi terfokus, terutama UMKM,” ucap anak mantan Wali Kota Medan Abdillah ini.
Adapun ke 12 OPD di lingkungan Pemkot Medan yang membidangi komisi ini meliputi Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi UMK, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan, Perumda Pasar, Perumda Pembangunan, dan
Perumda Rumah Potong Hewan.
“Pada ujungnya yang ingin nanti kami lahirkan adalah peraturan daerah tentang perlindungan UMKM di Kota Medan,” ungkap Afif yang juga Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Medan.
Legislator ini menjabarkan rencana yang bakal diwujudkannya, seperti memanggil beberapa online shop atau toko daring terkemuka di Indonesia yang telah memperluas ekspansi pasar ke Kota Medan.
Lalu berkomunikasi dengan pihak travel agent online atau biro perjalanan daring, seperti Traveloka dan sebagainya di era digitalisasi yang harus disambut inovasi oleh Pemkot Medan bagi UMKM.
“Kita ingin setiap perusahaan yang berdagang di Kota Medan, maka harus bisa berkontribusi mengangkat UMKM. Setidaknya CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) bagi masyarakat di Kota Medan,” tegas dia.
Selain itu, Afif yang juga merupakan Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan ini menyebutkan, pihaknya juga berencana memanggil seluruh perbankan di Kota Medan guna mengangkat UMKM.
“Dalam kesempatan yang sama, kita akan berkunjung ke seluruh konjen (konsulat jenderal) luar negeri di Kota Medan. Kita ingin kerja sama antara negara ini bisa diangkat lagi levelnya, sehingga mendelegasikan ekspor impor kelas UMKM,” jelas dia.
Afif yang tercatat Ketua Komisi Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan mengaku pihaknya cuma ingin membantu secara ekonomi guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional.
Selain itu, pihaknya melihat hingga saat ini masih banyak pembayar wajib pajak yang relatif besar, tapi belum mendapatkan penghargaan dari Pemkot Medan.
Begitu juga dengan kuliner-kuliner melegenda di Kota Medan. “Itu potensi pariwisata yang sangat berkontribusi terhadap UMKM, dan pariwisata Kota Medan. Itu semua harus diberi penghargaan,” paparnya.
“Artinya bukan penghargaan seperti lazimnya, namun pengakuan dari pemerintah ungkapan terima kasih sudah membantu perekonomian di Kota Medan hingga saat ini,” jelas Afif.
Ketua Komisi III DPRD Medan Afif Abdillah ketika kunjungan kerja ke jajaran direksi Perumda Pasar di Medan, Selasa (17/5).(dok)
Ia meyakini, banyak peningkatan ekonomi bisa dilaksanakan yang secara tidak langsung akan berdampak terhadap UMKM, seperti “Meeting, Incentive, Convention and Exhibition/ MICE”.
MICE ini bisa diwujudkan di antaranya konjen luar negeri agar bisa menarik wisatawan asing, seperti dari Singapura dan Malaysia ke Kota Medan melalui kerja sama yang dilakukan.
“Kita melihat potensi Kota Medan bisa lebih dari sebelum pandemi ekonominya, sangat besar. Jika kita tidak mengambil kesempatan ini, maka kabupaten/kota yang lainnya bisa melebihi ekonomi Kota Medan,” tegasnya.
Rombongan Komisi III DPRD Kota Medan saat kunjungan kerja ke Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta, Selasa (24/5/2022).(dok)
Study Banding ke Kota Padang
Anggota Komisi III DPRD Kota Medan Dhiyaul Hayati mengakui Kota Padang menerapkan program sertifikasi halal secara gratis, dan menyediakan tim pendamping bagi UMKM di setiap kelurahan.
“Pelaku UMKM di Kota Medan dengan omset Rp2 miliar per tahun selayaknya gratis untuk pengurusan sertifikasi halal, dan membentuk koperasi syariah di setiap kelurahan,” ucapnya.
Anggota Komisi III DPRD Kota Medan Dhiyaul Hayati.(ist)
Politisi PKS ini mengatakan Pemkot Padang juga menyediakan tenaga pembinaan bagi UMKM di salah satu kota di Ranah Minang agar mendapat kemudahan pengurusan izin dan bantuan guna memajukan usaha mereka.
“Program ini pantas ditiru oleh Pemkot Medan, sebab sertifikasi halal berimplikasi positif guna mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membangkitkan UMKM terdampak pandemi COVID-19,” katanya.
Sebab legislator ini sering menerima keluhan dari pedagang maupun pelaku UMKM di Kota Medan, karena diharuskan membayar retribusi dan pajak tepat waktu, tapi pembinaan mereka masih sangat kurang.
“Seharusnya pelaku UMKM diberi pembinaan agar mereka bisa berkembang. Selama ini mereka rutin bayar pajak dan retribusi, tapi bantuan apa diberikan Pemkot Medan guna memajukan usaha mereka?” terang dia.
“Menurut saya yang penting itu, agar Pemkot Medan segera membentuk tim pendamping usaha. Setiap kelurahan minimal satu tim pendamping, dan satu koordinator per kecamatan,” papar Dhiyaul.
Jemput Bola
Anggota Komisi III DPRD Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution dari sambungan seluler mengaku pihaknya mengunjungi Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta.
“Sekarang kita lagi di Jakarta merupakan lanjutan dari komunikasi mitra kita di Pemkot Medan. Apa program pemerintah pusat yang hari ini sangat digaungkan tentang UMKM,” terang dia.
Anggota Komisi III DPRD Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution.(ist)
Ia menyebut, porsi seperti apa bisa didapatkan pelaku UMKM di Kota Medan, sehingga turut berkontribusi guna memulihkan perekonomian bangsa ini setelah pandemi COVID-19.
Legislator ini mengharapkan pergerakan di UMKM ini dapat terealisasi sesuai Instruksi Presiden No.2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.
“Kearifan lokal, hasil-hasil produk UMKM lokal bisa dibranding pemerintah pusat, sehingga dapat menggerakkan ekonomi juga,” ungkap Mulia yang merupakan politisi Partai Gerindra.
Pemerintah pusat di tengah pandemi COVID-19 selama dua tahun terakhir terus berupaya menyediakan berbagai stimulus mengingat peran UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia.
Dari Kiri-Kanan: Ketua Komisi III Afif Abdillah SE, Wakil Ketua Ishaq Abrar Mustafa Tarigan SIP, Sekretaris Ir Hendri Duin.(ist)
Di antaranya Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan adanya bunga rendah dan porsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan upaya mendorong pemulihan ekonomi UMKM.
Plafon KUR pada tahun ini meningkat hingga mencapai Rp373,17 triliun dari Rp285 triliun untuk penyaluran hingga akhir tahun dengan suku bunga KUR semakin diperkecil menjadi 3 persen dari 6 persen hingga Juni 2022.
Anggota Komisi III DPRD Medan (Dari Kiri-Kanan): Edward Hutabarat, Ir Sahat B Simbolon, Mulia Syahputra Nasution.(ist)
Kebijakan KUR yang semakin longgar ini menjadi bukti kehadiran pemerintah untuk memaksimalkan pemulihan ekonomi UMKM terdampak COVID-19.
Ke depan porsi KUR ditambah agar penyerapan kredit oleh UMKM, terutama lembaga pembiayaan perbankan meningkat saat ini mencapai 19,8 persen, dan pada 2024 ditargetkan porsi kredit perbankan terhadap UMKM sebesar 30 persen.
Anggota Komisi III DPRD Medan (Dari Kiri-Kanan): Dhiyaul Hayati SAg MPd, Irwansyah SAg SH, Abdul Rahman Nasution SH.(ist)
Kementerian Koperasi dan UKM di Maret 2021 menyebut, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau Rp8.573,89 triliun.
Pelaku UMKM mampu menyerap 97 persen dari total angkatan kerja, dan menghimpun hingga 60,42 persen dari total investasi di Indonesia.
Anggota Komisi III DPRD Medan (Dari Kiri-Kanan): M Rizki Nugraha SE, Erwin Siahaan.(ist)
“Hal ini menjadi salah satu upaya agar semua pihak terlibat dalam pengarusutamaan UMKM, karena selama ini UMKM menjadi bemper ekonomi saat terjadi krisis,” ungkap Menteri Teten.
Komisi III DPRD Kota Medan
Ketua : Afif Abdillah, SE
Wakil Ketua : Ishaq Abrar Mustafa Tarigan, SIP
Sekretaris. : Ir Hendri Duin
Anggota :
Edward Hutabarat
Ir Sahat B Simbolon
Mulia Syahputra Nasution, ST
Dhyiaul Hayati, SAg, MPd
Irwansyah, SAg, SH
Abdul Rahman Nasution, SH
M Rizki Nugraha, SE
Erwin Siahaan
Pembidangan Komisi III DPRD Kota Medan
1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Dinas Koperasi UMK
5. Dinas Perindustrian
6. Dinas Perdagangan
7. Dinas Pariwisata
8. Dinas Kebudayaan
9. Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan
10. Perumda Pasar
11. Perumda Pembangunan
12. Perumda Rumah Potong Hewan
mimbarumum.co.id – Petunjuk teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2022 terus menjadi sorotan publik di Sumatera Utara. Pasalnya, banyak ketentuan juknis yang merugikan Calon Peserta Didik (CPD).
Anehnya, Lasro Marbun selaku Penanggungjawab PPDB 2022 yang juga Plt Kadisdiksu dan Ketua PPDB 2022 Ichsanul Arifin Siregar dituding banyak melakukan kesalahan, tidak profesional dan tak berpengalaman dalam perencanaan proses pendaftaran PPDB online.
Contoh kasus salah seorang CPD juara 1 lomba bahasa Inggris yang diadakan POSI ditolak operator SMAN 1 Medan saat akan diverifikasi dengan alasan lomba tak berjenjang.
Ironisnya, dalam juknis PPDB 2022 untuk jalur prestasi non akademik tidak dicantumkan secara rinci lomba berjenjang lomba sains, olahraga, seni, kepramukaan atau lomba MTQ yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan provinsi dan tak menyebutkan ketentuan lomba mana saja yang diakui pemerintah.
Selain itu juga temuan bangku kosong dalam kegiatan PPDB bakal ramai. Utamanya pada kuota disabilitas, sebab tenaga pengajar untuk para disabilitas di SMAN umumnya tidak ada.
Seperti di SMA Negeri 1 Medan ada 12 kursi untuk kuota siswa. Namun hingga hari terakhir pendaftaran PPDB, kemarin tidak ada yang mendafarkan diri pada kuota tersebut. “Ya, hingga penutupan pendaftaran tidak ada disabilitas yang mendaftar. Sehingga kuotanya belum terisi. Saya gak tau karena ketentuan itu dibuat oleh Panitia PPDB Disdik Provsu,” kata petugas di sekolah itu.
Berbagai masalah seperti penambahan waktu pendaftaran dapat merugikan pendaftar sebelumnya. Masalah Kuota Disabilitas (Siapa Guru Pengajarnya). Masalah Zonasi Khusus yang kewenangannya berada pada Cabdis sangat rawan KKN. Masalah Biaya Operasional Kepanitiaan Cabdis untuk PPDB tidak tertampung.
Tata cara penghitungan akreditasi sekolah A = 100 poin, B = 90 poin dan C= 80.poin selalu dipertanyakan masyarakat tapi tak diperhatiikan Panitia PPDB dan petugas di sekolah yang berada di Posko Pengaduan PPDB.
Selanjutnya jadwal pengumuman jalur afirmasi, perpindahan anak guru, orang tua dan jalur prestasi yang rencananya akan diumumkan 30 Mei 2022 hingga kini belum diketahui jam yang pasti dan dikhawatirkan akan molor karena alasan server error dan faktor lainnya.
Plt Kadisdiksu Lasro Marbun mengakui belum sempurnanya juknis PPDB 2022 ini dan kedepannya perlu diperbaiki. “Kita tak ingin menzalimi siapa pun dan selaku manusia biasa saya tak luput dari kesalahan. Untuk itu saya mohon maaf atas kelalaian ini,” tegasnya saat temu pers PPDB 2022 tahap II pembukaan jalur zonasi SMAN dan SMKN serentak di Sumut di ruang rapat Disdiksu, Jumat (27/5/2022).
Plt Kadisdiksu tak banyak berbicara dan tertunduk karena kebijakan yang dilakukannya menuai kecaman awak media baik penyusunan juknis sampai tak dialokasikannya anggaran PPDB untuk Cabang Dinas dan sekolah adalah tindakan kebodohan Lasro Marbun.
mimbarumum.co.id – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bekerja sama dengan TNI, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan satuan tugas lain terdiri dari tenaga medis, paramedis dan non medis melaksanakan bakti sosial (baksos) kesehatan di Banten.
Kegiatan bakti sosial kesehatan dilakukan rangka peringatan Haul ke-129 Guru Bangsa Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga dalam rangka rangkaian HUT Bhayangkara ke-76 tahun 2022.
“Telah dilaksanakan kegiatan bakti sosial kesehatan dalam rangka peringatan Haul ke-129 Guru Bangsa Syekh Nawawi Al-Bantani dan dalam rangka rangkaian HUT Bhayangkara ke-76 Tahun 2022,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, (28/5/2022).
Dedi memuturkan, target kegiatan ini adalah sebanyak 1.000 orang mengikuti vaksinasi booster dengan menggunakan vaksin Pfizer, pengobatan umum, spesialis anak dan penyakit dalam.
“Dilakukan juga pembagian sembako dari Kapolda Banten terutama untuk masyarakat yang ada di sekitar Ponpes Tanara,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin dan Ibu Hj Wury Ma’ruf Amin. Menurut Ma’ruf Amin, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian dan sinergitas antara TNI-Polri dan Kemenkes terkait penanggulangan pandemi Covid-19 yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Diharapkan dukungan dari masyarakat agar tetap memperhatikan protokol kesehatan, menjaga diri, menjaga lingkungannya, sehingga kita bisa melewati fase pandemi dengan baik,” katanya.
Saat ini untuk vaksinasi booster di Provinsi Banten per tanggal 26 Mei 2022 sudah hampir tercapai 24 persen. Partisipasi masyarakat, kata Dedi sangat dibutuhkan guna meningkatkan percepatan vaksinasi.
Dedi menambahkan semua pelayanan ini diberikan agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, dan mengunggah keinginan masyarakat untuk secara mandiri melaksanakan vaksinasi booster.
“Saat ini pelayanan vaksinasi booster juga sudah mulai diberikan kepada masyarakat seperti TKI, TKW dan juga kegiatan lain seperti keberangkatan ibadah haji dan umrah,” katanya.
mimbarumum.co.id – Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST mengaku kesal terhadap kinerja sejumlah pejabat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan. Pasalnya, hingga Mei 2022 dana sebesar Rp 1,3 Miliar untuk anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita di Dikes Medan belum tersalurkan.
“Apa saja kerja pejabat Dinkes ini, dana Rp 1 M lebih untuk bantuan makanan tambahan bagi warga miskin belum disalurkan,” tandas Sudari ST dengan nada tinggi saat memimpin rapat anggota Komisi II DPRD Medan dengan Dinas Kesehatan di gedung dewan, akhir pekan kemarin (27/5/2022).
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sudari didampingi sekretaris Komisi Wong Cun Sen Tarigan, Modesta Marpaung, Netty Siregar dan T Erdiansyah Rendy. Hadir Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Taufiq Ririansyah didampingi Sekretaris Edi Subroto, sejumlah Kabid Surya Pulungan, Asnita, Shereivia Sarafillah dan staf lainnya.
Dikatakan Sudari, seiring upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keseriusan penurunan angka penderita gizi buruk kronis (stunting) di Kota Medan. Dinas Kesehatan hendaknya melakukan gebrakan baru.
“Anggaran 1 Miliar lebih untuk tambahan makanan ibu hamil dan Balita seharusnya sudah dapat disalurkan secara bertahap sejak Pebruari lalu. Tetapi nyatanya sampai hari gini belum disalurkan. Warga miskin itu berharap bantuan itu secepatnya bukan dipenghujung tahun. Lagian, bagaimana mungkin penurunan stunting dapat berhasil kalau kinerja Dinkes dari tahun ke tahun seperti ini,” tandas Sudari.
Sudari pun menambahkan, supaya Walikota Medan Boby Afif Nasution segera mengevaluasi pejabat di Dinkes Medan yang bermental proyek dan malas kerja. Karenan kejadian seperti itu merupakan kelalaian dari pejabatnya yang sudah terjadi dari tahun ke tahun dan selalu mengabaikan penanganan warga miskin.
“Jangan pejabat Dinkes itu hanya mengikuti seminar dan wokshop dari hotel ke hotel untuk menghabiskan anggaran. Tetapi hendaknya benar benar memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendukung program Walikota Medan masalah kesehatan termasuk 5 program skala prioritas,” sindir Sudari.
Dilanjutkan Sudari lagi, sejalan dengan program Walikota Medan yakni masalah kesehatan menjadi salah satu program prioritas. Sudari mempertegas langkah apa yang sudah dilakukan Dinkes.
Begitu juga masalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas yang selama ini imeg buruk jangan sampai ada pembiaran. Hendaknya petugas medis meningkatkan pelayanan dengan pelayanan yang humanis.
Sementara itu, dari pemaparan Kadis Kesehatan Kota Medan dr Taufiq Ririansyah menyampaikan dari pendataan Februari 2022 penderita stunting di Medan sebanyak 550 balita. Pihaknya mengaku telah melakukan kolaborasi dengan OPD lain untuk penanganan stunting.
Terkait dana Rp 1.3 Miliar lebih untuk PMT yang hingga Mei belum disalurkan masih sedang proses. “Kami akan berupaya percepatan pendiatribusian anggaran PMT itu,” ujar Taufiq.
