Noesa Penida, Puisi Membangkang, dan Otonomi Estetik: Menimbang Warisan Asrul Sani di Usia 101 Tahun

mimbarumum.co.id — Ada kalanya sebuah film tidak hanya ditonton, tetapi juga diperdebatkan, dilirik curiga, lalu dilarang. Itulah yang dialami Noesa Penida (1988), karya skenario Asrul Sani. Film yang meraih tiga Piala Citra di Festival Film Indonesia 1989 ini hanya diputar dua hari di Bali—tepat bertepatan dengan Hari Raya Galungan—sebelum ditarik paksa dari peredaran pada 1990.

“Larangan terhadap film ini justru menunjukkan bahwa ada gagasan yang dianggap mengganggu tatanan sosial yang mapan,” ujar Prof. Dr. I Nyoman Darma Putra, M.Hum., guru besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, dalam Seminar Nasional “Seabad Setahun Asrul Sani: Intelektualitas, Jejak Karya, dan Sineas Indonesia” di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Di balik tragedi cinta beda kasta antara tokoh dari sudra dan kasta atas, Nyoman melihat sebuah narasi perlawanan yang lebih besar: melawan kolonialisme, kuasa penjajah, dan struktur sosial yang dianggap tak terbantahkan. Asrul Sani, menurutnya, tidak sekadar mengadaptasi cerita yang sudah hadir sejak era 1930-an—dari panggung Dardanella, film Andjar Asmara (1941), cerita bersambung Asia Raya (1942), hingga novel Balai Pustaka (1949)—tetapi menambahkan lapisan ideologis yang berani: nasionalisme dan spirit kemerdekaan. “Asrul melakukan transformasi besar,” tegas Nyoman.

Merawat Warisan di Usia 101 Tahun

Peringatan 101 tahun kelahiran Asrul Sani (1925–2026) ini digelar kolaborasi antara Pelaku Sanggar Pelakon, Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia (HISKI), dan Perpustakaan Nasional RI. Ratusan akademisi, sastrawan, mahasiswa, dan budayawan memenuhi Lantai 4 Gedung Perpusnas sejak pukul 09.00 WIB. Acara diawali dengan peluncuran buku “Seabad Setahun Asrul Sani: Intelektualitas, Jejak Karya, dan Sineas Indonesia”.

“Peringatan seabad lebih kelahiran Asrul Sani bukan sekadar mengenang seorang tokoh, melainkan upaya merawat dan menghidupkan kembali warisan intelektual,” ujar Ketua Umum HISKI sekaligus ketua pelaksana, Prof. Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum., dalam sambutannya.

Mutiara Sani Sarumpaet, istri Asrul Sani sekaligus pimpinan Pelaku Sanggar Pelakon, mengenang sang suami sebagai pribadi yang tak pernah puas belajar. “Bagi keluarga, Asrul Sani bukan hanya seorang suami, tetapi juga seorang pembelajar yang sepanjang hidupnya percaya bahwa kebudayaan harus terus dirawat melalui dialog, karya, dan pendidikan.”

Kepala Perpustakaan Nasional RI, Prof. E. Aminuddin Aziz, M.A., Ph.D., yang membuka acara, menegaskan peran institusinya dalam menjaga memori kolektif bangsa. “Karya dan pemikiran Asrul Sani merupakan bagian dari kekayaan intelektual Indonesia yang harus terus diakses, dipelajari, dan diwariskan,” katanya bersemangat.

Buku “Seabad Setahun Asrul Sani” diserahkan secara simbolis oleh Mutiara Sani Sarumpaet, didampingi Prof. Riris K. Toha-Sarumpaet (Dewan Pakar HISKI) dan Prof. Novi Anoegrajekti, kepada perwakilan Menteri Agama, Menteri PPPA, Kepala Badan Bahasa Kemendikdasmen, Kepala Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Ketua Dewan Kesenian Jakarta, dan Pemimpin Redaksi Majalah Horison.

Otonomi Estetik dan “Negativitas Seni”

Jika Noesa Penida memperlihatkan ketegangan antara karya seni dan kekuasaan, maka Prof. Diah Ariani Arimbi, M.A., Ph.D., guru besar FIB Universitas Airlangga, membedah posisi Asrul Sani dari kacamata filsafat estetika kritis Theodor W. Adorno. Dalam presentasinya “Asrul Sani, Otonomi Estetik, dan Negativitas Seni: Kritik Ideologi dalam Kebudayaan Indonesia Modern”, Diah menekankan bahwa otonomi seni justru memungkinkan kritik sosial yang lebih tajam.

“Otonomi seni bukan berarti seni mengabaikan realitas sosial. Justru karena tidak tunduk pada kepentingan ideologis tertentu, seni memiliki ruang untuk melakukan refleksi dan kritik yang lebih mendalam terhadap masyarakat,” ujarnya.

Ia mengambil contoh keterlibatan Asrul Sani dalam Gelanggang Seniman Merdeka Indonesia pada 1950-an. Surat Kepercayaan Gelanggang yang terkenal—yang menyatakan mereka “ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia”—bagi Diah adalah bentuk “negativitas seni” ala Adorno: kemampuan menolak tunduk pada sistem pemikiran yang membatasi kebebasan kreatif.

Namun Diah juga menyoroti paradoks. Asrul Sani dikenal sebagai pembela otonomi seni, tetapi juga aktif di Lesbumi (Lembaga Seniman Budayawan Muslim) dan terlibat dalam proyek-proyek yang berafiliasi dengan kekuasaan. “Paradoks dalam diri Asrul Sani menunjukkan bahwa otonomi estetik bukan kondisi yang sudah selesai dicapai. Ia adalah perjuangan yang terus berlangsung,” pungkasnya.

Membebaskan Angkatan 45 dari Bayang-Bayang Chairil

Sementara itu, Dr. Tengsoe Tjahjono, M.Pd., mengajak peserta membaca ulang posisi Asrul Sani dalam sejarah sastra Indonesia. Selama ini, kata dia, Angkatan 45 kerap direduksi hanya pada sosok Chairil Anwar. Padahal, bersama Rivai Apin dan Asrul Sani—yang tergabung dalam antologi Tiga Menguak Takdir (1950)—terdapat keragaman pemikiran dan ideologi.

“Chairil berkembang dengan humanisme universal yang liris dan personal. Rivai Apin bergerak ke arah komunalisme yang kemudian menjadi realisme sosialis melalui Lekra. Asrul Sani memilih jalan berbeda: ia mengembangkan gagasan kebudayaan kolektif melalui sastra, teater, film, organisasi kebudayaan, hingga aktivitas politik,” jelas Tengsoe.

Baginya, puisi-puisi Asrul Sani—seperti Orang Dalam Perahu, Surat dari Ibu, atau Beri Aku Rumah—bukan sekadar karya estetis, melainkan bentuk pembangkangan budaya dan ideologis. “Asrul Sani memiliki posisi yang unik. Ia bergerak dari akar komunalisme Minangkabau menuju gagasan seni kolektif yang diwujudkan melalui berbagai medium kebudayaan.”

Menyusuri Khazanah Langka Asrul Sani

Seminar ini juga membuka jendela ke koleksi langka Perpustakaan Nasional yang menyimpan jejak Asrul Sani. Di Lantai 23, misalnya, tersimpan majalah Budaja Djaja edisi Januari 1974 yang memuat tulisan Asrul tentang bahasa Indonesia dalam film dan teater modern. Di Lantai 8, rekaman video “Balada Kota Besar” (skenario Asrul Sani) dan “Gema Kampus ’66” tersedia untuk publik. Bahkan ada naskah terjemahan Asrul atas “Villa des Roses” karya Willem Elsschot dan “Troilus” dan “Cressida” Shakespeare di Layanan Buku Langka Lantai 14.

Hety Setiawati, M.P., dalam presentasinya “Kiprah Asrul Sani dalam Khazanah Koleksi Langka Perpustakaan Nasional RI” mengungkapkan bahwa skenario, puisi, wawancara, dan surat-surat Asrul—termasuk suratnya kepada H.B. Jassin dari Amsterdam tahun 1952—merawat diskusi tentang absurdisme, Camus, Sartre, dan tradisi yang hingga kini masih relevan.

Menutup dengan Sebuah Pesan

Seminar dua sesi yang berlangsung hingga pukul 16.00 WIB itu ditutup dengan pembacaan puini dan foto bersama. Namun satu pesan utama mengambang di ruangan: Asrul Sani tidak bisa diringkas hanya sebagai “sastrawan Angkatan 45” atau “sutradara” semata. Ia adalah arsitek kebudayaan, pembela otonomi seni, sekaligus manusia penuh paradoks yang karyanya—baik Noesa Penida, puisi Orang Dalam Perahu, maupun terjemahan Yerma (berjudul “Tanah Mandul”  di majalah Siasat, 1954)—terus menawarkan perlawanan terhadap segala bentuk dominasi.

Seperti penggalan “Surat dari Ibu” yang termuat di majalah Gema Tanah Air (nomor 1654, Layanan Majalah Langka Perpusnas):

Pergi ke dunia luas, anakku sayang

pergi ke hidup bebas!

…

Jika bajang telah pudar dan elang laut pulang ke sarang

angin bertiup ke benua

Boleh engkau datang padaku!

Warisan Asrul Sani bukan untuk dikurung di rak langka. Ia harus terus “pergi ke dunia luas”, dibaca, didebatkan, dan dihidupkan di setiap zaman.

• Suyadi San