Tentunya kita bertanya-tanya, mengapa harga MinyakKita yang mahal berkepanjangan seperti tidak lagi menjadi persoalan penting? Padahal minyak goreng bukan barang mewah. Ia ada di dapur hampir setiap rumah. Setiap hari dipakai. Setiap hari dibeli. Setiap hari mengurangi isi dompet rakyat.
Pemerintah berkali-kali mengatakan pasokan aman. Juga berkali-kali mengatakan pengawasan selalu dilakukan. Di Jakarta, pada sekitar bulan Juni lalu Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan sempat sidak ke pasar. Kata mereka di pasar itu, harga sesuai HET. Dan stok minyak cukup. Artinya tidak ada kelangkaan.
Melihal hasil sidak yang seakan kontradiktif dengan keluhan ibu-ibu, kita menjadi kembali bertanya-tanya. Apakah sidak itu benar-benar dilakukan mendadak atau justru terkondisikan. Karena faktanya masyarakat masih merasakan keresahan harga itu.
Demikian juga di Sumatera Utara. Di pasar-pasar tak terdengar harga Rp15.700 untuk seliter MinyakKita. Malahan para pedagang di warung dan pasar, tak ragu terang-terangan menuliskan banderol harga Rp19.000/liter. Jika memang ada pengawasan, mengapa banderol harga itu tetap terpampang jelas dalam waktu yang relative lama di antara tumpukan MinyakKita?
Memang, saat melakukan sidak yang tak membuahkan hasil itu. Pejabat kerap mengingatkan tentang ancaman pidana lima tahun dan denda Rp2 miliar bagi pelaku usaha yang melanggar aturan. Semua disampaikan dengan narasi yang teratur dan terdengar meyakinkan.
Masalahnya, kenyataan yang ditemui masyarakat di banyak daerah justru berbeda. Di banyak pasar, MinyakKita masih dijual jauh di atas HET. Bahkan ada daerah yang berkali-kali mengalami kelangkaan. Kondisi itu bukan cerita sehari atau dua hari. Sudah berlangsung berbulan-bulan.
Kalau memang pengawasan sudah berjalan, mengapa keadaan tidak juga berubah? Kalau ancaman pidana benar-benar menakutkan, mengapa pelanggaran terus berulang? Kalau distribusi sudah diatur sedemikian rinci, mengapa harga tetap melambung ketika sampai di tangan rakyat? Pertanyaan-pertanyaan itu sampai hari ini belum mendapat jawaban yang benar-benar memuaskan.
Yang lebih mengherankan justru suasana yang muncul setelahnya. Seolah semuanya kembali tenang. Tidak terlihat langkah besar untuk menormalkan harga di seluruh daerah. Tidak terlihat operasi nasional yang benar-benar mampu mengembalikan MinyakKita sesuai HET. Tidak terlihat evaluasi terbuka terhadap lembaga yang diberi kewenangan mengelola kebijakan ini.
Pemerintah pusat terlihat sibuk memberi penjelasan. Pemerintah daerah banyak yang memilih menunggu. Lembaga yang memiliki kewenangan pun nyaris tidak terdengar melakukan terobosan yang bisa langsung dirasakan masyarakat.
Mengapa bisa seperti ini? Barangkali karena rakyat tidak berteriak. Tidak ada antrean panjang seperti saat BBM langka. Tidak ada demonstrasi besar. Tidak ada kemarahan yang memenuhi jalan-jalan.
Akibatnya, persoalan ini seperti kehilangan urgensi. Padahal beban yang ditanggung masyarakat tetap nyata. Harga minyak goreng yang naik memang tidak langsung membuat jalanan macet. Ia juga tidak langsung membuat kantor pemerintahan didatangi massa. Tetapi setiap hari ia menggerus daya beli keluarga. Sedikit demi sedikit. Dengan diam-diam. Dabn banyak keluarga berpenghasilan rendahpun tidak memiliki ruang untuk menambah pendapatan.
Ketika harga kebutuhan pokok naik, yang mereka lakukan hanya mengurangi belanja. Mengurangi lauk. Mengurangi kebutuhan lain. Mengurangi tabungan. Mengurangi harapan.
Inilah kerugian yang sering tidak terlihat dalam laporan resmi. Negara seharusnya tidak bekerja berdasarkan keras atau tidaknya suara rakyat. Negara juga tidak boleh bergerak hanya ketika media ramai memberitakan atau ketika demonstrasi memenuhi jalan. Justru ukuran keberhasilan pemerintahan adalah mampu menyelesaikan masalah sebelum kemarahan itu muncul.
Bukankah tujuan negara melindungi rakyat, bukan sekadar meredam protes? Kalau sebuah kebijakan dibuat untuk menjaga harga minyak goreng tetap terjangkau, maka ukuran keberhasilannya bukan jumlah rapat, bukan jumlah surat edaran, bukan jumlah inspeksi pasar.
Ukurannya sederhana. Apakah rakyat benar-benar membeli MinyakKita sesuai harga yang telah ditetapkan? Kalau jawabannya belum, berarti pekerjaan negara juga belum selesai.
Yang juga menarik untuk dicermati adalah sikap para politisi. Isu MinyakKita hampir tidak pernah menjadi pembahasan serius. Tidak banyak anggota dewan yang terus-menerus mengawal persoalan ini. Tidak banyak partai politik yang menjadikannya agenda perjuangan.
Padahal yang terdampak adalah jutaan keluarga. Mengapa demikian? Apakah karena isu ini tidak cukup menjanjikan keuntungan politik? Apakah karena memperjuangkan minyak goreng tidak mampu menaikkan elektabilitas? Atau karena penderitaan yang berlangsung perlahan memang tidak pernah terlihat menarik di panggung politik?
Entahlah. Yang pasti, rakyat tidak membutuhkan siapa yang paling pandai menjelaskan. Rakyat membutuhkan siapa yang mampu mengembalikan harga ke keadaan semula.
Selama MinyakKita masih dijual di atas HET di banyak tempat, selama itu pula pertanyaan tentang keberhasilan kebijakan ini akan terus hidup. Dan selama belum ada tindakan yang benar-benar terasa di pasar, rakyat akan terus bertanya. MinyakKita ini sebenarnya sedang diurus, atau hanya sedang dibicarakan?
Tulisan ini sudah terbit di edisi cetak Koran Mimbar Umum dan platform digital e-papae https://www.myedisi.com/mimbarumum