mimbarumum.co.id – Sekira 500-an Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara meminta Plt Kadisdiksu Lasro Marbun agar segera mencairkan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) sejak Januari hingga Mei 2022 (selama 5 bulan).
Selain itu, sekira 120 orang tenaga honor juga belum menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dari Plt Kadisdiksu Lasro Marbun.
Sesuai data jumlah ratusan yang belum menerima TTP itu termasuk ASN yang bertugas di 18 Cabang Dinas Pendidikan se Sumut, 726 SMA/SMK Negeri, SLB Negeri dan yang berada di Kantor Disdiksu Jalan T Cikdi Tiro Medan.
“Kami mengeluh Pak Lasro enggan mencairkan TTP ASN Disdiksu tanpa alasan jelas dan terkesan tak peduli karena menunda-nunda hak-hak kami,” ungkap salah seorang ASN Disdiksu yang tak bersedia menyebutkan identitasnya kepada Mimbar Umum, Jumat (27/5/2022).
Wanita berjilbab itu kecewa, karena hanya Dinas Pendidikan Provinsi dan jajarannya yang belum dapat TTP selama 5 bulan ini. Sedangkan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprovsu sudah ada yang dibayarkan 2 sampai 3 bulan.
Ia juga mengkritisi atasannya itu sejak menjabat Plt Kadisdiksu Lasro Marbun hanya ‘pintar marah’ tanpa ada program kerja nyata membangun pendidikan Sumut Bermartabat.
Lasro sering datang ke sekolah hanya untuk menakuti-nakuti Plt Kepala Sekolah SMAN dan SMKN mengancam copot jabatan jika tak mampu bekerja dengan baik.
Dia juga mengancam tenaga honorer yang bertugas di jajaran Disdiksu diberhentikan jika tak disiplin.
Oleh karenanya, para ASN Disdiksu meminta Gubsu Edy Rahmayadi untuk melantik Kadisdiksu definitif, sehingga bisa konsentrasi melakukan pembinaan selaku Kepala Inspektorat Sumut.
Sementara itu Plt Kadisdiksu Lasro Marbun saat dikonfirmasi mengatakan akan secepatnya mencairkan dana TTP Disdiksu itu. “Ya, pasti segera akan kita proses untuk dicairkan uang TTP itu,” tegas Lasro seraya akan berkoordinasi dengan bawahannya untuk menyikapi keterlambatan pencairan TTP ASN Disdiksu.
“Saya juga sudah jenuh selaku Plt Kadisdiksu harusnya cukup 3 bulan saja, mengingat tugas di Inspektorat Sumut amat berat, menyita pikiran dan tenaga. Saya harus mengawasi, memanggil dan melaporkan ke aparat penegak hukum jika terdapat penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan OPD di jajaran Pemprovsu,” jelasnya.
mimbarumum.co.id – PSMS Medan akhirnya takluk dalam laga uji coba saat menghadapi PSAD pada Sabtu pagi (28/5/2022) di Stadion Teladan Medan.
Skor yang berakhir 5 – 0 untuk kemenangan PSAD yang banyak diperkuat eks PSMS itu menjadi pukulan telak dan evaluasi bagi tim ayam kinantan.
I Putu Gede, selaku pelatih PSMS Medan menanggapi pertandingan uji coba tersebut, menurutnya intensitas akhir-akhir ini di tim PSMS Medan sangat tinggi dan padat.
“Saya tahu ternyata ada (kualitas) pemain seperti ini dan kita belum berlatih taktik defending dan attacking belum semua, resikonya memang terkena counter atack dan satu kesalahan (pemain). Ini yang harus kita benah,” ucapnya.
Ia mengatakan, sikap para pemain PSMS seharusnya siap dan percaya diri untuk melawan tim siapapun seperti yang diharapkannya.
“Mereka belum siap terutama yang diturunkan pertama. Mereka gak siap diturunkan diawal. Ini bagus karena saya jadi tahu setiap pemain, kalau hanya pelatihan dan melawan tim Kwarta kita gak ngelihat (kualitas pemain),” katanya.
Untuk calon pemain PSMS Medan yang masih mengikuti trial, I Putu Gede sudah dapat memutuskan bagaimana masa depan mereka kedepannya di tim ayam kinantan.
“Dalam proses mereka gak maksimal dan gak berbenah, gak mengikuti ciri khas kita. Kitakan gak mungkin mengkontrak pemain yang gak produktif,” terangnya.
Menurutnya, hal seperti ini wajar dalam mencari pemain atau perekrutan untuk masuk ke dalam squad utama.
“Namanya proses, bagus dihasil seleksi tapi hasil pelatihannya bagaimana. Hari ini menjadi salah satu catatan penting untuk para pemain,” tuturnya.
mimbarumum.co.id – Pandemi COVID-19 telah membawa dampak sosial kepada masyarakat, termasuk kemerosotan ekonomi hingga ke pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, termasuk di Kota Medan, Sumatera Utara.
Mayoritas pelaku UMKM di Kota Medan banyak yang mengalami penurunan pendapatan secara drastis, bahkan sampai gulung tikar akibat kehilangan daya beli dalam dua tahun belakangan ini.
“Produk kerajinan mengalami penurunan luar biasa, karena semua tutup di awal pandemi. Tapi kini mulai ada permintaan lagi,” terang Nuryanto, pelaku UMKM produk kerajinan kayu di kawasan Medan Polonia.
Pelaku UMKM produk kerajinan kayu tersebut merupakan salah satu dari puluhan ribu pelaku UMKM di Kota Medan terkena imbas pandemi virus Corona.
Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Medan, Benny Nasution, ketika menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Kota Medan pada Selasa (17/5), menyebut jumlah UMKM di daerah ini sebanyak 27.753 unit.
Ke 27.753 unit UMKM itu, lanjut dia, terdiri dari usaha mikro berjumlah 22.213 unit, usaha kecil terdapat 5.447 unit, dan usaha menengah tercatat 103 unit.
“Jumlahnya sebanyak 27.753 UMKM. Namun sampai minggu kemarin kita sudah mendapat data 35.000 UMKM di Medan menjadi binaan kita. Pendaftaran binaan dipermudah, mereka tidak perlu datang ke kantor dinas,” katanya.
Dorong Kebangkitan UMKM
Ketua Komisi III DPRD Kota Medan Afif Abdillah mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong UMKM untuk bangkit di tengah keterpurukan akibat pandemi COVID-19.
“Alhamdulillah, sudah kita mulai transisi dari pandemi ke endemi. Jadi yang harus kita lakukan hari ini pemulihan ekonomi. Artinya, pemulihan ekonomi itu yang sangat tergantung kepada UMKM,” tegasnya.
Salahsatu UMKM Kota Medan yang juga tak luput dari terdampak pandemi Covid 19.(dok)
Makanya, Komisi III DPRD Medan memfokuskan pemulihan ekonomi UMKM kepada kondisi normal atau sebelum pandemi virus Corona yang memporak-porandakan perekonomian Kota Medan. Termasuk di antaranya sektor pariwisata di ibu kota Provinsi Sumatera Utara, yang ikut terpuruk, guna membangkitkan kembali kepada kondisi normal.
“Ini menjadi konsentrasi kita, inovasi-inovasi di 12 dinas yang ada perekonomian kita dorong, baik dari sisi anggaran, dan program harus lebih inovatif lagi terfokus, terutama UMKM,” ucap anak mantan Wali Kota Medan Abdillah ini.
Adapun ke 12 OPD di lingkungan Pemkot Medan yang membidangi komisi ini meliputi Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi UMK, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan, Perumda Pasar, Perumda Pembangunan, dan
Perumda Rumah Potong Hewan.
“Pada ujungnya yang ingin nanti kami lahirkan adalah peraturan daerah tentang perlindungan UMKM di Kota Medan,” ungkap Afif yang juga Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Medan.
Legislator ini menjabarkan rencana yang bakal diwujudkannya, seperti memanggil beberapa online shop atau toko daring terkemuka di Indonesia yang telah memperluas ekspansi pasar ke Kota Medan.
Lalu berkomunikasi dengan pihak travel agent online atau biro perjalanan daring, seperti Traveloka dan sebagainya di era digitalisasi yang harus disambut inovasi oleh Pemkot Medan bagi UMKM.
“Kita ingin setiap perusahaan yang berdagang di Kota Medan, maka harus bisa berkontribusi mengangkat UMKM. Setidaknya CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) bagi masyarakat di Kota Medan,” tegas dia.
Selain itu, Afif yang juga merupakan Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan ini menyebutkan, pihaknya juga berencana memanggil seluruh perbankan di Kota Medan guna mengangkat UMKM.
“Dalam kesempatan yang sama, kita akan berkunjung ke seluruh konjen (konsulat jenderal) luar negeri di Kota Medan. Kita ingin kerja sama antara negara ini bisa diangkat lagi levelnya, sehingga mendelegasikan ekspor impor kelas UMKM,” jelas dia.
Afif yang tercatat Ketua Komisi Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan mengaku pihaknya cuma ingin membantu secara ekonomi guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional.
Selain itu, pihaknya melihat hingga saat ini masih banyak pembayar wajib pajak yang relatif besar, tapi belum mendapatkan penghargaan dari Pemkot Medan.
Begitu juga dengan kuliner-kuliner melegenda di Kota Medan. “Itu potensi pariwisata yang sangat berkontribusi terhadap UMKM, dan pariwisata Kota Medan. Itu semua harus diberi penghargaan,” paparnya.
“Artinya bukan penghargaan seperti lazimnya, namun pengakuan dari pemerintah ungkapan terima kasih sudah membantu perekonomian di Kota Medan hingga saat ini,” jelas Afif.
Ketua Komisi III DPRD Medan Afif Abdillah ketika kunjungan kerja ke jajaran direksi Perumda Pasar di Medan, Selasa (17/5).(dok)
Ia meyakini, banyak peningkatan ekonomi bisa dilaksanakan yang secara tidak langsung akan berdampak terhadap UMKM, seperti “Meeting, Incentive, Convention and Exhibition/ MICE”.
MICE ini bisa diwujudkan di antaranya konjen luar negeri agar bisa menarik wisatawan asing, seperti dari Singapura dan Malaysia ke Kota Medan melalui kerja sama yang dilakukan.
“Kita melihat potensi Kota Medan bisa lebih dari sebelum pandemi ekonominya, sangat besar. Jika kita tidak mengambil kesempatan ini, maka kabupaten/kota yang lainnya bisa melebihi ekonomi Kota Medan,” tegasnya.
Rombongan Komisi III DPRD Kota Medan saat kunjungan kerja ke Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta, Selasa (24/5/2022).(dok)
Study Banding ke Kota Padang
Anggota Komisi III DPRD Kota Medan Dhiyaul Hayati mengakui Kota Padang menerapkan program sertifikasi halal secara gratis, dan menyediakan tim pendamping bagi UMKM di setiap kelurahan.
“Pelaku UMKM di Kota Medan dengan omset Rp2 miliar per tahun selayaknya gratis untuk pengurusan sertifikasi halal, dan membentuk koperasi syariah di setiap kelurahan,” ucapnya.
Anggota Komisi III DPRD Kota Medan Dhiyaul Hayati.(ist)
Politisi PKS ini mengatakan Pemkot Padang juga menyediakan tenaga pembinaan bagi UMKM di salah satu kota di Ranah Minang agar mendapat kemudahan pengurusan izin dan bantuan guna memajukan usaha mereka.
“Program ini pantas ditiru oleh Pemkot Medan, sebab sertifikasi halal berimplikasi positif guna mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membangkitkan UMKM terdampak pandemi COVID-19,” katanya.
Sebab legislator ini sering menerima keluhan dari pedagang maupun pelaku UMKM di Kota Medan, karena diharuskan membayar retribusi dan pajak tepat waktu, tapi pembinaan mereka masih sangat kurang.
“Seharusnya pelaku UMKM diberi pembinaan agar mereka bisa berkembang. Selama ini mereka rutin bayar pajak dan retribusi, tapi bantuan apa diberikan Pemkot Medan guna memajukan usaha mereka?” terang dia.
“Menurut saya yang penting itu, agar Pemkot Medan segera membentuk tim pendamping usaha. Setiap kelurahan minimal satu tim pendamping, dan satu koordinator per kecamatan,” papar Dhiyaul.
Jemput Bola
Anggota Komisi III DPRD Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution dari sambungan seluler mengaku pihaknya mengunjungi Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta.
“Sekarang kita lagi di Jakarta merupakan lanjutan dari komunikasi mitra kita di Pemkot Medan. Apa program pemerintah pusat yang hari ini sangat digaungkan tentang UMKM,” terang dia.
Anggota Komisi III DPRD Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution.(ist)
Ia menyebut, porsi seperti apa bisa didapatkan pelaku UMKM di Kota Medan, sehingga turut berkontribusi guna memulihkan perekonomian bangsa ini setelah pandemi COVID-19.
Legislator ini mengharapkan pergerakan di UMKM ini dapat terealisasi sesuai Instruksi Presiden No.2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.
“Kearifan lokal, hasil-hasil produk UMKM lokal bisa dibranding pemerintah pusat, sehingga dapat menggerakkan ekonomi juga,” ungkap Mulia yang merupakan politisi Partai Gerindra.
Pemerintah pusat di tengah pandemi COVID-19 selama dua tahun terakhir terus berupaya menyediakan berbagai stimulus mengingat peran UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia.
Dari Kiri-Kanan: Ketua Komisi III Afif Abdillah SE, Wakil Ketua Ishaq Abrar Mustafa Tarigan SIP, Sekretaris Ir Hendri Duin.(ist)
Di antaranya Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan adanya bunga rendah dan porsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan upaya mendorong pemulihan ekonomi UMKM.
Plafon KUR pada tahun ini meningkat hingga mencapai Rp373,17 triliun dari Rp285 triliun untuk penyaluran hingga akhir tahun dengan suku bunga KUR semakin diperkecil menjadi 3 persen dari 6 persen hingga Juni 2022.
Anggota Komisi III DPRD Medan (Dari Kiri-Kanan): Edward Hutabarat, Ir Sahat B Simbolon, Mulia Syahputra Nasution.(ist)
Kebijakan KUR yang semakin longgar ini menjadi bukti kehadiran pemerintah untuk memaksimalkan pemulihan ekonomi UMKM terdampak COVID-19.
Ke depan porsi KUR ditambah agar penyerapan kredit oleh UMKM, terutama lembaga pembiayaan perbankan meningkat saat ini mencapai 19,8 persen, dan pada 2024 ditargetkan porsi kredit perbankan terhadap UMKM sebesar 30 persen.
Anggota Komisi III DPRD Medan (Dari Kiri-Kanan): Dhiyaul Hayati SAg MPd, Irwansyah SAg SH, Abdul Rahman Nasution SH.(ist)
Kementerian Koperasi dan UKM di Maret 2021 menyebut, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau Rp8.573,89 triliun.
Pelaku UMKM mampu menyerap 97 persen dari total angkatan kerja, dan menghimpun hingga 60,42 persen dari total investasi di Indonesia.
Anggota Komisi III DPRD Medan (Dari Kiri-Kanan): M Rizki Nugraha SE, Erwin Siahaan.(ist)
“Hal ini menjadi salah satu upaya agar semua pihak terlibat dalam pengarusutamaan UMKM, karena selama ini UMKM menjadi bemper ekonomi saat terjadi krisis,” ungkap Menteri Teten.
Komisi III DPRD Kota Medan
Ketua : Afif Abdillah, SE
Wakil Ketua : Ishaq Abrar Mustafa Tarigan, SIP
Sekretaris. : Ir Hendri Duin
Anggota :
Edward Hutabarat
Ir Sahat B Simbolon
Mulia Syahputra Nasution, ST
Dhyiaul Hayati, SAg, MPd
Irwansyah, SAg, SH
Abdul Rahman Nasution, SH
M Rizki Nugraha, SE
Erwin Siahaan
Pembidangan Komisi III DPRD Kota Medan
1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Dinas Koperasi UMK
5. Dinas Perindustrian
6. Dinas Perdagangan
7. Dinas Pariwisata
8. Dinas Kebudayaan
9. Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan
10. Perumda Pasar
11. Perumda Pembangunan
12. Perumda Rumah Potong Hewan
mimbarumum.co.id – Petunjuk teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2022 terus menjadi sorotan publik di Sumatera Utara. Pasalnya, banyak ketentuan juknis yang merugikan Calon Peserta Didik (CPD).
Anehnya, Lasro Marbun selaku Penanggungjawab PPDB 2022 yang juga Plt Kadisdiksu dan Ketua PPDB 2022 Ichsanul Arifin Siregar dituding banyak melakukan kesalahan, tidak profesional dan tak berpengalaman dalam perencanaan proses pendaftaran PPDB online.
Contoh kasus salah seorang CPD juara 1 lomba bahasa Inggris yang diadakan POSI ditolak operator SMAN 1 Medan saat akan diverifikasi dengan alasan lomba tak berjenjang.
Ironisnya, dalam juknis PPDB 2022 untuk jalur prestasi non akademik tidak dicantumkan secara rinci lomba berjenjang lomba sains, olahraga, seni, kepramukaan atau lomba MTQ yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan provinsi dan tak menyebutkan ketentuan lomba mana saja yang diakui pemerintah.
Selain itu juga temuan bangku kosong dalam kegiatan PPDB bakal ramai. Utamanya pada kuota disabilitas, sebab tenaga pengajar untuk para disabilitas di SMAN umumnya tidak ada.
Seperti di SMA Negeri 1 Medan ada 12 kursi untuk kuota siswa. Namun hingga hari terakhir pendaftaran PPDB, kemarin tidak ada yang mendafarkan diri pada kuota tersebut. “Ya, hingga penutupan pendaftaran tidak ada disabilitas yang mendaftar. Sehingga kuotanya belum terisi. Saya gak tau karena ketentuan itu dibuat oleh Panitia PPDB Disdik Provsu,” kata petugas di sekolah itu.
Berbagai masalah seperti penambahan waktu pendaftaran dapat merugikan pendaftar sebelumnya. Masalah Kuota Disabilitas (Siapa Guru Pengajarnya). Masalah Zonasi Khusus yang kewenangannya berada pada Cabdis sangat rawan KKN. Masalah Biaya Operasional Kepanitiaan Cabdis untuk PPDB tidak tertampung.
Tata cara penghitungan akreditasi sekolah A = 100 poin, B = 90 poin dan C= 80.poin selalu dipertanyakan masyarakat tapi tak diperhatiikan Panitia PPDB dan petugas di sekolah yang berada di Posko Pengaduan PPDB.
Selanjutnya jadwal pengumuman jalur afirmasi, perpindahan anak guru, orang tua dan jalur prestasi yang rencananya akan diumumkan 30 Mei 2022 hingga kini belum diketahui jam yang pasti dan dikhawatirkan akan molor karena alasan server error dan faktor lainnya.
Plt Kadisdiksu Lasro Marbun mengakui belum sempurnanya juknis PPDB 2022 ini dan kedepannya perlu diperbaiki. “Kita tak ingin menzalimi siapa pun dan selaku manusia biasa saya tak luput dari kesalahan. Untuk itu saya mohon maaf atas kelalaian ini,” tegasnya saat temu pers PPDB 2022 tahap II pembukaan jalur zonasi SMAN dan SMKN serentak di Sumut di ruang rapat Disdiksu, Jumat (27/5/2022).
Plt Kadisdiksu tak banyak berbicara dan tertunduk karena kebijakan yang dilakukannya menuai kecaman awak media baik penyusunan juknis sampai tak dialokasikannya anggaran PPDB untuk Cabang Dinas dan sekolah adalah tindakan kebodohan Lasro Marbun.
mimbarumum.co.id – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bekerja sama dengan TNI, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan satuan tugas lain terdiri dari tenaga medis, paramedis dan non medis melaksanakan bakti sosial (baksos) kesehatan di Banten.
Kegiatan bakti sosial kesehatan dilakukan rangka peringatan Haul ke-129 Guru Bangsa Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga dalam rangka rangkaian HUT Bhayangkara ke-76 tahun 2022.
“Telah dilaksanakan kegiatan bakti sosial kesehatan dalam rangka peringatan Haul ke-129 Guru Bangsa Syekh Nawawi Al-Bantani dan dalam rangka rangkaian HUT Bhayangkara ke-76 Tahun 2022,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, (28/5/2022).
Dedi memuturkan, target kegiatan ini adalah sebanyak 1.000 orang mengikuti vaksinasi booster dengan menggunakan vaksin Pfizer, pengobatan umum, spesialis anak dan penyakit dalam.
“Dilakukan juga pembagian sembako dari Kapolda Banten terutama untuk masyarakat yang ada di sekitar Ponpes Tanara,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin dan Ibu Hj Wury Ma’ruf Amin. Menurut Ma’ruf Amin, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian dan sinergitas antara TNI-Polri dan Kemenkes terkait penanggulangan pandemi Covid-19 yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Diharapkan dukungan dari masyarakat agar tetap memperhatikan protokol kesehatan, menjaga diri, menjaga lingkungannya, sehingga kita bisa melewati fase pandemi dengan baik,” katanya.
Saat ini untuk vaksinasi booster di Provinsi Banten per tanggal 26 Mei 2022 sudah hampir tercapai 24 persen. Partisipasi masyarakat, kata Dedi sangat dibutuhkan guna meningkatkan percepatan vaksinasi.
Dedi menambahkan semua pelayanan ini diberikan agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, dan mengunggah keinginan masyarakat untuk secara mandiri melaksanakan vaksinasi booster.
“Saat ini pelayanan vaksinasi booster juga sudah mulai diberikan kepada masyarakat seperti TKI, TKW dan juga kegiatan lain seperti keberangkatan ibadah haji dan umrah,” katanya.
mimbarumum.co.id – Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST mengaku kesal terhadap kinerja sejumlah pejabat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan. Pasalnya, hingga Mei 2022 dana sebesar Rp 1,3 Miliar untuk anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita di Dikes Medan belum tersalurkan.
“Apa saja kerja pejabat Dinkes ini, dana Rp 1 M lebih untuk bantuan makanan tambahan bagi warga miskin belum disalurkan,” tandas Sudari ST dengan nada tinggi saat memimpin rapat anggota Komisi II DPRD Medan dengan Dinas Kesehatan di gedung dewan, akhir pekan kemarin (27/5/2022).
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sudari didampingi sekretaris Komisi Wong Cun Sen Tarigan, Modesta Marpaung, Netty Siregar dan T Erdiansyah Rendy. Hadir Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Taufiq Ririansyah didampingi Sekretaris Edi Subroto, sejumlah Kabid Surya Pulungan, Asnita, Shereivia Sarafillah dan staf lainnya.
Dikatakan Sudari, seiring upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keseriusan penurunan angka penderita gizi buruk kronis (stunting) di Kota Medan. Dinas Kesehatan hendaknya melakukan gebrakan baru.
“Anggaran 1 Miliar lebih untuk tambahan makanan ibu hamil dan Balita seharusnya sudah dapat disalurkan secara bertahap sejak Pebruari lalu. Tetapi nyatanya sampai hari gini belum disalurkan. Warga miskin itu berharap bantuan itu secepatnya bukan dipenghujung tahun. Lagian, bagaimana mungkin penurunan stunting dapat berhasil kalau kinerja Dinkes dari tahun ke tahun seperti ini,” tandas Sudari.
Sudari pun menambahkan, supaya Walikota Medan Boby Afif Nasution segera mengevaluasi pejabat di Dinkes Medan yang bermental proyek dan malas kerja. Karenan kejadian seperti itu merupakan kelalaian dari pejabatnya yang sudah terjadi dari tahun ke tahun dan selalu mengabaikan penanganan warga miskin.
“Jangan pejabat Dinkes itu hanya mengikuti seminar dan wokshop dari hotel ke hotel untuk menghabiskan anggaran. Tetapi hendaknya benar benar memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendukung program Walikota Medan masalah kesehatan termasuk 5 program skala prioritas,” sindir Sudari.
Dilanjutkan Sudari lagi, sejalan dengan program Walikota Medan yakni masalah kesehatan menjadi salah satu program prioritas. Sudari mempertegas langkah apa yang sudah dilakukan Dinkes.
Begitu juga masalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas yang selama ini imeg buruk jangan sampai ada pembiaran. Hendaknya petugas medis meningkatkan pelayanan dengan pelayanan yang humanis.
Sementara itu, dari pemaparan Kadis Kesehatan Kota Medan dr Taufiq Ririansyah menyampaikan dari pendataan Februari 2022 penderita stunting di Medan sebanyak 550 balita. Pihaknya mengaku telah melakukan kolaborasi dengan OPD lain untuk penanganan stunting.
Terkait dana Rp 1.3 Miliar lebih untuk PMT yang hingga Mei belum disalurkan masih sedang proses. “Kami akan berupaya percepatan pendiatribusian anggaran PMT itu,” ujar Taufiq.
mimbarumum.co.id – Dalam rangka mempererat tali silaturrahmi dan memperkuat kerjasama konstruktif dengan media massa sebagai mitra menyebarkan informasi, Sekretariat DPRD Medan melaksanakan pertemuan dengan wartawan Unit Sekretariat DPRD Medan, Jumat (27/5/2022) siang, di ruang Serbagua DPRD Medan.
Diawali doa oleh Heri, sambutan Sekwan DPRD Medan Ali Sipahutar, Satriadi dan Said selaku koordinator wartawan yang bertugas di DPRD Medan dan dihadiri para Kepala Bagian (Kabag), halal bi halal itu berlangsung penuh kekeluargaan yang diiringi dengan dialog dan sejumlah wartawan menyampaikan tanggapan, saran dan pertanyaan.
Ali Sipahutar menyampaikan, silaturrahmi sangat efektif dalam komunikasi untuk menjalankan suatu program dan kegiatan. “Sesungguhnya sejak saya berugas di DPRD Medan sudah merencanakan bertemuan dengan wartawan ini, namun karena kondisi pandemi Covid-19 diundur baru saat ini bisa kita laksanaan,” ujarnya.
Sambil menyampaikan pernah menjadi Camat Medan Area dan Camat Medan Denai, dirinya selalu terbuka dengan wartawan. Karenanya, saat menjadi Sekwan, ia pun menyatakan tak akan berubah.
“Kami di Sekretariat DPRD Medan tidak anti kritik dan siap menerima saran menuju perbaikan, kolaborasi akan kita bangun dengan sinergitas antara Sekretariat dan wartawan,” tegasnya.
Koordinator Wartawan Satriadi menyampaikan terima kasih telah melaksanakn silaturrahmi dengan wartawan dan mengharapkan kepada Sekwan terus menjalinnya ke depannya penuh kekeluargaan.
mimbarumum.co.id – Wali Kota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP hadiri Expo Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2022 di Graha Wangsa Kota Bandar Lampung, Jum’at (27/5/2022).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.
Dalam arahannya, Menteri Tjahjo mengatakan peran APEKSI yang didalamnya terkait dengan pemerintahan, birokrasi, Aparatur Sipil Negara dan juga masyarakat. Sehingga sangat penting dalam upaya membangkitkan ekonomi dengan membangun kolaborasi terukur dan konsolidatif dengan berbagai pihak. Sehingga percepatan pemulihan ekonomi lebih terarah dan lebih cepat tercapai.
Hadir dalam acara tersebut, Ketua APEKSI yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana; kemudian, Staf Ahli bidang Pemerintah dan Otonomi Daerah Jufri Rahman, Staf Ahli bidang Budaya Kerja Abdul Hakim; Staf Khusus Menteri bidang Pelayanan Publik dan Umum Saefudin Latief, serta para Wali Kota se-Indonesia.
Gelaran HUT ke-22 APEKSI di Bandar Lampung yang berlangsung pada 27-29 Mei 2022 ini mengangkat isu pertumbuhan UMKM. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya, mengatakan pertumbuhan UMKM itu akan didorong di kota masing-masing.
Wali Kota Bogor itu menjelaskan, HUT ke-22 Apeksi menjadi momen yang tepat untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Apalagi, Indonesia mulai memasuki endemi Covid-19. Pemulihan ekonomi pun terjadi di kota-kota di Indonesia.
Menurut Bima, semua pemerintah kota harus bisa berkolaborasi dengan semua pihak untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Karena tidak akan cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
mimbarumum.co.id – Sebanyak 775 petak Keramba Jaring Apung (KJA) di Kabupaten Samosir akan ditertibkan tahun 2022 ini.
Hal itu disampaikan Bupati Samosir melalui Penjabat Sekdakab Samosir Hotraja Sitanggang, kepada mimbarumum.co.id, Jumat (27/5/2022) seusai Rapat Penataan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pangururan.
“Penataan dan penertiban KJA merupakan lanjutan penataan tahun 2021 lalu,” sebutnya.
Upaya itu, dijelaskannya, untuk mendukung tata ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya dan harus rampung tahun 2023.
Ia menjelaskan, bahwa sesuai dengan SK Gubsu nomor 188.44/231/KPTS/2022 tentang Penetapan Alokasi Keramba Jaring Apung di Danau Toba, jumlah KJA yang layak di Kabupaten Samosir sebanyak 548 petak dan akan ditata sesuai zonase.
Penertiban tahun ini, menurut Hotraja, akan dilaksanakan dalam 4 tahap, dilaksanakan bulan Mei 2022 sebanyak 256 petakan. “Ini sudah didata dan siap untuk ditertibkan,” imbuhnya.
Dibeberkan juga, sebagai pengganti KJA yang ditertibkan, pemerintah menyediakan kompensasi bagi pemilik KJA.
Untuk mempercepat penataan, Hotraja menekankan peran seluruh tim terpadu penertiban KJA. Untuk turun langsung ke lapangan pada saat penertiban dibantu Kepala Desa, Lurah dan Camat.
mimbarumum.co.id – Dalam salah satu panel diskusi yang disponsori Channel News Asia (CNA) dari Singapura bertema “The Biggest Trade Deal in the World”; Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengingatkan semua partisipan bahwa Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) benar-benar bisa menjadi solusi nyata bagi perekonomian dunia. Yakni yang dilanda inflasi tinggi saat ini.
Kondisi tersebut diakibatkan khususnya oleh hambatan perdagangan dunia yang disebabkan proteksionisme dan perang dagang. Serta tidak berfungsinya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagaimana mestinya.
“Ketika negara-negara yang sudah maju menerapkan standar ganda, WTO justru tidak berkutik,”tegas Mendag Lutfi.
Cukup mengejutkan panelis lainnya, Mendag Lutfi justru mengatakan tingginya harga komoditas dunia saat ini adalah peluang bagi para petani di negara-negara berkembang besar. Seperti Indonesia, India, Brasil dan Tiongkok untuk menikmati keuntungan lebih.
“Ini ekuilibrium baru dalam perdagangan komoditas pangan dunia. Jangan dirusak dengan menyalahkan salah satu negara misalnya Tiongkok karena posisi dagang yang kurang menguntungkan. Bahaya kalau beberapa negara maju berkelompok untuk membenarkan standar ganda,” tuturnya.
Hal yang dimaksud standar ganda oleh Mendag Lutfi adalah negara-negara yang sudah maju menyalahkan dan mengganggu perdagangan bebas dunia, ketika mereka kurang diuntungkan posisi dagangnya terhadap suatu negara tertentu, misalnya Tiongkok.
Padahal,dahulu ketika posisi dagang mereka diuntungkan sehingga petani di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang makmur, semua negara berkembang dipaksa membuka pasar mereka.
“Harus ada kebersamaan dan kesetaraan kesempatan dalam perdagangan bebas dunia,” kata Mendag Lutfi.
Mendag Lutfi sempat berdebat cukup tegang dengan panelis lainnya yaitu CEO Suntory Holdings, salah satu produsen makanan dan minuman terbesar di dunia asal Jepang, Tak Miinami. Sang CEO menyatakan pesimis dengan situasi perdagangan dunia saat ini. Khususnya karena Tiongkok yang saat ini menutup pasarnya karena kebijakan Zero-Covid yang diterapkan Presiden China Xi Jin Ping. Sehingga Tiongkok, menurutnya, perlu dibatasi perannya dalam perdagangan dunia.
Mendag Lutfi menyayangkan pandangan tesebut apalagi mengingat Jepang sudah merasakan menjadi negara maju. Menurut Mendag Lutfi, dunia harus mengakui fakta bahwa ketika Tiongkok mulai mendominasi perdagangan dunia, dampak positifnya dapat dirasakan seluruh masyarakat dunia dengan harga barang-barang yang semakin terjangkau.
“Kami di Indonesia sangat merasakan betul manfaatnya. Apalagi Tiongkokjuga menjadi sumber utama transfer teknologi bagi negara-negara berkembang saat ini,” tegas Mendag Lutfi
Padahal, lanjut Mendag Lutfi, Tiongkok baru bergabung dengan WTO di tahun 2001. Tapi manfaatnya jauh lebih terasa dibandingkan empat puluh tahun lebih sejakperdagangan dunia didominasi oleh kapitalisme Barat.
“Biarkan harga pangan tinggi saat ini menjadi sinyalagar petani dan peternak di negara-negara berkembang termasuk Indonesia meningkatkan produksi. Sehingga nantinya harga akan turun dengan sendirinya karena pasokan melimpah,” tegas Mendag Lutfi.
Mendag Lutfi mengatakan,“RCEP berpotensi memperbaiki tata niaga perdagangan dunia. Dari yang sebelumnya berbasis akumulasi dan konsentrasi kemakmuran, menuju tata niaga baru yang meratakan kemakmuran dan menciptakan kesejahteraanbersama.
Bila dievaluasi secara jujur, menurut Mendag Lutfi, kondisi tersebut adalah akibat dari kompetisi atau persaingan bebas yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi makro.
“Oleh karena itulah tata niaga dunia yang baru harus berbasis kolaborasi yang bermanfaat tanpa adanya diskriminasi atau bersifat inklusif. Bila seluruh dunia sibuk berkolaborasi maka tidak ada ruang untuk kompetisi yang sering kaliberujung kepada konflik antarnegara,” tegas Mendag Lutfi.
RCEP sebagai perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia diikuti oleh kesepuluhnegara ASEAN ditambah Australia, Selandia Baru, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. RCEP adalah kerjasama perekonomian pertama di dunia yang memiliki Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan sama-sama menjadi anggota.
“Perdagangan bebas tidak harus berdasarkan persaingan bebas. Melainkan bisa juga dicapai melalui kolaborasi yang nondiskriminatif atau inklusif. Sudah ada bukti keberhasilannya yaitu ASEAN,” tegasnya.
Model komunitas ekonomi bersama yang inklusif dan kolaboratif sudah dibuktikan keberhasilannya oleh ASEAN. Yang saat ini merupakan perekonomian terbesar kelima di dunia dengan total produk domestik bruto (PDB) mencapai USD3,3 triliun; dan total populasi masyarakatnya 630 juta orang.
Padahal kesepuluh negara ASEAN memiliki latar belakang, bentuk pemerintahan, bahkan sistem perekonomian yang sangat beragam.
“Di belahan dunia lain justru menciptakan pertentangan bahkan perang dingin, di ASEAN kami merajutnya menjadi persatuan, kesejahteraan bersama, dan kolaborasi untuk berperan lebih bagi perekonomian dunia,” tambah Mendag Lutfi.
