mimbarumum.co.id – Rapat dengar pendapat antara Komisi A DPRD Sumut, Selasa (12/3/19) dengan pengembang revitalisasi Pasar Timah dan Pemko Medan ricuh, bahkan nyaris terjadi adu jotos diantara peserta rapat itu.
Kabag Perekonomian Pemko Medan, Nasib keluar dari ruang rapat, sementara anggota dewan dan pengembang terlibat debat. DPRDSU menyesalkan tindakan tersebut yang dinilai tidak menghormati tatib rapat.
Pantauan wartawan, rapat dibuka oleh Sekretaris Komisi A Hanafiah Harahap dihadiri anggota Brilian Moktar, Ikrimah Hamidi dan lainnya.
Namun Kabag Perekonomian Pemko Medan, Nasib mempertanyakan agenda rapat dan merasa tidak harus mengikuti rapat tersebut. Mendengar itu Hanafiah meminta Nasib untuk meninggalkan ruangan jika memang tidak
bersedia.
Perwakilan dari Pemerintah Kota Medan itupun langsung ke luar ruangan sambil mendebat anggota dewan mengenai agenda rapat yang digelar tersebut.
Sempat terjadi cekcok antara Nasib dengan pihak legislator Sumut beserta staf hingga dipisahkan oleh petugas keamanan yang berjaga di ruang sidang itu.
Kedua pihak yang sudah disulut emosi nyaris terlibat adu jotos.
Beruntung tidak terjadi, disebabkan dilerai oleh sejumlah petugas keamanan yang memantau jalannya rapat.
Rapat kemudian dilanjutkan dan dipimpin Brilian Moktar membahas persoalan Pasar Timah yang tak kunjung selesai. Menurutnya, sudah lima tahun pedagang menunggu nasibnya terhadap keberlanjutan revitalisasi Pasar Timah tersebut.
“Memang DPRD Medan yang berkompeten untuk ini, tapi sudah lima tahun tak juga selesai dan ada surat masuk ke kita (DPRDSU) maka harus kita tindaklanjuti,” kata politisi PDIP itu tentang latarbelakang digelarnya rapattersebut.
Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu, kata Briliant pihaknya akan mendengarkan persoalan dan kendala yang ada dan akan berupaya mencari solusinya secara kelembagaan.
“Saya katakan tidak ada UU yang melarang DPRD Provinsi memanggil Walikota Medan dalam kasus ini,” ucap Brilian.
Dia menyebut, tindakan Kabag Perekonomian Pemko Medan tersebut tidak menghormati tata tertib rapat. Sebagai ASN, lanjut Brilian, Nasib menunjukkan etika yang tidak baik.
Rapat tersebut juga dihadiri, Dinas Perhubungan Kota Medan. Perwakilan Dishub menyampaikan bahwa proyek tersebut belum memiliki amdal lalu lintas (lalin) namun sudah memiliki survei kelayakan.
“Menyangkut Surat Walikota Medan, sampai hari ini belum ada izin prinsip, Amdal lalin dan Amdal, tapi sudah keluar IMB. Kita ingin membuktikan bahwa izin prinsip itu tidak ada,” tambahnya.
Namun pengembang pasar, Sumandi Kusuma yang turut hadir dalam rapat tersebut mengaku pihaknya sudah memiliki Amdal. Ia juga menuding Brilian Moktar yang memprovokasi warga hingga pembangunan terhambat.
“Sebagai legislatif harusnya jembatani. Tanah itu saya sewa hanya untuk sementara, sudah tertera dalam izin prinsip, investor harus menyediakan tempat penampungan sementara,” ucap pengusaha itu.
Sumandi juga mempertanyakan mengapa bangunan sementara itu diperdebatkan seolah-olah pihaknya akan membangun secara permanen.
“Itu hanya sementara, kalau sudah habis waktunya bisa kita bongkar,” kata Sumandi dengan intonasi suara keras terkesan emosional. Ia juga beberapa kali berdiri dari kursinya dan menunjuk-nunjuk pimpinan rapat.
Brilian yang menyaksikan sikap pengusaha revitalisasi Pasar Timah itu juga menyesalkan sikap Sumandi yang menurutnya terkesan membuat keributan. Ia juga menuding pengembang menyudutkannya secara pribadi.
“Dengan semua data yang diperoleh, kita minta Kapolda Sumut dan Kajati Sumut untuk menindak lanjuti perkara ini sampai tuntas,” kata anggota dewan itu.
Brilliant menyebutkan jJangan sampai tidak ada kehadiran pemerintah atas kasus yang sudah lima tahun tidak kunjung selesai itu.
“Anjing saja menggonggong karena ada yang salah, apalagi Brilian Moktar yang manusia,” ucapnya.
Dia menyayangkan ketidakadaan data perihal persoalan Pasar Timah itu dari Pemko Medan karena yang mewakilinya tidak bersedia ikut rapat. (mal)
