mimbarumum.co.id – Jum’at (13/6/2025) dilakukan seremonial pelayaran perdana Kapal Motor Penumpang (KMP) Jatra II milik PT. ASDP yang merupakan armada laut tambahan rute Gunungsitoli – Sibolga dan sebaliknya yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, di Pelabuhan Angin Pelindo Regional 1 Gunungsitoli.
“Pelindo Regional 1 Gunungsitoli menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap kunjungan dan peresmian KMP Jatra II serta berharap dengan penambahan armada untuk angkutan penumpang dan kendaraan ini dapat memberikan kemanfaatan bagi Kepulauan Nias pada umumnya dan terkhusus bagi pengguna jasa penyebrangan kapal”, Ucap General Manager Pelindo Regional 1 Gunungsitoli, Ardhi Amarullah, dalam acara ceremonial pelayaran perdana KMP Jatra II bertempat di halaman parkir Terminal Penumpang Pelabuhan Angin Gunungsitoli.
Tidak hanya itu, Ardhi juga menyampaikan bahwa Pelindo Gunungsitoli siap mendukung agenda Gubernur Sumatera Utara dalam hal pemberantasan calo dan pungutan liar khususnya di area Pelabuhan Angin Gunungsitoli.
Ardhi menerangkan bahwa sebagai operator Pelabuhan yang berstatus sebagai Pelabuhan umum, Pelindo Gunungsitoli berupaya memberikan layanan maksimal kepada kapal yang memanfaatkan layanan kepelabuhanan baik untuk kegiatan bongkar muat maupun angkutan penyeberangan.
Dalam pelaksanaannya penerapan tarif pada Pelabuhan Angin berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017.
Mengingat di dalam Pelabuhan terdapat banyak stakeholder seperti operator kapal, Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), penumpang umum, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Pelindo sebagai operator Pelabuhan, GM Pelindo Gunungsitoli menyampaikan akan melakukan upaya peningkatan koordinasi antar stackholder dan bila diperlukan mengupayakan upaya kolaboratif antara Pelabuhan dan Operator Kapal untuk penggunaan tarif terpadu (bundling tiket dan jasa kepelabuhan) khususnya pada angkutan penyeberangan dengan menggunakan platform digital sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan yang tersedia dalam Pelabuhan guna menghindari timbulnya praktik pungutan liar.
Selanjutnya diakhir sambutannya, Gubsu beserta Dirut PT ASDP, Forkopimda dan seluruh pejabat undangan yang hadir bersama-sama meninjau fasilitas kapal KMP Jatra II yang bertambat di demaga 1 Pelindo Regional 1 Gunungsitoli yang diakhiri dengan foto bersama.
mimbarumum.co.id – Satnarkoba Polrestabes Medan kembali meringkus seorang pria terduga pelaku pengedar narkotika jenis sabu di Jalan Mesjid Taufik Gang Sepakat Kecamatan Medan Perjuangan.
Pelaku atau pengedar bernama Diki Panggabean (33) warga Jalan Mesjid Taufik Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan.
Hal itu disampaikan oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr.Gidion Arif Setyawan melalui Kasatnarkoba, AKBP Thommy Aruan SIK kepada wartawan, Sabtu (14/6/2025).
Ia menjelaskan kronologis penangkapan pelaku, berdasarkan laporan warga masyarakat tentang adanya pengedar narkotika, kemudian pada hari Selasa (10/6/2025) sekira pukul 14.00 WIB, Tim sedang operasi antik di Jalan Mesjid Taufik Gang Sepakat No.7A Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan, tepatnya di dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap satu orang pria bernama Diki Panggabean.
“Adapun tersangka ditangkap karena tertangkap tangan memiliki dan menguasai narkotika. Dari penggeledahan dista barang bukti 1 buah dompet kecil yang berisi yang berisi 15 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,26 gram dan uang tunai Rp. 95 Ribu yang ditemukan di lantai dapur rumah tempat tersangka ditangkap. Kepemilikan barang bukti sabu diakui tersangka sebagai miliknya yang dibeli dari seorang perempuan bernama Jek (Dalam Lidik) dengan tujuan untuk dijual kembali,” ujar AKBP Thommy.
Selanjutnya tersangka dan barang bukti diboyong ke Mapolrestabes Medan guna proses penyidikan lebih lanjut.
“Terhadap tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat 1 Subs Pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara,” lanjutnya.
“Modus operandi, tersangka Diki Panggabean mengakui sudah 2 Minggu lamanya menjual sabu. Dan tersangka mendaoatkan upah Rp.300 Ribu,” tandasnya.
mimbarumum.co.id – Dalam rangka mendukung pengembangan program berkelanjutan serta implementasi teknologi ramah lingkungan, PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Maros bekerja sama dengan Universitas Medan Area (UMA) menyelenggarakan kegiatan Benchmarking Pengelolaan Limbah Kulit Durian.
Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara dunia industri dan perguruan tinggi dalam memajukan inovasi lingkungan berbasis masyarakat yang dilaksanakan di Kampus UMA, Rabu (11/6/2025).
Acara ini dihadiri oleh jajaran sivitas akademika Universitas Medan Area, di antaranya, Ketua Green Metric UMA Saipuh Sihotang S.Si, M.Biotek, Kepala Bidang Green Metric UMA Dr. Nisfa Hanim, S.Si., M.Si dan Kepala Biro Informasi Promosi dan Kemitraan UMA Dian Fajar Prayoga, S.Kom. Tampil sebagai pembicara Dr Effiati Juliana Hasibuan, M.Si, Bobby Umroh, S.T, M.T dan Dr. Ahmad Prayudi, S.E, M.M.
Sedangkan pihak PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Maros dihadiri Supervisor HSSE & Fleet Safety Yunianto Arif Suryawan, Junior Supervisor HSSE Agil Bagus, Comdev Officer Zukhruf Arifin, Comdev Officer Muhson Arifin, Kepala Desa Alasmalang Katam yang ikut berpartisipasi dalam mendukung pemanfaatan potensi limbah lokal.
Supervisor HSSE & Fleet Safety Yunianto Arif Suryawan menyebutkan,
PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Maos melakukan benchmarking ke Pusat Kampus Hijau UMA untuk mempelajari inovasi pengelolaan limbah kulit durian menjadi serat dan tepung bernilai guna tinggi.
“Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam pengembangan riset dan teknologi ramah lingkungan yang mendukung prinsip circular economy. Semoga sinergi ini membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” katanya.
Sedangkan Ketua Green Metric Saipuh Sihotang menambahkan, kegiatan benchmarking ini membahas secara langsung praktik pemanfaatan limbah kulit durian dan bahan-bahan alami lainnya menjadi berbagai produk yang bermanfaat dan ramah lingkungan, hingga potensi produk inovatif lainnya.
“Tujuannya tidak hanya untuk mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui pengembangan produk berkelanjutan berbasis limbah organik,” terangnya.
Diskusi yang berlangsung dalam kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara dunia pendidikan, industri, dan pemerintah desa dalam menciptakan ekosistem pengelolaan limbah terpadu yang efektif, efisien, dan berbasis kearifan lokal.
“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan terbangun kesadaran kolektif dan komitmen bersama untuk terus mengembangkan inovasi lingkungan yang tidak hanya bermanfaat secara ekologis, tetapi juga berdaya guna secara sosial dan ekonom,” jelas Saipuh.
Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatangan MoU antara PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Maros bekerja sama dengan UMA dilanjutkan penyerahan plakat kepada kedua belah pihak diakhiri foto bersama.
mimbarumum.co.id – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Edi Saputra, ST kembali melaksanakan Sosialisasi Perda (Sosper) Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Jalan Rawa Cangkuk Tiga (RCTI), Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sabtu (14/6/2025) siang. Edi Saputra mengingatkan kepada kalangan masyarakat agar jangan sembarangan dalam memberikan data identitas diri atau adminduk ke publik atau pihak lain.
“Ingat, jangan sembarangan memberikan identitas diri atau adminduk kita kepada orang lain. Misalnya meminjamkan Adminduk kita ke orang lain, bisa saja terjadi penyalahgunaan, antara lain digunakan untuk pinjaman online (pinjol), pembelian ilegal hingga aksi kejahatan, begitu juga dengan penyalahgunaan buku tabungan yang bisa dijual,”katanya di hadapan ratusan warga yang hadirnya umumnya kaum ibu.
Edi Saputra juga mengingatkan masyarakat agar jangan sembarangan dalam pengurusan NIK KTP dan salah dalam pengurusan nama dan data adminduk, seperti KK, KTP, hingga akte kelahiran.”Jangan gara gara kesalahan orang tua yang salah dalam pengurusan nama dan data adminduk, maka masa depan anak yang menjadi korban. Sekali lagi saya ingatkan, jangan korbankan masa depan anak gara-gara orang tua salah mengurus adminduknya,”kata Edi Saputra, wakil rakyat dari daerah pemilihan IV meliputi Kecamatan Medan Denai, Medan Area, Medan Kota dan Medan Amplas.
Lebih lanjut Edi Saputra menjelaskan sejumlah manfaat adminduk, selain sebagai identitas diri dan keluarga. Diantaranya yakni, untuk pengurusan bantuan dari pemerintah, administrasi sekolah atau pendidikan, berobat ke rumah sakit, surat nikah atau akta pernikahan, hingga akte waris.
Selanjutnya diingatkannya, dalam pengurusan adminduk harus memastikan sinkronisasi datanya satu sama lainnya. “Seperti data atau nama di Kartu Tanda Penduduk (KTP, Kartu Keluarga, ijazah, akte lahir maupun buku nikah, jangan sampai salah data dan penulisannya walau sata huruf pun. Sebab hal itu bisa mempengaruhi keabsahan adminduk atau surat berharga lainnya,”tuturnya.
Edi Saputra yang dikenal sebagai wakil rakyat yang konsisten dalam mengurusi berkas adminduk warga secara gratis tersebut, di akhir paparannya membuka tanya jawab kepada warga. Para warga yang menyampaikan keluhan tersebut umumnya persoalan BPJS, belum menerima bantuan, berobat gratis dan lain sebagainya.
Usai menyampaikan paparan Sosper adminduk, Edi Saputra seperti biasanya membagikan berkas-berkas adminduk yang telah selesai diurus secara gratis atau nol rupiah di Posko Rumah Peduli. Masyarakat yang menerima merasa bangga dan menyampaikan terimakasih terutama yang mengurus nol data dan pindahan menjadi warga Kota Medan.
mimbarumum.co.id – Memenuhi kebutuhan jaringan yang semakin meningkat, Irvan Kurniawan, VP Head of Technology Circle of Sumatera Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), mengungkapkan komitmen perusahaan untuk memperluas dan meningkatkan kualitas layanan jaringan hingga tahun 2025. Irvan menegaskan Indosat cukup agresif untuk bisa memenuhinya di 2025.
“Bisa dirasakan saat (perjalanan) kita dari Ambarita ke Ajibata. Bapak ibu bisa rasakan sendiri jaringannya. Saya sendiri sudah merasakan tidak ada delay sama sekali,” ungkapnya kepada wartawan dalam Media Gathering di Samosir, Minggu (15/6/2025).
Irvan menjelaskan bahwa analisis yang dilakukan saat ini menjadi dasar untuk merencanakan ekspansi jaringan di masa depan. “Jadi semua bisa merasakan layanan terbaik dari kita,” ujarnya.
Proses ini, sambung dia, melibatkan peninjauan bersama untuk menentukan daerah-daerah mana yang akan ditambahkan jaringan, memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan pertimbangan yang matang.
Irvan mengungkapkan, monitoring jaringan menjadi prioritas utama Indosat, dengan tim yang bekerja 24 jam untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga. “Kita juga butuh insight dari bapak ibu di lapangan untuk merumuskan strategi yang tepat,” tambah Irvan.
Ketua Tim 3 bersama Irvan Kurniawan dalam Media Gathering Indosat 2025, Minggu (15/6/2025)
Dia juga mengakui pentingnya masukan mengenai kondisi sosial di daerah, seperti saat terjadi pemadaman listrik, di mana jaringan tetap berfungsi berkat dukungan baterai cadangan.
Selain fokus pada sektor wisata, Irvan menyoroti pentingnya memperluas jaringan di area publik seperti bandara dan mal. “Kita juga monitor 24 jam di area-area tertentu. Misalnya, mal yang ramai dari pagi hingga malam, tetapi sepi di malam hari, itulah yang kita sebut balancing,” jelasnya.
Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait potensi pencurian baterai. Irvan mengungkapkan, “Kita butuh dukungan dari teman-teman media untuk mengatasi masalah ini. Jika ada pencurian, kita akan segera melakukan mitigasi dan penggantian.”
Selain itu, kondisi alam yang menyebabkan pemadaman listrik oleh PLN juga menjadi perhatian. “Sementara ini, kita optimalkan data baterai. Selama power tidak ada, atau PLN mati, kita akan memanfaatkan baterai yang ada di lokasi,” tutup Irvan.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Irvan Kurniawan dan timnya berkomitmen untuk memberikan layanan jaringan yang lebih baik dan handal bagi masyarakat Sumatera, memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati konektivitas yang optimal.
Indosat Perkuat Jaringan di Samosir
Sementara, Pramana Kawas Tarigan, VP-Head of Sales Northern Sumatera IM3 mengatakan IOH terus menunjukkan komitmennya untuk memperluas jaringan dan meningkatkan layanan, termasuk wilayah Samosir. Dia pun mengungkap dampak positif dari ekspansi ini terhadap penjualan dan distribusi produk Indosat.
“Dampaknya sangat signifikan bagi penjualan kami. Kami mengalami penambahan jumlah pelanggan, terutama di area yang sebelumnya tidak terjangkau. Kami mencatat pertumbuhan dua digit pada tahun 2023 dan berharap untuk terus tumbuh di tahun 2024 dan 2025,” jelas Pramana.
Alumni Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara (USU) ini mengungkapkan Indosat kini memiliki dua model kemitraan distribusi. Pertama, MPC yang menangani kota-kota besar dengan banyak depo untuk mendekatkan layanan kepada pelanggan. Kedua, Mitra IM3 yang berfokus pada area rural, dengan hampir 100 mitra di Sumbagut.
“Mitra IM3 ini berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi konsumen di daerah terpencil, sehingga mereka dapat mengakses layanan Indosat dengan lebih mudah,” tambahnya.
Peraih Head of Sales Nasional Terbaik 2022 ini juga menjelaskan bahwa Indosat tidak hanya fokus pada penjualan produk, tetapi juga memberikan insentif kepada retailer. “Kami menawarkan margin yang menarik dan program perjalanan untuk retailer yang berhasil. Misalnya, kami baru saja mengadakan perjalanan ke Chongqing, China, untuk retailer yang mencapai target penjualan,” ungkapnya.
Dalam hal pertumbuhan, Pramana menyebutkan bahwa Indosat mengalami peningkatan yang signifikan, dengan pertumbuhan hampir 9% dalam kuartal terakhir. “Kami terus berupaya untuk memperluas jaringan, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau, seperti Nias dan Samosir. Tahun ini, kami telah menambah jaringan di Samosir, sehingga pelanggan dapat menikmati layanan yang lebih baik,” katanya.
Meskipun ada tantangan dalam menambah kapasitas jaringan, Pramana optimis bahwa semua kendala dapat diatasi. “Kami berkomitmen untuk memberikan kualitas jaringan yang baik, terutama di daerah terpencil,” tegasnya.
Dengan berbagai program inovatif dan strategi distribusi yang efektif, Indosat bertekad untuk terus tumbuh dan memberikan layanan terbaik bagi pelanggan di Samosir dan sekitarnya. “Kami ingin memastikan bahwa setiap area yang memiliki tower Indosat juga memiliki akses yang baik terhadap produk dan layanan kami,” tutup Pramana.
Begini Indosat Mewujudkan Pelayanan Terbaik untuk Pelanggan di Sumut
Dalam era digital yang semakin berkembang, IOH berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Maulana Muzaqi, VP-Head of Own Base Management IOH, menjelaskan bagaimana perusahaan ini memanfaatkan teknologi untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan.
“Setiap bulan, kami mendapatkan pelanggan baru dari Sumatera Utara dan Samosir. Namun, tantangan kami adalah mempertahankan loyalitas mereka hingga setahun ke depan,” ungkap Maulana.
Ia menekankan pentingnya memahami perilaku pelanggan melalui analisis data dan teknologi kecerdasan buatan (AI). Dengan menggunakan algoritma tertentu, IOH dapat menyesuaikan penawaran paket sesuai dengan daya beli dan preferensi pelanggan.
“Misalnya, pelanggan di segmen platinum mungkin bersedia membayar lebih untuk layanan premium, sementara pelanggan di segmen lainnya lebih memilih paket yang terjangkau,” jelasnya.
Pendekatan ini memungkinkan IOH untuk menawarkan produk yang relevan dan menarik bagi berbagai segmen pasar. Setelah merger, Indosat Ooredoo Hutchison telah memperkuat posisinya di industri telekomunikasi dengan brand yang kuat dan teknologi AI yang solid. “Kami memiliki ekspansi jaringan yang agresif, terutama di Sumatera, dan distribusi yang kuat. Ini adalah faktor kunci yang membuat kami percaya diri untuk bersaing di pasar,” tambah Maulana.
Di Sumatera Utara, IOH telah mengidentifikasi preferensi pelanggan yang beragam. “Segmen IM3 lebih kuat di kalangan mahasiswa, sementara 3 lebih populer di kalangan pelajar dan anak muda. Kami juga mengadakan berbagai acara untuk menjangkau segmen-segmen ini, seperti program inspirasi di kampus-kampus,” katanya.
Maulana juga menjelaskan bahwa IOH berkomitmen untuk memperluas jangkauan jaringan di daerah-daerah yang masih kurang terlayani. “Kami sedang melakukan ekspansi agresif di Samosir dan daerah lainnya di Sumatera. Kami ingin memastikan bahwa seluruh wilayah, termasuk daerah rural, terjangkau oleh layanan kami,” ujarnya.
Dengan hampir 100% cakupan di Sumatera Utara (Sumut), termasuk di Kepulauan Nias, IOH berusaha untuk mempertahankan basis pelanggan yang kuat. “Memenangkan hati pelanggan adalah kunci. Kami memiliki tim penjualan yang militan dan berkomitmen untuk menjangkau pelanggan di daerah terpencil,” jelas Maulana.
Indosat Ooredoo Hutchison tidak hanya fokus pada jaringan, tetapi juga pada pengalaman pelanggan. “Kami telah mengembangkan saluran digital seperti Bima dan MyIM3 untuk memudahkan pelanggan dalam membeli paket dan mengisi ulang kuota. Dengan cara ini, kami berharap dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan memuaskan,” tutup Maulana.
Dengan komitmen yang kuat terhadap inovasi dan pelayanan pelanggan, ucapnya, IOH siap untuk terus tumbuh dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat di Sumut dan seluruh Indonesia.
“Indosat terus berkomitmen untuk menjadi penyedia layanan telekomunikasi terdepan di Indonesia, dengan fokus pada inovasi dan kepuasan pelanggan,” tandasnya.
mimbarumum.co.id – Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia, Sumatera Utara, H.M Neza Djoeli mengapresiasi kebijakan Bapak Presiden Prabowo yang dengan cepat mengambil alih terkait polemik empat pulau Provinsi Sumut – Aceh dan meminta agar seluruh masyarakat bersabar dan patuh apapun hasil dari keputusan tersebut.
“Pak Prabowo berhasil memberikan rasa nyaman kepada rakyatnya terutama masyarakat Sumut dan Aceh atas polemik empat pulau tersebut. Ini merupakan bentuk kerja nyata presiden dan menunjukkan bahwa Prabowo Sangat peduli dan peka terhadap suara rakyatnya,” kata HM Nezar Djoeli dalam keterangan persnya, Minggu (15/6/2025).
Nezar pun berharap kepada semua pihak, baik masyarakat Sumut dan Aceh, agar tetap bersabar mematuhi dan mentaati apapun keputusan dari Presiden Prabowo yang mengambil alih persoalan empat pulau di Aceh tersebut dan memutuskannya pekan depan.
“Kepada masyarakat Aceh dan Sumatera Utara agar tetap tenang tidak terpancing terhadap isu-isu miring baik di tengah masyarakat maupun di media sosial. Kita ini semua bersaudara, jangan karena persoalan tersebut kita jadi terpecah belah Dan mempercayakan sepenuhnya kepada presiden Prabowo menghasilkan keputusan terbaik,” harap pria berdarah Sumut dan Aceh.
Sementara Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah memutuskan untuk mengambil alih sepenuhnya persoalan batas wilayah empat pulau yang dipersengketakan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Hal ini menyusul dinamika yang mencuat setelah terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.
“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI, bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara,” ujar Dasco pada Sabtu (14/6/2025) malam.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menanggapi isu empat Pulau asal Aceh yang ditetapkan Kemendagri masuk wilayah Sumut adalah hadiah. Bobby menegaskan isu itu tidak benar.
Standar kecantikan bukan sekadar konstruksi budaya, tapi juga proyek kapitalis yang sangat menguntungkan. Di balik slogan “cantik itu pilihan,” tersembunyi logika pasar yang menjadikan tubuh perempuan sebagai ladang konsumsi tanpa akhir. Industri kecantikan global, yang nilainya mencapai lebih dari USD 500 miliar, tidak hanya menjual produk, tetapi juga menciptakan ketidakpuasan yang terus diperbarui. Tubuh perempuan diposisikan sebagai sesuatu yang belum selesai, selalu kurang, selalu bisa “diperbaiki”—asalkan ada uang dan produk untuk itu.
Di rak-rak toko, marketplace daring, dan feed media sosial, kita dibanjiri dengan krim pencerah kulit, serum anti-aging, lipstik matte tahan 24 jam, hingga alat pelurus hidung tanpa operasi. Ada masker wajah dari emas, masker payudara, hingga masker untuk bokong. Alis harus diukir, bulu harus dicabut, kulit harus dilapisi. Bahkan pori-pori pun kini dianggap sebagai cacat yang harus “dihilangkan.” Seluruh tubuh perempuan dijadikan medan tempur antara harapan sosial dan tekanan visual.
Industri ini bergerak sistematis. Iklan-iklan yang menampilkan wajah dan tubuh perempuan ideal terus membombardir ruang visual kita. Dari televisi, billboard, hingga Instagram, mereka menjual mimpi yang diulang-ulang: putih itu cantik, langsing itu elegan, mulus itu sempurna. Ketika seseorang merasa dirinya tidak sesuai dengan standar itu, industri segera datang menawarkan “penyelamat”: produk pemutih, pelangsing, pengencang, penghalus, atau penghapus noda. Perempuan dipaksa merasa tidak cukup—lalu ditawarkan jalan keluar yang bisa dibeli.
Lihat saja bagaimana industri hair removal berkembang. Alat cukur, krim perontok, wax, hingga laser penghilang bulu dipasarkan dengan narasi bahwa rambut tubuh perempuan adalah “gangguan.” Padahal, keberadaan bulu tubuh bersifat alami dan fungsional. Namun industri berhasil mengubahnya menjadi sesuatu yang memalukan dan harus disingkirkan. Dalam semalam, sesuatu yang biasa bisa dijadikan cacat, lalu dijual solusinya.
Yang lebih ironis, logika pasar ini sering dibungkus dengan narasi “self-love” atau “empowerment.” Padahal, alih-alih membebaskan, kampanye tersebut justru melanggengkan ketergantungan. Dalam banyak kasus, perempuan diajak “menerima diri” dengan cara membeli lebih banyak produk. Cinta pada tubuh dijadikan dalih untuk terus mengubahnya. Kecantikan diklaim sebagai bentuk kendali diri, padahal yang mengendalikan tetap industri.
Dalam konteks ini, tubuh perempuan menjadi komoditas. Ia dijual, diukur, dinilai, dan diatur. Industri kosmetik, klinik kecantikan, dan platform digital bekerja bersama membangun standar yang semakin tinggi dan semakin mahal. Skincare routine yang dulu hanya tiga langkah kini menjadi sepuluh tahap. Makeup yang dulunya fungsional kini berubah menjadi seni kontemporer berbiaya besar. Satu produk tak lagi cukup. Setiap serum butuh booster, setiap foundation butuh primer, setiap perawatan butuh retouch.
Kapitalisme kecantikan tidak hanya menjual barang, tapi juga menciptakan kebutuhan. Ia menyasar kerentanan psikologis yang dibentuk dari kecil: dari boneka Barbie, film Disney, majalah remaja, hingga influencer Instagram. Anak perempuan tumbuh dengan pesan bawah sadar bahwa nilai dirinya ditentukan oleh wajah dan tubuhnya. Dan ketika mereka dewasa, pasar telah siap dengan segala produk untuk menjawab rasa tidak aman itu.
Lebih dari itu, tekanan ini bersifat lintas kelas. Perempuan kaya bisa membeli kecantikan dengan prosedur mahal: filler, botox, tanam benang, hingga operasi plastik. Tapi perempuan kelas menengah dan bawah tetap menjadi target: lewat versi lebih murah, cicilan, atau bahkan “pake dulu, bayar belakangan.” Perawatan wajah bisa dicicil. Alis bisa dicicil. Kecantikan dijadikan utang yang harus dibayar demi eksistensi sosial.
Kondisi ini makin diperparah oleh algoritma media sosial yang terus menampilkan wajah-wajah “sempurna” hasil filter, editan, atau prosedur estetika. Banyak remaja perempuan kini merasa wajah mereka tidak layak dipublikasikan tanpa filter. Mereka hidup dalam bayangan standar yang tidak nyata, tetapi sangat memengaruhi cara pandang terhadap tubuh sendiri.
Tentu, tak salah jika seseorang ingin merawat diri atau merasa cantik. Tapi kita perlu bertanya: dari mana standar itu berasal? Untuk siapa kecantikan itu ditujukan? Dan siapa yang paling diuntungkan dari kegelisahan itu?
Jawabannya sudah jelas: industri. Mereka yang memproduksi produk kecantikan, membiayai iklan, mengatur tren, sekaligus menciptakan rasa tidak puas. Mereka adalah arsitek dari kecantikan yang tak pernah selesai. Karena selama perempuan merasa dirinya “belum cukup,” roda bisnis akan terus berputar.
Maka, kritik terhadap industri kecantikan bukan soal menolak lipstik atau krim malam. Ini tentang membongkar sistem yang menjadikan perempuan sebagai objek eksploitasi pasar. Ini tentang menuntut agar kecantikan tidak ditentukan oleh katalog belanja, tetapi oleh agensi perempuan itu sendiri.
Tubuh perempuan bukan ruang kosong yang bisa diisi oleh iklan dan produk. Ia adalah wilayah personal, politik, dan kultural yang harus dibebaskan dari cengkeraman industri. Sebab selama kecantikan hanya ditentukan oleh pasar, maka kebebasan perempuan hanyalah ilusi yang dikemas dalam botol kecil berlabel mewah.
mimbarumum.co.id – Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus SH MH mengajak semua pihak mematuhi keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, terkait penetapan empat pulau, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar dan Pulau Mangkir Kecil, yang kini menjadi bagian dari wilayah Sumatera Utara.
“Jika ada yang merasa tidak puas atas keputusan Mendagri, dipersilahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jangan malah melancarkan protes atau menyalahkan Pak Gubernur Sumut Bobby Nasution,” ujar Erni Ariyanti Sitorus kepada wartawan, Jumat (13/6) di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan.
Menurut politisi Partai Golkar ini, Mendagri juga sudah membuka kesempatan kepada semua pihak yang tidak merasa puas atas keputusan tersebut, ada saluran yang sudah disediakan negara, yakni dengan menempuh jalur hukum atau gugatan ke PTUN.
Erni Ariyanti bahkan mengapresiasi sikap Gubernur Sumut Bobby Nasution yang benar-benar ingin menyelesaikan keputusan Mendagri ini secara arif dan bijaksana, dengan melakukan kunjungan ke Aceh menemui Gubernur Aceh dengan tujuan untuk mencari jalan terbaiknya. Tapi ditanggapi lain.
Namun bagi Erni, keputusan Mendagri tersebut harus “diamankan” atau dengan kata lain, Sumut harus mempertahankan keempat pulau tersebut agar tetap menjadi bagian dari Provinsi Sumut.
“Ya kita harus mempertahankan juga ya. Tapi untuk meredam situasi kita tunggulah hasil diskusi dari pemerintah, sebab Pak Bobby telah menawarkan pengelolaan bersama, jika terdapat potensi di daerah tersebut,” ujar Erni sembari mengungkapkan kekecewaannya terhadap kelompok tertentu yang sengaja menyudutkan Gubernur Sumut dalam kasus ini. Padahal itu jelas keputusan Mendagri.
Perlu diketahui, tambah Erni penetapan empat pulau tersebut didasarkan pada kajian yang mendalam dan bukan keputusan yang diambil secara sembarangan oleh Mendagri, sehingga semua pihak harus memahaminya.
“Ya ini bukan tiba-tiba jadi milik Sumut, ini ada kajian ilmiahnya. Jadi kita imbau warga Sumut juga jangan ikut-ikutan melancarkan serangan kepada Pak Gubernur. Marilah berfikir secara arif dan bijaksana dan yang terpenting, harus digaris-bawahi, bahwa itu keputusan Mendagri,” pungkas Erni.
mimbarumum.co.id – Anggota DPRD Medan Komisi I, Robi Barus menanggapi video viral empat orang debtcollector yang melakukan tindakan penarikan mobil dan perampasan handphone di sekitar Polsek Medan Kota.
Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan ini juga mengapresiasi dan mendukung kinerja Polrestabes Medan yang telah menangkap dan menahan empat orang debtcollector tersebut.
Hal itu disampaikan Roby Barus kepada awak media, Jumat (13/6/2024).
“Terkait penarikan dengan ancaman dan kekerasan yang dilakukan debt collector itu, kita apresiasi kinerja dari kepolisian, Polrestabes Medan, yang telah menangkap dan menahan para debtcollector ini,” kata Robi.
Ia juga sangat menyayangkan atas tindakan yang dilakukan oleh debtcollector tersebut.
“Sebetulnya kan cukup berani mereka melakukan itu, apalagi di depan Polsek, kita menyayangkan itu. Sudah jelasnya aturan masalah leasing-leasing ini. Mana bisa debtcollector itu semena-mena menarik gitu, kan ada aturannya semua. Apalagi itu kan di depan kantor Polisi. Berarti mereka tidak menghargai ada penegak hukum di situ, ” ujarnya.
Menurutnya, pihak leasing juga harus bertanggung jawab dengan kejadian itu.
“Ini bisa jadi pelajaran bagi masyarakat Kota Medan, kalau ada masalah leasing sebaiknya diselesaikan dengan baik, kemudian bagi pihak leasing janganlah langsung main eksekusi gitu kan, kan bisa secara persuasif,” pungkasnya.
mimbarumum.co.id – Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Dr. Sutarto, M.Si mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk lebih serius dalam mengembangkan strategi pembangunan rendah karbon sebagai respons terhadap perubahan iklim. Hal ini ia sampaikan kepada awak media kemarin, saat berada di ruang kantor Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumut, Medan.
Menurut Dr. Sutarto, langkah nyata diperlukan agar konsep pembangunan rendah karbon dapat diimplementasikan secara efektif di berbagai sektor, termasuk energi, transportasi, dan industri. Ia menekankan pentingnya transisi ke sumber energi terbarukan, sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan, serta praktik industri yang berorientasi pada keberlanjutan.
“Pemprov Sumut harus mengambil tindakan konkrit dalam mengurangi emisi karbon sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pak Gubernur dengan mengacu pada target penurunan emisi nasional. Tentunya diperlukan berbagai inovasi yang berkelanjutan agar target itu dapat tercapai,” ujar Dr Sutarto, M.Si.
Lebih jauh, ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang lebih hijau. Kebijakan yang mendukung investasi ramah lingkungan serta insentif bagi industri yang menerapkan prinsip keberlanjutan perlu segera diterapkan.
“Tanpa sinergi, langkah ini sulit diwujudkan. Oleh karena itu, regulasi yang memudahkan investasi hijau menjadi sangat penting,” imbuh wakil ketua DPRD Sumut yang juga seorang akademisi ini.
Selain kebijakan dan regulasi, edukasi kepada masyarakat juga dianggap sebagai elemen kunci dalam menghadapi perubahan iklim. Ia menekankan perlunya meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak negatif emisi karbon serta pentingnya menerapkan gaya hidup ramah lingkungan.
“Ketika masyarakat memahami dan ikut berkontribusi, perubahan besar dapat terwujud, Dan ini bisa mulai dari diri kita dan keluarga” jelasnya.
Dr. Sutarto M.Si menyadari adanya tantangan besar dalam pengembangan pembangunan rendah karbon, termasuk keterbatasan infrastruktur, pendanaan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Ia mendesak Pemprov Sumut untuk mencari solusi konkret, seperti memperluas investasi di sektor energi terbarukan dan memperbaiki sistem transportasi publik agar lebih efisien serta ramah lingkungan.
“Pemerintah harus memperkuat kebijakan yang mendorong industri beralih ke teknologi hijau, sekaligus menerapkan regulasi yang lebih tegas bagi perusahaan dengan metode produksi yang merusak lingkungan,” tegasnya.
